Selain itu, massa FPPM meminta Perum Perhutani untuk menangkap dan memecat oknum Perhutani yang terbukti menghambat dan menggagalkan program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Dalam aksi tersebut massa membentangkan berbagai poster kecaman terhadap mafia tanah dan mafia hutan. Selain itu, massa juga tandatangan di atas kain putih sepanjang ratusan meter.

Koordinator aksi, Mohammad Trianto mengatakan, bahwa pada tanggal 5 April 2002 lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK), Siti Nurbaya telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Nomor 287.

“Melalui SK 287 tersebut, KLHK akan mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas 1,103.941 hektare yang berada di Jawa Timur, dari Perhutani untuk dijadikan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus,” kata Mohammad Trianto.

Lebih lanjut M Trianto menyampaikan, kawasan hutan yang pengelolaannya diambil alih itu khususnya berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di empat provinsi yaitu Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Provinsi Banten. “Rinciannya yaitu, Provinsi Jawa Tengah seluas 202.988 hektar, Jawa Timur 502.302 hektar, Jawa Barat 338.944 hektar, dan Provinsi Banten seluas 59.978 hektar,” jelasnya.

Trianto menandaskan, menurut SK 287 tersebut, 1,1 juta hektar kawasan hutan itu akan menjadi acuan dalam pelaksanaan KHDPK, untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan seperti pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

“Sesuai informasi luas kuota KHDPK untuk wilayah KPH Blitar ada sekitar 38 ribu hektar. Dengan rincian 2 ribu hektar untuk redistribusi tanah dan lebih kurang 36 ribu hektar untuk perhutanan sosial dan lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurut Trianto, salah satu alasan dan latar belakang penetapan KHDPK diantaranya, untuk mengurangi areal yang tidak produktif yang selama ini dikelola oleh Perhutani. Selain itu juga untuk mengurangi area konflik yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh Perum Perhutani. “Manfaat KHDPK ini juga untuk efisensi kinerja atau performa usaha dari Perhutani. Sehingga lebih focus pada areal yang produktif saja,” ujarnya.

Trianto menegaskan, program Perhutanan Sosial dan Performa Agraria akan menjadi macan kertas saja, apabila tidak ada komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Menurutnya, banyak mafia hutan dan mafia tanah yang diduga terus mengganjal atau bahkan bersikeras menggagalkan program kerakyatan tersebut.

“Mafia tersebut sangat menginginkan konflik di tengah masyarakat terus terjadi. Sehingga mereka tetap berhasil mengambil keuntungan yang sangat besar tanpa bersusah payah untuk membayar pajak kepada negara. Untuk itu kami menuntut tangkap dan seret mafia hutan dan tanah serta wujudkan tata kelola hutan secara bersih demokratis dan perwatakan kerakyatan,” tambahnya.

Sementara Administratur KPH Perhutani Blitar, Teguh Jati Waluyo saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa sudah ada SK 287 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Perum Perhutani akan tunduk dan patuh kepada penetapan kementerian ini. Juga penting adalah bagaimana masyarakat dan stakeholder mengawal keputusan kementerian tersebut. Jadi kami sangat berharap dari rekan rekan NGO lembaga swadaya masyarakat supaya nanti pada pelaksanaan tidak ada KKN,” jelasnya.

Teguh menambahkan, Perum Perhutani merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, pihaknya tegak lurus dengan keputusan kementerian sesuai perintah presiden.

Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan penandatanganan paka integritas antara Administratur KPH Perhutani Blitar dan beberapa perwakilan massa FPPM. Hal itu merupakan bentuk komitmen Perhutani untuk melaksanakan program KHDPK tanpa KKN.

“Kami di KPH harus laksanakan program ini tanpa ragu-ragu. Saya menandatangani, karena saya merupakan aparat pemerintah. Mudah mudahan nanti dalam perjalanannya tidak ada lagi keraguan dari masyarakat,” ujar Teguh Jati Waluyo. (jar/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang menyampaikan, peningkatan IPM diukur dengan kualitas dasar hidup antara lain bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Maka, ODF juga menjadi salah satu syarat untuk menjadi kabupaten sehat, dan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung indikator dari peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang.

Baca Juga : Pemkab Lumajang Siap Dukung Pengembangan Perhutanan Sosial

“Seluruh kecamatan saya minta untuk deklarasi ODF, atau stop buang air besar sembarangan. Supaya kita bisa kembali menjadi kabupaten sehat, salah satu yang harus dituntaskan oleh Kabupaten Lumajang adalah bebas dari buang air besar sembarangan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Bupati Lumajang mengapresiasi seluruh jajaran kecamatan dan kepala desa yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya Kecamatan Kunir yang sudah bisa mencapai target seluruh desa untuk mendeklarasikan ODF.

Sementara itu, Camat Kunir, Yudho Haryanto, berterimakasih kepada Bupati Lumajang karena sudah berkenan hadir pada kegiatan Deklarasi ODF di Kecamatan Kunir. Ia juga menjelaskan bahwa sebanyak 11 desa se-Kecamatan Kunir telah melaksanakan deklarasi ODF, hal itu merupakan komitmen sebagai mendukungan bagi program Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kabupaten sehat. (kom/ryk/adi/ed2)

Lumajang juga diprioritaskan menjadi salah satu lokasi pilot project, pengembangan wilayah terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial.

Baca: Program Perhutanan Sosial di Lumajang Bisa Menjadi Prototype Nasional

Hal itu, diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Nani Hendiarti, dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan master plan pengembangan wilayah terintegrasi berbasis perhutanan sosial yang dilakukan secara virtual di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (18/02) tadi.

