Memontum Malang – Isu potensi tsunami di wilayah selatan pulau jawa, berdampak kepada sektor pariwisata di daerah pesisir. Salah satu yang paling kentara, yakni jumlah pengunjung yang mengalami kemerosotan.

Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan Perhutani KPH Malang, Supriyanto, mengungkapkan bahwa adanya isu potensi tsunami berdampak kepada turunnya jumlah pengunjung.

“Penurunan jumlah pengunjung, itu terjadi kali terjadi saat merebaknya Virus Corona. Kemudian, dengan isu tusanmi ini, jumlah pengunjung kian menurun. Kalau di rata-rata, sejak Corona mungkin masih di angka 50 persen, penurunannya. Tetapi sekarang, malah menurun kembali hingga di angka 10 persen an,” kata Supriyanto, saat ditemui di Kantor KPH Malang, selasa (6/10) siang.

Meskipun mengalami penurunan, Supriyanto menjelaskan, bahwa secara keseluruhan, pantai-pantai yang dikelola Perhutani, tetap buka. Termasuk, sudah melengkapi diri dengan standar antisipasi bencana. Apalagi, semenjak isu potensi tsunami di Kabupaten Malang mencuat.

“Kami menerima arahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, untuk memasang rambu-rambu bendera peringatan. Dan itu, sudah kami laksanakan untuk pemasangan bendera peringatan di seluruh pantai. Termasuk, berdasarkan kriterianya seperti dari tingkat bahaya terendah ke tinggi, yaitu bendera hijau, bendera kuning, dan paling tinggi bendera merah,” tambahnya.

Masih menurut Supriyanto, dari belasan pantai yang masuk dalam kawasan pengelolaan Perhutani, hingga saat ini ada sekitar 10 pantai, yang masih buka. Kesemuanya, sudah disiapkan untuk penanganan bencana. Termasuk, dari sumber daya manusianya.

“Setiap pantai sudah ada rambu jalur evakuasi hingga titik kumpul. Serta, kami juga menerjunkan dua personil SAR di setiap pantai untuk tugas pengawasan. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan SAR, Pol Air, TNI AL, serta di koordinir oleh BPBD yang sesekali melakukan pengecekan lapangan di wisata pantai kami,” jelasnya. (mg2/sit)

Acara tersebut dihadiri langsung Administratur KPH Malang, Hengki Herwanto. Selain administratur juga anggota Polhut dan Polter, Muspika Kecamatan Wagir, Muspika Kecamatan Ngajum, BPBD Kabupaten Malang, LMDH Madu Jaya, LMDH Wana Lestari, LMDH Wana Kawi dan Saka Wana Bakti.

Dalam sambutannya, Hengki yang bertindak selaku pembina apel menegaskan,bahwa tujuan diadakannya apel ini adalah untuk memupuk atau meningkatkan jiwa korsa personel Perhutani, Meningkatkan kerjasama dengan segenap stakeholder dalam menanggulangi atau mencegah kejadian Karhutla, dan mensiap siagakan jajaran personel di lapangan dalam mencegah, menanggulangi dan penanganan kejadian Karhutla.

“Apel siaga Karhutla menjadi momen penting untuk meningkatkan kewaspadaan semua pihak dalam mencegah dan menangkal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, hal ini sesuai komitmen pemerintah untuk menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Wagir, AKP Widya selaku perwakilan muspika Kecamatan Wagir yang hadir menyampaikan dukungan dengan diadakannya apel ini sebagai antisipasi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat memasuki musim kemarau yang ada di wilayah Kabupaten Malang, yang sudah mulai dan sudah ditandai dengan semakin berkurangnya curah hujan.

“Masalah ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri melainkan harus dilakukan secara sinergis oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, ” tegasnya.

Usai Apel Administratur KPH Malang beserta anggota Polhut dan Polter, Forpimcam dan peserta apel lainnya yang hadir melakukan pengecekan alat-alat pemadam, dan dilanjutkan dengan menggelar simulasi operasi pemadaman dengan peralat yang sudah tersedia. (sur/oso)

Salah satu intansi terdampak dari kebijakan tersebut adalah Perum Perhutani KPH Malang yang dalam hal ini belum bisa membuka sejumlah akses wisata pantai wilayah Malang Selatan.

