Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, memimpin langsung rombongan dalam kunjungan itu. Dirinya juga menyampaikan, bahwa Situbondo dipilih karena dinilai memiliki potensi besar, khususnya dalam pengembangan perikanan budidaya yang berdampak nyata pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Situbondo ini kami kenal sebagai daerah yang lebih dulu mengembangkan sektor budidaya perikanan. Kami datang untuk melihat langsung, apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menjadi beban,” ujar Herdianto.

Menurutnya, DPRD Morowali memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, penganggaran, hingga pembentukan regulasi daerah. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diadopsi nantinya benar-benar tepat sasaran, terutama dalam pemberian bantuan kepada nelayan dan pembudidaya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Morowali menaruh perhatian pada sejumlah komoditas unggulan Situbondo, seperti budidaya ikan kerapu dan udang. Herdianto mengungkapkan, selama ini masyarakat pesisir di Morowali masih didominasi nelayan tangkap.

“Produksi tangkap kami cenderung menurun. Karena itu, kami mulai mendorong peralihan ke budidaya. Situbondo menjadi tempat kami berguru untuk memahami sistemnya secara menyeluruh,” katanya.

Dirinya menambahkan, secara geografis dan karakter wilayah, Morowali memiliki kemiripan dengan Situbondo, terutama dari panjang garis pantai dan aktivitas masyarakat pesisir. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengadopsi model pengembangan budidaya yang telah berjalan di Situbondo.

Baca juga :

Tidak hanya sektor teknis, DPRD Morowali juga menyoroti aspek regulasi, terutama terkait perlindungan nelayan. Mereka tertarik dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dimiliki Situbondo.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum berbagi praktik baik antar daerah. “Secara geografis, Morowali dan Situbondo memiliki kemiripan. Namun di Situbondo, budidaya ikan kerapu sudah dikembangkan dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan hingga siap konsumsi,” ujar Mahbub.

Dirinya menjelaskan, sistem budidaya di Situbondo memiliki segmentasi yang lengkap, mulai dari telur, benih ukuran kecil, pembesaran menengah, hingga ukuran siap jual. Model ini dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, Mahbub juga menekankan pentingnya regulasi sebagai payung hukum. Dirinya menyebut, Perda perlindungan nelayan yang lahir dari inisiatif DPRD menjadi langkah awal dalam memastikan keberlanjutan sektor perikanan.

“Perda ini bertujuan melindungi nelayan sekaligus mendorong pemberdayaan secara sistematis. Dengan garis pantai Situbondo yang mencapai sekitar 150 kilometer, regulasi ini menjadi sangat penting,” katanya.

Tak hanya itu, Situbondo juga memiliki program pendukung seperti Gerakan Rabu Makan Ikan yang diatur melalui peraturan bupati. Program ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkuat pasar bagi hasil tangkapan dan budidaya nelayan lokal.

Mahbub mengungkapkan, DPRD Morowali bahkan membuka peluang kerja sama lebih lanjut antar daerah, termasuk kemungkinan menjalin kemitraan khusus di bidang budidaya perikanan. “Kami sangat terbuka jika ada kerja sama lanjutan, termasuk konsep sister city di sektor perikanan. Ini bisa menjadi langkah konkret untuk saling memperkuat,” ujarnya.

Meski demikian, Mahbub mengakui bahwa implementasi kebijakan di Situbondo masih perlu terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh nelayan. Kunjungan ini, diharapkan menjadi langkah awal bagi Morowali dalam merumuskan kebijakan berbasis praktik terbaik, sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan dari tangkap menuju budidaya yang berkelanjutan. (her/gie/adv)

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Sugiyarto, mengatakan bahwa setidaknya ada 100 kapal nelayan di wilayah operasi Papuma dan Payangan, yang belum memiliki E-pas. “Pemkab Jember memfasilitasi nelayan dalam pengurusan dokumen kapal E-Pas Kecil, sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait, untuk memastikan legalitas kapal dan akses terhadap subsidi BBM,” katanya, Rabu (17/09/2025) tadi.

Sugiyarto menyebutkan, bahwa pihaknya tetap akan maksimal membantu nelayan meski kewenangan penerbitan E-Pas ada di tingkat provinsi melalui KSOP. E-Pas penting untuk aspek keamanan di laut dan menjadi syarat, untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Baca juga :

“Hingga kini, sekitar 1.400 kapal sudah memiliki E-Pas, sementara lebih dari 2.000 kapal belum memiliki,” tambahnya.

Ditambahkannya, Dinas Perikanan membentuk 10 tim lapangan untuk mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi dokumen nelayan. Pemkab Jember berupaya mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan di beberapa kawasan, tidak hanya di Puger.

