Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Melda Mardalina, menyebut capaian pengelolaan sampah Kota Malang menunjukkan progres positif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan pemantauan tahun 2025, timbulan sampah Kota Malang mencapai sekitar 800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 34,15 persen atau 249,63 ton per hari telah dikelola di fasilitas pengolahan sampah, seperti TPS3R dan bank sampah.

“Artinya fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki Kota Malang sebenarnya sudah berjalan cukup baik,” ujar Melda, saat memberikan sambutan dalam gelaran Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia ASRI, di Malang Creative Center (MCC), Senin (11/05/2026) tadi.

Namun, sekitar 64,69 persen atau sekitar 475 ton sampah per hari masih berakhir di TPA Supit Urang. Bahkan, masih terdapat sekitar 6,5 ton sampah per hari yang terbuang langsung ke lingkungan. Sehingga, kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap TPA masih sangat tinggi.

“Saya melihat pengelolaan sampah masih berorientasi di hilir, belum terintegrasi dari hulu maupun di tengah prosesnya,” katanya.

Dalam hal ini, Melda mengingatkan, pengelolaan sampah yang tidak optimal berpotensi menimbulkan risiko serius bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Menurutnya, pola lama pengelolaan sampah kumpul–angkut–buang tidak lagi relevan dan harus segera ditinggalkan.

“Pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, serta penguatan ekonomi sirkular harus menjadi paradigma baru pengelolaan sampah,” ucapnya.

Baca juga :

Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus mendukung penilaian Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong Kota Malang menjalankan empat strategi utama. Pertama, penerapan Gerakan Pilah Sampah mulai dari rumah tangga, kawasan usaha, pasar, sekolah hingga perkantoran. “Sistem pengangkutan juga didorong menyesuaikan jenis sampah, baik melalui armada terpilah maupun pengaturan jadwal pengangkutan,” tambahnya.

Kedua, perubahan kebijakan pengelolaan TPA. Pemerintah pusat menargetkan mulai Agustus 2026 seluruh TPA tidak lagi menerapkan sistem open dumping. Sampah wajib ditutup menggunakan metode controlled landfill atau sanitary landfill dan hanya residu yang boleh masuk ke TPA.

Ketiga, optimalisasi dan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah atau Material Recovery Facility (MRF) agar volume sampah yang diolah lebih besar dibandingkan yang dibuang. Keempat, pengembangan pengolahan sampah organik.

“Karena lebih dari 50 persen komposisi sampah Kota Malang merupakan sampah organik, sebagian besar berupa sisa makanan. Sehingga ini perubahan pola hidup masyarakat menjadi kunci utama,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa secara teknis seluruh persyaratan menuju Adipura sebenarnya telah terpenuhi. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada infrastruktur, melainkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

“Semua persyaratan Adipura sudah mencukupi. Tinggal kesadaran masyarakat untuk memilah sampah yang perlu diperkuat. Insyaallah, kami siap menerima penghargaan Adipura lagi dalam waktu dekat,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Wakasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Andhika Widiarto, menjelaskan Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Percontohan Antikorupsi oleh KPK sejak 2022. “Kami ke Desa Sukojati untuk menilai kembali komitmen desa. Apakah Desa Sukojati masih komitmen atau tidak dalam menerapkan indikator antikorupsi secara berkelanjutan,” jelasnya, Rabu (06/05/2026) tadi.

Didampingi Kepala Inspektorat Banyuwangi, Coiril Ustadi Yudawanto, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Tim KPK mendengarkan langsung pemaparan dari Pemdas Sukojati. Selain itu, juga mendengarkan testimoni dari BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta megecek kondisi di lapangan dalam proses Monev ini.

Andhika menyebut, ada lima indikator penilaian Desa Percontohan Antikorupsi. Diantaranya, indikator pengawasan, peran serta masyarakat, kearifan lokal, pelayanan publik dan tata kelola.

“Kami mengapresiasi apa yang dipaparkan Pemdes Sukojati. Alhamdulilah, sejauh ini Desa Sukojati mengikuti apa yang disyaratkan dalam indikator Desa Antikorupsi,” ujarnya.

Di kesempatan itu, KPK juga mendorong ada perluasan Desa Antikorupsi. Ke depan, program ini harus merambah ke tingkat kecamatan. Maka dari itu, Kabupaten Banyuwangi sudah saatnya mulai memperluas inisiatif ini ke setiap kecamatan yang ada.

