Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa dari hasil tinjauannya tersebut produk makanan kaleng dalam parsel, memiliki masa kedaluwarsa yang cukup lama. “Hari ini saya ingin mengecek terkait kedaluwarsa beberapa parsel yang akan dijual. Kemarin kita sudah melihat dari sisi harga, sekarang kita mengecek masa kedaluwarsanya. Tadi kita rata-rata kedaluwarsanya masih jauh, sekitar satu tahun lebih,” jelas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pengecekan tersebut dilakukan agar masyarakat tidak membeli produk yang masa kedaluwarsanya sudah mendekati habis, ketika parsel dibuka oleh penerima. Karenanya, pengecekan tersebut tidak hanya dilakukan di satu lokasi, melainkan di berbagai toko modern yang menjual parsel Lebaran.

Baca juga :

“Ini hanya salah satu sampel saja. Nanti tim akan turun, baik dari Polresta, Kodim maupun tim dari Pemkot untuk mengecek parsel-parsel yang akan dijual, terutama terkait kedaluwarsa,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pengecekan itu dilakukan juga berkaca dari temuan pada tahun sebelumnya. Yang mana, terdapat produk dalam parsel yang masa kedaluwarsanya sudah mendekati habis.

“Tahun lalu memang ada yang masa kedaluwarsanya sudah mendekati. Sekarang kita cek lagi dan alhamdulillah kedaluwarsanya lebih lama, sehingga kemungkinan parsel dibuka dalam tempo yang lebih lama masih memungkinkan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa kondisi itu berpotensi memicu kemacetan, terutama jika parkir meluber hingga ke tepi jalan umum. Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian, diantaranya Jalan Semeru, Jalan Tenes, Jalan Ijen, Jalan Kawi, hingga pusat perbelanjaan Ramayana, Jalan Merdeka Timur.

“Menjelang Lebaran ini, pusat-pusat perbelanjaan pasti ramai. Karena kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kepadatan juga ikut naik,” ujar Rahmat, Kamis (05/03/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa di kawasan parkir Ramayana kerap kali mengalami kepadatan kendaraan. Pada kondisi normal, area parkir biasanya hanya terisi dua saf, namun ketika jumlah pengunjung meningkat maka kendaraan yang parkir bisa bertambah menjadi tiga saf. Dampaknya, badan jalan terpakai dan arus lalu lintas pun tersendat.

“Untuk mengantisipasi hal itu nanti akan kita pasang water barrier, supaya kendaraan tidak berhenti di bahu jalan. Lalu agar tidak semua sisi bisa menjadi keluar masuk parkir,” katanya.

Baca juga :

Selain pembatasan di tepi jalan, nantinya juga akan mengoptimalkan kantong parkir yang tersedia, termasuk memaksimalkan penggunaan parkir basement di sejumlah pusat aktivitas. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan kendaraan di permukaan jalan.

“Kami siapkan juga pembukaan parkir basement supaya kendaraan tidak menumpuk di luar,” tambahnya.

Sementara itu, untuk kawasan Alun-alun Merdeka, kondisi Satuan Ruang Parkir (SRP) dinilai masih relatif terkendali. Meski begitu, pengawasan tetap diperketat karena pergerakan kendaraan biasanya melonjak signifikan mendekati hari raya.

“Untuk Alun-alun sejauh ini masih aman. Tapi tetap kami pantau karena biasanya mendekati Lebaran pergerakan meningkat,” lanjutnya.

Rahmat juga mengimbau masyarakat, agar lebih bijak mengatur waktu dan rute perjalanan, khususnya pada jam-jam sibuk. Warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak disarankan menghindari jalur rawan padat.

“Kalau memang tidak ada kepentingan, sebaiknya hindari Jalan Semeru, Ijen sampai Kawi pada jam-jam ramai,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)

Menurut Suwanto, dari sisi persaingan usaha, rencana tersebut justru patut diapresiasi. Dirinya menilai semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan pusat perbelanjaan akan membuat iklim bisnis semakin sehat.