Sementara itu, salah satu nelayan setempat, Sholeh, mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur Pemkab Jember memfasilitasi kepengurusan E-pas. Itu karena, selama ini dirinya mengaku kesulitan untuk mengurus dokumen tersebut.

“Saya berterima kasih kepada Bupati Fawait. Dengan layanan ini menunjukan Gus Fawait sangat memperhatikan para nelayan,” katanya. (kom/rio/sit)

Wakil Bupati Salmanudin Yazid dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa ketersediaan pangan dengan harga murah bagi masyarakat adalah salah satu arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang harus dilakukan. Karenanya, Pemkot Jombang menggelar pelaksanaan Pasar Murah.

“Melalui pelaksanaan ini, diharapkan harga tetap stabil. Apalagi, pasokan Sembako saat ini masih terbilang aman,” kata Wabup Jombang.

Baca juga :

Dengan pelaksanaan ini, tambahnya, diharapkan juga memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Sembako yang berkualitas dengan harga di bawah pasaran. “Untuk komoditas pangan yang disediakan dalam pelaksanaan kali ini, itu ada beras, gula, minyak goreng, telur dan juga frozen food,” tambahnya.

Sekedar diketahui, dalam pelaksanaan ini untuk harga beras SPHP Rp 56 ribu per 5 kg, telur Rp 26 ribu perkilo, gula pasir Rp 15 ribu perkilo, MinyaKita Rp 15.700 perliter, minyak gading Rp 15 ribu per 700 ml, minyak Sunco Rp 39 ribu per 2 liter, ayam Rp 32 ribu perekor. Adapun secara keseluruhan, beras disiapkan sebanyak 1 ton, telur 150 pack, gula 250 kg serta minyak 250 botol. (azl/gie)

E-Bara sendiri merupakan sebuah upaya dari para Muda Nusantara, yang merasa bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), justru menyuburkan ekspor Baby Lobster ke Vietnam tanpa memakmurkan Budidaya Lobster di Indonesia. “Oleh karena itu, Menteri KKP RI layak direshuffle dari kabinet,” kata HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Sabtu (01/02/2025) tadi.

Lebih lanjut disampaikan pengusaha muda asal Kabupaten Situbondo, karenanya E-Bara melangkah untuk mengembalikan kehormatan bagi yang berhak. “Indonesia pemilik Baby Lobster. Sedangkan Vietnam menjadi jawara pengekspor Lobster dunia yang Bibit Lobsternya didatangkan dari Indonesia. Hal inilah yang salah satunya menjadi perhatian,” ungkapnya.

Baca juga :

Berbekal patriotisme dan nasionalisme, tambahnya, karenanya E-Bara dimunculkan untuk mendukung budidaya lokal Indonesia. Dalam perjalanannya, E-Bara melahirkan dua induk perusahaan, yakni Bandar Laut Dunia Grup (Balad Grup) dan Raja Samudera Dunia Grup (Rasada Grup). Selanjutnya Balad Grup dan Rasada Grup melahirkan 58 anak perusahaan yang bergerak di budidaya Lobster.

“Ketika proses budidaya Lobster berlangsung, kami membuka jaringan usaha perikanan budidaya ke tiga negara, yaitu China, Hongkong dan Singapura. Selanjutnya, penambahan jaringan tiga negara ini menambah spektrum usaha tidak lagi berkutat di Lobster, melainkan bertambah dan merambah pada empat usaha lain,” jelas Haji Lilur, panggilan akrab HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy.

Ke depan, kata Haji Lilur, kolaborasi Glora Grup dan Balad Grup akan melahirkan ribuan perusahaan budidaya. “Di sepanjang Tahun 2025 ini, saya akan fokus ke E-Bara karena akan berganti nama menjadi E-Perbaya Nusantara (Ekspedisi Perikanan Budidaya Nusantara),” jelasnya.

Selanjutnya, Haji Lilur mengatakan, E-Perbaya Nusantara, Ekspedisi Jawa Dwipa (E-Japa) dan Ekspedisi Beli Usaha Energi (E-Bagi) akan terus bergerak melakukan bisnis-bisnis legal lain dari wilayah sisi paling utara Vietnam hingga perbatasan dengan China. “Dari Kamar 1550 Li Lai International Hotel District Mong Cai Provinsi Quang Ninh Vietnam, saya meyakini bahwa saya mampu membawa Indonesia mengalahkan Vietnam bahkan China di dunia usaha perikanan budidaya,” paparnya. (her/sit)

Penyerahan tersebut, dilakukan di Pelabuhan Masami, PT Pasifik Masama Indonesia, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, yang dihadiri pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (27/12/2024) tadi. Dua kapal tersebut, diserahkan kepada KUD Mina Blambangan Muncar dan Koperasi Pemasar Pasir Mutiara Pancer, Kecamatan Pesanggaran. Adapun dua kapal ikan yang diserahkan itu, masing-masing berkapasitas 106,67 GT dan 60,05 GT.

