Plt Kepala DPUPR Jember, Arif Liyantono, memaparkan bahwa skema kerja khusus yang diterapkan di lapangan ini dirancang sebagai respons atas lokasi proyek yang bersinggungan dengan tempat ibadah. Hal ini, untuk memastikan target penyelesaian fisik tercapai tepat waktu, namun dengan tetap menghormati nilai-nilai sosial-keagamaan di kawasan tersebut.

“Pengerjaan fisik mengikuti jadwal kegiatan gereja setempat. Ini adalah instruksi langsung untuk menjamin toleransi antar umat beragama tetap terjaga di tengah pembangunan infrastruktur,” ujar Arif, Jumat (10/04/2026) tadi.

Baca juga :

Dirinya merinci, bahwa manajemen waktu yang diterapkan meliputi penghentian operasional seluruh alat berat dan aktivitas konstruksi yang menimbulkan kebisingan saat kegiatan peribadatan berlangsung. Secara teknis, DPUPR memberlakukan sistem kerja dua shift, untuk mengejar ketertinggalan waktu. Kendati bekerja ekstra, petugas di lapangan diwajibkan melakukan koordinasi mingguan dengan pihak pengurus gereja guna mendapatkan jadwal pasti kegiatan sosial keagamaan.

“Dengan demikian, pengawas proyek memiliki panduan kapan harus menghentikan atau melanjutkan pengerjaan secara efektif. Kawasan street food Jalan Kartini ini nantinya akan menjadi pusat kuliner representatif yang memfasilitasi pedagang kaki lima agar lebih terorganisir,” jelasnya.

Pemerintah berharap, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang publik yang bersih, nyaman dan ramah bagi wisatawan maupun warga lokal. Dengan suasana yang lebih estetis, daya tarik kuliner khas Jember diharapkan meningkat drastis.

Saat ini, progres pengerjaan di lapangan sedang dalam pengawasan ketat. Tim Teknis PUPR secara rutin memeriksa kualitas material bangunan dan memastikan pengerjaan sesuai dengan desain arsitektur yang telah direncanakan. “Kami ingin hasil akhirnya maksimal. Dengan manajemen waktu yang tepat dan komunikasi yang baik antar pihak, kami optimistis proyek ini selesai sesuai target tanpa meninggalkan konflik sosial di masyarakat,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Hal tersebut, terlihat saat Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj Lathifah Shohib, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, hadir dalam kegiatan Advokasi Perluasan Implementasi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim yang digelar di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Kantor Bupati Malang, Kamis (09/04/2026) tadi. Pelaksanaan kegiatan itu, merupakan bagian dari agenda strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dalam rangka mendukung target eliminasi kanker serviks tahun 2026.

Wabup Lathifah menyampaikan, bahwa kanker leher rahim merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian serius secara global. Penyakit ini, menempati urutan ke empat sebagai penyebab kematian tertinggi pada perempuan di dunia, dengan 604.127 kasus baru dan 341.831 kematian setiap tahunnya.

“Dalam upaya pengendalian kanker leher rahim, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi promosi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, deteksi dini pada perempuan usia 30 hingga 69 tahun, tatalaksana pengobatan yang tepat, serta rehabilitasi. Fokus utama pengendalian, adalah penemuan kasus sedini mungkin pada kelompok berisiko guna mencegah kasus ditemukan pada stadium lanjut yang penanganannya lebih kompleks,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa, memiliki sasaran skrining deteksi dini kanker leher rahim pada perempuan usia 30 hingga 69 tahun sebanyak 726.610 orang. Dengan target cakupan, sebesar 70 persen dalam kurun waktu 3 tahun. Namun demikian, capaian skrining pada periode sebelumnya dari total sasaran 720.403 orang, baru mencapai 41.139 orang atau sekitar 5,71 persen.

Melalui kegiatan ini, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Malang berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan deteksi dini secara rutin. Selain itu, diharapkan tercapai target cakupan skrining secara bertahap dan berkelanjutan, terbangunnya sistem pelayanan kesehatan yang responsif, mudah diakses dan berkualitas, serta terwujudnya kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim di Kabupaten Malang dapat ditekan secara signifikan. “Saya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan komitmen nyata, langkah strategis, serta rencana tindak lanjut yang dapat segera diimplementasikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini diperkenalkan metode inovatif self-sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara mandiri oleh perempuan untuk deteksi dini kanker leher rahim. Metode ini dinilai lebih praktis, nyaman dan tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam skrining.

