Gus Fawait menegaskan, bahwa kualitas RSD dr Soebandi sangat luar biasa. Sehingga, masyarakat kini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat ke luar daerah.

“Kualitas rumah sakit kita sekarang sudah kelas wahid. Tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, di sini fasilitas dan dokternya sudah juara,” tegasnya.

Bupati Fawait membuktikan klaimnya, lewat data yang tidak main-main. Di tahun 2026 ini, Kementerian Kesehatan menobatkan RSD dr Soebandi Jember sebagai peringkat ke-5 nasional dalam hal kesiapan fasilitas dan SDM untuk pendidikan dokter spesialis. Angka ini, sangat prestisius karena Jember berhasil menyisihkan 215 rumah sakit lain yang ikut mendaftar.

Dijelaskannya, bahwa saat ini di Jawa Timur hanya ada dua rumah sakit yang boleh mendidik dokter spesialis langsung di rumah sakit (Hospital Based). Yaitu, RSUD dr Soetomo di Surabaya dan RSD dr Soebandi di Jember.

Gus Fawait terlihat juga menyinggung soal kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes). Menurutnya, percuma alat canggih, kalau dokternya tidak sejahtera.

Baca juga :

“Saya tanya langsung ke Nakes waktu saya dirawat, mereka sekarang lebih senang karena kesejahteraannya diperhatikan. Kalau hati Nakes tenang, pelayanan ke pasien pasti lebih ramah dan sabar. Itu hukum alamnya,” jelas Bupati dengan gaya bicara yang santai namun mengena.

Selain itu, dirinya juga memuji manajemen tiga rumah sakit daerah (Soebandi, Balung, Kalisat), yang sekarang sudah mandiri dan sehat secara keuangan (BLUD). Hal ini, membuat pelayanan ke masyarakat jadi lebih gesit, karena rumah sakit punya kewenangan untuk memperbaiki fasilitas sendiri tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Progres ini, yang membuat Gus Fawait berani memasang target tinggi. Yakni, Jember harus punya rumah sakit Tipe A di tahun 2029.

Terkait manfaat buat warga Jember, Gus Fawait menjelaskan dengan sederhana. Pertama, Jember jadi pusat rujukan 7 kabupaten sekitar. Masyarakat dari Banyuwangi hingga Situbondo akan datang berobat ke Jember.

“Kedua, anak-anak Jember yang ingin menjadi dokter spesialis tidak perlu merantau jauh. Cukup di Jember, biayanya lebih hemat, ilmunya sama hebatnya. Ini soal kebanggaan dan kedaulatan warga Jember,” tambahnya.

Gus Fawait juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bangga dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Dengan 160 dokter dan puluhan spesialis yang siaga, Jember siap melayani siapa pun dengan standar bintang lima. Jember tidak lagi hanya mengekor kota besar, tapi sudah mulai memimpin di barisan depan pelayanan kesehatan nasional.

“Jember Baru, Jember Maju itu salah satunya ya kesehatan yang tangguh begini,” tambahnya. (rio/gie/adv)

“Capaian ini kami maknai sebagai indikator, bahwa arah pengembangan pariwisata Lumajang mulai menunjukkan hasil yang terukur,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Sabtu (18/04/2026) tadi.

Capaian ini, lanjutnya, bukan sekadar prestasi peringkat. Melainkan, indikator perubahan struktur ekonomi daerah. Pariwisata mulai bergerak dari sektor pelengkap menjadi penggerak utama pertumbuhan berbasis potensi lokal.

“Pariwisata tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan layanan lokal,” tambah Bunda Indah.

Penguatan posisi tersebut, paparnya, terlihat dari performa destinasi unggulan. Air Terjun Tumpak Sewu di kawasan Gunung Semeru, menjadi destinasi nomor satu kunjungan wisman di Jawa Timur. Sementara Teras Semeru, turut mengokohkan citra Lumajang sebagai episentrum wisata alam berkelas dunia.

