Langkah ini, menjadi strategi penting untuk memperkuat identitas bank daerah sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek.

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan bahwa DPRD mengubah nomenklatur tersebut agar selaras dengan regulasi nasional terbaru di sektor perbankan daerah. “Agenda paripurna kali ini adalah persetujuan peraturan daerah mengenai perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat Jwalita menjadi Bank Perekonomian Rakyat Jwalita,” ucapnya, Selasa (26/06/2026) tadi.

Selain menyesuaikan regulasi, DPRD Trenggalek juga berharap perubahan nama ini mampu memperkuat branding bank milik pemerintah daerah agar semakin dekat dengan masyarakat. Menurut Doding, manajemen BPR Jwalita memiliki peluang besar untuk menggunakan identitas komersial Bank Trenggalek sebagai strategi promosi sekaligus penguatan layanan keuangan daerah.

“Nanti dalam program promosinya, BPR Jwalita bisa menggunakan nama Bank Trenggalek sebagai brand utama,” tegas Doding.

DPRD Trenggalek pun memberikan apresiasi, terhadap kinerja keuangan BPR Jwalita selama ini. Bank daerah tersebut dinilai konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dibandingkan BUMD lain di Trenggalek.

“BPR Jwalita menunjukkan progres bisnis yang sangat bagus dan sangat memuaskan,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Trenggalek juga menyepakati penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 10 miliar, untuk memperkuat struktur permodalan Bank Perekonomian Rakyat Jwalita. Dirinya juga menyampaikan, penyertaan modal untuk BPR Jwalita sebesar Rp 10 miliar, yang nantinya akan dibreakdown dua kali, yakni Rp 5 miliar pada 2027 dan Rp 5 miliar pada 2028. Artinya, akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk penyesuaian fiskal.

“Persetujuan penyertaan modal tersebut dikarenakan prospek dan performance BPR Jwalita cukup menjanjikan dan bisa menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping dari sektor lain,” jelas Doding.

Pihaknya berharap, dengan suntikan dana tersebut, bank plat merah itu bisa lebih berkembang sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Trenggalek. Termasuk, bisa meningkatkan PAD hingga Rp 1,4 miliar.

Selain itu, bisa menjadi daya ungkit terutama kepada para pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana. Baik usaha mikro ataupun usaha makro. Sehingga, Pemkab bisa hadir di tengah masyarakat yang sekarang ini sedang dalam masa sulit terkait perekonomian. “Paling tidak bisa menjadi jawaban akan kehadiran Pemkab di tengah masyarakat,” tuturnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyebut, peluang BPR Jwalita lebih berkembang sangat terbuka, setelah Raperda pergantian nama menjadi Bank Trenggalek disetujui. “Tentu ini cukup membantu dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan nama Bank Trenggalek. Karena, masyarakat akan lebih dekat secara emosional,” kata Doding.

Namun, meskipun sudah berganti nama, profesionalisme dengan mengedepankan pelayanan yang baik harus dikedepankan. Karena perubahan nama tersebut tidak semata karena amanat regulasi, tapi juga bagian dari strategi branding.

“Semoga saja dengan pergantian nama tersebut bisa menjadi magnet bagi para nasabah,” paparnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2027 yang akan datang, hanya satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal. Dua BUMD lainya, yakni Perumda Air Minum Tirta Wening dan PT JET, masih harus menunggu jadwal. (mil/sit)

Diketahui, bahwa BI Kediri bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan penukaran uang di 70 titik yang tersebar di 13 kota dan kabupaten di wilayah kerjanya. Layanan ini, berlangsung hingga 26 Maret 2025, dengan total Uang Layak Edar (ULE) yang disiapkan sebesar Rp 4,9 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam program bertajuk Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2025 dengan tema ‘Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah’, masyarakat dapat melakukan penukaran uang melalui loket perbankan, layanan kas keliling dan layanan penukaran terpadu. Jadwal layanan penukaran, akan diumumkan melalui akun Instagram BI Kediri, @bank_indonesia_kediri.

