“Pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya tekankan bahwa kalau sosialisasi jangan hanya literatif saja,” kata Wali Kota Sutiaji dalam pengarahannya.

Ditambahkannya, saat ini konsep sosialisasi sudah beranjak dari literatif menuju ke model yang lebih kompleks. “Sekarang ini kalau bicara sosialisasi, sudah model mental media atau model karakter,” sambungnya.

Menurut pemilik kursi N1 tersebut, tindakan korupsi merupakan perubahan perilaku. Sehingga, harus dibarengi dengan kuatnya karakter baik seseorang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini kan perubahan perilaku. Kalau yang namanya perubahan berkaitan dengan masalah, meskipun ilmunya banyak, kalau tidak diterapkan penguatan karakter ya percuma,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota pecinta olah raga bulu tangkis ini menekankan pentingnya komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi. “Makanya, saya tekankan tadi bahwa ASN harus ada komitmen. Dimana mereka memiliki prinsip bahwa tindak korupsi tidak benar, dan hidup di dunia ini tidak selamanya,” tambahnya.

Sehingga ke depan, Sutiaji beserta jajaran akan terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Malang. “Kita harus taat dan patuh pada aturan. Harus ada keterbukaan dan seterusnya yang perlu dikuatkan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi. Yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah.

“Diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebut. Di Kabupaten Lamongan sendiri telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-panning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan crosscutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan hingga penentuan pemenang lelang juga telah dilakukan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digitas dengan SDM yang telah mengikuti diklat untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dilanjutkan oleh Bupati Yuhronur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perijinan online dan mandiri, serta penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko. Manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset.

“Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yuhronur juga membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tuturnya.

Selain itu, diutarakan Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI, Edi Suryanto, yang juga hadir menjadi nara sumber dalam webinar tersebut, mengungkapkan dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi, tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” paparnya.

Webinar dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut, juga menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade sebagai nara sumber. (zud/zen/sit)

Dalam aksinya, Mereka mengecam tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Bahkan para aktivis Bem Untag ini mendesak kepada penegak hukum agar menjatuhi hukuman seberat-beratnya bagi pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi.
“BEM Untag Mendeskripsikan kepada penegak hukum agar menjatuhkan pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi,”ujarnya.
Aksi di jalan Adi Sucipto, depan Kampus Untag Banyuwangi sempat memacetkan jalan satu arah tersebut. Para aktivis Bem memberikan brosur kepada pengendara kendaraan yang melintas dijalan tersebut.

Dikatakan Koordinator Lapangan (Korlap) peringatan hari Korupsi, Ketua BEM Untag, Rifqi Nuril Huda, dalam aksi ini pihaknya mempunyai tiga tuntutan, yakni, mengutuk keras koruptor yang ada di negeri ini, karena sudah berkhianat kepada rakyat Indonesia, 2. Mendesak pemerintah pusat dan KPK untuk mengusut kasus korupsi dari massa Orde Baru hingga saat ini. 3 menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan pengembalian aset dan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Korupsi di Indonesia ini sudah tidak bisa di tolerir sekali, banyak pejabat negara yang ditangkap penegak hukum gara-gara Korupsi,”ujar Ketua BEM Untag Rifqi Huda.
Dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia ini, kata Rifqi harus diusut sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) hingga pemerintah saat ini.

“Yang harus di perhatikan, dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia, pemerintah harus mengusut adanya dugaan korupsi pada massa Orba, dan hal ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum,”tegas ketua BEM Untag.

Rifqi Huda menghimbau kepada pemerintah pusat, agar bertindak tegas dalam menjatuhkan sangsi hukum kepada tersangka korupsi untuk menindak seberat-beratnya, dan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorup, sehingga para koruptor itu tidak lagi bermain-main mengambil uang rakyat.

“Para koruptor itu jangan hanya diberi sangsi hukuman, tapi harus mengembangkan uang rakyat yang dikorupsi,”tegas ketua BEM Untag Banyuwangi, Rifqi Huda. (end/yan)