“Potensi di Lumajang saya rasa sudah mendukung untuk program pengembangan perhutanan sosial,” ungkapnya.

Nani Hendiarti menjelaskan, bahwa program pengembangan yang akan dilakukan di Lumajang, antara lain pengembangan pangan. Dalam hal ini, agrosilvopastural yang terintegrasi dengan agroforestry, pengembangan agroindustri khususnya potensi kopi, susu sapi, pisang dan kripik talas.

Selain itu, program lain yang akan dilakukan adalah pengembangan wisata alam di Siti Sundari, Ranu Pani, Argosari dan Glagaharum. Bahkan, kawasan Ranu Pani juga akan dilakukan pemulihan kawasan danaunya. Serta juga akan dilakukan pemberian akses kelola perhutanan sosial.

Nani Hendiarti berharap, jajaran kementerian dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk dapat secepatnya melakukan implementasi rencana aksi agar pilot project ini berhasil. Sehingga, dapat direplikasi di lokasi lainnya.

“Semuanya kita yang hadir di sini, support untuk program perhutanan sosial dan mohon komitmen yang kuat. Sehingga, apa yang ada dalam rencana aksi bisa dilaksanakan,” harapnya.

Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Lumajang, yang telah memfasilitasi dalam finalisasi master plan.
Dirinya berharap, master plan yang telah disusun segera disetujui sebagai landasan pelaksanaannya.

“Saya ingin mengingatkan sesuai dengan arahan presiden pada bulan Februari atau Maret kick off role model perhutanan sosial bisa segera dimulai,” ujarnya.

Baca Juga: Korban Dugaan Kekerasan Terhadap Anak yang Surati Kapolri Jalani Pemeriksaan, Korban Diminta Peragakan Kasusnya Saat di Room Karaoke

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Pemkab tengah menindaklanjuti perencanaan aksi baik dalam bentuk penganggaran dan perencanaan pelaksanaan.

Dirinya berharap, integrasi jajaran kementerian dan pemkab dapat segera bisa melakukan finalisasi persiapan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang agar tidak ada tumpang tindih program kementerian dengan Pemkab.

“Kami perlu detailing integrasi persiapan jangka pendek perlu kita siapkan kemudian baru kita lakukan rencana jangka panjangnya agar proyek perhutanan sosial ini bisa dilakukan dan terukur sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Bupati Lumajang. (adi/ryk/sit)

Ketua penyelenggara dan ketua Misi Persada Jember Abdul Kadar dalam sambutannya menyampaikan, “Kegiatan sosialisasi perhutanan sosial ini, merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan hutan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat kelompok Tani Hutan serta mendampingi permohonan perhutanan sosial.”

”Kepala Desa yang masyarakatnya mengakses Hutan Sosial, hendaknya menegaskan masalah pembangunan kehutanan di Kabupaten Jember harus dapat mewujudkan kesejateraan rakyat. Khususnya warga miskin yang bertempat tinggal di pedesaan sekitar hutan atau yang berdomisili didalam hutan,” ungkapnya.

Pembina YPAAI kabupaten Tuban Moch Ali Baharudin merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif di program perhutanan sosial di Jawa Timur menyatakan, bahwa tugas mereka yang pertama, mewujudkan kedaulatan hutan dan masyarakat sejahtera. Bagi masyarakat miskin, pinggir hutan untuk memberikan hak kuasa atau tata kelola atas kawasan Hutan dengan mengantongi Surat Keputusan (SK) dari kementrian. Sehingga petani memiliki hak yang legal karena mempunyai payung hukum, perlindungan hukum sehingga hak petani untuk mengelola hutan tidak menabrak hukum.

Kemudian Tata Produksi memberikan tata kelola lahan,Tata Niaga/perdagangan tentang hasil dari produksi petani asosiasi kelompok tani Hutan (KTH) menjadikan pelaku usaha di Kabupaten Jember. Petani bisa mendirikan suatu koperasi yang bergerak di bidang pangan. Sehingga masyarakat petani bisa diuntungkan.

“Pemerintah akan memiliki kepedulian yang luar biasa. Selain program perhutanan sosial juga akan ada Podarwis (Kelompok Sadar Wisata) bagi lahan hutannya. Hingga memungkinkan untuk program pariwisata, maka akan bersinergi dengan Dinas Pariwisata. Sehingga akan mewujudkan kedaulatan Hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan Hutan akan tetap lestari,” tegasnya.

Ketua KLHK wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, I Made Mursedane menyambut baik ide dan gagasan Misi Persada Jember,. Karena memiliki program yang sejalan dengan program pemerintah yang sedang digalakkan.

“Saya akan dorong upaya ini karena akan bermanfaat untuk masayarakat miskin di pinggiran hutan. Kita akan suport secara teknisnya termasuk semua persyaratan untuk permohonan perhutanan sosial. Sudah ada 20 KTH di 11 Desa. Sudah lengkap dengan permohonannya, sementara 21 desa lainnya sedang berproses pengumpulan data peserta dan kelengkapan administrasi,” tuturnya.

“Sehingga akan tersosialisasi pada 32 kepala desa, 24 KTH, relawan pendamping PS Desa se Kabupaten Jember, yang akan bekerja untuk percepatan perhutanan sosial. Saya berharap Misi Persada Jember untuk mendampingi masyarakat petani hutan yang terlibat dalam pengelolaan Hutan di hutan negara yang tidak mengesampingkan kelestarian hutan,” pungkasnya.(cw3/yan)