“Kami mendukung penuh terhadap implementasi program ini. Dengan kemudahan akses deteksi dini, diharapkan penanganan kanker leher rahim dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga mampu menekan angka kesakitan maupun kematian akibat penyakit tersebut,” ujarnya. (pro/gie)

Dalam pertemuan di Balai Desa Suren dan Sukogidri tersebut, Gus Fawait menggarisbawahi tantangan administratif yang seringkali menghambat perbaikan jalan di pelosok. Gus Fawait memaparkan solusi berani terkait status kepemilikan jalan. Selama ini, keterbatasan Dana Desa seringkali membuat jalan rusak tak kunjung diperbaiki.

Gus Fawait memberikan diskursus baru, menghibahkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. “Ini adalah langkah taktis untuk memutus rantai birokrasi yang kaku. Ketika anggaran desa tidak mencukupi, Pemkab siap mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui perubahan status hukum jalan. Hal ini penting agar intervensi APBD bisa masuk tanpa melanggar aturan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Gus Fawait di hadapan para kader Posyandu dan RT/RW.

Baca juga :

Selain infrastruktur, transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi sorotan utama melalui platform Wadul Gus’e. Bupati menegaskan bahwa transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Dengan mengintegrasikan media sosial seperti Live TikTok dan Instagram bersama Kepala OPD, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya memangkas jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas publik yang real time, dimana masyarakat tidak hanya melapor, namun mendapatkan jawaban teknis langsung dari instansi terkait. Aspek efisiensi juga ditunjukkan secara simbolis namun nyata melalui penggunaan satu kendaraan operasional (Hiace) untuk seluruh jajaran kepala dinas. Di tengah fluktuasi harga energi global, langkah ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden mengenai penghematan energi dan anggaran. (rio/gie/adv)

“Progres konstruksi sudah mencapai 40,95 persen dan akan terus dikebut. Targetnya, September sudah bisa beroperasi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (10/03/2026) tadi.

Perlu diketahui, pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini merupakan bagian dari Program Banyuwangi Hijau, hasil kolaborasi korporasi Borealis, Austria lewat Project STOP. Pembangunan fasilitas tersebut, sebagai upaya mengendalikan sampah, khususnya plastik, dengan memilah dan selanjutnya mengolahnya.

TPS yang dibangun di atas lahan seluas 4,8 hektar di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, itu nantinya akan menjangkau 38 desa di 6 kecamatan. Yakni Bangorejo, Cluring, Pesanggaran, Purwoharjo, Siliragung dan Tegaldlimo.

Baca juga :

Bahkan, proses ini dapat dikembangkan ke 5 kecamatan lain di sekitarnya. “TPS ini memiliki kapasitas mengolah sampah hingga 160 ton perhari. Atau diperkirakan, mampu memproses sampah yang dihasilkan oleh 362 ribu populasi atau setara 100 ribu rumah tangga per harinya,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya berharap, kehadiran TPS ini bisa menjadi solusi masalah persampahan, sekaligus menjadi stimulus penggerak ekonomi warga di sekitar lokasi. “Memiliki kapasitas yang besar, artinya TPS ini bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga warga bisa ikut mendapatkan manfaat dari kehadirannya,” ujarnya.

Sementara itu, Waste Operation Lead Banyuwangi Hijau, Yudi Wahyudi, menjelaskan bahwa pembangunan konstruksi TPS3R Karetan diperkirakan bakal rampung pada September 2026. “Proses cut and fill sudah selesai. Saat ini kita tengah fokus pada pembangunan area bangunan hanggar, kantor dan workshop. Target penyelesaiannya, minggu kedua September 2026. Sehingga, pekan berikutnya sudah bisa diserahkan ke Pemda agar secepatnya beroperasi,” ujar Yudi.