“Kalau dari sisi persaingan, ya saya senang saja. Semakin banyak pemain kan semakin bagus dan persaingannya sehat,” ujar Suwanto, Sabtu (27/12/2025) tadi.

Namun, ditekankan bahwa pengelolaan mal bukan perkara sederhana dan membutuhkan pengalaman serta keahlian khusus. Hingga saat ini, menurutnya belum ada contoh perguruan tinggi yang secara langsung mengelola pusat perbelanjaan.

Baca juga :

“Setahu saya belum ada perguruan tinggi yang mengelola mal. Ini lompatan besar dan harus diapresiasi. Tapi tetap, mengelola mal itu butuh ilmu dan experience. Tidak ada sekolah khususnya, jadi memang harus diisi orang-orang yang paham,” tegasnya.

Suwanto mengingatkan, tanpa pengalaman dan sumber daya yang kompeten, pengelolaan mal justru berpotensi menimbulkan kerugian secara bisnis. Karena itu, menurutnya, pengelola perlu menempatkan tenaga profesional agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.

“Kalau tidak punya pengalaman, bisa jadi bukan untung malah buntung. Lebih baik ditaruh orang-orang yang kompeten supaya bisa belajar dari situ. Mengelola mal itu beda sekali. Harus berurusan dengan tenant, pengunjung, pemerintah dan berbagai stakeholder lain. Treatment-nya juga beda-beda. Bahkan pengelola yang pindah dari satu mal ke mal lain pun harus belajar lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan jika kemacetan di pusat perbelanjaan itu sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu. Sehingga, perlu dilakukan penguraian agar tidak terjadi kemacetan yang berkepanjang.

“Dari depan Museum Brawijaya, Jalan Ijen, kemudian Jalan Tenes, Jalan Semeru, sampai depan Stadion Gajayanan itu tadi macet sekali. Sehingga tadi kita urai bersama dengan Pak Kadishub dengan dibantu oleh Pak Kapolsek Klojen,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dikatakan Pj Wali Kota Wahyu, bahwa Satpam yang mengatur pengunjung untuk arus masuk di depan MOG, perlu bersikap sigap. Tujuannya, agar tidak terjadi antrean yang berkepanjang dan berimbas ke jalan lain. Sehingga, tidak sampai terjadi kemacetan yang mengular.

“Antrean untuk masuk ke MOG, itukan banyak yang dari dari Jalan Semeru, Jalan Tenes dan Jalan Kawi. Kadang kala, kalau dikasih tahu mereka tetap menunggu. Lha ini, securitynya harusnya bisa tegas. Sehingga, tadi kita beritahu jika kalau parkirannya sudah penuh, maka itu langsung jalan saja,” katanya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Wahyu juga meminta agar para Satpam di depan MOG tersebut dapat mengarahkan pengunjung dari pertigaan Jalan Kawi. Sehingga, tidak hanya tepat di depan MOG. Hal itu harus dilakukan untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi.

“Sehingga orang tidak minggir ke kiri depan MOG, untuk masuk ke dalam parkir lagi. Nah itu harus ditertibkan. Tadi saya juga minta ke Pak Kapolsek Klojen untuk bisa langsung menata lalu lintas di sana dan memang itu sudah ditegur beberapa kali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Wahyu juga meminta kepada OPD terkait yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang untuk membuat surat penegasan kepada MOG, agar para satpam yang ada dapat dengan tegas mengatur arus lalu lintas. Selain itu, Pemkot Malang juga telah menyiapkan alternatif parkir bagi para pengunjung.

“Kita sudah kasih alternatif, ada parkir di Balai Kartini dan Stadion Gajayana di shuttle bunnya. Tapi rata-rata mereka tidak mau, senangnya macet-macet. Akhirnya berdampak dari Jalan Ijen depannya museum itu dan Jalan Semeru, sehingga mereka yang tidak menuju ke sana akhirnya terganggu,” lanjutnya.

