Apresiasi tersebut, turut disaksikan dan dihadiri seluruh jajaran Pemeritah Kabupaten Lamongan dalam Puncak Acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021, yang diselenggarakan KPK RI, Kamis (09/12/2021) secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan.

Menjadi peringkat pertama capaian MCP, tidak lepas dari penerapan budaya kerja anti korupsi di dalam lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara terpisah menyampaikan bahwa ini sebagai langkah nyata untuk membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas untuk menciptakan budaya antikorupsi di dalam birokrasi dilakukan melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” kata Bupati Lamongan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk penguatan pengawasan, tambahnya, dilakukan Pemkab Lamongan melalui pembangunan zona integritas, penilaian kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, memasukkan materi anti korupsi pada kurikulum sekolah PAUD s.d. SMP.

Kemudian penerapan SPIP pada perangkat daerah, aplikasi Lapor Whistle Blowing System (WBS) pada seluruh perangkat daerah, aplikasi pengaduan “Lapor Pak Yes!” yang telah terintegrasi dengan SP4N lapor, pelaporan LHKPN & LHKASN bahkan pengawalan pelaksanaan Laharkades.

Sedangkan untuk penguatan akuntabilitas, tambahnya, melibatkan pimpinan, peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas di seluruh perangkat daerah serta inovasi sierkel dan ELSA untuk mengupload akuntabilitas kinerja. Sementara untuk penataan tata laksana terdapat 42 aplikasi yang telah terintegrasi dari 80 aplikasi untuk mendukung pelaksanaan e-government dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Road map dan pemantapan reformasi birokrasi hingga perubahan pola pikir dan budaya kerja antikorupsi terus diserukan di seluruh ASN,” imbuhnya.

Tidak hanya langkah budaya kerja anti korupsi, Pemerintah Kabupaten Lamongan bahkan telah membuat prioritas pada empat area yang dianggap sebagai titik rawan korupsi di dalam birokrasi, empat titik tersebut yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah. (zud/zen/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, berkesempatan menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, bertempat di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (22/11/2021). “Kota Malang terpilih untuk menerima penghargaan Jatim Bejo ini. Karena telah tergabung dan melakukan transaksi di Jatim Bejo,” ucap Wali Kota Sutiaji.

Tercatat, Pemerintah Kota Malang sendiri per 31 Agustus 2021 telah melakukan transaksi belanja di Jatim Bejo sebanyak Rp2.959.536.672,- Hal tersebut menjadi sejalan dengan komitmen Pemkot Malang untuk terus menguatkan peran UMKM melalui digitalisasi.

“Apresiasi positif dari Pemprov Jatim ini, menjadi pompa semangat untuk menguatkan komitmen Pemkot Malang untuk meningkatkan peran UMKM,” sambungnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Penghargaan ini sekaligus sebagai apresiasi atas komitmen perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam konsistensinya menggunakan Jatim Bejo dalam kegiatan belanja barang dan jasa untuk kebutuhan instansi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. “Tentu ini sekaligus mendorong transparansi serta akuntabilitas dari Pengadaan Barang atau Jasa itu sendiri. Tidak lupa, apresiasi positif kami sampaikan kepada jajaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sinergi bersama ini. Ke depan prestasi ini harus ditingkatkan,” tuturnya

Sementara itu, Gubernur Kofifah turut mengapresiasi wali kota dan bupati beserta segenap jajarannya yang tengah mendukung transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di instansinya sekaligus menguatkan peran UMK melalui aplikasi Jatim Bejo.

“Terima kasih untuk Wali Kota dan Bupati yang terus melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam membangun akuntabilitas dan transapransi di antara kita. Lebih dari itu, sebagaimana sering saya sampaikan, backbone Jawa Timur itu ada di UMKM,” jelasnya.

Jatim Bejo, tambah Gubernur Khofifah, memang sejalan dengan harapan Bapak Presiden. “Ingin UMKM kita mendapat ruang market dengan akses yang lebih besar,” terang Khofifah. (hms/mus/sit)