Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan bahwa pelanggaran Perda terkait PKL meningkat antara 20 hingga 25 persen, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipicu oleh munculnya lokasi-lokasi baru yang tidak sesuai peruntukan.

“Termasuk juga muncul lokasi-lokasi baru yang tidak sesuai peruntukan, seperti di Jalan Veteran itu kan menjamur di sana. Kemudian ada juga muncul di sekitar Museum Brawijaya. Kira-kira di angka 20 sampai 25 persen,” kata Heru, Jumat (16/01/2026) tadi.

Baca juga :

Selain itu, menurutnya limpahan PKL dari Pasar Mergan dan Pasar Gadang, juga mulai meluas hingga mendekati persimpangan dan akses menuju jembatan. “Kalau dilihat dari titiknya, ada peningkatan. Lokasi yang sebelumnya tidak ada PKL, sekarang muncul,” tambahnya.

Meski begitu, Heru juga mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda secara umum. Hal itu tercermin dari menurunnya jumlah pelanggaran sepanjang 2025.

“Terima kasih kepada masyarakat Kota Malang. Secara umum pelanggaran Perda mengalami penurunan,” ujarnya.

Penurunan paling signifikan terjadi pada pelanggaran Perda reklame. Banyak pelaku usaha dinilai sudah memahami ketentuan pemasangan reklame, sehingga jumlah pelanggaran hingga kasus yang berlanjut ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ikut menurun. “Pelanggaran reklame sangat turun. Di tipiring pun reklame sekarang jauh berkurang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Iwan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Khususnya, kepada Kapolresta Malang Kota, jajaran Forkopimda, serta personel yang disiagakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Apel hari ini menjadi langkah penting untuk memastikan personel yang akan bertugas di TPS siap menjalankan tugasnya. Alhamdulillah, personel lengkap, sehat dan siap diberangkatkan ke lokasi masing-masing,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan untuk para personel yang bertugas, mengingat tugas pengamanan Pilkada serentak yang akan dilakukan itu sangat berat. Karena itu, Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan berbagai fasilitas, termasuk pemberian vitamin, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi para petugas TPS.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar puskesmas di setiap wilayah itu siap siaga membantu jika ada petugas yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” tambahnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan berharap, Pilkada serentak 2024 di Kota Malang ini nantinya dapat berjalan dengan sukses, aman dan damai. “Mari kita doakan agar pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar, tanpa hambatan, serta para personel dan petugas tetap sehat hingga akhir proses,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki 1.188 TPS, yang mayoritas dikategorikan sebagai lokasi kurang rawan. Ada sebanyak 557 personel Polri, 214 personel TNI, dan sekitar 2.360 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan dikerahkan untuk mengamankan TPS.

“Setiap TPS di wilayah yang tidak rawan akan dijaga oleh dua personel Polri dan dua linmas. Jika eskalasi meningkat, pengamanan akan disesuaikan,” jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang juga mengimbau, agar masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara tertib. “Mari kita sambut kontestasi ini dengan damai dan penuh semangat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk kesuksesan Pilkada,” imbuh Nanang. (rsy/sit)

Pelaksanaan apel tersebut, dihadiri Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Dandim 0821 Lumajang, Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Sekedar diketahui, personel yang dikerahkan Polri itu sejumlah 420 personel dan mendapatkan bantuan BKO Brimob Polda Jatim, Yonif 527, Kodim 0821 Lumajang dan Satpol PP, Dishub serta BPBD Lumajang. Sebanyak 1.650 TPS di seluruh wilayah Lumajang, nantinya akan diawasi untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, mengatakan bahwa apel ini merupakan representasi kesiapan Polres Lumajang, dalam menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses krusial pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024. “Pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada,” jelasnya.

AKBP Rofik menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada. “Kami berharap dengan jumlah personel yang cukup, keamanan selama proses pemungutan suara dapat terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Kapolres Lumajang juga menegaskan, mengenai pentingnya netralitas dan kesiapan seluruh personel dalam menjalankan tugas. Dirinya berharap dengan pengamanan yang maksimal, proses pungut dan hitung suara dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Selamat bertugas, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan dedikasi tinggi,” paparnya kepada seluruh personel apel. (kom/adi/gie)

AKBP Muhammad mengatakan, bahwa Apel Gelar Pergeseran Pasukan ini menunjukkan bahwa jajaran Polres dan Dandim 0810 Nganjuk bersama aparatur pengamanan lainnya, berkomitmen untuk siap melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 bisa berjalan secara damai, aman dan kondusif.

Seperti diketahui, saat ini tahapan Pemilu tahun 2024 telah memasuki masa tenang yaitu dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Masa tenang ini, memiliki kerawanan gangguan Kamtibmas antara lain kampanye gelap, serangan fajar, money politik serta provokasi antar pendukung peserta Pemilu.

