Dalam sambutannya, Sekda Budiar menegaskan bahwa perubahan SHS merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan dinamika perkembangan harga pasar. Sekaligus, juga memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan lebih akurat, transparan dan akuntabel.

“Standar Harga Satuan menjadi pedoman penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan harus dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kendala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan,” kata Sekda Budiar.

Lebih lanjut Sekda Budiar menyampaikan, bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2026, agar selaras dengan dinamika regulasi, kondisi ekonomi, serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Malang. “Dengan adanya penyesuaian dan perubahan SHS ini, saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam menyusun RKA. Sehingga, tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun ketidaksesuaian dalam perencanaan belanja. Keseragaman pemahaman ini menjadi kunci penting untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan anggaran,” jelasnya.

Baca juga :

Sekda Budiar juga menekankan, bahwa SHS yang disusun secara komprehensif dan berbasis kondisi aktual di lapangan, akan mendukung terciptanya belanja daerah yang lebih tepat sasaran, efisien, serta akuntabel. Hal ini, sejalan dengan semangat penguatan kualitas belanja daerah, dimana anggaran tidak semata-mata berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi diarahkan pada capaian kinerja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang, Throy Syahriar, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menjadi pedoman dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 agar selaras dengan kondisi regional, prinsip efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan penyesuaian terhadap SHS yang selama ini digunakan, baik dari aspek struktur, klasifikasi belanja, maupun besaran satuan harga.

Penyesuaian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/776/35.07.013/2025 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025. “Melalui penetapan ini, diharapkan SHS tidak hanya berfungsi sebagai acuan administratif dalam penyusunan anggaran, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi riil harga pasar di daerah. Serta mendukung peningkatan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran,” ujarnya. (pro/gie)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih berada pada kategori rendah, menuntut perencanaan pembangunan yang semakin cermat, terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kebijakan, harus disusun dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bunda Indah.

Selain persoalan fiskal, ungkap bupati, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian. Meski secara angka telah memenuhi target, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang masih tercatat sebagai yang terendah di kawasan Sekarkijang atau eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Kondisi ini, menjadi tantangan serius untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan inklusif.

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya penguatan sektor-sektor potensial daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Isu lain yang tak kalah penting, adalah penanganan stunting.

Baca juga :

Bupati menegaskan, bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia Lumajang di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting terus diupayakan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

“Stunting adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan penanganannya sangat menentukan kualitas generasi Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dalam forum itu, bupati juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Dirinya menekankan, akan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta kondusivitas daerah agar agenda demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

Mengakhiri sambutan, Bunda Indah mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Lumajang tetap berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan.

Forum Konsultasi Publik RKPD sendiri, diharapkan menjadi ruang penyelarasan persepsi dan penguatan komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Dirinya menyebut, fenomena ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah, yang telah disepakati bersama. “Pokir merupakan hasil aspirasi masyarakat, yang sudah dibahas dan disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Jadi, tidak seharusnya dihapus begitu saja dengan alasan apapun,” kata Ketua DPRD Darmadi, Selasa (07/10/2025) tadi.

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, penyusunan program kerja OPD, setiap tahun harus berlandaskan pada tiga komponen utama. Yaitu, Pokir DPRD, hasil kajian teknokratik dan hasil Musrenbang.

Baca juga :

Semua unsur itu, lanjutnya, telah melalui pembahasan mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan. Sehingga, penghapusan kegiatan yang bersumber dari Pokir, hanya bisa dilakukan jika ada tumpang tindih dengan hasil Musrenbang atau jika usulan tersebut tidak relevan dengan tugas dan fungsi OPD bersangkutan.

Namun, tambah Ketua DPRD Darmadi, jika sudah masuk dalam daftar kerja resmi OPD, maka program tersebut wajib dijalankan. “Tidak ada alasan apapun, termasuk alasan anggaran, untuk tidak melaksanakan program Pokir yang sudah disepakati. Semua sudah melalui proses pembahasan dan penetapan bersama,” tegasnya.

