Direktur RS Hermina Tangkubanprahu, dr Agnes Widayu Estiningsih, menjelaskan bahwa RS Hermina memiliki Tim Code Stroke yang siaga menangani pasien stroke selama 24 jam. Tim ini, disebut mampu memberikan intervensi medis dalam waktu maksimal 60 menit sejak pasien tiba di rumah sakit.

“Agar peluang kesembuhan maksimal, pasien harus dibawa ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam sejak munculnya gejala stroke,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa stroke adalah penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecacatan permanen. “Penanganan stroke harus secara cepat, tepat dan terstandar. Kecepatan diagnosis, efektivitas tim medis, hingga hasil pemulihan pasien harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya.

Baca juga :

Dirinya mengapresiasi seluruh tim medis, khususnya Tim Code Stroke RS Hermina, yang telah bekerja keras selama lebih dari 6 bulan untuk memastikan pasien stroke mendapatkan penanganan terbaik. Baik itu dari kondisi lumpuh hingga bisa pulang tanpa alat bantu.

Ketua Tim Code Stroke RS Hermina, dr Siti Nurlela, menjelaskan bahwa RS Hermina telah menyiapkan skema penanganan terpadu. Termasuk, edukasi bagi satpam rumah sakit, tim medis IGD hingga koordinasi dengan PSC 119 untuk penjemputan cepat pasen.

“Code Stroke tidak hanya dipengaruhi satu atau dua orang saja, namun ini adalah tim. Semua mengetahui tugasnya masing-masing. Penanganan harus cepat dan efektif. Kami juga mengandeng PSC. Sebab membawa pasien ke rumah sakit juga sangat penting agar mendapat bantuan secepatnya,” ujarnya.

Untuk setiap bulan, RS Hermina rata-rata mendapat sekitar 300 pasien stroke. Namun dari angka 300 itu, hanya 10 persen yang datang dengan golden periode. Yakni, waktu kurang dari 4,5 jam pertama setelah gejala stroke muncul. “Agar deteksi stroke dapat diketahui, kami memberikan sosialisasi ke Posyandu, Puskesmas, sekolah dan beberapa lokasi lainnya. Memberikan informasi kepada warga agar gejala stroke dapat terdeteksi karena butuh penanganan cepat,” tambahnya. (gie)

“Sejak pengucapan sumpah janji pada 26 Agustus, para anggota dewan sudah menerima haknya sesuai regulasi,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi, Selasa (17/09/2024) tadi.

Pihaknya menjelaskan, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan hak kepada anggota dewan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016. Hak keuangan ini, mencakup gaji pokok dan tunjangan.

“Untuk gaji pokok Ketua DPRD setara dengan gaji bupati berdasarkan PP No.9 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp 2,1 juta. Sedangkan wakil ketua, menerima 80 persen dari gaji pokok ketua, yaitu sebesar Rp 1,68 juta dan anggota menerima 75 persen dari gaji ketua, yaitu sebesar Rp 1,575 juta,” tambahnya.

Baca juga :

Muhtarom juga menambahkan, bahwa selain gaji pokok, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan. Seperti tunjangan jabatan, tunjangan beras untuk keluarga serta tunjangan alat kelengkapan dewan.

Secara keseluruhan, total penghasilan resmi seorang anggota DPRD bisa melebihi Rp 5 juta, yang merupakan gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan lain. “Tunjangan lainnya mencakup fasilitas seperti rumah dinas, tunjangan komunikasi intensif, dan transportasi,” ujar Muhtarom.

Meski demikian, dirinya juga menyoroti beberapa fasilitas yang belum bisa diberikan oleh daerah, seperti fasilitas perumahan yang hanya tersedia bagi Ketua DPRD. Bagi anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut, mereka diberikan tunjangan pengganti berupa uang tunai.

“Tunjangan komunikasi intensif juga diberikan untuk memperlancar tugas anggota dewan, serta tunjangan transportasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja mereka,” tambahnya.

Dirinya menegaskan, bahwa total pendapatan yang diterima oleh setiap anggota DPRD Trenggalek, perbulannya termasuk gaji dan tunjangan, mencapai lebih dari Rp 30 juta. “Kalau ditotal, setiap anggota DPRD bisa menerima gaji kurang lebih Rp 30 juta perbulan,” papar Muhtarom. (mil/sit)