“Kita harapkan semua kecamatan yang ada di Banyuwangi itu belajarnya ke Desa Sukojati. Supaya apa yang dilakukan di Sukojati bisa ditularkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Banyuwangi,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Permas KPK, Anisa Nurlitasari, turut mengapresiasi tata kelola Desa Sukojati yang rapi. Mulai keteraturan dokumentasi, kreativitas tim media sosial, serta konsistensi desa dalam mengunggah informasi ke publik.

Berdasarkan pengalaman Monev di berbagai desa binaan KPK, Anisa mengakui tidak semua desa memiliki kedisiplinan yang sama. Banyak desa yang justru lengah dan lupa memperbarui data setelah menyandang predikat Desa Antikorupsi.

“Jika nanti saya berkesempatan melakukan Monev ke desa lain, saya akan menjadikan Desa Sukojati sebagai contoh. Jadi dokumen-dokumen yang telah dicanangkan sejak 2022 hingga 2026 ini tetap terunggah dan media sosialnya pun tetap aktif,” ungkapnya.

Sekretaris Desa Sukojati, Mohammad Aris, mengatakan jika selama ini Pemdes mengedepankan transparansi. Pihaknya rutin mengunggah berbagai informasi ke situs resmi desa, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, indeks kepuasan masyarakat, hingga program pemberdayaan warga.

“Memang apa yang kami lakukan tidak sempurna, kami juga menerima beberapa masukan berharga dari KPK untuk kami sempurnakan. Harapannya, Sukojati dapat terus mempertahankan predikat sebagai Desa Percontohan Antikorupsi tingkat nasional,” kata Aris.

Kepala Inspektorat Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Desa Sukojati dan desa-desa lainnya agar transparansi di tingkat desa tetap terjaga. “Terkhusus di Desa Sukojati, hingga saat ini perkembangannya terpantau sangat baik dan layak menginspirasi desa-desa lainnya. Kami terus mendorong desa-desa lain agar seperti Sukojati untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas,” ujar Ustadi.

Dampak positif Program Desa Antikorupsi, juga dirasakan langsung oleh warga. Ketua Pemuda Dusun Krajan, Luki Syafaat, menceritakan bagaimana desa memberikan dukungan terhadap kesenian desa. “Pada 2023 kami menerima bantuan satu set alat musik kuntulan dan tahun berikutnya kami mendapatkan seragam kesenian. Kami sangat merasakan dukungan penuh pemerintah desa terhadap aktivitas pemuda,” ungkap Luki.

Dalam Monev ini, KPK dalam tahap mengumpulkan data-data untuk penilaian. Nantinya pada tahun depan, Tim KPK akan kembali ke Desa Sukojati apakah desa ini masih mempertahankan Desa Percontohan Antikorupsi atau tidak. (kom/bwi/gie)

Bupati Fawait menjelaskan, bahwa angka stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Jember, tidak bisa dilepaskan dari tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan data tersebut, Pemkab Jember kini menggeser fokus penanganan dari sekadar intervensi medis menuju intervensi edukasi di hulu.

“Pernikahan dini dan pendidikan, ini tidak bisa diselesaikan cuma oleh bupati atau satu kepala dinas saja. Ini butuh kerja bareng yang serius antara guru, kepala sekolah, sampai keluarga di rumah masing-masing,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Langkah faktual yang diambil, lanjutnya, adalah pembentukan pilot project atau sekolah percontohan. Program ini, dirancang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki daya tangkal terhadap tren pernikahan anak di bawah usia legal.

Baca juga :

Gus Fawait menegaskan, bahwa pemilihan sekolah percontohan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan karakteristik wilayah. Pemkab membagi kategori percontohan mulai dari sekolah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan pesisir pantai. Hal ini dilakukan, karena setiap wilayah memiliki tantangan sosial dan budaya yang berbeda, sehingga solusinya pun tidak bisa disamaratakan.

Fakta menarik dalam program ini, adalah keterlibatan pendidik kawakan sekaligus pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab. Kehadiran Najelaa, bukan sekadar sebagai nara sumber tamu, melainkan mitra strategis untuk menyusun modul pendidikan yang mampu mengubah pola pikir siswa dan orang tua.

Najeela mengatakan, sinergitas ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pendidikan yang berdaya saing. “Tidak hanya mengedepankan aspek akademis, tetapi juga mampu memberikan proteksi sosial bagi generasi muda Jember dari ancaman pernikahan usia anak,” ujar Najeela.