Dirinya juga menilai, hilangnya program Pokir di beberapa OPD, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Aspirasi masyarakat yang tidak dijalankan dan akan menimbulkan kekecewaan dan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah. Ini menjadi keprihatinan kami,” ungkap Ketua DPRD.

Pihaknya pun mengatakan, akan segera minta klarifikasi kepada sejumlah OPD terkait persoalan ini. “Dalam waktu dekat, kami akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penyebab hilangnya kegiatan Pokir. Kami ingin memastikan, agar aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah,” tegas Darmadi. (dpc/sit/adv)

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kota Kediri juga telah mengajukan bantuan APBN untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah Ketami yang direncanakan pada 2025. “Dukungan dari pemerintah provinsi, perangkat daerah, masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat mempercepat realisasi penanganan kawasan kumuh di Kota Kediri secara menyeluruh,” katanya, Senin (30/12/2024) tadi.

Diperoleh data, berdasarkan data yang dihimpun dari SK Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/171/419.033/2024, kawasan kumuh di Kota Kediri tersebar di 100 RT yang mencakup 31 kelurahan dengan total luas 137,61 hektar. Kawasan kumuh tersebut, dikelompokkan menjadi empat wilayah dengan keterhubungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Tiga diantaranya, yaitu Ngronggo, Semampir I dan Blabak I, yang merupakan kewenangan provinsi.

Baca juga :

Penilaian kekumuhan mengacu pada tujuh aspek dan 16 indikator sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Indikator tersebut, meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, air minum dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhan, kawasan di Kota Kediri termasuk kategori Kumuh Ringan dengan skor tertinggi mencapai 30 di Kelurahan Ngadirejo. Sementara dalam rapat koordinasi yang digelar pada 4 Desember 2024 lalu, disampaikan bahwa seluas 10,57 hektar kawasan kumuh berhasil ditangani.

Penanganan tersebut, mencakup kegiatan fisik seperti pembangunan dan rehabilitasi PSU, termasuk jalan, drainase, sanitasi dan sambungan air minum. Selain itu, upaya non-fisik seperti pengelolaan bank sampah dan pengangkutan sampah turut mendukung pengurangan kekumuhan. Kegiatan ini, didanai oleh APBD, APBN, CSR perusahaan dan swadaya masyarakat.

Hasilnya, 12 RT yang sebelumnya termasuk kawasan kumuh kini telah dinyatakan tidak kumuh. Bahkan saat ini, kawasan kumuh yang tersisa di Kota Kediri mencapai 127,04 hektar. (pan/sit)

Dalam debat publik ini, Paslon nomor urut 3, Abah Anton – Dimyati Ayatulloh (Abadi), kembali menyuguhkan visi misi terbaiknya untuk membangun Kota Malang. Mendapat bagian pertama memaparkan visi dan misi, Abah Anton menekankan kepeduliannya kepada wong cilik dalam perencanaan kebijakan.

“Abadi akan terus melakukan blusukan-blusukan di masing-masing kelurahan untuk percepatan pembangunan daerah di segala sektor. Untuk itu, Abadi berkomitmen akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat, dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang adil dan terukur,” kata Abah Anton.

Baca juga :

Dalam perencanaan pembangunan Kota Malang, Paslon Abadi juga akan melibatkan masyarakat. Bahwa ke depan, masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam perencanaan pembangunan. “Kami sangat peduli kepada wong cilik, blusukan-blusukan akan kami lanjutkan kembali,” tegas Abah Anton.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Malang, Dimyati Ayatulloh menambahkan bahwa Abadi akan melaksanakan pelayanan one stop service menjadi salah satu program strategis. “Dimana pelayanan terpadu nantinya akan dikoneksikan langsung pada tingkat kelurahan. Selanjutnya, pelayanan Puskesmas jemput pasien dan layanan ambulance setiap kelurahan,” ujar Dimyati.