Dirinya juga menyebut, TPS3R Karetan bakal dilengkapi berbagai fasilitas yang bisa memudahkan proses pemilahan sampah daur ulang, sampah organik, hingga residu yang akan ditangani lebih lanjut di luar lokasi TPS3R. Selain TPS3R Karetan, nantinya juga dibangun 2 Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan Desa Setail, Kecamatan Genteng.

Pembangunan fasilitas SPA ini, ujarnya, merupakan pengembangan fase 3 dari Program Banyuwangi Hijau, dengan dukungan dari Clean Rivers, organisasi nirlaba global yang berbasis di Uni Emirat Arab. Masing-masing SPA tersebut akan dibangun dengan kapasitas 50 ton sampah perhari. (kom/bwi/gie)

Hal tersebut, disampaikannya saat menghadiri kegiatan Riding Vespa Sarungan Kerukunan Beragama di Kecamatan Senduro, Sabtu (24/01/2026) tadi. Wabup Yudha menilai, kegiatan lintas komunitas yang memadukan nilai keagamaan, budaya dan pariwisata, ini merepresentasikan wajah pembangunan Lumajang yang inklusif dan berorientasi pada harmoni sosial.

Melalui peringatan HAB, pemerintah ingin menegaskan bahwa persatuan umat adalah fondasi utama dalam mempercepat kemajuan daerah. “HAB bukan hanya mengenang sejarah pengabdian Kementerian Agama, tetapi momentum memperkuat persatuan. Dari persatuan inilah, lahir stabilitas sosial yang menjadi syarat tumbuhnya pariwisata dan bergeraknya ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, sektor pariwisata sangat bergantung pada rasa aman, kenyamanan dan kerukunan sosial. Tanpa persatuan, promosi destinasi tidak akan bermakna. Karena itu, dirinya memandang peringatan HAB ke-80 sebagai instrumen strategis untuk membangun citra Lumajang sebagai daerah religius, toleran dan ramah wisata.

“Pariwisata tidak cukup dengan keindahan alam. Yang dicari wisatawan adalah suasana damai dan masyarakat yang rukun. Ketika persatuan terjaga, pariwisata tumbuh, lapangan kerja tercipta dan kesejahteraan meningkat,” ujarnya.

Baca juga :

Wabup Yudha juga menekankan, akan pentingnya inovasi dalam mengemas peringatan keagamaan agar berdampak langsung pada pembangunan. Riding Vespa Sarungan dinilai sebagai contoh konkret sinergi antara dakwah kultural, promosi wisata dan penguatan ekonomi lokal.

“Kegiatan seperti ini menggerakkan banyak sektor sekaligus, komunitas, UMKM, destinasi wisata dan jejaring sosial. Inilah pembangunan berbasis kebersamaan,” tambahnya.

Wabup Yudha juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk menjadikan HAB sebagai titik tolak memperkuat komitmen kebangsaan. Moderasi beragama, toleransi dan cinta tanah air harus terus dirawat agar Lumajang tetap menjadi rumah bersama yang damai dan produktif.

“Kita ingin Lumajang dikenal bukan hanya indah alamnya, tetapi juga kuat persatuannya. Inilah modal utama membangun daerah yang berdaya saing,” imbuhnya.

Kegiatan Riding Vespa Sarungan yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tersebut, menempuh rute keliling dan finis di Situs Selo Gending, Desa Kandangan, Senduro. Diikuti komunitas vespa dan masyarakat lintas agama, kegiatan ini menjadi simbol nyata persaudaraan, kerukunan dan semangat membangun Lumajang yang religius, harmonis dan sejahtera. (kom/adi/gie)

Sebagai wujud komitmen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi pelayanan dengan mendekatkan titik layanan langsung ke masyarakat melalui program prioritas ‘Sahaja Suka’ (Satu Hari Jadi Segera Bawa Pulang Akta dan Kartu Keluarga).

Program Sahaja Suka sendiri, dirancang sebagai solusi agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau Disdukcapil kabupaten, untuk mengurus dokumen dasar kependudukan. Sebaliknya, titik layanan untuk masyarakat digeser langsung ke kantor desa. Sehingga, pelayanan dapat diakses lebih mudah dan cepat.

Hingga saat ini, pelaksanaan program Sahaja Suka menunjukkan tren positif. Tercatat, sebanyak 326 desa telah memiliki akses layanan Sahaja Suka dan mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri kepada warganya. Pelayanan ini, dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil Kabupaten Kediri dengan pemerintah desa.