Pemkab Jember meyakini, bahwa dengan memperbaiki kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, termasuk pendidikan keluarga, masalah kesehatan seperti stunting dapat ditekan secara otomatis karena kesadaran reproduksi yang meningkat.

Sementara data di lapangan, menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada kurangnya pengetahuan pengasuhan, yang menjadi akar masalah stunting. Oleh karena itu, pilot project ini akan dipantau secara berkala oleh tim gabungan lintas dinas untuk melihat efektivitasnya dalam menurunkan angka pengajuan dispensasi nikah di wilayah sekolah tersebut. Dengan pendekatan yang berbasis data dan fakta lapangan ini, Pemkab Jember optimistis dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan berpendidikan tinggi di masa depan. (rio/gie/adv)

Disampaikan Wagub Emil, bahwa penataan tersebut tidak hanya berfokus pada drainase. Namun, juga pada pengembangan pedestrian dan ketertiban ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki, asalkan dapat dijaga dari parkir liar dan pemanfaatan yang tidak semestinya.

“Kalau selebar itu pedestrian dan tidak ketutupan mobil, ini bisa jadi pedestrian yang sangat bagus. Kota Malang ini bisa menjadi kota percontohan,” ujar Wagub Emil.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa penataan Suhat sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengembangan kawasan aglomerasi metropolitan, baik di Surabaya Raya maupun Malang Raya. Menurutnya, kawasan metropolitan yang dikelola dengan baik akan mendukung lahirnya sumber daya manusia yang unggul.

“Bu Gubernur mendorong betul aglomerasi metropolitan. Kalau dikelola dengan baik, ini akan menghasilkan SDM yang unggul,” katanya.

Wagub Emil juga mengingatkan, akan pentingnya menjaga ketertiban kawasan, termasuk penertiban parkir dan pemasangan banner di area yang seharusnya menjadi fasilitas umum. Dirinya menilai, ketertiban ruang menjadi kunci agar penataan kawasan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Insyaallah pelaku usaha di sini tetap laku. Kita jaga area yang harusnya clear tadi ya dan juga ada tambahan pengerjaan di tahun ini. Harapannya lengaturannya harus matang supaya yang berjualan tidak sengsara dua kali,” imbuh Wagub Emil. (rsy/sit)

Kunjungan tersebut dilakukan, dalam rangka meninjau kawasan Kayutangan Heritage, yang dinilai layak menjadi percontohan nasional dalam program penataan kawasan padat perkotaan yang digalakkan Kementerian PKP.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya memaparkan proses, konsep, serta perkembangan penataan Kayutangan Heritage hingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Malang, khususnya saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Kami menceritakan progres Kayutangan Heritage dan story-nya seperti apa sampai akhirnya menjadi salah satu tujuan wisata terbanyak saat Nataru. Pak Sekjen dan Bu Dirjen diminta untuk mereplikasi bagaimana konsep penataannya dan apa saja yang dilakukan. Ini bisa menjadi pilot project di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, keberhasilan Kayutangan Heritage tidak hanya terletak pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata tersebut. Konsep penataan difokuskan pada pelestarian kawasan bersejarah, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Wali Kota Wahyu juga mengungkapkan, bahwa ketertarikan Kementerian PKP terhadap Kayutangan Heritage bermula dari kunjungan Menteri PKP ke Kota Malang beberapa waktu lalu. Saat itu, secara langsung dia mengajak Menteri PKP meninjau kawasan Kayutangan Heritage dan menjelaskan berbagai capaian yang telah diraih.

Baca juga :

“Saya jelaskan juga penghargaan yang diterima, yakni Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I nasional dan Pokdarwis Terbaik I nasional. Pak Menteri melihat perubahan kawasan ini luar biasa, termasuk perubahan mindset masyarakatnya,” katanya.

Wali Kota Wahyu berharap, keberhasilan penataan Kayutangan Heritage dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menata kawasan padat perkotaan secara berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa pada tahun ini Kementerian PKP mulai menjalankan sejumlah program prioritas nasional, salah satunya penataan kawasan padat dan kumuh di perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP meminta jajarannya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dinilai berhasil menata kawasan perkotaan padat, termasuk Kayutangan Heritage di Kota Malang.