Dirjen Latief membeberkan, jika kapal tersebut berasal dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Agar barang rampasan dapat bermanfaat, KKP memiliki kebijakan ‘Tangkap-Manfaat’, yakni salah satunya dengan menyerahkan kapal tersebut kepada Pemkab Banyuwangi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Pak Menteri KKP telah mengeluarkan kebijakan agar kapal tangkapan ilegal fishing bisa digunakan bagi nelayan kita, agar meningkatkan produktifitas dalam menangkap ikan,” kata Dirjen Latief.

Dengan kapal tersebut, tambahnya, diharapkan nelayan bisa menangkap ikan dengan jarak yang lebih jauh dan daya tampung tangkapannya lebih banyak. “Kapal ini secara umum sudah siap digunakan dan sudah dilakukan perbaikan di Pontianak. Para nelayan mungkin di awal mendapatkan pendampingan dari kita, nantinya kalau masih ada kekurangan kita akan lakukan pembenahan,” ujar Dirjen Latief.

Banyuwangi, papar Latief menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan ke nelayan. KKP melihat pengelolaan kapal yang dilakukan nelayan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Baca juga :

“Saya punya keyakinan Banyuwangi bisa menjadi contoh baik bagaimana pemanfaatan kapal ini kelak. Saya yakin pengelolaan kapal bantuan di Banyuwangi akan berjalan baik. KKP Akan terus melakukan pendampingan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa terima kasih kepada KKP yang telah memberikan bantuan kapal pada nelayan Banyuwangi. Bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

“Kami harap dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak. Yang ujungnya, pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” kata Bupati Ipuk.

Salah satu penerima, yakni Nurul Bahri dari Koperasi Pemasar Laut Pantai Mutiara Pancer, mengatakan bahwa kapal bantuan dari Kementrian tersebut akan digunakan bersama-sama dengan sejumlah nelayan lain yang tergabung dalam koperasinya. “Di koperasi kami ada lima kelompok usaha bersama (KUB) nelayan. Nantinya kapal tersebut akan digunakan secara bergantian,” ujar Bahri.

Bahri juga mengatakan, kapal bantuan tersebut memiliki ukuran yang lebih besar daripada kapal yang saat ini digunakan olehnya dan rekan-rekan. Sehingga, diharapkan bisa digunakan untuk menjangkau lebih luas dan lebih banyak ikan.

“Kapal kami kapasitasnya 30 GT dan kalau kapal bantuan ini 60 GT. Semoga dengan bantuan ini makin banyak ikan yang bisa kami tangkap di laut,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Pelaksanaan Bimtek ini, diikuti oleh 25 orang peserta terdiri dari kelompok dan pembudidaya ikan dari sekitar 15 desa di Kabupaten Probolinggo. Sementara selama kegiatan, puluhan kelompok dan pembudidaya ikan mendapatkan materi dari nara sumber dan instruktur Dinas Tim Inovasi Budidaya Udang Vanamei sistem Bumi Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Diskan Kabupaten Probolinggo, Wahid Noor Aziz, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan teknis tentang budidaya Udang Vanamei sistem Bumi Kraksaan kepada para pembudidaya agar dapat diaplikasikan. “Selain itu, untuk melatih dan memberikan pemahaman pada kelompok pembudidaya tentang teknik budidaya Udang Vanamei sistem Bumi Kraksaan,” katanya, Jumat (27/09/2024) tadi.

Sementara itu, Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo, Achmad Aruman, menambahkan bahwa selama ini Udang Vanamei merupakan salah satu komoditas ekonomis penting yang menjadi primadona ekspor. “Tahun 2023, produksi Udang Vanamei Kabupaten Probolinggo sebesar 11.289,56 ton dan menyumbang 83,4 persen dari total produksi budidaya dengan nilai ekonomi sebesar Rp 675,63 miliar,” katanya.

Menurut Aruman, apabila di lihat dari potensi, budidaya Udang Vanamei ini dapat menjadi pengungkit pendapatan pembudidaya kecil. Apabila dilihat dari harganya yang cukup mahal dibandingkan komoditas ikan lainnya apalagi ikan air tawar.