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat diharuskan melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui Aplikasi Pintar (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) di laman http://pintarbi.go.id. Aplikasi ini, bertujuan untuk mengurangi antrean, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memastikan kenyamanan masyarakat dalam melakukan penukaran uang.

Baca juga :

Setiap individu dapat menukarkan uang hingga Rp 4,3 juta dengan rincian Rp 50 ribu (30 lembar), Rp 20 ribu (25 lembar), Rp 10 ribu (100 lembar), Rp 5 ribu (200 lembar), Rp 2.000 (100 lembar) dan Rp 1.000 (100 lembar)

“Selain layanan penukaran uang, Serambi 2025 juga mengajak masyarakat untuk semakin cinta, bangga dan paham rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan mengenali keaslian uang melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta merawat uang dengan 5J (Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler dan Jangan dibasahi),” kata Yayat.

Bangga Rupiah sendiri menegaskan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan paham rupiah mendorong perilaku bijak dalam berbelanja, mendukung produk dalam negeri, serta menabung dan berinvestasi demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan uang tunai dengan mudah sekaligus semakin menghargai rupiah sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia,” tambahnya. (pan/gie)

Tatik melalui kuasa hukumnya, Sumardhan, telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Kota Malang. Dengan tergugat, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Collection & Recovery Surabaya Raya cq PT Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Gresik Kota Baru, sebagai Tergugat I, KPKNL Malang sebagai Tergugat II, PT Trimega Prima Laborat, beralamat di Jalan Medokan Sawah Baru, Surabaya, sebagai Tergugat III dan Herawati, Notaris/PPAT di Surabaya, beralamat di Jalan Krembangan Barat, Surabaya, sebagai Turut Tergugat.

Dijelaskan oleh Sumardhan, bahwa PT Trimega Prima Laborat merupakan perusahaan jasa konstruksi yang bidang jasanya mengerjakan pekerjaan dari pemerintah. “Sekitar tahun 2019, PT Trimega mendapat pekerjaan proyek di RSUD Kanjuruhan Malang. Saat itu, PT hendak meminjam uang di BSI Gersik, namun tidak memiliki jaminan. Sehingga, PT Trimega meminjam jaminan kepada klien kami. Yakni, berupa sertifikat aset berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko serta kos-kosan SHM No. 1358 Luas 786 M2 atas nama Tatik Sumiati yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No 5A Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,” ujar Sumardhan, Rabu (18/10/2023) tadi.

Ketika itu, tambahnya, Tatik bersedia meminjamkan sertifikatnya, dikarenakan PT Trimega kenal dengan anak kliennya. Apalagi saat itu, sertifikat senilai Rp 7,5 miliar tersebut hanya dijaminkan untuk peminjaman uang sebesar Rp 1 miliar. Peminjaman sendiri, juga jelas untuk pengerjaan proyek RSUD Kanjuruhan.

Namun, tambahnya, dalam perjalanan itu tanpa sepengetahuan Tatik, peminjaman uang dengan jaminan asetnya ditambah atau dinaikkan lagi sebesar Rp 3 miliar. Sehingga, total ada Rp 4 miliar. Uang tersebut digunakan PT Trimega untuk proyek pembangunan dari Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Dinas Kesehatan Gresik.

“Uang tersebut dikeluarkan BSI ke PT Trimega, sebelum Surat Perjanjian Kerja (SPK) turun. Jadi, saat pinjaman dinaikkan menjadi Rp 4 miliar, klien saya sebagai pemilik jaminan tidak mengetahui saat pencairan uang tersebut,” ujar Sumardhan.

Baca juga :

Dari situ, tambahnya, dalam perjalanannya PT Trimega tidak melakukan pembayaran ke BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru. “Bu Tatik merasa kaget saat ada pemberitahuan kalau asetnya akan dilaksanakan eksekusi lelang pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh KPKNL Malang. Namun sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, klien kami sebagai pemilik jaminan tidak mendapat peringatan dari Bank BSI,” jelas Sumardhan.

