Diuraikan Bupati Ipuk, gerakan tanam serentak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian, yang digelar serentak di Jawa Timur, Kamis (23/04/2026) kemarin. “Ini salah satu antisipasi menghadapi musim kemarau panjang. Yaitu, melakukan percepatan musim tanam sebelum puncak kemarau panjang,” kata Bupati Ipuk, Jumat (24/04/2026) tadi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Danang Hartanto, menambahkan bahwa di Banyuwangi, aksi tanam padi bersama dipusatkan di lahan Kelompok Tani (Poktan) Gunung Saprojo, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, dengan luasan 2,5 hektare. “Secara keseluruhan, luas penanaman serentak di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada periode ini, mencapai 672 hektare,” ujar Danang.

Baca juga :

Upaya ini dilakukan, untuk mendukung percepatan target Luas Tambah Tanam (LTT) Jawa Timur, yang saat ini tercatat berada di angka 46,16 persen atau setara dengan 173.320 hektare. Danang juga menegaskan, percepatan tanam dilakukan dengan memanfaatkan sisa musim hujan yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir April.

“Kami telah mengirimkan surat edaran kepada para kelompok tani, agar mempercepat masa tanam. Sebab, ketersediaan air saat ini masih mencukupi untuk mendukung pertumbuhan awal padi sebelum debit air menyusut akibat kemarau,” tambahnya.

Imbauan itu, merespons rilis prediksi musim kemarau 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 dalam rangka mengantisipasi dampak musim kemarau. “Kami mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi pertanaman (standing crops) dan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah,” kata Danang. (kom/bwi/gie)

Melalui agenda Market Sounding, pemerintah daerah berhasil menarik minat 18 investor potensial, Kamis (16/04/2026) lalu. Ketertarikan ini, menjadi indikator kuat bahwa Selokambang memiliki nilai ekonomi yang layak dikembangkan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Langkah membuka kemitraan ini, menandai perubahan pendekatan dalam pembangunan daerah. Bahwa, pemerintah tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada anggaran publik, melainkan mengundang keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat pengembangan.

Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Lumajang, Galih Permadi, menegaskan bahwa skema kolaborasi menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi Selokambang yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat. “Selokambang memiliki brand yang kuat. Dengan dukungan mitra yang tepat, pengembangannya bisa lebih cepat dan terarah,” kata Galih, Minggu (19/04/2026) tadi.

Dalam skema ini, pemerintah berperan sebagai pembuka jalan dan penjaga arah kebijakan, sementara investor menjadi akselerator pembangunan melalui dukungan modal, teknologi dan manajemen. Sinergi tersebut, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, layanan wisata, serta daya tarik destinasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, Selokambang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga secara ekonomi. Sebagai aset daerah, Selokambang memiliki posisi strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun lebih dari itu, pengembangannya diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Ketika destinasi berkembang, aktivitas ekonomi di sekitarnya ikut bergerak. Pelaku usaha kecil, sektor jasa, hingga transportasi akan mendapatkan manfaat langsung dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” imbuhnya.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Lumajang melihat potensi ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pariwisata tidak lagi dipandang sebagai sektor pendukung, tetapi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Untuk itu, pendekatan jemput bola dilakukan guna memastikan investor yang terlibat memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai. Seleksi mitra dilakukan secara ketat agar pengembangan berjalan sesuai dengan visi jangka panjang daerah.

Ke depan, Selokambang ditargetkan mampu bertransformasi menjadi destinasi wisata berstandar nasional dengan pengelolaan profesional. Peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama agar mampu bersaing dengan destinasi lain.

Namun, pemerintah memastikan bahwa transformasi ini tetap menjaga nilai historis dan karakter lokal yang menjadi kekuatan utama Selokambang. Modernisasi dilakukan tanpa menghilangkan identitas. Langkah ini mencerminkan arah baru pembangunan pariwisata di Lumajang, yakni kolaboratif, adaptif dan berorientasi pada dampak ekonomi nyata.

Dengan membuka ruang investasi dan memperkuat kemitraan, Selokambang kini bergerak menuju peran yang lebih besar, bukan sekadar destinasi wisata, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dari wisata lokal, Selokambang diarahkan menjadi mesin ekonomi daerah yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi Lumajang secara berkelanjutan. (kom/gie)

Dalam kesempatan itu, Menteri Hanif menegaskan bahwa pembangunan PSEL di Kecamatan Pakis diharapkan dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah modern yang terintegrasi. Dirinya juga menekankan, akan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan. Sehingga, proses pengolahan sampah menjadi energi tidak menimbulkan dampak pencemaran baru bagi masyarakat sekitar.