Baca juga :

“Namun peluang ini belum dapat dimanfaatkan, dikarenakan usaha ini bersifat padat modal dan biaya investasi besar. Membutuhkan lahan yang luas dan berlokasi di sekitar pantai/pesisir karena memerlukan air laut sebagai medianya. Serta teknik budidaya Udang Vanamei yang tidak sederhana dan membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif daripada budidaya ikan lainnya,” jelasnya.

Aruman menerangkan, inovasi budidaya Udang Vanamei sistem Bumi Kraksaan yang digagas Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, membuat sistem budidaya Udang Vanamei yang terjangkau. Kemudian, berskala rumah tangga, teknologi mudah, mengoptimalkan air laut buatan, dapat diterapkan dimana saja dan menghasilkan pendapatan yang memadai.

“Hasil budidaya Udang Vanamei sistem Bumi Kraksaan ini diperoleh produktifitas panen 5 kg perm3, lebih tinggi 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan produktifitas panen di tambak yang hanya mendapatkan 2 kg perm3,” tegasnya.

Selain itu, jelas Aruman, keuntungan sebesar 50 persen sampai dengan 80 persen dari biaya operasional, lebih tinggi dibandingkan keuntungan pembudidaya ikan air tawar. Kegiatan budidaya Udang Vanamei ini, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi lapangan usaha baru bagi masyarakat.

“Hal ini menjadikan budidaya Udang Vanamei sistem Bumi Kraksaan sebagai peluang usaha yang prospektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan terbukti memberikan penghasilan yang memadai,” jelasnya. (kom/pro/gie)

Dalam pantauan Memontum.com, terlihat antusiasme masyarakat Kecamatan Lowokwaru, yang begitu tinggi. Karena hanya dalam waktu satu jam, beberapa produk ikan dan olahan ikan yang dijualkan pun ludes terjual.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika melalui kegiatan tersebut diharapkan nantinya masyarakat bisa gemar untuk mengonsumsi ikan. Sehingga bisa meningkatkan gizi dan menekan angka stunting.

“Saya lihat beberapa produk perikanan ini pengolahannya cukup bagus dan cukup banyak. Tadi aja baru saya buka, bahkan saya belum datang, sudah habis beberapa produk ikan dan produk frozennya itu,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya jika gelaran tersebut juga akan terus dimasifkan di masing-masing Kecamatan Kota Malang. Sebab, nantinya beberapa produk selain ikan juga akan dijualkan. Seperti kebutuhan bahan-bahan pokok, gula, beras dan sebagainya

Baca juga:

“Inikan Pasar Murah di Kecamatan Lowokwaru nanti juga akan di yang lainnya juga, jadi kerjasama antara Dispangtan dengan Diskopindag Kota Malang untuk bisa menekan harga. Terutama harga bahan pokok. Tadi ada beberapa, seperti cabe yang langsung habis dan beras SPHP juga tinggal sedikit,” tambahnya.

Terlebih, menurutnya hasil dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang dengan Mendagri, harga gula, beras dan cabe cukup tinggi. Sehingga, itu akan terus diintervensi untuk menekan harga.

“Ini yang akan kita intervensi terus untuk bisa menekan terkait dengan harga yang tidak terkendali, supaya inflasi itu juga bisa turun,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan jika penyelenggaraan kegiatan tersebut juga kolaborasi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dengan tujuan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan dan mencegah stunting di Kota Malang.

“Kegiatan ini sampai akhir Desember nanti akan terus kita laksanakan. Sementara yang dari Provinsi tahun ini ada 4 lokasi di Kabupaten dan Kota yang dipilih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, termasuk di Kota Malang. Hari ini di Kecamatan Lowokwaru, insyaallah minggu depan di Kecamatan Sukun dan Klojen,” jelas Slamet.

Lebih lanjut, untuk harga produk yang dijualkan melalui pasar murah tersebut, memiliki selisih Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu dengan yang ada di pasaran. Seperti harga cumi yang dijualkan Rp 30 ribu, ikan tongkol kenyar Rp 28 ribu, ikan nila Rp 20 ribu, dan sebagainya. (pro/rsy/sit)

“Hari ini adalah rangkaian penumbuhan wirausaha baru. Khususnya, kita targetkan 5 ribu pengusaha perempuan baru setiap tahun,” kata Bupati Trenggalek, seusai membuka pelatihan di Balai Benih Ikan Trenggalek, Senin (07/08/2023) siang.