“Kami datang ke Kota Malang bersama jajaran kelurahan dari wilayah padat penduduk di Jakarta untuk belajar langsung bagaimana penataan kawasan dan pemberdayaan masyarakat di Kayutangan. Harapannya, ini bisa diterapkan di wilayah masing-masing,” ucap Didyk.

Senada, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Hariyati, menyebut bahwa konsep penataan kawasan permukiman seperti Kayutangan Heritage berencana direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. “Bagaimana kawasan perkotaan yang padat tetap bisa tertata, menarik dan ekonominya berkembang. Dari Kayutangan ini, kita akan mengambil praktik-praktik baik untuk dirumuskan menjadi konsep penataan perkotaan secara nasional,” imbuhnya. (kom/rsy/sit)

Kedatangan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, ini disambut hangat oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo dan pengurus PKK lainnya di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (30/10/2025) tadi. Dalam sambutannya, Arumi mengatakan modernisasi sistem informasi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kelembagaan PKK yang lebih sistematis, terencana dan akuntabel.

Secara kontekstual, PKK punya aplikasi dari pusat yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK. Dimana, akan menjadi pondasi penting dalam mendukung 10 Program Pokok PKK berbasis data.

“Karena melalui sistem ini, setiap kegiatan dapat terdokumentasi dan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari keluarga anggota Dasa Wisma, hingga ke kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Arumi menegaskan, bahwa dengan SIM PKK, seluruh proses itu bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Dirinya mengingatkan, agar pengembangan SIM PKK di daerah dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah, serta bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.

Baca juga :

“Kita tidak mengharapkan kesempurnaan, tapi kesediaan. Seiring berjalannya waktu, pasti selalu ada pendampingan. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah program yang tidak hanya dimanfaatkan oleh Tim PKK saja. Tapi yang lainnya juga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa SIM PKK bukan sekedar aplikasi. Melainkan, menjadi tulang punggung tata kelola yang menyatukan Dasa Wisma, keluarga binaan program Pokja I sampai IV hingga capaian 10 Program Pokok PKK.

“Dengan SIM PKK secara kontekstual membantu perencanaan berbasis data sehingga intervensi, termasuk pencegahan stunting lebih tepat sasaran. Selain itu, juga mempercepat pelaporan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi,” imbuhnya.

Kepada TP PKK Kecamatan dan Desa, istri Bupati Rusdi Sutejo ini meminta untuk mengawal kedisiplinan data dan pendampingan kader. Selain itu, kepada operator IT diharapkan menjadi garda teknis yang memastikan input atau sinkron berjalan lancar.

“Pengurus PKK menyiapkan SOP, supervisi dan insentif berbasis data serta Dinas Kominfo membantu memperkuat konektivitas trouble shooting dan keamanan data,” harapnya.

Di akhir acara, Arumi menyempatkan diri untuk meninjau hasil-hasil produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sektor ekonomi kreatif binaan TP PKK Kabupaten Pasuruan. Berbagai produk unggulan seperti olahan pangan lokal, kerajinan tangan, hingga batik dan bordir khas daerah dipamerkan dalam kegiatan tersebut. (kom/pas/gie)

Dalam uji coba pendaftaran digitalisasi Bansos, itu dimulai di dua desa atau kelurahan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Pendaftarannya, bisa dilakukan dengan dua cara.

Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal Perlinsos terhubung dengan IKD. Kedua, pendaftaran bisa melalui agen Perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini, terdapat sekitar 500 agen Perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa atau kelurahan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa para agen Perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat, agar dapat membantu masyarakat yang terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran secara mandiri. “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” kata Bupati Ipuk.

Selain itu, lanjut Bupati Ipuk, warga juga bisa datang ke desa untuk dibantu operator SIKS-NG di desa atau kelurahan guna mendaftar Bansos. Operator ini, merupakan petugas di tingkat desa atau kelurahan yang bertugas mengelola, menginput dan memvalidasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

“Kami juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen Perlinsos. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. Padahal, sebetulnya mereka sangat layak. Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen Perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menegaskan, bahwa Banyuwangi telah sepenuhnya siap mendukung uji coba program ini. Karenanya, uji coba ini perlu dilakukan sebelum penerapan nasional untuk mengetahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya.

“Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” ungkap Bupati Ipuk.

Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa selama proses uji coba pendaftaran digitalisasi Perlinsos ini hanya warga Banyuwangi yang bisa melakukan pendaftaran. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi Perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setiap warga bisa mendaftarkan diri dalam program digitalisasi Perlinsos. Nantinya, tim komite akan melakukan formulasi untuk mencari bentuk yang optimal dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program Bansos terkait.