Supriyanto Kepala Sub Seksi Kompers dan Bina Lingkungan KPH Malang membenarkan, hingga saat ini sejumlah akses wisata khususnya pantai wilayah Malang Selatan masih belum dibuka.

“Kami menunggu petunjuk dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dan Gugus Tugas (Gusgas) penanganan Covid-19, ” terang Supriyanto, Selasa (23/6/2020) siang.

Dikatakannya, toh belakangan ini gencar dikabarkan kunjungan wisata pantai Malang Selatan begitu membludak.

“Itu karena sudah diviralkan melalui Medsos terkait penerapan new normal.Namun fakta di lapangan, sejumlah wisata yang indentik menjadi perkumpulan banyak orang masih selektif, karena harus menyiapkan protokol-protokol kesehatan yang sesuai dengan WHO, ” ulasnya.

Juga ditegaskan,untuk penarikan restribusi/ tiket masuk, dalam hal ini Perhutani sendiri belum melakukan pungutan.

“Walau pengunjungnya dikabarkan membludak sampai hari ini Perhutani tidak ada menarik restribusi seperserpun,” tambahnya.

Kendati demikian, lanjut Supriyanto,misalkan terjadi kecelakaan laut, toh sebenarnya diluar konteks,karena kita selaku pihak pemangku wilayah ya tetap mengantisipasi kejadian itu.

Juga dijelaskan, pihaknya juga sudah melayangkan surat permohonan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Malang terkait dibukanya sejumlah akses wisata itu dengan tetap mengatur protokol kesehatan.

“Kami tetap mentaati aturan seperti yang diterbitkan oleh Pemkab Malang.Toh sebenarnya sudah siap.Tetapi dengan terbitnya aturan itu, kami sendiri harus bersabar, ” paparnya.

Ketika disinggung terkait upaya pengamanan hutan paska terjadinya pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung Sendiki?

Guna mengembalkan fungsi hutan hutan disitu, pihaknya terus mengerahkan teman-teman pejabat daerah untuk selalu melakukan patroli preventif. Lepas dari itu, ia juga mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan.

“Kami juga sudah pasang banner-banner larangan di sejumlah titik masuk dan di hutan-hutan yang masih rindang. Selain itu juga selalu berkoordinasi dengan Toga, Tomas diwilayah, ” sambungnya.

Di sisi lain, Supriyanto juga menjelaskan, untuk wilayah KPH Malang yang terdiri dari 8 BKPH, ada 2 titik wilayah yang dianggap rawan yaitu wilayah yang masih dominan dengan tanaman jati produktif seperti BKPH Sumbermanjing dan Sengguruh.

“Nilai kayu di dua wilayah itu sangat tinggi. Sementara masyarakat khususnya di daerah pesisir yang jauh dari pantauan petugas. Karenanya kami tekankan teman-teman di daerah untuk terus meningkatkan giat patroli, ” pungkasnya. (Sur/oso)

Memontum Malang – Memasuki masa transisi New Normal saat ini, Perum Perhutani KPH Malang selaku pengelola sejumlah wisata pantai Malang Selatan hingga saat ini belum membuka akses wisata tersebut. Toh itu sudah tertuang dalam Perbub nomor 20 tahun 2020, namun Perhutani sendiri masih menunggu surat resmi dari Disparbud.

“Kami masih dalam persiapan,seperti piranti-piranti new normal untuk pembukaannya nanti.Kami juga membutuhkan surat resminya dari Disparbud Kabupaten Malang, ” terang Sukirno Asper/KBKPH Sumbermanjing Minggu (7/6/2020) siang.

Tambah Sukirno, selain itu petugas dilapangan juga sedang melakukan persiapan,seperti kerjabakti dengan membersihkan areal wisata yang selama ini lockdown.

“Selain itu kami juga sedang berkordinasi dengan pimpinan KPH Malang dalam hal ini ADM untuk SOP new normal pengelolaan kembali wisata, ” ulasnya.