Dijelaskan Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek, bahwa kegiatan Female Preneur ini wajib dilanjutkan karena satu indikator kinerja utama Pemerintah Daerah. Salah satunya, adalah bagaimana membangun ekonomi inklusif pada indeks pembangunan ekonomi inklusif yang di dalamnya itu ada proporsi pendapatan perempuan di dalam satu kabupaten.

“Kalau kita lihat tadi, ada beberapa yang kita wawancarai kebanyakan mereka masih punya anak-anak kecil, yang tumbuh kembangnya harus didampingi. Maka, kalau ibunya secara ekonomi berdaya, maka harapannya nanti juga fokus kepada keluarga dan anaknya itu lebih,” terangnya.

Lebih lanjut suami Novita Hardini itu menambahkan, bahkan ada yang juga sebagian dari mereka, sebagai single parent. Menjadi perempuan dan kepala rumah tangga. Selanjutnya, juga ada yang eks dari Tenaga Kerja Wanita (pekerja migran, red).

“Bayangkan kalau dahulu jadi eks tenaga kerja, terus sekarang punya usaha dan terinspirasi ketika di luar negeri dapat inspirasi bisnis. Jadi, yang begini harus diperbanyak di Kabupaten Trenggalek. Sehingga, ekonomi mereka nggak perlu bekerja jauh-jauh, tapi mereka punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan di kota kabupaten sendiri,” sambungnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Bupati Arifin juga berpesan untuk mau berkolaborasi dan saling menguatkan kepada para pengusaha perempuan. Karena ini female preneur, mayoritas pengusaha perempuan, lanjutnya, ya woman support woman, perempuan support perempuan.

“Jadi jangan sampai sudah dilatih malah bersaing sama temennya sendiri. Tetapi kalau bisa ya setelah dilatih malah saling menguatkan sama temen-temennya,” ujar Bupati Arifin.

Diharapkan, dengan pembekalan ilmu dan pengetahuan terkini tentang kewirausahaan serta pendampingan kepada wirausaha yang diberikan nantinya, maka dapat menciptakan wirausaha baru perempuan sektor perikanan yang berdaya saing.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati, menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan pelatihan lanjutan dari Boot Camp 1 dan Boot Camp 2. “Kegiatan ini sendiri merupakan pelatihan lanjutan dari Boot Camp 1 dan 2, yang mana akan digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 9 Agustus nanti, di Balai Benih Ikan Trenggalek,” tuturnya.

Ada sebanyak 50 orang yang terdiri dari 44 orang perempuan atau 88 persen dan 6 orang atau 12 persen laki-laki berasal dari peserta Boot Camp 1 dan Boot Camp 2. Dari jumlah tersebut, 38 orang atau 76 persen pelaku usaha perikanan dan 12 orang atau 24 persen pelaku sektor usaha lainnya.

“Dalam pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali menggandeng PT Perempuan Hebat Indonesia, yang akan bertugas memberikan bekal kiat berwirausaha kepada peserta nantinya,” papar Cusi. (mil/sit)

Bupati Hendy Siswanto menjadi satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, yang memperoleh penghargaan tersebut. Dirinya menuturkan, bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja gotong royong seluruh warga Kabupaten Jember, dalam membangun sektor pertanian dan perikanan.

Bahkan bukan tanpa sebab, ada banyak produk unggulan Jember yang memiliki nilai lebih. Salah satunya, adalah Kelengkeng Jemsu alias Jember Super.

Baca juga :

Tidak hanya Jemsu, Bupati Hendy Siswanto juga menyebutkan bahwa pihaknya mengembangkan seluruh komoditas. Sehingga, mampu bersaing secara regional, nasional dan bahkan internasional.

“Nah, hal itu yang menjadi komitmen kita,” jelas Bupati Hendy.

Kedua, untuk mengatasi kekurangan pupuk, pihaknya telah membuat pabrik pupuk organik. “Dengan begitu, wes wayahe Jember mandiri pupuk dan wes wayahe Jember mandiri pangan dapat menjadi satu kekuatan yang kita wujudkan bersama-sama,” ujarnya.

Dengan adanya Satya Lencana ini, tentu menjadi bukti bahwa pihaknya sudah dan akan terus berinovasi dalam bidang pertanian dan peternakan. “Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Jember,” ungkapnya.

Pada kegiatan PENAS VXI, Kabupaten Jember juga membuka stand pameran dengan menyediakan sejumlah produk andalan Jember. Mulai kelengkeng, kopi, cerutu, edamame, hingga produk andalan lain. “Ini adalah kekuatan dari Indonesia yang ada di Jember. Di sini Jember juga bisa mencontoh dan berkolaborasi dengan daerah lain,” tegasnya. (kom/rio/gie)