Karena tidak ada pemberitahuan, Sumardhan dan kliennya menduga bahwa yang dilakukan ini ada kecurangan perbankan. “Bahwa klien kami menduga adanya pelanggaran prosedur Perbankan yang dilakukan oleh PT BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru. Yaitu, karena telah mencairkan uang kepada PT Trimega, sebelum adanya SPK. Selain itu, semestinya pada saat pembayaran dari Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, pihak BSI melakukan pengawalan ketat atas uang pembayaran kerja sama tersebut. Sehingga, uang pembayaran dari dua dinas itu bisa masuk ke rekening PT BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru,” urainya.

Pihaknya menganggap, BSI telah merugikan kliennya atas kelalaian tersebut. “BSI harusnya memperhatikan Pasal 55 ayat 2 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah paska perubahan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 19 Oktober 2012. Yakni, berbunyi harus ada musyawarah, mediasi perbankan dan melalui badan arbitrase syariah nasional. Harusnya BSI memperhatikan point-point tersebut sebelum mengajukan eksekusi lelang. Namun nyatanya, pihak BSI tidak pernah menghubungi klien kami untuk melaksanakan point-point tersebut,” ujar Sumardhan.

Oleh karena itu, dalam gugatan tersebut Sumardhan meminta menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan lelang atas obyek milik kliennya, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. “Juga supaya KPKNL tidak melelang objek milik klien kami,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengadu ke Polda Jatim, terkait permasalahan ini. “Saya merasa ada dugaan pelanggaran perbankan dan penggelapan. Karenanya, mengadukan PT BSI Cabang Gresik Kota Baru dan PT Trimega,” tambahnya.

Sementara itu, Pejabat Lelang KPKNL, Doni Ardianyah, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa lelang tersebut sudah sesuai ketentuan. “Kami akan proses sesuai ketentuan. Tentunya lelang tersebut sudah sesuai ketentuan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu pihak BSI melalui Rusmanto atau pihak penagih yang diinformasikan berhubungan dengan Tatik, saat dikonfirmasi melalui pesan WA, justru meminta agar datang ke kantor dengan mengajak debitur. (gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika hal itu dilakukan guna untuk mempercantik dan menyempurnakan beberapa hal yang ada di Alun-alun agar optimalkan. Sehingga, nantinya memberikan warna baru bagi pengunjung Alun-Alun Merdeka Kota Malang.

“Seperti, nantinya akan ada penambahan fasilitas untuk anak-anak. Karena di sini nanti, juga nyambung dengan Kayutangan Heritage kemudian juga nyambung dengan Alun-Alun Tugu,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan penandatanganan PKS di Alun-Alun Merdeka.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan air mancur yang ada di Alun-Alun Merdeka, bisa dibenahi dengan maksimal. Terlebih, air tidak menyembur dan tidak mengganggu jika dilakukan kegiatan di daerah air mancur tersebut.

“Yang jelas, saat ini PKS revitalisasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang sudah ditanda tangani. Namun, nanti untuk lighting sebagian akan memakai alokasi APBD,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur IT dan Digital Bank Jatim, Zulhefli Abidin, menyampaikan jika mengenai anggaran revitalisasi masih dalam proses. Untuk rencana pembangunan revitalisasi tersebut, ada tujuh titik. Mulai dari penambahan lampu penerangan, rehab air mancur, perluasan area playground, rehab area skate park, penambahan akses dekorasi, penambahan area outdoor gym, hingga penambahan area plaza shaf.

“Karena ini dekat dengan masjid, nanti pelataran yang dekat masjid akan kita tambah. Kalau masjid untuk orang islam merekahnya besar dan dimana mana masjid itu perlu kita besarkan secara periodik. Apalagi kata pak wali tadi kalau sholat jumat, sholat eid itu sampai meluber,” tambah Zulhefli.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan jika penyelarasan Masjid Jami’ dengan Alun-Alun Merdeka Kota Malang ini yang paling ikonik. “Kemarin waktu lihat tematiknya itu yang paling ikonik. Namun, pengerjaannya tergantung dari Bank Jatim sendiri. Sekarang ini masih integritas penandatanganan kerja sama,” ucap Rahman.