Baca juga :

Disdukcapil menargetkan, pada akhir tahun ini seluruh desa di Kabupaten Kediri, telah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dengan pengecualian beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngancar. “Tujuannya jelas, kami ingin mendekatkan titik layanan. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan. Cukup ke kantor desa sesuai domisili untuk mengurus dan mengambil dokumen administrasi kependudukan,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, Selasa (16/12/2025) tadi.

Efektivitas program ini, tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat. Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 7.927 dokumen, terdiri dari 3.875 Kartu Keluarga, 1.040 Akta Kelahiran, 1.040 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 1.972 Akta Kematian.

Dengan kemudahan akses layanan yang semakin dekat, masyarakat Kabupaten Kediri diimbau untuk memanfaatkan program Sahaja Suka secara optimal. Melalui tertib administrasi kependudukan, diharapkan dapat mendukung kemudahan warga dalam mengakses berbagai layanan publik lainnya di masa mendatang. (pan/sit/adv)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa Dispangtan memiliki peran penting melalui penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis urban farming. Strategi tersebut, menurutnya sejalan dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjalankan program crosscutting lintas dinas.

“Fokus utamanya adalah menghadirkan sumber pangan bergizi di tingkat rumah tangga hingga lingkungan RT/RW. Program kami mengarah pada pembangunan pertanian kota atau urban farming yang terintegrasi, antara budidaya tanaman, budidaya ikan dan peternakan skala perkotaan. Dari situ kita bisa mendapatkan sumber protein dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” jelas Slamet, Kamis (11/12/2025) tadi.

Menurut Slamet, intervensi diarahkan berdasarkan SK Wali Kota terkait daftar keluarga prioritas dan super prioritas penanganan stunting. Dalam SK tersebut tercatat alamat, nama, hingga kebutuhan spesifik setiap keluarga.

“Dengan SK itu, kami bisa tahu wilayah mana yang menjadi prioritas dan apa saja kebutuhannya. Sehingga intervensi bisa kami sesuaikan,” ujarnya.

Baca juga :

Saat ini, urban farming di Kota Malang berkembang pesat. Dispangtan mencatat ada 115 kelompok urban farming dan jumlahnya terus bertambah seiring dinamika kota.

“Insyaallah untuk kelompok budidaya ikan nila dan lele sudah ada di seluruh 57 kelurahan. Data pastinya saya tidak hafal, tapi setiap tahun selalu ada tambahan kelompok baru,” tambahnya.

Intervensi perikanan diprioritaskan pada ikan nila dan lele, karena kandungan gizinya dinilai tepat untuk mendukung pemenuhan protein keluarga berisiko stunting. Sementara, skala peternakan perkotaan diarahkan pada produksi telur sebagai sumber protein hewani.

Lebih lanjut, menurutnya Dispangtan Kota Malang juga rutin memberikan pelatihan, pendampingan dan monitoring kepada seluruh kelompok. Selain itu, mereka memfasilitasi kelompok dengan berbagai pihak, seperti CSR dan pelaku perhotelan.

“Sekarang juga ada Ngalam Farmer Market, tempat berkumpulnya petani, peternak milenial dan pembudidaya ikan. Hasil urban farming bisa dihimpun dan dipasarkan di sana. Termasuk kemungkinan kerja sama dengan hotel melalui PHRI,” lanjutnya.

Meski perkembangan urban farming cukup pesat, tantangan terbesar justru terletak pada kekonsistenan pengelola. “Kendalanya itu keberlanjutan. Hasil budidaya itu bisa dikonsumsi dan bisa dijual, tapi kelompoknya harus aktif. Itu yang terus kami dorong,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai elemen strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan alasan, stunting tidak hanya bisa ditangani melalui gizi semata, tetapi juga harus menyasar faktor-faktor penyebabnya, termasuk perkawinan usia dini dan praktik pola asuh yang kurang optimal.

