Menurutnya, instansi yang dia pimpin sudah seharusnya menjadi penanggung jawab perekrutan pegawai di Kota Santri, Kamis (25/03) tadi.

Menurut Fathorrahman, perekrutan pegawai selama ini hanya melalui OPD terkait. Dan itu tanpa koordinasi dengan BKPSDM. Padahal secara aturan tidak dibenarkan.

“Satu contoh pengangkatan tenaga akuntansi dan ITE di salah satu OPD beberapa waktu lalu. Itu tidak melibatkan BKPSDM. Itu jelas salah,” ujarnya.

Baca juga: 10 Desa di Situbondo Ditetapkan Bupati Jadi Lokus Intervensi Penurunan Angka Stunting

Lebih lanjut, Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo ini mengungkapkan, pengangkatan pegawai yang tidak melalui BKPSDM sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala OPD.

“Semisal ada pegawai melakukan perbuatan yang merugikan negara. Tentu kita tidak bisa apa-apa. Karena pengangkatannya sudah tidak benar,” imbuhnya.

Fathorahman menegaskan, rekrutmen pegawai melalui BKPSDM memiliki banyak manfaat. Salah satunya, perlindungan terhadap pegawai yang direkrut serta OPD yang membidanginya.

“Pengangkatan melalui BKPSDM, lebih transparan, kualitas dan jumlah pegawai bisa dikontrol. Sehingga tidak sembarangan memasukkan orang,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan, rekrutmen pegawai di OPD dan rumah sakit harus melalui BKPSDM. Dengan tujuan penambahan pegawai benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

“Saya sering mendapat laporan di rumah sakit dr Abdoer Rahem ini sering merekrut pegawai tanpa berkordinasi dengan BKPSDM. Tentu itu tidak benar,” ujarnya. (her/ed2)