Pihaknya mengaku, jika mengenai besaran anggaran juga belum mengetahui. Namun, terkait dengan lampu penerangan sebagian memang menggunakan dana APBD. Terlebih saat ini juga sudah mulai melakukan persiapan.

“Pagu anggarannya Rp 900 juta hasil seleksi tender kemarin dimenangkan dengan nilai kontrak sekitar Rp 700 juta an. Sekarang material sudah didatangkan dan sudah akan bisa diinstal dalam mekanikalnya. Penerangannya nanti akan ada penambahan dekor-dekor,” imbuh Rahman. (hms/rsy/sit)

Realita itulah, yang mengundang perhatian aktivis Laskar Anti Korupsi Jawa Timur (Laki Jatim), Bagus Junaedy. Dengan alasan, disaat masyarakat tiga desa resah karena terisolasi dan harus jalan memutar, namun jembatan tersebut tetap dibiarkan ambruk.

“Lantas di mana jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’? Tidak adakah rasa peduli pemerintah akan keresahan dan kesulitan masyarakat, yang membutuhkan jalur transportasi utama itu. Apakah suara masyarakat hanya dibutuhkan di saat Pemilu atau Pilkada saja? Sesudah itu, suara masyarakat tak dibutuhkan?,” kata Edy-sapaan akrabnya.

Diungkapkan Edy, keluhan dan kritikan masyarakat yang terus bermunculan  silih berganti, harusnya segera direspon. Setidaknya, diberi kepastian kapan ada pembangunan atau apa.

“Awalnya, saya apresiatif dengan langkah tim Dinas PUTR Sumenep, yang turun meninjau lokasi jembatan ambruk. Hasil tinjauan pertama, belum ada perkembangan yang jelas. Lalu, Kepala Dinas PUTR turun langsung melakukan survei. Tapi ternyata, hingga kini tidak membuahkan hasil,” kata Edy.

Baca juga :

• BPBD Pasuruan Keluarkan Peringatan Dini Potensi Cuasa Ekstrem
• BRI Regional 13 Malang Dukung Pengembangan Pertanian Modern dan Agrowisata di Desa Genengan
• Bersih-Bersih Halte, Dishub Kota Malang Siapkan Skema Kolaborasi dengan Swasta
• Matangkan Integrasi Budaya dan Pariwisata, Pemkot Malang Usung Jargon Menolak Lupa
• Dari Live TikTok, Sego Tempong Pasar Klojen Kota Malang Diserbu Wisatawan

Sebaliknya, lanjut Edy, sekarang hanya jawaban bersifat wacanais. Jawaban dialektika yang hanya cocok untuk panggung diskusi. Padahal, masyarakat butuh aksi nyata, jawaban kongkrit dan kapan proyek jembatan itu dibangun.

“Coba amati, Dinas PUTR beralasan bahwa timnya masih melakukan kajian termasuk kontruksi jembatan itu. Lalu Kadis PUTR kepada media juga menjelaskan akan melaporkan ke Bupati Sumenep, terlebih dahulu,” paparnya.

Padahal, lanjutnya, bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak butuh kosa kata dan jawaban ilmiah. “Yang dibutuhkan jawaban konkrit. Kapan jembatan mau dibangun? Mau realisasi mendahului PAK, APBD perubahan atau masih tahun depan? Lalu dananya bersumber dari APBD Sumenep, Provinsi atau APBN? Solusinya mau bangun jembatan alternatif atau bangun konstruksi jembatan utama? Semuanya sampai sekarang masih serba abu-abu,” beber Edy.

Jadi, kata pegiat anti korupsi ini, kalau model kebijakan pemerintah lelet, tidak tegas dan konkrit memberikan solusi, maka lambat laun kepercayaan masyarakat akan hilang pada pemerintah (public distrush). Kalau ini sampai terjadi, bukan kemajuan yang dicapai tetapi perlambatan ekonomi. (edo/gie)

Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Sugiarto Kasmuri, mengatakan bahwa itu masih membuat kondisi perbankan cukup stabil. “Kita lihat behavior (kebiasaan, red) masyarakat, apakah ada penarikan dana atau tidak. Ternyata dalam kondisi inflasi tinggi itu yang terjadi adalah dana masuk lebih banyak, jadi mengakibatkan pertumbuhan dana pihak ketiga di kisaran 6,8 persen hampir 7 persen, sehingga membuat perbankan juga cukup stabil,” jelas Sugiarto usai Halal Bihalal, Selasa (17/05/2022) tadi.

