Dalam momen itu, Mas Yudha-sapaan Wakil Bupati Lumajang, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan bantuan pemerintah pusat. Kehadiran pemerintah pusat, menurutnya memberi dorongan besar bagi semangat warga, sekaligus memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat bahwa pemulihan kawasan terdampak berjalan sesuai rencana.

“Bantuan dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat. Pemkab Lumajang berkomitmen memastikan semua bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” kata Mas Yudha.

Baca juga :

Sementara itu, Zita menambahkan bahwa dukungan moral Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjadi simbol perhatian negara, tetapi juga memberikan semangat tambahan bagi masyarakat yang terdampak. Kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat, menjadi pengingat bahwa mereka tidak menghadapi krisis sendirian dan setiap langkah pemulihan dilaksanakan dengan koordinasi yang matang.

Substansi kunjungan ini, ujarnya, memiliki makna strategis yang mendalam. Penguatan moral masyarakat dalam masa krisis, sangat penting agar warga tetap tegar dan optimistis menghadapi pemulihan.

Selain itu, hubungan kerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ditunjukkan secara nyata, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kombinasi dukungan moral, bantuan terkoordinasi dan komitmen pemerintah daerah, warga Lumajang mendapatkan rasa aman, kepastian bantuan, dan dorongan semangat untuk segera memulihkan kehidupan mereka pasca APG Gunung Semeru. (kom/adi/sit)

“Kami ingin memastikan setiap anak menerima gizi seimbang secara langsung dan tepat sasaran. Proses distribusi MBG harus terstruktur, terpantau dan higienis agar manfaatnya maksimal,” kata Wabup Yudha.

Selama peninjauan, Wakil Bupati Lumajang juga mengamati seluruh mekanisme distribusi. Mulai dari persiapan menu di dapur MBG, penyimpanan higienis, pengemasan hingga penyaluran ke 64 siswa atau siswi penerima manfaat. Setiap tahap, dijalankan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas pihak, termasuk tim dapur, sekolah, dan perangkat desa.

Baca juga :

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang menegaskan, bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar operasional distribusi, pengelolaan yang konsisten, dan pemantauan rutin. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi mendapatkan gizi yang mendukung pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar.

Dirinya juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat, tenaga dapur dan sekolah, yang menjadikan proses distribusi MBG efektif, aman, dan berkelanjutan. “Distribusi yang baik adalah pondasi keberhasilan program gizi anak. Tanpa proses yang terstruktur, manfaatnya tidak akan maksimal,” tambahnya.

Pemkab Lumajang menegaskan komitmen untuk terus menguatkan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dawuhan Wetan, menjadikan distribusi MBG yang tepat sasaran, higienis dan terpantau sebagai standar operasional. Sekaligus, sebagau langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni 136 orang. “Data penerima ini sesuai pengajuan dari kelurahan. Hingga saat ini jumlahnya tidak bertambah, namun bisa berganti karena ada yang meninggal, diasuh keluarga, atau faktor lain,” ucap Donny, Rabu (10/09/2025) tadi.

Baca juga :

Donny menegaskan, keterbatasan jumlah penerima bukan karena minimnya kebutuhan, melainkan adanya kuota yang ditetapkan sejak awal tahun. Kuota tersebut hanya 136 orang, sehingga tidak bisa menambah penerima baru di luar ketentuan.

“Selama kuotanya masih ada, bisa kami tangani. Prinsipnya, rantang kasih ini benar-benar untuk lansia terlantar yang hidup sendirian, tidak punya pendamping dan tidak sanggup lagi mengolah bahan makanan menjadi hidangan siap santap,” tambah Donny.

Melalui program tersebut, kebutuhan makan sehari-hari para Lansia tersebut dipenuhi secara rutin agar tidak terlantar. “Rantang Kasih ini pun menjadi salah satu instrumen Pemkot Malang dalam menjaga keberlangsungan hidup warga miskin, khususnya lansia rentan,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Dalam forum yang dihadiri aparat kepolisian dari berbagai wilayah di Jawa Timur, Bunda Indah menyebut bahwa korban perdagangan orang sering kali luput dari perhatian sistem hukum. Banyak proses hukum yang selesai dengan vonis, tetapi meninggalkan korban dalam kondisi trauma, tanpa pendampingan dan tanpa akses keadilan yang sebenarnya.

Bunda Indah menekankan, bahwa korban harus menjadi pusat dari setiap kebijakan, bukan sekadar saksi atau data statistik. Dirinya mengungkap, bahwa kasus TPPO masih terjadi di Lumajang, dengan Kecamatan Pasirian mencatat jumlah tertinggi, yaitu mencapai sekitar 200 korban. Modus kejahatan terus berkembang, salah satunya melalui tawaran kerja palsu di media sosial dan jaringan daring.