Baca juga:

Untuk itu, kata Kapolres, dengan melibatkan personil dari TNI Polri, Satpol PP, Linmas dan seluruh instansi terkait, dipastikan personil siap untuk insert masuk ke TPS masing-masing dalam pengamanan Pemilu 2024. “Seperti kita lihat bersama, di bawah pimpinan Pak Pj Bupati, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua PN serta Ketua KPU dan Bawaslu. Personil siap mengawal semua rangkaian Pemilu agar berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada hambatan dalam bentuk apapun,” terangnya.

Disampaikan Kapolres Nganjuk, jumlah personil yang dilibatkan dari Polri ada 750 personil, kemudian dari Kodim 0810/Nganjuk 400 personil, Linmas 6300 personil serta dari instansi terkait lainnya seperti Satpol PP, Dishub dan Dinas Kesehatan sebagai sarana kesehatan para petugas pelaksana Pemilu 2024. Sementara itu, personil dari BPBD juga disiapkan untuk menangani terjadinya gangguan bencana alam, karena mengingat Kabupaten Nganjuk saat ini memasuki musim penghujan.

Lebih lanjut, Kapolres Nganjuk juga menghimbau kepada para masyarakat, tokoh agama, tokoh politik dan pendukung partai agar tidak mudah terprovokasi. Sehingga, situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Nganjuk tetap kondusif.

“Mari kita bersama-sama calling down, menghindari provokasi guna mendukung kesuksesan pesta demokrasi di wilayah Kabupaten nganjuk,” paparnya.

Sebagai informasi, Apel Gelar Pergeseran Pasukan ditandai dengan secara simbolis penyematan pita kepada petugas keamanan oleh Kapolres Nganjuk dan dilanjut dengan pengecekan personil bersama Jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. (kom/sit)

Pj Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa pasukan pengamanan itu sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan kemanaan selama pelaksanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 besok. Sehingga, dalam apel tersebut juga ditekankan beberapa hal.

Baca juga:

“Pertama, patuhi Standar Opersional Prosedur (SOP) pengamaman TPS yang telah ditetapkan. Kedua, dimanapun ditempatkan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan kesigapan. Lakukan patroli dan pengawasan disekitar TPS untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, Wahyu juga menekankan agar dalam pengamanan tersebut menghindari sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan keraguan publik terhadap netralitas aparat keamanan dan tetap profesional dalam menjalankan tugas, serta tidak memihak pada pihak manapun. Lalu, memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak, dengan penuh rasa hormat dan keramahan.

“Tetap jaga sinergitas, kordinasi dan lakukan komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait, temasuk Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu dan Linmas untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara. Segera laporkan pada atasan jika menemukan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, tindak tegas segala bentuk pelanggaran dan gangguan seauai dengan ketentuan yang berlaku serta lakukan tindakan pencegahan dan antisipasi terhadap potensi kerusahan dan intimidasi. Lalu, beri rasa aman dan nyaman pada petugas KPPS dan pemilih, terutama mereka yang membutuhkan bantuan seperti penyandang disabilitas dan Lansia. 

“Yang terpenting jaga kesehatan, karena proses Pemilu masih panjang. Tidak hanya berhenti di pemungutan suara tetapi juga sampai perhitungan suara. Sejauh ini, saya yakin dengan ini dan percaya bahwa dengan profesionalisme dan sinergitas yang dimiliki, aparat keamanan mampu mengamakan TPS dengan baik dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan sukses,” jelasnya.

Dalam apel tersebut, juga dilakukan pengecekan kesiapan para petugas keamanan. Mulai dari lokasi TPS yang akan ditempati, hingga barang bawaan para personel.

“Mereka sudah siap dan mereka sudah tau nanti tinggal di TPS mana, dengan siapa, termasuk tadi sudah di cek ranselnya ada apa saja, kami melihat ada vitamin. Sampai saat ini kami juga sudah melakukan koordinasi yang mantap bersama dengan jajaran Polresta Malang Kota dan Kodim, insyaallah untuk pelaksanaan Pemilu besok kita sudah siap 100 persen,” ujar Pj Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam petugas pengamanan juga telah melakukan check up kesehatan. Selain itu, pemberian vitamin juga telah diberikan.

“Check up itu sudah dilakukan oleh Dinkes Kota Malang dan Klinik di Polresta. Termasuk pemberian vitamin dan kami juga melibatkan komunitas relawan ambulans yang ada di Kota Malang, untuk sama-sama membantu dalam penanganan kesehatan medis khususnya yang dalam kondisi kurang sehat,” ujar Buher-sapaannya.