Untuk pertumbuhan kredit ditopang dari dana yang dihimpun, karena kredit disalurkan dari seberapa banyak dana yang dihimpun dari masyarakat. Permintaan kredit perbankan di Kota Malang pada triwulan pertama tahun 2022 telah mencapai 7,9 persen.

“Kalau dana yang dihimpun tapi tidak bisa disalurkan, bank mengalami kerugian. Sehingga penyaluran dana dapat berjalan dengan baik karena ditopang oleh penghimpunan dana yang cukup baik di perbankan, khususnya di wilayah Kota Malang,” imbuhnya.

Baca juga :

• BPBD Pasuruan Keluarkan Peringatan Dini Potensi Cuasa Ekstrem
• BRI Regional 13 Malang Dukung Pengembangan Pertanian Modern dan Agrowisata di Desa Genengan
• Bersih-Bersih Halte, Dishub Kota Malang Siapkan Skema Kolaborasi dengan Swasta
• Matangkan Integrasi Budaya dan Pariwisata, Pemkot Malang Usung Jargon Menolak Lupa
• Dari Live TikTok, Sego Tempong Pasar Klojen Kota Malang Diserbu Wisatawan

Dijelaskannya, bahwa kedepan akan ada tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah ancaman peningkatan Non Performing Loan (NPL) yang dirasakan pasca pandemi. Menurutnya, ketika pandemi kelonggaran yang diberikan perbankan akan berimbas pada profitabilitas dari perbankan.

“Saat pandemi terjadi, perbankan memberikan kelonggaran yang berdampak pada pembentukan cadangan yang lebih besar. Cadangan itu akan berimbas pada profitabilitas dari perbankan,” katanya.

Kemudian, isu global seperti geopolitik juga dapat mempengaruhi pada sektor keuangan karena adanya normalisasi kebijakan. “Hal ini yang perlu dicermati di sektor jasa keuangan khususnya di industri keuangan di wilayah Kota Malang. Pada saatnya nanti akan ada kenaikan suku bunga dan sebagainya, perbankan siap mengatasi hal tersebut ketika normalisasi kebijakan diterapkan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sampai sekarang di Kota Malang kebijakan tersebut masih cukup akomodatif, sektor keuangan dalam kondisi yang cukup terkendali dengan baik, dan stabilitas juga masih cukup terjaga dengan baik. Untuk NPL atau kredit bermasalah di Kota Malang hanya 2,8 persen. (cw2/sit)

Pembina AKD Jawa Timur, Dwi Putra Sulaksono, mengatakan kegiatan hari ini untuk menyegarkan kembali organisasi AKD Jatim, agar lebih berperan aktif. Karena, sebelumnya sempat vakum selama tiga tahun, akibat adanya pandemi.

Fungsi pemerintah desa, tambahnya, adalah untuk memakmurkan warganya harus tetap berjalan. Sehingga, Bank Mandiri membuat program bagi seluruh kepala desa di Jatim agar bisa menjadi manajer atau agen bank. Jadi, semua fungsi dan layanan perbankan yang ada di Bank Mandiri, bisa diaktualisasikan oleh kepala desa. Artinya, Kades dapat melayani fungsi pemerintahan dan perbankan.

Diharapkan, dengan langkah ini, pemerintah desa dapat membantu warganya dengan cara memberikan bantuan pinjaman dana dan lainnya, untuk usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki usaha, cukup dengan rekomendasi dari kepala desa dan Bank Mandiri bisa mengajukan pinjaman KUR senilai Rp 50 juta, tanpa agunan dan tentunya dengan prospek yang benar. Dalam hal ini, kepala desa akan berperan dalam memverifikasi dan pihak bank yang menentukan.

