Selain itu, massa FPPM meminta Perum Perhutani untuk menangkap dan memecat oknum Perhutani yang terbukti menghambat dan menggagalkan program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Dalam aksi tersebut massa membentangkan berbagai poster kecaman terhadap mafia tanah dan mafia hutan. Selain itu, massa juga tandatangan di atas kain putih sepanjang ratusan meter.

Koordinator aksi, Mohammad Trianto mengatakan, bahwa pada tanggal 5 April 2002 lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK), Siti Nurbaya telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Nomor 287.

“Melalui SK 287 tersebut, KLHK akan mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas 1,103.941 hektare yang berada di Jawa Timur, dari Perhutani untuk dijadikan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus,” kata Mohammad Trianto.

Lebih lanjut M Trianto menyampaikan, kawasan hutan yang pengelolaannya diambil alih itu khususnya berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di empat provinsi yaitu Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Provinsi Banten. “Rinciannya yaitu, Provinsi Jawa Tengah seluas 202.988 hektar, Jawa Timur 502.302 hektar, Jawa Barat 338.944 hektar, dan Provinsi Banten seluas 59.978 hektar,” jelasnya.

Trianto menandaskan, menurut SK 287 tersebut, 1,1 juta hektar kawasan hutan itu akan menjadi acuan dalam pelaksanaan KHDPK, untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan seperti pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

“Sesuai informasi luas kuota KHDPK untuk wilayah KPH Blitar ada sekitar 38 ribu hektar. Dengan rincian 2 ribu hektar untuk redistribusi tanah dan lebih kurang 36 ribu hektar untuk perhutanan sosial dan lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

Menurut Trianto, salah satu alasan dan latar belakang penetapan KHDPK diantaranya, untuk mengurangi areal yang tidak produktif yang selama ini dikelola oleh Perhutani. Selain itu juga untuk mengurangi area konflik yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh Perum Perhutani. “Manfaat KHDPK ini juga untuk efisensi kinerja atau performa usaha dari Perhutani. Sehingga lebih focus pada areal yang produktif saja,” ujarnya.

Trianto menegaskan, program Perhutanan Sosial dan Performa Agraria akan menjadi macan kertas saja, apabila tidak ada komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Menurutnya, banyak mafia hutan dan mafia tanah yang diduga terus mengganjal atau bahkan bersikeras menggagalkan program kerakyatan tersebut.

“Mafia tersebut sangat menginginkan konflik di tengah masyarakat terus terjadi. Sehingga mereka tetap berhasil mengambil keuntungan yang sangat besar tanpa bersusah payah untuk membayar pajak kepada negara. Untuk itu kami menuntut tangkap dan seret mafia hutan dan tanah serta wujudkan tata kelola hutan secara bersih demokratis dan perwatakan kerakyatan,” tambahnya.

Sementara Administratur KPH Perhutani Blitar, Teguh Jati Waluyo saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa sudah ada SK 287 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Perum Perhutani akan tunduk dan patuh kepada penetapan kementerian ini. Juga penting adalah bagaimana masyarakat dan stakeholder mengawal keputusan kementerian tersebut. Jadi kami sangat berharap dari rekan rekan NGO lembaga swadaya masyarakat supaya nanti pada pelaksanaan tidak ada KKN,” jelasnya.

Teguh menambahkan, Perum Perhutani merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, pihaknya tegak lurus dengan keputusan kementerian sesuai perintah presiden.

Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan penandatanganan paka integritas antara Administratur KPH Perhutani Blitar dan beberapa perwakilan massa FPPM. Hal itu merupakan bentuk komitmen Perhutani untuk melaksanakan program KHDPK tanpa KKN.

“Kami di KPH harus laksanakan program ini tanpa ragu-ragu. Saya menandatangani, karena saya merupakan aparat pemerintah. Mudah mudahan nanti dalam perjalanannya tidak ada lagi keraguan dari masyarakat,” ujar Teguh Jati Waluyo. (jar/gie)

Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa potongan kayu jati. Kemudian dilanjutkan dengan do’a bersama dengan harapan, Perhutani sebagai pemangku menerima aksi demo dan segera menindak lanjuti tuntutan mereka.

Korlap Aksi Fathur Rohman mengatakan, di Blitar Selatan banyak lahan Perhutani yang seharusnya masih ditanami pohon Jati, justru dieksploitasi dijadikan kebun tebu oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Selain itu juga banyak penebang pohon liar yang masih bebas membawa kabur kayu dari hutan yang masuk menjadi wewenang Perhutani.

“Kondisi ini mengakibatkan bukit gundul, sehingga kalau musim kemarau masyarakat di sekitarnya mengalami kekeringan. Dan pada musim hujan banjir karena tidak ada tanaman yang mengikat tanah dan air,” kata Fathur Rohman, Kamis (16/7/2020).

Sementara salah satu warga Blitar Selatan yang ikut aksi unjuk rasa tersebut menyampaikan keluh kesahnya sambil menangis. Dia menceritakan, kondisi wilayahnya (Blitar Selatan) akibat alih fungsi lahan.

“Di tempat kami, jika musim kemarau air kering, sehingga kami susah dapat air bersih karena sumber-sumber mengering. Sedangkan pada musim hujan kami kebanjiran. Tolong pak, tolong bantu kami,” keluhnya di sela-sela aksi.

Massa aksi ditemui perwakilan Kantir Perhutqni Blitar. Perhutani mengaku, jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait tindak lanjut adanya pelaku pengerusakan hutan.

“Sudah ada beberapa laporan polisi yang dibuat oleh pihak Perhutani untuk menindak para oknum pengerusakan hutan tersebut,” tandas perwakilan Perhutani.

Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat puluhan personel kepolisian dari Polres Blitar Kota. (jar/yan)