Wali Kota Malang, Sutiaji, menanggapi berbagai masukan yang disampaikan oleh para fraksi dalam Rapat Paripurna. “Selepas ini harus dibuat Perwal (Peraturan Walikota) turunan, sehingga harapannya bisa optimal. Saya kira ini sejalan dengan masukan-masukan dari 6 fraksi tadi,” ungkapnya.

Bahkan orang nomer satu di Kota Malang itu menargetkan akan mempercepat pembentukan Perwal, mengingat Perda Retribusi Jasa Usaha juga akan segera diimplementasikan setelah menerima evaluasi dari Gubernur.

Baca Juga : Dikbud Malang Targetkan Pertengahan Maret Rampung Vaksinasi 9873 Tenaga Pendidik

Senada dengan Wali Kota Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, memaparkan bahwa Ranperda yang baru saja disetujui ini nantinya akan menunggu hasil evaluasi Gubernur. Kemudian dari hasil tersebut baru bisa dibuat Perdanya. Dalam Perda Retribusi Jasa Usaha ini nantinya, dijelaskan Made, tidak mencantumkan nominal atau besaran kenaikan retribusi.

“Di Perda ini sebenarnya tidak secara detail mengatur tentang angka-angka. Tapi silahkan, melalui pak Wali menindaklanjuti membuat Perwal. Jadi untuk kenaikannya berapa, nanti di Perwal yang mengatur,” jelas Made.

Memasukkan nominal angka pada Perda dirasa Made tidak pas. Karena berkaitan dengan kebijakan tersebut pihaknya memberikan ruang.

“Kebijakannya kita berikan ruang karena Perda Retribusi Jasa Usaha ini benar-benar bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi tetap tidak menekan pada masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang punya usaha, retribusi disesuaikan dengan usahanya. Kalau masyarakat yang tidak mampu dan tidak punya usaha, tidak akan ditarik retribusi ini,” tambahnya.

Rambu-rambu penyesuaian juga diungkap Made akan tertulis nantinya dalam Perda ini.

“Intinya semua kan peningkatan PAD, dimana retribusi jasa usaha selama ini kurang optimal dalam penyumbangan PAD. Sehingga kita ingin ada yang dari segi penyerapan pun optimal. Tidak hanya retribusinya yang naik sebenarnya, tapi bagaimana bisa efektif dan efisien dalam hal pemungutan retribusi,” jelasnya. (mus/ed2)

“Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi merupakan paradigma pendidikan yang sesuai dengan UUD 1945. Pasalnya, dalam konstitusi disebutkan, pemerataan pendidikan merupakan tugas negara termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Untuk itu, aturan sistem zonasi ini tidak bisa ditawar-tawar,” ungkap Walikota Malang Sutiaji, dalam “Pengarahan dan Sosialisasi terkait PPDB” kepada Kepala Sekolah, KONI, DKPM dan OPD terkait, di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Jumat (10/5/2019).

Para Kepala Sekolah menyimak pemaparan yang disampaikan. (rhd)

Menurutnya, tugas pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pemerataan dalam bidang pendidikan melalui sistem zonasi telah sesuai dengan konstitusi. Bagaimana pula menjadikan pendidikan dapat terjangkau dan semakin bagus.

“Pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tidak saja dalam bidang infrastruktur pendidikan, namun juga kualitas pendidikan. Artinya, jangan hanya semua sekolah mendapat subsidi, namun hanya satu atau dua sekolah yang maju. Wajib belajar 9 tahun harus dipenuhi dalam standar pelayanan maksimal. Banyak orang hebat dari keluarga tak mampu. Orang miskin jangan dibatasi. Apapun potensinya, negara harus hadir,” terang pria penghobi bulu tangkis ini.

Melalui sistem zonasi, akan mengurangi permasalahan sosial, mengurangi kemacetan, dan membawa perubahan distribusi ekonomi yang baik. Sehingga membentuk profesional yang sistemik melalui transparansi, akuntabilitas, sebagai bentuk Good Governance dan Good Government.

Walikota dan Kadindik, didampingi perwakilan KONI dan DKPM. (rhd)

“Saya mohon para pemangku kepentingan harus hati-hati, karena KPK sedang menyoroti jual beli kursi PPDB. Meski yang disorot SMA/SMK, atau ranahnya propinsi, namun tetap menjadi perhatian semua pihak. Karena Malang merupakan barometer pendidikan nasional, harapannya dunia pendidikan terus berkembang lebih baik,” ajak pria nomor satu di Kota Malang ini.

PPDB 2019 terbagi 3 jalur, diantaranya jalur zonasi dengan kuota 90 persen, jalur prestasi akademik dan non akademik dengan kuota 5 persen, dan jalur pindahan tugas orang tua/wali dengan kuota 5 persen. Kerawan terkait PPDB, lanjut Sutiaji, yakni praktek jual beli kursi yang diharapkannya tidak terjadi di kota Malang.

“Khususnya terkait kuota 10 persen yang terbagi jalur prestasi dan jalur pindahan tugas orang tua/wali. Jangan sampai ada permainan di jalur prestasi dan perpindahan tugas ortu. Karena semuanya masyarakat akan melihat. Ayo diawasi bareng-bareng dan insya Allah guru-guru sudah sepakat. Pasti kelihatan nanti,” tandas mantan Wakil Walikota periode sebelumnya ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM. menyatakan, berkas-berkas dari siswa yang masuk ke Dinas Pendidikan nantinya akan akan diverifikasi oleh tim yang terdiri dari KONI, perwakilan Komite, perwakilan BPKN, perwakilan MKKS, perwakilan K3S, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan.

“Sistem jalur prestasi itu memakai sistem pembobotan. Ada level prestasi kota, provinsi, nasional, dan internasional. Makanya prestasi itu semuanya kita himpun dan nanti dibobot. Jika kuota 5 persen kepindahan orang tua tidak terpenuhi, akan dilimpahkan untuk jalur prestasi. Insya Allah kita berusaha seprofesional mungkin,” terang Zubaidah.

Terkait aturan siswa lulusan SD di Kota Malang masih berhak mendaftar di SMP Negeri Kota Malang, nantinya hasil akhir juga ditetapkan melalui perangkingan jarak menggunakan aplikasi Google Map.

“Boleh, tapi nantikan tetap dirangking jarak melalui Google Map. Nantinya akan diketahui apakah masuk kuota sekolah atau tidak. Jadi lebih baik orang tua lebih bijak menyikapi di awal, mana sekolah yang lebih dekat tempat tinggal. Karena aturannya sama antara Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, yaitu Permendikbud,” pesannya. (adn/yan)