Baca juga :

• BPBD Pasuruan Keluarkan Peringatan Dini Potensi Cuasa Ekstrem
• BRI Regional 13 Malang Dukung Pengembangan Pertanian Modern dan Agrowisata di Desa Genengan
• Bersih-Bersih Halte, Dishub Kota Malang Siapkan Skema Kolaborasi dengan Swasta
• Matangkan Integrasi Budaya dan Pariwisata, Pemkot Malang Usung Jargon Menolak Lupa
• Dari Live TikTok, Sego Tempong Pasar Klojen Kota Malang Diserbu Wisatawan

“Kalau program ini sudah berjalan, nanti kedepannya kami akan membentuk unit usaha Bumdesmart. Jadi, setiap desa mempunyai market mart dan 40 persen isinya dari produk desa,” ucapnya.

Ketua Apdesi Situbondo, H Juharto, menerangkan bahwa di Kabupaten Situbondo, total ada 132 desa. Tetapi hari ini, yang hadir mengikuti acara perjanjian kerja-sama ada sebanyak 60 kepala desa dan sisanya akan berlanjut.

Pembahasan sosialisasi saat ini, ujarnya, adalah terkait penguatan kepala desa agar ada persiapan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yakni, dalam melakukan transaksi jasa perbankan.

“Jadi, warga tidak perlu jauh-jauh lagi, karena kepala desa bisa sebagai manajer Bank Mandiri di setiap desanya masing-masing,” paparnya. (her/sit)

Pelaksana harian (Plh) Kepala OJK Jember Zulkifli, mengatakan bahwa berdasarkan asessmen yang dilakukan Senin (06/12/2021) hingga pukul 18.00, dirinya mengidentifikasi ada 2.713 debitur yang terdiri dari tiga bank umum dan enam BPR.

Khusus kepada debitur yang terdampak Gunung Semeru itu, tambahnya, OJK merekomendasikan Industri Jasa Keuangan (IJK) memberikan bantuan berupa keringanan kepada debitur terdampak. Keringanan itu, dapat dilakukan melalui program restrukturisasi.

“Rekomendasi OJK menindaklanjuti kondisi Gunung Semeru terhadap debitur yang terdampak. Perbankan atau layanan jasa keuangan dapat meringankan bagi debitur melalui program restrukturisasi,” ujar Zulkifli, Senin (06/12/2021) malam.

Fasilitas restrukturisasi yang diberikan berbeda dengan restrukturisasi terhadap warga terdampak Covid-19. Restrukturisasi terhadap debitur terdampak Gunung Semeru ini, masuk kategori restrukturisasi reguler yang sudah diatur dalam Peraturan OJK.

“Restrukturisasi yang diberikan ini berbeda dengan restrukturisasi Covid-19. IJK dalam restrukturisasi terdampak Gunung Semeru melalui ketentuan khusus yang disiapkan OJK,” lanjut Zulkifli.

Baca juga :

• BPBD Pasuruan Keluarkan Peringatan Dini Potensi Cuasa Ekstrem
• BRI Regional 13 Malang Dukung Pengembangan Pertanian Modern dan Agrowisata di Desa Genengan
• Bersih-Bersih Halte, Dishub Kota Malang Siapkan Skema Kolaborasi dengan Swasta
• Matangkan Integrasi Budaya dan Pariwisata, Pemkot Malang Usung Jargon Menolak Lupa
• Dari Live TikTok, Sego Tempong Pasar Klojen Kota Malang Diserbu Wisatawan

Sesuai aturan tersebut, IJK dapat memberikan restrukturisasi berdasarkan hasil asessmen yang dilakukan IJK. IJK dapat memutuskan debitur yang berhak mendapat restrukturisasi ataupun yang tidak berhak.

Zulkifli memastikan, sejauh ini layanan IJK di Kabupaten Lumajang, berjalan lancar. “Sampai Senin pukul 18.00, kami belum menerima informasi lebih lanjut adanya gangguan layanan perbankan di Lumajang. Artinya, layanan masih berjalan lancar,” papar Zulkifli.