Sebelumnya, Sukirno juga menjelaskan,akibat merebaknya Virus Covid-19 ini berdampak pada jumlah kunjungan tempat wisata khususnya di wilayah Malang Selatan.Selang beberapa hari kemudian, sejumlah kawasan wisata itupun ditutup.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya juga telah menyediakan cairan antiseptic di loket-loket tempat wisata yang ada. Hal itu dimaksudkan untuk membudidayakan cuci tangan menggunakan sabun, dimana hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara menerangkan, masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke New Normal atau Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 kendati tengah berlangsung saat ini, akan tetapi, dengan pelaksanaan tatanan normal baru tersebut tidak membuat tempat wisata di Kabupaten Malang langsung beroperasi, sebab masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi.

“Tidak bisa langsung buka begitu saja,tetapi perlu sosialisasi dulu. Jangan tergesa-gesa. Takutnya tempat wisata jadi kluster baru, ” terang Made beberapa waktu lalu.

Lanjut Made, dengan memasuki masa transisi new normal life ini, para pelaku wisata yang tergabung Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masih merumuskan protokol kesehatan dan akan disosialisasikan secara mandiri.

“Jadi bisanya 14 hari ke depan untuk total sosilasi Protkol Kesehatan ini. Sebelum itu, dicek dulu sama Gugus tugas Covid-19,” jelasnya.

Ditambahkannya, jika protokol Kesehatan di New Normal sudah di jalankan, maka tempat wisata tersebut bisa beroperasi, namun tidak semua tempat pariwisata di Kabupaten Malang juga bisa beroperasi.

“Yang nentukan tim satgas Covid-19. Dalam waktu dua minggu tim itu akan mengecek apakah layak apa enggak. Dari persiapan handsanitizer di sekitiar tempat pariwisata. Pemakaian masker dan lain-lain,” urainya. (sur/oso)

Kepala Bagian Pemangku Hutan (KBKPH) Sumbermanjing Soekirno menjelaskan, tidak kurang dari 200 berbagai jenis bibit buah ditanam di kawasan proyek tingkat nasional ini dengan tujuan, selain untuk mempercantik kawasan wisata pantai Bajulmati juga sebagai penghasil oksigen. Dari jumlah tersebut terdiri dari bibit pohon buah nangka, sirsak dan alpukat

Soekirno KBKPH Sumbermanjing. (sur)

Ditambahkannya, untuk peyediaan bibit,itupun dilakukan oleh kelompok PSHT di bawah pimpinan Dondot Sugondo ini.

“Untuk pengamanan hutan itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh internal Perhutani saja, tetapi itu bisa oleh Ormas dan sosial. Kami sangat apresiasi atas kepedulian PSHT terhadap lingkungan wisata Pantai Bajulmati ini, ” terang Soekirno Senin (3/2/2020) siang.

Ketika disinggung untuk perawatan kedepan, lanjut Soekirno, pihaknya tidak sekedar menanam, yang terpenting adalah pasca penanaman.

“Pasca penanaman bibit buah ini, kita harus melakukan perawatan bersama dengan target lima tahun kedepan sudah bisa kita nikmati hasilnya,” tandas mantan Asper Singosari ini bernada optimis.

Soekirno kembali menjelaskan, karena yang ditanam ini jenis tanaman serbaguna, tentu saja hasilnya nanti juga untuk masyarakat tanpa dikomersilkan.

“Harapan kami, yang jelas kita rawat bersama-sama. Jika nantinya oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok LMDH akan dikomersilkan untuk kegiatan ya terserah. Karena mereka juga sebagai pendukung wisata,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Baksos penanaman bibit buah ini juga dilakukan Muspika Kecamatan Gedangan, Ketua PSHT Cab Kabupaten Malang, Dondod Sugondo, Kepala RPH Bantur Wilayah Gedangan, ketua dan anggota Lembaga wisata pantai Bajulmati, Ketua dan anggota panitia pelaksana Baksos, warga dan siswa PSHT 12 ranting / Kecamatan se-Kabupaten Malang seperti Gedangan, Bantur, Sumawe, Dampit, Pagak, Turen, Bululawang, Tajinan, Pakis, Tirtoyudo, Karangploso dan Donomulyo, Polair, Pos AL SendangBiru dan Polhut. (sur/oso)

Selain itu, reboisasi bersama jajaran Forkopimda Batu yang dipimpin langsung Walikota Batu Hj Dewanti Rumpoko M.Si ini, selain dilakukan paska kebakaran Gunung Panderman setahun lalu sekaligus menyukseskan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Air Sungai (GNPDAS).

“Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari GNPDAS yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu didalam kawasan hutan,yaitu reboisasi Gunung Panderman dan dataran tinggi di wilayah Batu,” terang Administratur Perhutani KPH Malang Hengki Herwanto melalui Supriyanto, Kepala Sub Seksi Komunikasi KPH Malang Minggu (2/2/2020) siang.

Tambah Hengki, fakta yang terjadi, dengan terjadinya kebakaran hutan di lereng Gunung Panderman tahun 2019 lalu.Dengan kejadian tersebut, wali Kota Batu menyampaikan,untuk mengembalikan fungsi hutan di Gunung Panderman diperlukan program penghijauan. Mengingat topografi wilayah Kota dikelilingi dataran tinggi yang rawan longsor.

“Kita harapkan, dengan kegiatan ini akan memberikan teladan peduli penghijauan untuk menghindari terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kota Batu ” pungkasnya.

Seperti diketahui, lereng Gunung Panderman masuk wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Oro-oro Ombo Bagian Pemangku Hutan (BKPH) Pujon bertepatan di ketentuan petak 225C Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang. (sur/oso)

Dedi Sofiandi Wakil Administratur/KSKPH Malang Timur menjelaskan kronologis kejadian. Dikatakan Dedi, Sabtu (2/11/2019) pukul 23.00, jajaran Polhut BKPH Dampit bersama Polsek Dampit telah berhasil menangkap Jumari (22) warga Dusun Ngelak RT06/RW12 Kelurahan Dampit.

Tersangka Jumari diapit petugas. (sur)

“Kini tersangka Jumari telah diamankan di Polsek Tirtoyudo. Karena kayu yang ia curi itu berada di wilayah administratif Desa Wonoagung Kecamatan Tirtoyudo, ” terang pejabat Perhutani asal Bandung ini Selasa (5/11/2019) siang.

Juga dijelaskan Dedi, kini Barang Bukti (BB) berupa 35 batang pohon pinus itu telah diamankan di TPK Druju.

“Dari jumlah tersebut terdiri dari 3,67 meter kubik dengan total kerugian sebesar Rp 6.441.000, ” ulasnya.

Disinggung mengenai angka kerawanan pencurian kayu di wilayah Perhutani KPH Malang, menurut Dedi masih tergolong tinggi, khususnya wilayah Malang Selatan. Untuk mencegah terjadinya pencurian kayu dalam kawasan hutan, pihaknya bersama jajaran terus meningkatkan patroli.

Barang bukti kayu pinus di TPK Druju. (sur)

Ungkapan senada juga disampaikan Kompol Sulistyo, seorang Perwira Pembina Perum Perhutani KPH Malang. Untuk mengantisipasi terjadinya pencurian kayu dalam kawasan hutan, pihaknya terus melakukan pemantauan terkait dengan gerakan-gerakan masyarakat yang menyimpang dari aturan. (sur/oso)

Memontum Malang – Kendati sudah dinyatakan pensiun sejak 35 tahun silam dari jabatan Asper/KBKPH Kepanjen Perum Perhutani KPH Malang, tetapi keluarga Sofyan(alm)sampai hari ini masih tetap menghuni Rumah Dinas (Rumdin) di Jl Raya Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Hal itu mengundang tanda tanya warga sekitar. Pasalnya, setahu warga nama Sofyan sudah meninggal dunia sejak tahun 1984 silam, bahkan sudah dinyatakan pensiun.