“Lebih memprihatinkan, bahwa korban tidak lagi terbatas pada kelompok miskin atau berpendidikan rendah. Banyak dari mereka adalah anak muda yang cakap teknologi dan justru menjadi sasaran baru karena kurangnya literasi perlindungan kerja migran,” jelasnya.

Baca juga :

Meski Lumajang telah membentuk Gugus Tugas TPPO dan menghadirkan dua platform digital SIAPkerja dan Siskop2mi untuk memfasilitasi warga bekerja ke luar negeri secara legal, Bunda Indah mengakui bahwa tantangan masih besar.

Dirinya menyebut bahwa layanan pemulihan psikologis, bantuan hukum dan reintegrasi sosial bagi korban masih sangat terbatas. Menurutnya, perlindungan nyata tidak cukup diwujudkan dalam regulasi, tetapi harus hadir dalam bentuk layanan yang bisa diakses langsung oleh korban.

Bunda Indah menyoroti, pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparatur daerah untuk memahami dinamika kejahatan TPPO yang terus berkembang. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas daerah, mengingat pola kejahatan perdagangan orang bersifat lintas wilayah dan sering kali melibatkan jaringan antar provinsi bahkan antar negara.

Bunda Indah menegaskan, bahwa tanpa pendekatan berbasis korban, upaya pemberantasan TPPO akan selalu tertinggal. Menurutnya, pemulihan hak, martabat dan masa depan korban adalah indikator sejati bahwa negara hadir melindungi warganya.

“Kalau hukum hanya menghukum pelaku tapi tak memulihkan korban, itu belum keadilan. Korban harus menjadi pusat perhatian, karena dari merekalah luka bangsa ini bermula,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyampaikan bahwa proyek tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mengingat, skema dan dampak operasionalnya belum sepenuhnya jelas.

“Jangan sampai keberadaan WTP ini malah membebani BUMD yang mengelola. Bukannya menaikkan PAD, tetapi malah mengurangi kontribusi yang selama ini diberikan Tugu Tirta,” kata Dito, yang juga menjadi Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Rabu (02/07/2025) tadi.

Dirinya juga menyinggung, soal perencanaan proyek yang dinilai kurang matang sejak awal. Itu karena, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca juga :

“Ini menjadi catatan semua fraksi DPRD Kota Malang. Proyek ini merupakan produk pemerintahan sebelumnya, termasuk direksi PDAM sebelumnya. Maka, wajar jika kami mempertanyakannya sekarang,” lanjutnya.

Dari informasi yang diterima, total anggaran yang telah dikucurkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp 14 miliar. Nilai tersebut, mencakup anggaran sebesar Rp 12,5 miliar ditambah Rp 1 miliar hingga 1,5 miliar, dari pembiayaan tambahan. Namun, dengan belum beroperasinya WTP, kekhawatiran pun muncul terkait efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

“WTP ini juga telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya, sudah menjadi atensi penegak hukum, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Harus dihitung betul risiko hukumnya, termasuk potensi kerugian ekonomi,” tegasnya.

Hingga saat ini, Komisi C DPRD Kota Malang masih menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Malang atas catatan evaluasi yang telah disampaikan. “Sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS), jadi langkah selanjutnya harus benar-benar dikaji. Jangan sampai niat membangun sumber air baku justru tidak berdampak positif secara ekonomi,” imbuh Dito. (rsy/sit)

Dari data yang disampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mencatat kasus DBD dan chikungunya cukup tinggi. Tercatat angka kasus DBD dan chikungunya di Januari 2025 mencapai 337 kasus.

“DB ini trennya naik, ada surat masuk dari Kementrian Kesehatan, untuk kewaspadaan terhadap DBD dan chikungunya,” ujar Ivan, Kamis (15/05/2025) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bila dibandingkan dengan Januari 2024, angka penderita DBD dan chikungunya di Kabupaten Malang mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Dirinya menerangkan, dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, angka penderita DBD di Januari 2024 lalu mencapai 245 orang, sedangkan di Januari tahun ini mencapai 306 kasus.

Sedangkan penderita chikungunya pada, Januari 2024 lalu, sebanyak 15 orang. Sedangkan tahun ini, naik lebih dari 50 persennya sebanyak 31 kasus.

“Jumlah kasus DBD Kabupaten Malang sepanjang tahun 2024 sebanyak 4.157 kasus sedangkan jumlah kasus Chikungunya sepanjang 2024, sebanyak 91 kasus,” jelasnya.

Baca juga :

Plt Kadinkes juga mengatakan, untuk menekan dan mencegah peningkatan angka suspek DBD dan chikungunya, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dimana masyarakat perlu untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan tempat tinggalnya.