“Kabupaten Malang memiliki urgensi tinggi dalam pengelolaan sampah. PSEL Pakis ini bukan sekadar tempat pemrosesan, tetapi merupakan upaya mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Pemerintah pusat akan memastikan regulasi serta dukungan berjalan selaras dengan kesiapan pemerintah daerah,” katanya. Dirinya juga mendorong, agar sinergi lintas sektor terus diperkuat sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup terhadap rencana pembangunan PSEL di Kecamatan Pakis. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan PSEL ini, baik dari sisi penyediaan lahan, kesiapan regulasi, maupun sinergi lintas perangkat daerah. Kami berharap proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam pengurangan volume sampah, tetapi juga dalam penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan serta kenyamanan masyarakat sekitar. “Kami memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara menyeluruh, termasuk melalui kajian Amdal yang komprehensif. Partisipasi dan dukungan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan proyek ini,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menyampaikan bahwa saat ini telah disiapkan lahan awal seluas 4,4 hektare yang berpotensi dikembangkan hingga mencapai 6 hektare. “Lahan yang disiapkan berstatus Tanah Kas Desa (TKD) Bunut Wetan. Saat ini tengah diproses mekanisme tukar guling agar lahan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan PSEL,” jelasnya.

Pemilihan lokasi di Kecamatan Pakis, ujarnya, didasarkan pada posisi strategis yang mampu menjangkau volume sampah dari berbagai wilayah padat penduduk di Malang Raya. Kehadiran PSEL ini, diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini semakin terbatas, sekaligus mendukung kemandirian energi daerah. (pro/gie)

Pelaksanaan kegiatan itu, berlangsung di KDKMP Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan itu, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan fisik gerai, termasuk kesiapan sarana dan prasarana pendukung, tata kelola distribusi barang, serta potensi pengembangan layanan koperasi ke depan.

Mayjen TNI Trenggono mengatakan, bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi peran koperasi desa. “Gerai KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi dan penguatan rantai pasok pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat secara berkelanjutan. Ini juga menjadi bentuk dukungan nyata, terhadap penguatan ekonomi desa berbasis koperasi dan ketahanan pangan daerah,” katanya.

Mayjen TNI Trenggono juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. “Kami menyarankan agar gedung KDKMP tidak hanya difungsikan sebagai pusat distribusi dan kegiatan koperasi, namun dapat dimanfaatkan secara multifungsi untuk kepentingan masyarakat desa,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya juga mengusulkan, agar gedung tersebut dapat digunakan sebagai gedung pernikahan, tempat pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, rapat desa, maupun berbagai acara lain. “Dengan demikian, keberadaan gedung KDKMP dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi warga sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian PT Agrinas Pangan Nusantara terhadap percepatan pembangunan gerai koperasi di Kabupaten Malang. Dirinya menegaskan, bahwa Pemkab Malang senantiasa berkomitmen untuk mendukung dan mengawal keberadaan KDKMP.

“Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mengawal percepatan penyelesaian pembangunan fisik serta memastikan kesiapan operasional gerai agar segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sekda Budiar.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses pembangunan fisik dapat berjalan sesuai target serta Gerai KDKMP di Desa Randuagung, dapat segera beroperasi optimal dan menjadi pusat penguatan ekonomi desa yang produktif, inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Malang. (pro/gie)

Pelaksanaan Raker sendiri, menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, khususnya dalam mendorong kesiapan perangkat daerah sejak awal tahun anggaran. Untuk fokus pembahasan, diarahkan pada percepatan perencanaan, kesiapan administrasi, serta tahapan teknis pelaksanaan program agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Ketua DPRD Oktafiyani dalam arahannya, menekankan akan pentingnya percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. “Kami meminta, agar seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun rencana kerja secara matang, menyiapkan dokumen pendukung, serta memastikan kelengkapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam realisasi program,” kata Ketua DPRD Oktafiyani.

Baca juga :

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor serta penguatan komitmen dalam pencapaian target kinerja. Dalam rapat kerja itu, masing-masing perangkat daerah memaparkan program prioritas tahun 2026, strategi pelaksanaan, serta kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat realisasi kegiatan.

“Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Lumajang berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi anggaran,” tambahnya.

Dalam momen itu, DPRD juga menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program harus tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tercapainya target pembangunan daerah secara maksimal. (hms/adi/gie)

Dalam momen atau kunjungan pertamanya ke Kantor BPBD Lumajang, Komisi B mendorong percepatan kelengkapan dokumen pendukung. Seperti E-Proposal dan E-Logpal, sebagai syarat penting dalam pengusulan kebutuhan penanggulangan bencana. Itu karena, Kabupaten Lumajang yang menjadi salah satu daerah prioritas BNPB, diharapkan dapat memperoleh percepatan bantuan sarana dan prasarana kebencanaan.

“Kita siap mengawal dan mengkomunikasikan usulan tersebut hingga ke pemerintah pusat, agar realisasi kebutuhan di daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, ” kata Deddy.

Baca juga :

Sementara dalam kunjungannya ke TPU Jogoyudan, Komisi B meninjau penempatan fasilitas playground yang berada di area tersebut. Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, pemilihan lokasi playground telah melalui proses komunikasi dan memperoleh kesepakatan dari masyarakat sekitar serta para pemangku wilayah.

“Kami berharap kesepakatan ini menjadi landasan kuat agar tidak muncul potensi konflik sosial, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, ” tegasnya.

Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya, untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. (adi/sit)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak. Karena selama ini, data antara Diskopindag, UPT pasar hingga petugas pemungut retribusi pasar dinilai tidak sinkron.