Buher berharap agar dalam pelaksanaan Pemilu besok, Kota Malang tetap aman dan kondusif. Sebab, dalam pesta demokrasi itu menurutnya harus dilakukan dengan euforia yang positif tanpa ada huru hara dan tanpa ada rasa kebencian. (rsy/sit)

Dalam acara tersebut, disebutkan jika ada pergeseran alokasi kursi pada Pemilu anggota DPRD Kota Malang mendatang. Itu sudah didasarkan pada Daftar Agregat Kependudukan (DAK) per kecamatan di Kota Malang. Hal itu, juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Undang-Undang, atau regulasi yang sudah didapatkan dari KPU RI. Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

“Di tahun 2024 ini, rancangan yang sementara ini masih diuji publikkan, ada pergeseran. Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan Dapil, kemudian dilengkapi dengan keputusan KPU Nomor 457 dan 488 tahun 2022, tentang penataan dapil dan alokasi kursi,” jelas Aminah.

Disebutkan Aminah, jika Kota Malang sendiri memiliki lima dapil. Diantaranya, yakni dapil Malang 1 Kecamatan Klojen, dapil Malang 2 Kecamatan Blimbing, dapil Malang 3 Kecamatan Kedungkandang, dapil Malang 4 Kecamatan Sukun, dan dapil Malang 5 Kecamatan Lowokwaru. Dari kelima dapil tersebut, ada pergeseran alokasi kursi yang terjadi pada dua dapil.

“Kecamatan Klojen di dapil 1, yang awalnya di tahun 2019 ada 6 kursi, kini menjadi 5 kursi. Kemudian, dapil 3 Kecamatan Kedungkandang di tahun 2019, ada sebanyak 10 kursi, di tahun 2024 mendatang meningkat menjadi 11 kursi. Untuk dapil 2 (Blimbing), dapil 4 (Sukun), 5 (Lowokwaru), tidak ada perubahan,” katanya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Lebih lanjut Aminah juga menjelaskan, terkait dengan jumlah penduduk di 5 arena kontes politik Kota Malang, tahun 2022 ini telah mengalami perubahan. Dimana data tertinggi, ada pada Kecamatan Kedungkandang, yakni sebanyak 208.314 jiwa. Sehingga, hal tersebut yang membuat adanya penambahan kursi pada dapil Malang 3.

“Yang jelas nilai harga kursi atau Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk di kota Malang, dibagi dengan 45 alokasi kursi. Itu ketemu 19.167 harga per kursinya. Kemudian dihitung harga kursi 19 ribu itu dibagi dengan jumlah masing-masing penduduk yang ada di masing-masing dapil,” tuturnya.

Dirinya juga mengaku, hingga saat ini masih belum ada partai politik (parpol) yang keberatan mengenai hal tersebut. Namun, pihaknya juga menekankan, jika pendapat dari parpol akan diakomodir untuk selanjutnya diteruskan pada KPU pusat.

“Belum sampai keberatan. Tapi masih tanggapan yang diajukan ke kita sudah masuk dan akomodir. Nanti akan kita ajukan. Kalau kami, ini kan kewajibannya menyusun, kemudian keputusan ada di KPU RI yang sudah dikonsultasikan kepada DPR. Nanti dilihat saja, kita kan akan memberikan masukan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, untuk penataan dapil pada lima kecamatan Kota Malang tersebut juga harus memenuhi tujuh prinsip pemilu tahun 2024. Diantaranya yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (rsy/sit)

Dari keenam pejabat yang dilantik tersebut, satu orang yakni Firmando Hasiholan Matondang naik jabatan menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), setelah sebelumnya ditunjuk menjadi Plt Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Malang.

Sementara sisanya, yakni Camat Wajak, Marendra Hengky Kurniawan dipercaya menjadi Kabag Prokopim menggantikan Firmando. Sedangkan posisi yang ditinggalkan, diisi oleh mantan Camat Sumberpucung, Suyatno.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pejabat lainnya yang turut digeser, diantaranya Camat Pakisaji, Anang Thoyib menjadi Camat Kromengan menggantikan Sripawening, yang bergeser menjadi Camat Sumberpucung. Sementara Camat Pakisaji, diisi oleh Sekcam Pakisaji, yang promosi jabatan yaitu Endah Sriyati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk langsung tune in bekerja melayani masyarakat dengan baik. Karena, kinerja semua dilakukan penilaian dari ombudsman dan dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Seperti camat, inikan kepanjangan tangan dari bupati untuk mengurusi kebutuhan masyarakat di wilayah. Jadi, harus mampu membaca setiap layanan yang dibutuhkan masyarakat dan cepat melaporkan setiap perkembangan di wilayah kepada Bupati,” ujar Bupati Sanusi. Khusus Satpol PP, Sanusi berharap agar lebih intens melakukan operasi di Kabupaten Malang, terutama Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) untuk menyasar praktek prostitusi yang marak di Kabupaten Malang. “Jangan lupa, harus dilakukan dengan dukungan TNI dan Polri,” paparnya. (gie)

“Alhamdulillah, rapat paripurna terkait pergeseran keanggotaan sekaligus unsur pimpinan di masing-masing alat kelengkapan DPRD, hari ini sudah tuntas,” ucap Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan rapat, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi Rabu (05/01/2022) siang.