Melalui hal ini, diharapkan dengan menjaga lingkungan sehat, tidak menjadi sarang Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus yang merupakan nyamuk penyebar virus kedua penyakit itu. “Sebelum siklus hujan itu datang, upaya untuk pemberantasan sarang nyamuk atau PSN (pembasmian sarang nyamuk). Ini bisa dimaksimalkan sebagai preventifnya, juga melakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, plusnya pakai lotion nyamuk,” terangnya.

Dikatakannya, meskipun sama-sama disebarkan oleh nyamuk, dua penyakit ini memiliki karakter dan efek yang berbeda. Dimana untuk penyakit chikungunya, penderita akan mengalami demam tinggi dan nyeri yang luar biasa pada persendian. Namun, penyakit ini masih bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus menjalani rawat inap di rumah sakit. 

“Chikungunya itu tanpa diobati pun selama dua minggu asalkan bedrest total. Kemudian minum obat anti radang dan (penahan sakit), minum air putih yang banyak bisa sembuh. Sudah bisa selesai, di level tanpa harus ke rawat inap,” ungkapnya.

Sedangkan untuk penyakit DBD, masyarakat dihimbau agar tidak meremehkan penyakit tersebut. Dimana, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue itu mengakibatkan potensi besar dalam kebocoran pembuluh darah.

“Jadi biasanya, tanda-tanda yang parah itu sampai keluar mimisan, kemudian bercak-bercak merah. Itu yang memang harus rawat inap itu, karena cairan yang harus diperhatikan,” terangnya. (bas/gie)

Pameran yang berlangsung sejak Kamis hingga Sabtu (10/05/2025) mendatang, ini menjadi ajang untuk menampilkan beraneka produk unggulan serta beragam potensi dan pembangunan kota se-Indonesia. Booth Kota Malang sendiri, menjadi salah satu destinasi favorit para pengunjung.

Bahkan, beragam produk mulai dari fesyen, kriya, hingga kuliner unggulan ditampilkan, seperti Soendari Batik and Art, RF Fashion, Eva Unique Accesories, Catalis Decoration, Keripik Tempe Rohani dan berbagai produk dari Komunitas Mbois Malang Raya. Tidak hanya berkunjung dan berbelanja, di booth Kota Malang, itu pengunjung juga bisa berkesempatan belajar membatik bersama Soendari Batik and Art.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, berharap gelaran ini dapat memperluas jangkauan pasar produk UMKM lokal Kota Malang. Dengan keikutsertaan pelaku UMKM Kota Malang dalam ICE, tentunya juga akan terjalin kolaborasi dan kerja sama, bahkan menarik minat investor.

Baca juga :

“UMKM Kota Malang saya harap bisa makin naik kelas. Semoga Kota Malang dan beragam produk UMKM-nya juga makin dikenal dan diminati masyarakat yang lebih luas. Ini sesuai juga dengan Dasa Bakti Ngalam Laris,” kata Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya produk UMKM, dalam ICE ini, Pemkot Malang juga mengenalkan beragam destinasi wisata di Kota Malang. “Ngalam Asyik, kami ingin menjadikan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata, tujuan kuliner. Ini juga akan membuat pergerakan ekonomi di Kota Malang semakin bergulir dan tujuan akhirnya kesejahteraan masyarakat pun juga bisa makin meningkat,” tambahnya.

Salah satu pelaku UMKM Kota Malang yang ikut serta dalam ICE, Chrisnawati Evayana, menyampaikan kebanggaannya dapat terlibat dalam event nasional seperti ICE ini. Terlebih karena produk-produknya juga sangat menarik perhatian dan laris dibeli pengunjung.

“Sebelumnya kami juga mengikuti proses kurasi sebelum akhirnya lolos untuk berpartisipasi. Dengan kami ikut ajang ini, harapannya akan semakin banyak pelaku UMKM yang termotivasi untuk lebih berkarya, berkreasi dengan ciri khasnya sendiri,” ujarnya.

Selain ICE, Pemkot Malang juga kerap mengenalkan beragam produk UMKM unggulan dalam berbagai event, baik dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Ini menjadi salah satu upaya Pemkot Malang untuk mendorong UMKM agar semakin berkembang dan bisa memperluas pangsa pasar. (kom/mlg/gie)

Dalam Rakor itu, beberapa hal dilakukan pembahasan. Termasuk, langkah-langkah antisipasi.

Camat Raas, Subiakto, dalam kesempatan itu juga memberikan dukungan Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam menindaklanjuti permasalahan mudik tahun 2024 dan menjanjikan perubahan di tahun 2025. Bahkan, dirinya mengusulkan pendirian posko tiket offline di Jangkar, mengingat tidak semua warga Raas memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.

“Masyarakat kami tidak semuanya pintar IT. Sehingga kami mengharap, nanti apabila ada masyarakat Raas yang mau mudik ke Raas dari Jangkar, dapatnya diprioritaskan dan tidak usah menunggu untuk besok,” ujar Subiakto.