Saat mendaftarkan diri, masyarakat wajib mengizinkan pemerintah mengakses beberapa data untuk proses verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi, nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan. Warga bisa menyanggah data hasil verifikasi, nanti selanjutnya akan kami cek ulang,” jelasnya.

Hasil dari digitalisasi Perlinsos, ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Untuk tahun ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama.

“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” ujar Andika. (kom/bwi/sit)

Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, berkesempatan memaparkan kiat sukses mengimplementasikan smart tax dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini, disampaikannya saat menjadi nara sumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Smart Tax di Senggigi, Lombok Barat, Rabu (23/07/2025) tadi.

Pelaksanaan kegiatan ini, diikuti jajaran aparatur Bapenda dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat. “Kepercayaan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi Smart Tax di Kota Malang diakui dan layak direplikasi di daerah lain, salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Ini juga menunjukkan komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola pajak daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi,” kata Kepala Banpenda Handi.

Sekedar diketahui, Aplikasi Persada merupakan aplikasi e-tax berbasis web dan android yang digunakan untuk memonitoring transaksi penjualan wajib pajak secara online. Sementara, Vesop merupakan aplikasi berbasis online guna memverifikasi subjek dan objek pajak daerah. Dimana aplikasi ini, membantu petugas dalam mendata wajib pajak, baik data NPWPD hingga history pelaporan pajak.

Baca juga :

“Implementasi Smart Tax di Kota Malang tidak hanya didukung oleh satu atau dua aplikasi. Selain Persada dan Vesop, kami juga mengembangkan berbagai aplikasi lain yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan pajak daerah berjalan lebih transparan, efisien dan akuntabel,” terang Handi.

Dirinya juga memaparkan, bahwa terdapat sejumlah portal aplikasi pajak daerah berbasis online yang telah diterapkan di Kota Malang. Antara lain e-SPPT, e-BPHT, e-SKPD, SiPetapa, Singo Pajak, Siapgrak dan berbagai aplikasi lainnya.

Tidak hanya mengandalkan inovasi teknologi, menurutnya sinergi lintas sektoral juga menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Smart Tax di Kota Malang. Kolaborasi antar perangkat daerah, dukungan kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat turut memperkuat efektivitas sistem perpajakan digital yang dikembangkan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi jembatan transfer pengetahuan dan inovasi. Sehingga, pengalaman Kota Malang dalam mengimplementasikan Smart Tax bisa direplikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya, tentu untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih optimal dan transparan,” imbuh Handi. (kom/gie)

Hal ini, disampaikannya saat kunjungan kerja dan meninjau langsung fasilitas UMKM, toilet umum dan Pokdarwis yang dikelola warga setempat di Air Terjun Tumpak Sewu, Minggu (29/06/2025) tadi. “Ini praktik nyata bagaimana pariwisata bisa langsung menggerakkan ekonomi rakyat. Warga aktif, UMKM tumbuh dan wisatawan pun nyaman. Inilah model wisata sehat yang kami dorong secara nasional,” kata Wamen Ni Luh Puspa.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas pendukung wisata bukan hanya menciptakan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing destinasi. “Kami mengapresiasi sinergi antara Pemkab Lumajang, komunitas lokal dan Pokdarwis yang berhasil menjaga kawasan tetap bersih, aman dan ramah pengunjung,” imbuhnya.

Baca juga :

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ni Luh Puspa juga menjadwalkan peninjauan langsung ke dasar air terjun, yang merupakan spot favorit para wisatawan. Dirinya menyampaikan kesan mendalam terhadap keindahan alam Tumpak Sewu dan menyebutnya sebagai permata wisata Indonesia yang harus dijaga bersama.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang turut mendampingi Wamen Ni Luh Puspa, mengatakan bahwa Air Terjun Tumpak Sewu yang dikenal sebagai ‘Niagaranya Indonesia’ kini tak hanya mempesona secara visual, tetapi juga menunjukkan dampak ekonomi yang nyata. “Sentra UMKM di sekitar lokasi semakin ramai, lapangan kerja terbuka dan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara terus meningkat. Bukan hanya indah, Tumpak Sewu juga produktif. Banyak turis mancanegara datang, membeli produk lokal dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, dengan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. (kom/adi/gie)