Rumdin Mantan Asper Kepanjen dikuasai Ahli Waris. (sur)

“Setahu saya, berdasarkan pasal 7 PP 40/1994 bahwa penghunian Rumdin itu hanya dapat diberikan kepada pejabat selama mereka masih berdinas.Saya kira,aturan di Perhutani juga sama,karena itu juga perusahaan negara, ” terang salah seorang warga yang keberatan disebutkan namanya, Kamis(15/8/2019) siang.

Dikatakan sumber Memontum.com, hingga kini bangunan tua paska penjajahan Belanda berukuran sekitar 28×8 meter ini masih saja dikuasai oleh Ny.Sofyan dan keluarganya.

“Seharusnya dari pihak Perhutani KPH Malang harus segera bertindak, karena jika itu terus dibiarkan, yang jelas akan timbul kecemburuan sosial petugas Perhutani yang lain. Jika selama mereka bisa bertahan, kenapa yang lain tidak?Padahal, status dia hanya sebagai isteri, pendamping suami selama bertugas. Harusnya mereka sadar, Rumdin ini diperuntukkan pejabat berikutnya, ” urai warga itu dengan nada kecewa.

Sementara, sumber lain di seputaran Rumdin Asper Kepanjen juga memaparkan, sejak tahun 1942 silam di areal seluas sekitar 1000 meter ini sudah berdiri empat rumah bangunan klasik seperti, Rumdin Asper Kepanjen bersebelahan dengan kantor. Sementara sebelah timur yaitu Rumdin Asper Sengguruh juga dilengkapi kantor.

“Sebenarnya, dari pihak Perhutani KPH Malang sendiri sudah beberapa kali melayangkan surat teguran pengosongan Rumdin, namun penghuni disitu tidak digubris. Dengan bisnis usaha kuliner, mereka merasa memiliki Rumdin itu. Padahal, untuk kewajiban bayar PBB, selama ini juga Perhutani, ” tandasnya.

Tak hanya itu, tambahnya, di setiap pergantian pejabat baru Perhutani KPH Malang, selalu dipasang plang, bahwa rumah dan kawasan tersebut milik Perum Perhutani KPH Malang.

“Sejak berpuluh-puluh tahun, yang jadi korban petugas berikutnya. Mereka terpaksa harus tinggal di Rumdin di Ngebruk Sumberpucung dengan jarak yang lumayan jauh ” ulasnya.

Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Malang, Supriyanto melalui pesan singkat whats Appnya menegaskan, untuk kasus penguasaan Rumdin Asper Kepanjen oleh keluarga almarhum Sofyan saat ini masih dalam mediasi untuk dilanjutkan ke ranah hukum. (sur/oso)

Sukirno, Asper/KBKPH Sumbermanjing Perum Perhutani KPH Malang menjelaskan,untuk wilayah BKPH Sumbermanjing, saat ini masih dalam tahap verifikasi data. Seperti yang berlangsung di Desa Sukodono, Srimulyo Kecamatan Dampit, Kedung Banteng dan Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan beberapa waktu lalu.

Sukirno Asper/KBKPH Sumbermanjing. (sur)

Verifikasi itu dihadiri Kementrian Lingkungan Hidup (LH) Jakarta, cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur di Malang, Perhutani KPH Malang dan Pokja IPHPS Jawa Timur.

“Sebagai petugas Perhutani, kami siap mendukung sepenuhnya program IPHPS. Karena itu program Pemerintah dalam hal pengelolaan hutan, dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan hutan, ” terang Sukirno Rabu (7/8/2019) siang.

Namun demikian, tambah Sukirno,semua aturan yang tertuang dalam Permen 39 itu, harus ditaati bersama.

“Salah satunya, seperti kawasan yang tidak bisa ditanami atau dinyatakan gagal dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut, itu menjadi hak pengelolaan IPHPS. Karena tujuannya sama,yaitu menjadikan hutan makmur, rakyat sejahtera, ” tandasnya.

Disinggung, untuk wilayah diluar batas pengelolaan IPHPS, dari pihak Perhutani akan segera mengusulkan Kulin KK dalam rangka Implementasi Perhutanan Sosial dalam Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (sur/oso)