“Kalau kita tanya Diskopindag, Kabid Pasar, UPT, datanya beda-beda. Inilah problem selama ini. Karena itu, digitalisasi penting supaya ada satu data yang bisa kita pedomani bersama,” ujar Bayu.

Dirinya juga menyebut, bahwa target retribusi pasar di tahun 2026 sebesar Rp 8,7 miliar. Angka tersebut, menurutnya terlalu kecil dibanding potensi sebenarnya. Karena secara hitungan kasar, potensi retribusi diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat. Namun, selama sistem masih manual, pihaknya tidak bisa menaikkan target secara agresif.

“Selama belum ada digitalisasi, saya tidak bisa bicara banyak. Argumen OPD lebih kuat karena datanya tidak jelas. Makanya saya kawal betul proses ini supaya pertengahan 2026 selesai,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Komisi B menilai sistem manual membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian pungutan di lapangan. Karenanya, Bayu tidak menampik adanya indikasi pungutan retribusi yang tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda), misalnya ketentuan Rp 1.000 permeter yang tidak sepenuhnya diterapkan.

“Realitanya saya meyakini terjadi (ketidaksesuaian Perda). Bisa karena pengawasan lemah, bisa karena kondisi pedagang. Tapi indikasinya terlihat dari angka. Ada gapnya,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Kominfo akan menyiapkan tahap pertama aplikasi digitalisasi manajemen pasar pada bulan Februari hingga April tahun 2026. Tahap awal mencakup pendataan jumlah pedagang, jumlah kios, los, luasan dan jenis usaha.

Sementara itu, e-retribusi baru diterapkan setelah database selesai dan sistem manajemen pasar matang. DPRD menargetkan paling lambat 2027 e-retribusi sudah berjalan.

“Kalau sudah digital, tidak ada lagi debat kusir soal data. Kita bicara pakai angka yang sama. Itu yang kami kejar,” imbuh Bayu. (rsy/sit)

“Saat dicek tim DPUPRPKP Kota Malang, lapisan aspalnya tinggal kawatnya saja. Ini sangat rawan jika langsung dibongkar. Setelah dihitung, BTT terbatas dan waktu penyelesaian juga terbatas karena sudah akhir tahun,” ujar Wali Kota Wahyu.

Atas kondisi tersebut, Pemkot Malang memutuskan untuk meminjam jembatan bailey dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bailey itu, menurutnya tidak disewa, namun Pemkot hanya menanggung biaya pengangkutan dari Surabaya dan proses perakitannya.

“Minjam bailey ini tidak mudah, karena banyak daerah lain juga berlomba-lomba meminjam. Alhamdulillah kita dapat dan sekarang sudah terpasang,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menyebut, pemasangan berlangsung cepat. Bahkan, dalam dua hari ke depan akan dilakukan pemasangan plat, disusul landasan naik-turun kendaraan. Ditargetkan, jembatan tersebut nantinya sudah dapat digunakan mulai minggu depan.

“Untuk pejalan kaki yang bergerak menuju masjid di sekitar lokasi, Pemkot juga menyediakan jalur khusus. Roda dua bisa sekali jalan. Untuk pejalan kaki kita sediakan satu meter jalur. Untuk kendaraan roda empat nanti akan ada pembatasan tonase,” tutur Wali Kota Wahyu.

Selama jembatan bailey digunakan, lanjutnya, jembatan permanen akan mulai dibongkar dan dikerjakan pada tahun 2026. Menurut Wali Kota Wahyu, bailey tetap dibutuhkan, apabila membuat jembatan sementara versi lain, tetap tidak bisa digunakan selama proses pembongkaran.

“Bailey ini memang kita perlukan agar mobilitas warga tetap berjalan. Karena kalau membangun jembatan sementara biasa, tetap tidak bisa dilewati saat pembongkaran lama berlangsung,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Diuraikan Ketua DPRD Oktafiani, bahwa fungsi legislasi menjadi tonggak utama DPRD dalam memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. “Melalui legislasi, kami mendorong lahirnya regulasi yang tidak hanya mempercepat literasi digital, tetapi juga melindungi data pribadi dan memperkuat ekosistem informasi publik agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi yang tepat akan menjadi landasan bagi seluruh kebijakan digital di Lumajang. Hal ini, mencakup pengembangan layanan publik berbasis teknologi, penggunaan AI secara etis, serta penyebaran informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa legislasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang cerdas dan bijak memanfaatkan teknologi. “Teknologi akan bermanfaat maksimal, jika didukung regulasi yang jelas, transparan dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.

DPRD juga mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia media dan masyarakat agar regulasi yang lahir mampu mengantisipasi risiko disinformasi, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan teknologi. “Kami melihat literasi digital dan regulasi yang tepat adalah dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan. Dengan begitu, transformasi digital akan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Lumajang dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda dan insan media. Kegiatan ini, menegaskan komitmen DPRD Lumajang untuk terus mengawal kebijakan digital, memastikan regulasi berpihak pada rakyat dan membangun ekosistem informasi publik yang transparan, akuntabel dan aman bagi seluruh masyarakat. (kom/adi/gie)