Sebagai informasi IJK dan OJK telah mendatangi tempat pengungsian warga terdampak erupsi gunung Semeru, hari Senin kemarin. Pada kesempatan itu, IJK dan OJK memberikan bantuan senilai Rp 750 juta kepada korban.

Bantuan yang disalurkan berupa dana tunai melalui rekening Baznas Kabupaten Lumajang serta logistik berupa sembako, obat-obatan dan perlengkapan lain. Bantuan berupa logistik itu dibagikan secara langsung kepada korban yang berada di Kecamatan Candipuro, Lumajang.

Dilain pihak, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, saat menerima bantuan itu secara simbolis menyampaikan terima kasih kepada IJK dan OJK, atas kepeduliannya terhadap korban Awan Panas Guguran Gunung Semeru. (rio/sit)

Division Head Marketing Communication BRI, Prilly Savitri, mengatakan bahwa Kidzania Surabaya ini bukan tempat permainan saja. Namun juga memberikan edukasi, anak-anak bisa menjajal permainan bagaimana rasanya menjalani peran saat pekerja nanti di masa depan.

“Supaya mereka tahu seperti apa mengerjakan peran. Seperti di BRI bagaimana jadi teller, kalau mereka dewasa ternyata seperti ini. Mereka paham menabung, baik mereka bekerja. Mereka harus tukarkan cek dulu ke BRI, menukarkan uang mata Kidzoz khusus,” kata Prilly, usai melaunching Bank di Kidzania Surabaya, Jumat (19/11/2021).

Lebih lanjut Prilly menyampaikan, dengan hadirnya BRI diharapkan anak-anak dapat merasakan secara langsung profesi yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. “Sehingga anak-anak dapat menentukan cita-cita mereka kelak. Bagaimana rasanya menabung, bagaimana merasakan kerja dapat uang. Banyak kegiatan finansial yang dirasakan anak-anak. Harapannya ketika dewasa mereka jadi nasabah BRI,” terangya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aryan PP Properti (Kidzania Surabaya), Tarno Darwan, mengatakan bahwa banyak aktifitas wahana menarik. Tetapi dengan dibukanya wahana baru ini, melengkapi proses yang seharusnya ada di Kidzania. 

Baca juga :

• BPBD Pasuruan Keluarkan Peringatan Dini Potensi Cuasa Ekstrem
• BRI Regional 13 Malang Dukung Pengembangan Pertanian Modern dan Agrowisata di Desa Genengan
• Bersih-Bersih Halte, Dishub Kota Malang Siapkan Skema Kolaborasi dengan Swasta
• Matangkan Integrasi Budaya dan Pariwisata, Pemkot Malang Usung Jargon Menolak Lupa
• Dari Live TikTok, Sego Tempong Pasar Klojen Kota Malang Diserbu Wisatawan

“Jadi kita memberikan pengalaman yang menarik terkait aktivitas yang memang sangat dibutuhkan anak anak dalam proses kedewasaannya,” kata Tarno.

Tarno menjelaskan, dengan pembelajaran literasi terkait keuangan perbankan dari masa kecil sangat penting. Sehingga, anak-anak bisa mengatur keuangan dimasa depan diawali belajar dengan Kidzania.

“Tentunya ini merupakan bekal mereka kedepannya. Sehingga menjadi anak anak yang memang sangat menghargai bagaimana usaha mereka untuk mencapai cita citanya, dan meminits keuangannya mereka nanti dimasa dewasanya,” jelasnya.

Dengan adanya bank BRI, kata Tarno, diharapkan bisa mengembangkan informasi tambahan terkait digitalisasi BRI. “Ini sangat kita harapkan beberapa program program BRI yang bisa membantu kita untuk lebih melengkapi aktivitas Kidzania,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tarno juga menyampaikan, hampir fasilitas di Kidzania di seluruh dunia memang kebutuhan akan bank. “Jadi memang semua Kidzania di seluruh dunia itu ada bank. Jadi sudah kewajiban kalau bank itu sangat penting. Sebagai materi atau pembelajaran untuk anak anak,” jelasnya. (ade/sit)