Wali Kota Wahyu seusai pelaksanaan menyambut baik rencana itu. Dirinya menegaskan, akan pentingnya pelestarian bangunan bersejarah serta penataan lalu lintas di sekitar stasiun sebagai bagian dari proses pengembangan.

“Bangunan Stasiun Malang adalah bagian dari sejarah kota yang harus dijaga. Revitalisasi perlu dikawal dengan koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan ahli cagar budaya dan memperhatikan dampak lalu lintas,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tentunya, dalam hal ini Pemkot Malang mendukung penuh terhadap upaya peningkatan layanan publik ini. Dengan catatan, dalam prosesnya melibatkan semua pihak terkait dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Harapannya proses revitalisasi Stasiun Malang dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan transportasi kota,” ucapnya.

Sementara itu, Executive Vice President Daop 8 Surabaya, Wisnu Pramudyo, mengatakan bahwa revitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjadikan Stasiun Malang sebagai simpul transportasi yang modern dan representatif. Sementara, Stasiun Malang sendiri termasuk salah satu stasiun dengan volume penumpang tinggi. Sehingga, pengembangan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak.

“Revitalisasi ini mencakup penataan fasilitas penumpang, peremajaan layanan, hingga integrasi kawasan stasiun. Kami ingin menghadirkan stasiun yang tak hanya nyaman, tapi juga menjadi ikon kebanggaan kota,” imbuh Wisnu. (rsy/sit)

Diuraikannya, masih kurangnya kegemaran anak sekolah dalam menkonsumsi ikan, dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya ketersediaan ikan yang terbatas di lingkungan masyarakat, khususnya di beberapa wilayah. Kemudian, olahan ikan yang kurang menarik ataupun kurangnya pengetahuan tentang manfaat serta pentingnya menkonsumsi ikan.

“Di lapangan masih banyak saya temui, anak-anak malah suka jajan non ikan yang praktis tapi tidak higienis. Padahal lauk ikan itu murah, ada di mana-mana dan bisa diolah semenarik mungkin jika dimasak,” katanya.

Dengan fakta tersebut, istri Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, ini mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan gizi anak yang bisa didapatkan dari ikan. Terlebih, Dinas Perikanan bersama TP PKK terus bersinergi untuk mendorong konsumsi ikan sejak usia dini melalui edukasi Gemarikan.

Baca juga :

“Karena Gemarikan ini dapat dimulai dari keluarga dan lingkungan sekolah. Saya ajak ibu-ibu yang belum membiasakan memasak ikan sebagai lauk utama makanan keluarga, yuk mulai sekarang dibiasakan,” ajaknya.

Lebih lanjut Mela menyampaikan kepada para ibu rumah tangga, untuk bisa kreatif dalam menyajikan ikan sebagai lauk yang disukai anak-anak. “Ikan bisa diolah menjadi bakso ikan, nugget, sosis dan lainnya. Inti kegiatan Gemarikan ini, kami berharap semua ibu memahaminya sehingga anak-anak usia sekolah akan tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat dan cerdas,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Alfi Khasanah, menjelaskan dengan edukasi Gemarikan, maka peningkatan pengetahuan tentang pentingnya manfaat makan ikan sejak dini dapat terwujud. “Karena ikan salah satu sumber makanan tinggi zat gizi yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan, khususnya pertumbuhan dan kecerdasan anak usia sekolah,” jelasnya.

Dalam kegiatan kali ini, ada 100 siswa sekolah dasar yang diundang. Mereka diajak makan bersama kudapan berupa bakso dan dimsum berbahan dasar ikan lokal seperti patin dan udang, serta menerima goody bag sebagai contoh hasil olahan ikan produksi kelompok pengolah dan pemasar perikanan (Poklahsar) Kabupaten Pasuruan. (kom/pas/gie)

Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, menyampaikan bahwa untuk menjaga ketahanan pangan secara berkesinambungan, maka kesejahteraan petani harus benar-benar diperhatikan. “Ketahanan pangan itu harus dilakukan, karena sebagai bagian untuk menjaga ketersediaan pangan,” katanya, Minggu (17/11/2024) tadi.

Oleh karena itu, dewan sangat mendukung dan memberikan perhatian lebih untuk langkah-langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. “Untuk menunjang itu semua, tentunya kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian. Salah satunya, yaitu dengan memberikan kepastian seperti pada ketersediaan pupuk,” tambahnya.

