“Kita sifatnya juga menunggu, karena usulankan sudah. Mungkin sedang dibahas, tetapi tetap menunggu SK,” kata Adhy Karyono, saat ditemui di salah satu Hotel di Kota Malang, Rabu (11/01/2023) tadi.

Mengenai hal tersebut, Adhy mengaku, bahwa pihaknya ingin Pj Wali Kota Batu, segera secepatnya dapat terisi. Sebab, hal itu sudah diperlukan dalam berbagai hal. Terutama, terkait dengan pencairan anggaran.

“Karena mulai sekarang sudah running anggaran, sehingga sangat diperlukan bagi pemerintahan untuk segera ada Pj tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkannya, bahwa keberadaan Pelaksana Harian (Plh), itu bukan final. Karena, bisa berdampak pada legalitas dan condong akan menghambat roda pemerintahan. Sehingga, ketika dibutuhkan kebijakan penuh, maka ini akan terhambat.

“Ketika melaksanakan pekerjaan yang paling statis, itu dibutuhkan kebijakan penuh. Tentu, butuh legalitas yang kuat. Ini mempengaruhi,” lanjutnya.

Ditegaskannya, jika hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Imendagri, meskipun sudah melakukan komunikasi. Mengenai targetnya hingga kapan, ya harus secepatnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 26 Desember 2022, posisi Wali Kota Batu diisi oleh Plh. Itu karena, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, telah purna tugas untuk masa jabatan. (rsy/sit)

Merespon hal itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Mursyidah, menyampaikan akan meneruskan kebijakan dan kembali menggalakkan pemakaian masker di luar ruangan. “Ya, kembali kita galakkan lagi kepada masyarakat agar memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh elemen untuk berperan, mengingatkan satu sama lain,” kata Mursyidah saat dihubungi Memontum.com, Selasa (12/07/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut diputuskan karena semakin hari kasus Covid-19 semakin naik. “Saya mengimbau, tolong sampaikan kepada masyarakat untuk kembali memakai masker di luar ruangan serta yang belum booster untuk segera booster. Karena naiknya kasus ini, mari kita waspadai bersama agar semakin terkendali,” jelasnya.

Mursyidah juga memaparkan, bahwa capaian vaksinasi di Kabupaten Malang sudah mencapai 87.91 persen. “Secara keseluruhan vaksin dosis 1 sudah mencapai 1.827.185 sasaran, vaksin dosis 2 sudah mencapai 1.614.572 sasaran, sedangkan vaksin dosis 3 atau booster sudah mencapai 295.258 sasaran,” terangnya. (cw1/gie)

“Penekanan kita ada pada updating, sesegera mungkin harus update data terkait pengadaan. Jadi, akan sudah didok APBD, dan sudah direvisi, maka segera dipublish,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, dirinya mengatakan bahwa jika menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) akan menentukan sesuai atau tidak harga yang ditawarkan. Kedua, berkaitan dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang berkaitan dengan masalah publishing data juga harus diperhatikan.

“Sehingga seluruh masyarakat Kota Malang bisa melihat berapa jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, baru sesegera mungkin kita eksekusi dan dilaksanakan,” sambungnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak lupa, orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu juga menekankan, bahwa 40 persen paket pengadaan barang dan jasa wajib untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Contoh saja, di sini ada proyek sifatnya tender dan dimenangkan oleh orang luar Kota Malang. Nah, dia akan diminta untuk pembelian barang-barangnya wajib dari Kota Malang. Sehingga, belinya di tukang besi lokal, proses ekonomi kita berjalan, dan perputaran ekonomi basicnya di daerah,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala ULP Kota Malang, Widjadja, menjelaskan bahwa hingga saat ini target 40 persen APBD untuk UMKM sudah terpenuhi. “40 Persen dari APBD untuk belanja barang dan jasa kita itu Rp 1,1 triliun. Dan sampai saat ini sudah 99 persen dari Rp 1,1 triliun yang digunakan untuk pembelajaan UMKM,” bebernya.

Pemenang tender memang diwajibkan berbelanja di UMKM Kota Malang, jika tidak menyanggupi bisa dikenai sanksi. “Ketentuan di awal kalau sudah melaksanakan berarti bisa dan menyanggupi. Kan itu dituangkan di kontrak, kalau tidak memenuhi maka mereka dikenakan blacklist,” terang Widjadja. (mus/sit)