Operasi penangkapan ini merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama aparat terkait untuk memberantas penyelundupan benih bening lobster menyusul kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menghentikan sementara dan mengkaji kebijakan ekspor BBL.

“Kami mengkonfirmasi penangkapan NS (36 tahun) diduga berperan sebagai pengepul BBL di wilayah Lebak pada Sabtu sore (20/02). Penangkapan ini dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan KKP-POLRI,” ungkap Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar, yang juga Sekretaris Jenderal KKP ini.

Antam menambahkan bahwa dalam penangkapan yang dilakukan di rumah terduga tersebut juga diamankan sejumlah barang bukti diantaranya BBL sebanyak 4.153 ekor yang terdiri dari Lobster Pasir sebanyak 3.868 ekor dan Lobster Mutiara sebanyak 285 ekor. Aparat juga mengamankan 1 tabung Oksigen, satu paket Aerator dan 6 buah blower.

“Pelaku diamankan saat sedang melakukan pengepakan BBL tersebut,” terang Antam.

Antam juga menyampaikan bahwa penangkapan pelaku ini cukup sulit karena memang sangat licin dalam menjalankan aksinya. Aparat gabungan bahkan butuh empat hari melakukan pengintaian sebelum akhirnya berhasil menangkap pelaku.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra yang juga hadir dalam pelaksanaan operasi gabungan ini menyampaikan bahwa baik dari KKP maupun Polri sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar seluruh jaringan yang selama ini terlibat dalam praktik perdagangan ilegal BBL bisa dibasmi.

“Kita semua masih terus berkoordinasi secara intensif untuk melakukan pengembangan yang terkait dengan penangkapan pelaku NS ini,” ujar Drama

Sampai dengan saat ini, KKP terus melakukan evaluasi kebijakan ekspor BBL. Sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola lobser, KKP juga terus melakukan langkah-langkah pemberantasan ekspor ilegal BBL. (humas PSDKP)

Langkah ini ditempuh terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

surat Pengaduan. (ist)

Menurut Dafis, Hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.A/55/V/PAM.5.3.2/2018/SUS/JATIM, tanggal 25 Mei 2018, Surat Perintah Penyidikan; Nomor : Sp.Dik/452/V/PAM.5.3.2./2018/Ditreskrimsus, tanggal 25 Mei 2018, dan Berkas Perkara; Nomor: BP/98/XI/PAM.5.3.2./2018/DITRESKRIMSUS tanggal 1 November 2018.

“Iya sudah kita laporkan, Substansinya mengenai pencabutan BAP, kita lihat saja nanti bagaimana tindak lanjutnya dari Divisi Propam Mabes Polri,” ucap Muhammad Dafis, S.H., kepada Memo X saat dikonfirmasi di halaman PN Jember, Selasa (26/03/2019) siang.

Namun Lanjut Dafis, dia mengakui jika langkah pelaporan dua anggota Polda Jatim ke Propam tidak akan mempengaruhi jalannya persidangan.

“Saya kira hal tersebut tidak berpengaruh pada jalannya persidangan, tetapi sebagai langkah perbaikan bagi stakeholder terkait kedepannya,” lanjutnya.

Baca : Nenek 59 Tahun Dituntut 3 Tahun

Ditanya soal tujuan pelaporannya, Dafis mengatakan jika pihaknya hanya ingin Institusi Kepolisian dan seluruh jajarannya bisa menjalankan program Kapolri dengan baik.“ Kami ingin program Kapolri di PROMOTER dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.

Memontum Jember – Kasus yang menimpa Lauw Djin Ai alias Kristin pekan lalu menarik perhatian Publik apalagi setelah Jaksa Penuntut umum (JPU) Akbar Wicaksana dari Kejasaan Jember menuntut terdakwa dengan 3 tahun penjara dan denda 100 juta serta subsider 6 bulan penjara, ada Pro dan kontra dalam menafsirkan tentang kasusnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Nenek yang hidup sendiri ini tersandung kasus Pelanggaran UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, dengan menangkar Satwa yang dilindungi dengan Izin penangkaran yang sudah Mati.

Sebagian kalangan menyatakan Kasus yang menimpa Nenek berumur 59 tahun asal Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun tersebut hanyalah pelanggaran Administrasi saja.

Seperti halnya yang dikatakan pengamat Satwa Liar dan Koordinator Asosiasi Pecinta Satwa Liar (Apecsi) Wilayah Jawa timur Singky Soeawadji yang hadir setiap kali dan mengikuti persidangan di Pengadilan Jember, mengatakan terdakwa (Kristin) tidak terbukti melakukan perdagangan Ilegal.

“Terdakwa ditangkap dan di tahan kejaksaan karena ada unsur perdagangan Ilegal dan Izin penangkaran yang telah mati, namun dalam perjalanan proses sidang terdakwa perdagangan liarnya tidak terbukti salah, ditambah pencabutan BAP oleh Polisi,” ujarnya.

Singky mengatakan, kemudian Jaksa fokusnya kepada Izin penangkaran yang telah mati, kalau Surat Ijin mati seharusnya masuk ke rana pelanggaran Adminitrasi bukan Pidana.