Baca juga :

Ditegaskan oleh Politisi Partai Gerindra itu, bahwa langkah-langkah kongkrit yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat atau petani, bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. “Selain pemberian pupuk untuk petani di Lumajang, tentunya pelatihan kepada petani, juga perlu diberikan. Sehingga, akan menambah edukasi untuk petani,” jelasnya.

Selain beberapa poin itu, tambahnya, tentunya inovasi dan terobosan baru. Melalui beberapa poin penting itu, diharapkan akan menunjang petani di Lumajang.

“Sehingga, upaya dalam menjaga ketahanan pangan akan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. (adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, agar betul-betul memperhatikan ketepatan penerima bantuan. Karena, bantuan pangan ini akan membantu masyarakat Jember, untuk menghemat pengeluaran ekonomi.

“Terima kasih atas kebijakan dari Presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Jember. Ini sangat membantu, karena Februari banyak kegiatan tasyakuran dan akan padat menjelang Ramadan yang akan dimulai awal Maret. Sehingga, kebutuhan akan bahan pangan akan meningkat dan bantuan ini membantu meringankan,” kata Bupati Hendy.

Baca Juga :

Bupati juga menyampaikan, bahwa masyarakat Jember memiliki daya beli yang baik. Termasuk, angka inflasi yang rendah. “Bantuan ini juga akan membantu mencegah inflasi daerah,” lanjutnya.

Dikutip dari website Badan Pangan Nasional, bahwa bantuan pangan ini berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBL). Bantuan pangan tahun 2024, ini digulirkan pemerintah kepada total 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima bantuan pangan beras di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM pada 2023. (kom/rio/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota, bahwa ketika HKN melibatkan anak-anak, maka mereka akan tahu pentingnya kesehatan. Ini dikarenakan, anak-anak tersebut merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa depan.

“Makanya, ini adalah momen yang menjadi pengingat kembali masih ada pemerintah, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama peduli bagaimana peningkatan kesehatan bagi anak-anak,” terangnya, seusai peringatan HKN Ke-59 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

Baca juga:

Lebih dari itu, kepedulian terhadap kesehatan anak tidak terlepas dari peran seorang ibu. Untuk itu, dirinya juga menekan pula mengenai angka kematian ibu, bayi serta stunting.

“Peduli kesehatan itu juga terutama kepada anak. Ini, bukan tugas pemerintah saja, tapi semua dunia usaha, rumah sakit dan seluruh pelaku, termasuk organisasi-organisasi baik itu kewanitaan dan organisasi lainnya,” tambahnya.

Dirinya juga berharap, agar Dinkes Kota Batu juga bisa terjun langsung memberikan edukasi yang baik, untuk masyarakat agar angka kematian ibu dan bayi bisa diselesaikan sedini mungkin dan secepat mungkin. “Mudah-mudahan 2024, Kota Batu bisa terlepas dari angka kematian ibu, bayi dan stunting. Yang paling penting dan insyaallah masyarakat Kota Batu selalu sehat dan selalu dimudahkan dengan kesehatan,” jelasnya. (put/sit)

Disampaikan Wakil Ketua DPRD, bahwa dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lumajang, harusnya juga ada dari difabel. Namun nyatanya, yang menjadi peserta tidak ada satu pun dari difabel. Itu artinya, ada sesuatu yang tidak sampai, sehingga kepesertaan difabel tidak ada.

Baca juga :

Dijelaskan Bukasan, bahwa kaum disabilitas banyak memiliki kemampuan dalam dunia pendidikan dan keterampilan dalam bidang usaha. Hanya saja, dari ribuan pendaftar PPPK yang diseleksi sejak 20 September 2023 lalu, tidak ada keterwakilan dari disabilitas.

“Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang, agar nantinya teman-teman disabilitas punya kesempatan yang sama. Sehingga, bisa berkarya, bekerja sesuai dengan bakat yang dimiliki,” kata Bukasan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka 732 lowongan kerja bagi tenaga PPPK dengan tiga formasi. Yakni tenaga pendidik, tenaga kesehatan (Bakes) dan tenaga teknis. Jumlah pendaftar PPPK sendiri ada sebanyak 3.254 orang dengan 2.463 diantaranya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. (adi/gie)