Diakhir, Wahyu berharap dengan tinjauan yang sudah dilakukan tersebut dapat berdampak pada arus lalu lintas yang terjadi. “Mudah mudahan dengan ini nanti sudah bisa mengurangi dan memang harus ditegur,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya mengetahui itu setelah melakukan pengujian kadar mikro plastik pada air laut di Kelurahan Mayangan dan Sukabumi bersama ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation). Hasilnya, uji mikroplastik pada air laut di Kelurahan Mayangan, menunjukkan tingkat pencemaran mikro plastik yang tinggi yaitu 7,1 serpihan permili meter air dan 9,3 serpihan permili meter air laut di Kelurahan Sukabumi.

“Perlu diketahui, air laut adalah bahan baku pembuatan garam. Sehingga, hal ini mendukung data yang kami dapatkan bahwa 36 dan 39 merek garam, telah tercemar mikro plastik. Karenanya, marilah dari sekarang kita jaga dan peduli dengan lingkungan demi masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus,” jelasnya, Sabtu (24/06/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, merespon hal itu, Pemkot Probolinggo kemudian tidak memberikan kantong plastik kepada para konsumen yang sedang berbelanja di toko maupun di pasar. “Selain itu, kami juga mengadakan dialog interaktif di radio lokal untuk sosialisasi dan penilaian kinerja gerakan masyarakat mitra peduli lingkungan dan gratis masuk TWSL dengan menukar botol plastik sebagai tiket masuk mulai tanggal 19 Juni 2023. Itu semua, bagian dari edukasi,” tambahnya.

Selain itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin berharap agar para pelaku usaha menghentikan pemberian atau menggunakan kantong plastik. Hal itu, akan dilakukan pihaknya dimulai dari tujuh pusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Probolinggo. Dengan begitu, masyarakat akan terbiasa membawa kantong sendiri saat akan berbelanja.

“Harapannya, ini akan menjadi pencanangan penghentian penggunaan kantong plastik di Kota Probolinggo,” ujarnya. (nun/pix/sit)

Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika retribusi parkir tersebut menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, maka akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Ramayana itu rencananya sangat dimungkinkan untuk dijadikan area parkir. Tapi, tetap yang atas itu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena menurut hitungan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), lebih banyak menghasilkan dari sisi parkir untuk PAD nya, dan ini juga menunjang yang lainnya,” jelas Widjaja.

Ditambahkan, jika rencana parkir tersebut nantinya akan dibuat secara vertikal, dengan kapasitas bisa menampung sekitar 200 kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Namun, hal tersebut masih belum dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Baca juga :

“Tapi yang saat ini dimungkinkan untuk terealisasi di lahan eks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dulu, Jalan Majaphit. Karena kan kalau di Ramayana itu masih butuh proses, butuh kajian. Gedung itu berapa ketahanannya, karena kan harus diubah. Kalau saya rasa itu kekuatannya harus ditambah, tapi nanti coba dikaji dulu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menyampaikan jika pusat perbelanjaan tersebut memang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) yang disewakan kepada pihak Ramayana. Masa kontrak sewanya pun habis di tahun 2024 mendatang. Apabila Dishub berencana memanfaatkan area tersebut untuk lahan parkir, maka akan didukung.

“Iya itu memang salah satu opsi. Nanti kita akan kaji lagi untuk tindaklanjutnya seperti apa,” ucap Subkhan.

Sebagai informasi, menurutnya pihak Ramayana telah melakukan sewa selama tiga tahun. Apabila nantinya akan memperpanjang, maka tetap mengikuti mekanisme yang ada sesuai ketentuan sewa BMD. “Dengan catatan bahwa selama BMD tersebut nanti tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemkot Malang,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)