“DPD PAN Kota Malang dari hasil Rakorda yang dilakukan, sudah membuka Pencalegan dini. Masyarakat bisa mendaftarkan diri sebagai Caleg dari PAN pada saat ini,” ujar Lookh Makhfudz, Sabtu (19/03/2022).

Lebih Lanjut dirinya menjelaskan, Pencalegan dini ini dilakukan karena tahun 2022, target untuk menjaring para bakal calon legislatif (Bacaleg) yang berpotensi sudah selesai dan pada tahun 2023, sudah bisa mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS).

“Karena itu, pada 2024 dengan dukungan dari masyarakat dan kinerja para kader partai dengan program Saling Sapa yang sudah kami sosialisasikan sejak saat ini. Maka, PAN Kota Malang optimis bisa meraih 8 kursi di DPRD Kota Malang pada 2024 mendatang,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lookh Makhfudz yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DDI) DPRD Kota Malang, menekankan saat ini masyarakat sudah memiliki cara pandang yang lebih baik dalam menyikapi perhelatan politik. Hal ini dikarenakan, skema politik uang pada Pileg tahun 2024 tidak akan efektif digunakan untuk meraup suara.

“Masyarakat saat ini sudah sadar bahwa politik uang akan membeli kepentingan masyarakt selama lima tahun dan menghasilkan wakil rakyat yang tidak membela kepentingan rakyat. Tetapi setelah terpilih, hanya memikirkan untuk mengembalikan modal,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu DPD PAN Kota Malang, Rofiq Awali, menambahkan bahwa saat ini sudah ada beberapa nama yang mendaftar sebagai Bacaleg di partai berlambang matahari tersebut. “Bappilu PAN sudah menerima para Bacaleg yang mendaftar dan mereka adalah nama-nama yang potensial untuk mendongkrak suara PAN Kota Malang pada Pileg 2024 mendatang,” kata Rofiq.

Terkait target delapan kursi, Rofiq menegaskan, jika hal tersebut sangat realistis mengingat PAN Kota Malang memiliki banyak potensi suara yang bisa dimanfaatkan pada Pileg 2024 mendatang. “Tentunya, kami sudah siapkan berbagai strategi agar target ini bisa terealisasi,” ucapnya. (cw2/sit)

Hal tersebut disebabkann akibat beredarnya kabar di kalangan masyarakat bahwa pasien yang meninggal di rumah sakit (RS) akan dianggap sebagai kasus Covid-19.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Gatot Soegiarto, menjelaskan, bahwa saat pandemi seperti ini mekanisme penerimaan pasien baru di RS dengan sebelum pandemi memiliki perbedaan.

“Sebelum pandemi ini memang tidak ada keharusan bagi pasien di rumah sakit untuk melakukan screening apakah menderita penyakit menular atau tidak,” ujarnya, Rabu (28/07).

Akibat adanya pandemi, kata Gatot, maka mekanisme penerimaan pasien baru di rumah sakit tentu berbeda. Screening awal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mitigasi dampak pandemi.

“Ketika Covid-19 melanda banyak fakta bahwa dokter dan tenaga kesehatan ternyata ikut terpapar yang tidak jarang membutuhkan perawatan di ICU dan meninggal dunia. Karena itulah dalam rangka mitigasi dampak pandemi perhimpunan profesi menyarankan untuk menggunakan alat pelindung diri yang lebih tinggi,” terangnya.

Selain penggunaan alat pelindung diri yang lebih tinggi, rumah sakit juga mewajibkan screening bagi semua pasien baru baik yang datang dengan gejala khas Covid-19 atau penyakit tidak spesifik lainnya.

“Nyatanya ada juga ibu hamil yang datang untuk melahirkan ternyata positif Covid-19, pasien yang datang dengan keluhan pada kulit, mata, gastrointestinal atau trauma akibat kecelakaan kemudian terbukti positif Covid-19,” tuturnya.

Gatot menjelaskan bahwa tes rapid antigen yang dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit untuk melihat hasilnya.

“Tapi tes ini bisa juga menghasilkan negatif palsu. Sehingga untuk pasien yang gejalanya sangat mengarah kepada gejala Covid-19 namun hasilnya negatif akan tetap diperlakukan sebagai pasien berisiko tinggi dan harus dilayani dengan prosedur yang berlaku. Hal ini saja sudah banyak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” jelasnya.

Pemeriksaan swab RT-PCR yang hasilnya lebih akurat terkendala waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan hasil swab RT-PCR dibutuhkan waktu lebih dari 24 hingga 48 jam.

Lanjut Gatot,  Jadi jika kondisi pasien gawat dan perlu penanganan segera atau bahkan kemudian meninggal di IGD atau ruang isolasi. Namun, hasil RT-PCR belum keluar hal ini sering menjadi pertentangan antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien.

“Rumah sakit dan tenaga kesehatan berkeinginan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk pemulasaraan dan pemakaman jenazah agar tidak terjadi penularan klaster keluarga dan pelayat. Sementara itu keluarga pasien sudah memiliki kecurigaan bahwa pasien akan di-Covid-kan dan berprasangka bahwa rumah sakit dan dokter akan mendapat keuntungan,” imbuh Gatot.

Selain itu stigma yang berkembang di masyarakat bahwa jenazah yang dimakamkan sesuai protokol kesehatan tidak sesuai syariah agama menjadi pemicu perebutan jenazah kerap terjadi.

Perbedaan pendapat yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan baik melalui edukasi yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Emosi yang tinggi pada saat kejadian dan adanya prasangka buruk kepada tenaga kesahatan dan rumah sakit merupakan penghalang yang sangat sulit diatasi. Jika emosi mengalahkan akal sehat maka kekacauanlah yang terjadi,” kata Gatot. (ade)

Padahal, Jumat (20/7/2018), mayoritas peserta Munas yang berasal dari berbagai daerah se-Indonesia sepakat untuk mengusung Hanif Dzakiri sebagai calon tunggal dalam kontestasi lima tahunan itu. Namun tiba-tiba, nama Imam Nahrawi muncul dan menggelinding di arena Munas sebagai kompetitor Hanif. Sehingga, suara yang awalnya nyaris menyatu ke Hanif kemudian pecah kongsi. Bahkan, hal itu juga diprediksi molornya seluruh tahapan pembahasan persidangan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah utusan cabang-cabang IKAPMII Jawa Timur saat ini telah kompak dan bersepakat untuk mengusung Imam Nahrawi sebagai calon yang akan mereka dukung. Bahkan sejumlah PC IKAPMII Jawa Timur saat ini juga sedang melakukan konsolidasi pemenangan Imam Nahrawi.

Sama halnya dengan sejumlah PC IKAPMII Jawa Tengah juga terus melakukan konsolidasi untuk mengusung Hanif Dzakiri agar bisa meraih suara terbanyak dalam kontestasi tersebut. “Dua kandidat memiliki pengaruh yang besar, tentu sulit ditebak siapa nantinya yang akan dipercaya memimpin Ikapmii,” ujar salah satu utusan pc Ikapmii dari Jawa Barat.

Saat ini, sejumlah peserta Munas masih melakukan sidang komisi yang nantinya akan dilanjutkan dengan sidang pleno komisi untuk kemudian diteruskan dengan pembahasan tata tertib pemilihan.

Di pembahasan tatib pemilihan ini sejumlah pihak memprediksi akan berjalan alot, sebab kuatnya dukungan kepada kedua kandidat yang cukup berimbang dan dipastikan akan mempertahankan kandidat mereka masing masing.(Lis/ono)