Termasuk, juga akan adanya strategi kolaborasi hexahelix dari pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, swasta media dan lingkungan akan lebih diperhatikan untuk mewujudkan Kota Malang yang maju dan bermartabat. “Tata kelola transportasi di Kota Malang juga menjadi perhatian kami,” imbuhnya.

Para pendukung Abadi juga terlihat sangat kompak mengantarkan area debat publik. Teriakan dukungan pemenangan terus ditujukan kepada Paslon Abadi. ” Abadi, menang, menang, menang,” teriak para pendukung Abadi. (gie)

Paparan ini dilakukan, agar nantinya dapat mewujudkan Wilayah Perencanaan (WP) Kota Malang sebagai pusat kegiatan yang berskala nasional. Mulai dari pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pengembangan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan didukung dengan peningkatan infrastruktur serta fasilitas perkotaan yang integratif dan berkualitas.

“Faktor penting kualitas pembangunan adalah keselarasan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Karena itu, penting bagi kita semua untuk mewujudkan wilayah perencanaan kota yang berkelanjutan dan berkualitas menuju Kota Malang berkelas,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap, agar setelah pemaparan RDTR itu, nantinya proses persetujuan substansi segera terlaksana. Sehingga, Pemkot Malang dapat menindaklanjuti dengan penetapan dalam Peraturan Wali Kota Malang sebagai dasar perizinan dan upaya percepatan investasi.

Baca juga :

“RDTR ini akan digunakan sebagai pedoman pembangunan berbasis tata ruang dalam penunjang ketertiban pembangunan sesuai dengan RDTR yang telah ditetapkan dan akan dipedomani oleh Pemkot Malang, masyarakat serta pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan, mengatakan bahwa Kehadiran RDTR yang berkualitas membuat produk hukum yang dihasilkan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Terutama hambatan dalam proses perizinan investasi.

“Saya komitmen untuk bisa menyelesaikan secepatnya (persetujuan substantif) dengan tentu komitmen dari temen-temen teknis,” kata Dwi.

Seperti diketahui, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan representasi tata ruang sebagai panglima pelaksanaan pembangunan dan sejalan dengan amanat yang tercantum dalam UU Penataan Ruang. Kebijakan tersebut untuk peningkatan daya saing investasi di Indonesia melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. (pro/rsy/sit)

Pj Bupati Yuyun mengungkapkan, agar nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lumajang, dapat terus meningkat setiap tahunnya. “Kita tidak ingin tetap dinilai B. Kita ingin berpindah ke nilai yang lebih tinggi. Penyusunan SAKIP harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran yang matang hingga pelaksanaannya. Ini harus dimulai dengan langkah yang baik dari awal,” kata Pj Bupati Lumajang.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja melalui penyusunan Pohon Kinerja. Upaya tersebut, difokuskan dalam asistensi yang diselenggarakan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Aula BKD Provinsi Jawa Timur, 16 hingga 17 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang juga mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajaran untuk lebih serius dalam memperbaiki Pohon Kinerja. Tidak ketinggalan, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam upaya ini.

“Ayo kita sama-sama memperbaiki Pohon Kinerja kita. Paling tidak, kita sudah berproses ke arah yang benar. Mari tingkatkan kolaborasi dan sinergi yang lebih baik lagi. Ini harus dilakukan secara bersama-sama,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB RI, Budi Prawira, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dirinya mengakui, bahwa Lumajang telah berusaha menjawab isu-isu strategis melalui penyusunan Pohon Kinerja, meskipun masih ada beberapa penjabaran yang perlu disempurnakan.

“Lumajang ini sudah berupaya menjawab kondisi isu strategis. Namun, penjabaran kinerja yang dituangkan dalam penjenjangan belum sepenuhnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara cukup. Sehingga masih terdapat kondisi kinerja yang belum tertuang dalam Pohon Kinerja,” jelas Budi Prawira.