Dirinya juga menyoroti kejadian, di mana warga terpaksa menunggu hingga tiga hari di Jangkar, karena kesulitan mendapatkan tiket, bahkan kehabisan bekal. Termasuk, temuan adanya satu akun yang dapat membeli hingga 500 tiket juga menjadi perhatian serius.

Terlebih, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjamin ketersediaan kapal, yaitu Dharma Sumekar dan Ekspres Bahari, untuk melayani mudik warga Raas. Karenanya, dirinya mengimbau warga Raas dan Sepudi di perantauan untuk tidak membeli tiket melalui calo.

Baca juga :

“Masyarakat jangan pernah mendapatkan tiket melalui calo. Karenanya, apapun kalau sudah sampai di Jangkar, tolong koordinasi dengan APH, untuk bagaimana caranya mendapatkan tiket. Sehingga tidak lagi memberi ruang kepada calo-calo untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan masyarakat yang lain,” tegasnya.

Subiakto juga memperingatkan warga, untuk tidak menggunakan jasa agen yang merugikan. Karena beberapa warga mungkin terpaksa membeli tiket dari pihak tidak resmi, namun dirinya menekankan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab pemerintah.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Ketapang-Gilimanuk, Yani Andriyanto, mengungkapkan beberapa poin penting terkait persiapan tersebut. Termasuk, komitmennya untuk memberantas praktik percaloan tiket yang merugikan pengguna jasa.

“Kuota-kuota yang dibuka pasti seizin dengan BPTD, karena ada toleransi,” jelas Yani.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, untuk melaporkan jika menemukan oknum yang melakukan praktik percaloan. “Apabila ada oknum, sampaikan saja dan nanti kita bersama dengan aparat terkait yang akan coba menindaklanjuti,” tegasnya.

Yani memprediksi, puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, adanya perayaan Nyepi di Bali pada H-3 Lebaran. “Berarti kalau Lebaran kali ini, beda karena di H-3 itu ada Perayaan Nyepi dan disinyalir untuk penyeberang 80 persen dari Bali,” ungkapnya.

Dalam Rakor itu, hadir sejumlah pelaksana lapangan. Selain Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur, Kepala BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan, Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi dan Kepala UPT P3LLAJ Banyuwangi. Termasuk, Kepala Kantor UPP Kelas III Sapudi, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Wilker Panarukan, Satpolair Polres Situbondo, Komandan Pos TNI AL Jangkar, Komandan Rayon Militer Jangkar, Komandan Rayon Militer Ra’as, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama dan Direktur PT Baruna Wira Nagari, Muspika Jangkar dan Ra’as. (her/gie)

Disampaikannya, bahwa peristiwa banjir bandang yang terjadi beberapa tahun silam di Ranu Pane dan tanah longsor di Argosari suatu misal, merupakan fakta bahwa telah terjadi ketidakseimbangan fungsi ekologi di area tersebut. “Apapun alasannya, penebangan pohon yang dilakukan berskala besar yang seolah tidak memperhatikan dampak ekologi yang ditimbulkan, itu menjadi salah satu faktor pemicu bencana,” kata Arsad.

Dirinya yang juga merupakan Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Lingkungan (Ampel) Lumajang, itu menyatakan bahwa Perhutani seharusnya tidak melakukan penebangan sebelum ada tegakan baru yang sudah layak. “Agar bisa mencegah terjadinya bencana alam, karena akar pohon yang kuat menyerap air hujan dan menahan tanah agar tidak labil. Di sisi lain, tentu untuk melindungi sumber-sumber mata air bagi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :

Dirinya menilai, pengelolaan hutan haruslah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari harusnya menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama. Yakni ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

“Penebangan hutan yang dilakukan secara bertubi-tubi beberapa tahun terakhir, membuat masyarakat yang bermukim di sekitar hutan menjadi khawatir. Lahan yang ditebang beberapa waktu lalu saja, hari ini menjadi ladang sayur dan tanaman pisang,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala (Waka) Adm Perhutani Lumajang, Yanuar, ketika dikonfirmasi mengatakan jika penebangan yang dilakukan sudah seizin Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. “Itu tebangan sudah ada pengesahan dari Deprenc Jatim,” terangnya via WhatsApp sembari menjelaskan bahwa rencananya jumlah pohon yang akan ditebang sebanyak 782 pohon.

Ketika ditanya apa memang sudah dilakukan kajian terkait dampak ekologinya pasca dilakukan penebangan dan apakah nanti tidak akan membahayakan lingkungan, Yanuar menyatakan bahwa itu sudah sesuai perencanaan. “Itu memang tebangan yg direncanakan dan daur nya sdh masak tebang,” katanya, Rabu (15/01/2025) tadi. (adi/sit)