“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Banyak komponen yang harus terlibat, bukan sekadar penanganan stuntingnya, tapi juga pencegahan akar masalahnya,” tegas Bunda Indah, Jumat (28/11/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa seluruh program penurunan stunting telah terintegrasi dalam RPJMD. Sehingga, pelaksanaannya bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menyampaikan apresiasi kepada UNUSA atas dukungan akademik dalam penyusunan dokumen strategi ini. “Percepatan penurunan stunting harus menjadi komitmen dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiuddin menegaskan bahwa komunikasi perubahan perilaku menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Dokumen strategi ini, bukan hanya pedoman kerja lintas sektor, tetapi juga menjadi persyaratan penting dalam penilaian Kabupaten Sehat, sehingga dapat mendukung keberlanjutan intervensi kesehatan dan pembangunan sosial di desa maupun kelurahan.

Dengan hadirnya dokumen strategi ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan masyarakat untuk menurunkan stunting melalui pendekatan komunikasi, edukasi dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Strategi ini, diharapkan membuka jalan bagi intervensi yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang. (kom/adi/sit)

Audiensi ini, terkait hadirnya Hotel Aston Inn Lumajang, sebagai wajah baru hospitality modern yang menjanjikan kenyamanan, sekaligus mendorong percepatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lumajang. Dengan arsitektur elegan setinggi 8 lantai, Aston Inn Lumajang menawarkan enqm tipe kamar eksklusif, yang menyuguhkan 2 pesona sekaligus panorama Gunung Semeru di pagi hari dan gemerlap city light Lumajang di malam hari.

Kehadiran hotel ini, bukan hanya soal pelayanan bintang, tetapi juga tentang positioning strategis Lumajang di peta destinasi unggulan Jawa Timur. “Saya menyambut baik kehadiran Aston Inn. Ini adalah bukti komitmen bersama antara pemerintah dan sektor swasta untuk memajukan pariwisata Lumajang secara berkelanjutan,” kata Bunda Indah.

Bagi Pemkab Lumajang, hadirnya hotel jaringan nasional seperti Aston, bukan semata investasi infrastruktur. Melainkan, juga gerbang baru promosi pariwisata yang selama ini masih tertinggal gaungnya dibanding daerah tetangga.

Lebih dari itu, Aston Inn Lumajang menunjukkan komitmen untuk mengakar pada kekuatan lokal. Hal ini, tampak dari rencana pemanfaatan dekorasi khas Lumajang untuk backdrop kamar dan hall hotel, hingga dukungan nyata terhadap produk-produk UMKM lokal untuk mengisi ruang-ruang pelayanan hotel.

Baca juga :

“Saya sangat mengapresiasi bagaimana Aston Inn tidak hanya fokus pada bisnisnya, tetapi juga ikut mengangkat potensi lokal, terutama UMKM. Ini penting untuk mendorong kualitas dan kapasitas pelaku usaha kecil di Lumajang,” kata Bupati Lumajang.

Komitmen tersebut menjadi langkah nyata mendukung ekonomi inklusif dimana pertumbuhan tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga menyentuh masyarakat sekitar, mulai dari pelaku UMKM, pekerja jasa, hingga petani dan pengrajin lokal.

Tidak kalah penting, Aston Inn Lumajang juga diharapkan menjadi daya tarik wisata tambahan, terutama bagi wisatawan yang hendak mengeksplorasi destinasi unggulan. Seperti Gunung Semeru, Ranupani, Pantai Watu Pecak, hingga Air Terjun Tumpak Sewu.

Dalam paparannya, pihak manajemen Aston menyatakan bahwa hotel ini akan menjadi pusat hospitality yang ramah budaya, ramah lingkungan dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Bunda Indah pun menekankan pentingnya keberlanjutan program sinergi ini. “Saya berharap komitmen yang sudah dibangun ini bisa terus berlanjut. Agar masyarakat Lumajang benar-benar dapat merasakan manfaat langsung dari hadirnya Aston Inn,” tuturnya.

Dengan pengelolaan profesional, jaringan promosi nasional dan sensitivitas terhadap budaya lokal, Aston Inn Lumajang dinilai mampu menjadi model kolaborasi ideal antara swasta dan pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem wisata berbasis kesejahteraan rakyat. Lebih dari sekadar hotel, Aston Inn Lumajang menjadi simbol arah baru pembangunan daerah membumi, berkelas dan menatap jauh ke depan. (kom/adi/gie)