Dirinya berharap, bahwa dalam penyusunan Pohon Kinerja kali ini dan seterusnya, pengidentifikasian kinerja dilakukan hingga level terkecil. Hal ini penting agar pemetaan yang dilakukan bisa mendukung kinerja lintas sektor dengan lebih efektif.

Kegiatan asistensi tersebut, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan dukungan dari Kemenpan RB, diharapkan proses penyusunan Pohon Kinerja akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta berdampak positif pada reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang.

“Semoga melalui upaya ini, Kabupaten Lumajang dapat mencapai target nilai SAKIP yang lebih tinggi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya. (kom/adi/gie)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, menyampaikan bahwa itu harus dilakukan agar tidak berujung pada menyia-nyiakan anggaran yang ada. Apalagi, juga banyak program-program prioritas yang harus diselesaikan.

“Tidak masalah, namun perlu ada kajian yang matang dengan melihat kondisi aktivitas yang ada sekarang. Kemungkinanya juga untuk menjadi daya tarik wisatawan ke kota atau ke luar kota, termasuk Bromo,” jelas Fathol, Kamis (18/04/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam perencanaan ini, menurutnya juga harus berkaca dari Terminal Hamid Rusdi yang berada di ujung Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sebab, sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur juga memproyeksikan Terminal Hamid Rusdi sebagai Terminal Wisata. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini terminal tersebut masih belum berfungsi dengan optimal.

“Untuk bahan pertimbangan kita sudah pernah membangun Terminal Hamid Rusdi yang sekarang pengelolaan diambil oleh Pemprov (Jawa Timur) karena termasuk terminal tipe B. Namun sampai sekarang kosong melompong, aktivitas tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Karena itu, Fathol mengingatkan agar rencana itu dikaji dengan sangat matang oleh Pemkot Malang. Terutama juga dengan melibatkan semua pihak yang berhubungan secara langsung dalam kepariwisataan.

“Perlu adanya kajian yang matang, melibatkan berbagai pihak. Terutama yang paham tentang kepariwisataan, jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk program prioritas terbuang sia-sia,” imbuhnya. (rsy/sit)

Penghargaan ini, diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Musrenbang Provinsi di Surabaya, Rabu (03/04/2024) tadi. Kabupaten Banyuwangi, dinilai berhasil menyusun perencanaan pembangunan terintegritas dari tahun ke tahun yang berdampak langsung di tengah masyarakat.

Hal tersebut, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. “Terima kasih atas kinerja bupati dan wali kota yang telah bekerja keras mewujudkan perencanaan yang terbaik. Ini sangat penting bagi Jawa Timur,” terang Pj Gubernur Adhy Karyono.

Kabupaten Banyuwangi sendiri, ditetapkan sebagai kabupaten terbaik pertama. Disusul kemudian, oleh Kabupaten Jember dan Blitar. Sedangkan kategori kota, diraih oleh Kota Mojokerto, Kota Malang dan Surabaya.

RKPD Banyuwangi sendiri mencanangkan delapan program prioritas. Mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM dan pertanian.

Baca juga :

Selain itu, juga penguatan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, tranformasi digital layanan publik, dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).

“Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Bupati Ipuk mencontohkan, dalam upayanya menekan angka kemiskinan, seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga (RT) dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya. “Untuk kemiskinan sendiri, Alhamdulillah, tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrim,” jelas Bupati Ipuk.

Selain itu, penguatan SDM juga ditingkatkan. Mulai dari hulu dengan pemberantasan stunting hingga mengantarkan ke jenjang pendidikan. Angka stunting berhasil ditekan. Pada bulan timbang Desember 2023 ada 2.305 Balita stunting. Hal ini menurun 17,08 persen, jika dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.

“Ini akan terus kami genjot sampai benar-benar zero stunting. Begitu pula dengan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) juga terus ditekan sehingga seluruh anak bisa bersekolah,” papar Ipuk. (kom/gie)