Dikatakan Agus, keputusan ini diambil tidak dengan voting, melainkan dengan musyawarah mufakat dan juga berjalan lancar tanpa dinamika yang berarti. Berdasarkan Tata Tertib DPRD, pergeseran anggota DPRD diperbolehkan dalam rangka penyegaran baik di internal maupun eksternal fraksi. Ini dilakukan agar kinerja masing-masing agar bisa lebih dimaksimalkan.

“Hasil pergeseran alat kelengkapan DPRD kali ini adalah, Komisi I dijabat Alwi Burhanuddin, Komisi II dijabat Mugiyanto, Komisi III dijabat Pranoto dan Komisi IV dijabat Sukarudin. Sedangkan untuk jabatan Badan Kehormatan DPRD, diisi oleh Lamuji dan Badan Pembuat Peraturan Daerah, dijabat Sukarudin,” terang Agus.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Masih terang Politisi Partai PKS ini, pergeseran keanggotaan alat kelengkapan DPRD, ini dilakukan di awal tahun 2022 sampai berakhirnya masa jabatan di tahun 2024 mendatang. “Untuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD, dalam paripurna kali ini kita kembali menetapkan keanggotaan yang lama untuk dijabat lagi. Jadi, ada tiga Pansus yang masih memiliki PR beberapa Raperda yang belum diselesaikan,” tuturnya.

Oleh karena itu, mengingat sudah berjalan dan melakukan pembahasan, maka tidak ada perombakan untuk anggota Pansus DPRD tahun 2022. Meski begitu, pihaknya berharap Pansus DPRD bisa berjalan linier untuk bisa menyelesaikan Ranperda yang ada.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Muhtarom, menambahkan bahwa pergeseran keanggotaan alat kelengkapan DPRD ini sudah melewati Rapat Pimpinan (Rapim). “Yang berubah adalah Ketua Komisi I, yang sebelumnya dari Fraksi PARI (Pembangunan Amanat Rakyat Indonesia), sekarang ke Fraksi PKS. Untuk Komisi II, yang sebelumnya dari Fraksi PDI-Perjuangan sekarang ke Fraksi Demokrat. Kemudian di Komisi III, sebelumnya dari Fraksi PKB sekarang dari Fraksi PDI-Perjuangan dan dari Komisi IV sebelumnya diisi Fraksi Demokrat saat ini dari Fraksi PKB,” terang Muhtarom.

Pada Tata Tertib DPRD disebutkan juga, bahwa pergeseran alat kelengkapan DPRD, bisa dilaksanakan minimal 2,5 tahun untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Akan tetapi untuk komisi, itu setiap tahun boleh atau bisa dilakukan pergeseran. (mil/sit)

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN
• Peringatan Harlah 1 Abad NU, Wali Kota Probolinggo Ajak Warga NU Jadi Mitra Strategis Membangun Daerah

Apel Gelar Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades yang diikuti oleh ratusan personil TNI/Polri dan Linmas ini dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM Jauhari, dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh para Kabag dan Kasat Polres Probolinggo Kota serta Danramil jajaran Kodim 0820 Probolinggo dan Kapolsek jajaran Polres Probolinggo Kota.

Menurut Kapolres Probolinggo Kotan, apel kesiapan pergeseran pasukan yang diselenggarakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan Polres Probolinggo Kota beserta personil dari Brimob serta unsur terkait lainya.

Dalam penyelenggaraan Pilkades tersebut, tentunya dilaksanakan melalui banyak tahapan tahapan yang telah disusun oleh panitia pemilihan kepala desa yang bersinergi dengan instansi/perangkat terkait, sehingga pemilihan kepala desa tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar dan demokratis,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Probolinggo Kota juga berpesan agar petugas pengamanan menyiapkan mental dan fisik yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Hindari sikap dan tindakan yang tidak simpatik dan arogan, yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” harap Kapolresta AKBP RM Jauhari.

Apel gelar pergeseran pasukan pengamanan Pilkades 2021 ini ditandai dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolres Probolinggo AKBP RM Jauhari, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo serta Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.

AKBP RM Jauhari juga mengintruksikan untuk melaksanakan penggelaran kekuatan pada tempat-tempat konsentrasi massa, tempat pemungutan dan penghitungan suara, maupun pada titik rawan kriminalitas serta lakalantas, sehingga mampu bertindak cepat guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. (geo/ed2)