“Daya tarik utama kita ada pada kekuatan lanskap alam. Tugas kita adalah menjaga kualitas pengalaman agar tetap konsisten,” jelasnya.

Substansi capaian ini, lanjutnya, diperkuat oleh data riil kunjungan Triwulan I 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Total kunjungan wisatawan mencapai 476.062 orang, melampaui target 450.000. Dari jumlah tersebut, wisatawan nusantara (Wisnus) masih mendominasi dengan 460.036 kunjungan, sementara wisman tercatat 16.026 kunjungan.

Dominasi Wisnus ini, menunjukkan bahwa fondasi pasar domestik Lumajang sangat kuat. Namun, kehadiran lebih dari 16 ribu wisman menjadi sinyal penting bahwa destinasi Lumajang mulai menembus pasar global secara konsisten.

“Kita melihat adanya tren positif pada kunjungan wisman, meskipun skalanya masih perlu diperkuat secara bertahap,” ujarnya.

Distribusi kunjungan, juga menunjukkan pola akselerasi. Januari tercatat 132.244 kunjungan, Februari 60.992, dan meningkat signifikan pada Maret menjadi 282.826 kunjungan.

“Lonjakan ini menunjukkan bahwa promosi dan momentum kunjungan mulai selaras, meski tetap perlu dijaga kesinambungannya,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Dari sisi destinasi, pergerakan wisatawan tersebar pada sejumlah titik strategis. Pantai Watu Pecak mencatat kunjungan tertinggi dengan 103.075 wisatawan, disusul Tumpak Selo sebanyak 95.305 kunjungan. Sementara Pemandian Alam Selokambang dan Pemandian Alam Tirtosari masing-masing mencatat 45.871 dan 38.484 kunjungan.

Meski secara total kunjungan Air Terjun Tumpak Sewu berada di angka 25.821, destinasi ini menjadi kontributor utama wisman dengan 15.908 kunjungan internasional. “Kontribusi wisman masih terkonsentrasi pada destinasi tertentu. Ini menjadi ruang evaluasi untuk memperluas sebaran kunjungan,” ungkapnya.

Dampak di lapangan, pun mulai terasa. Salah satu pemandu wisata lokal, Dedi, merasakan perubahan ritme kerja yang kini lebih hidup seiring meningkatnya kunjungan. “Dulu tamu asing belum tentu ada setiap hari. Sekarang mulai rutin datang, terutama ke Tumpak Sewu. Kami pelan-pelan belajar, dari bahasa sampai cara melayani. Ada rasa bangga juga, karena kami bisa ikut memperkenalkan Lumajang ke orang dari berbagai negara,” kata Dedi.

Fenomena serupa juga terlihat pada Air Terjun Kapas Biru, yang mulai menarik wisman. Hal ini, menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara cenderung memilih destinasi dengan kualitas visual dan pengalaman yang kuat.

Namun demikian, masih terdapat ruang penguatan. Destinasi seperti Ranu Pani dan Ranu Regulo belum beroperasi optimal.

“Kami melihat pentingnya pemerataan pengembangan destinasi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas,” jelasnya.

Secara substantif, data ini menunjukkan bahwa pariwisata Lumajang tidak hanya tumbuh, tetapi mulai membentuk struktur yang lebih kuat. Wisnus menjaga volume kunjungan, sementara wisman memberikan nilai tambah ekonomi dan eksposur global.

Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kecil. Irma, salah satu pelaku UMKM lokal, menyebut peningkatan kunjungan turut menggerakkan usahanya, meski secara bertahap.

“Kalau wisatawan ramai, dagangan ikut bergerak. Tidak selalu besar, tapi terasa. Ada yang beli oleh-oleh, ada yang sekadar mampir. Bagi kami, yang penting usaha tetap jalan dan bisa membantu ekonomi keluarga,” ujar Irma.

Pergerakan ini memperlihatkan bagaimana pariwisata mulai terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat. UMKM, transportasi, pemandu wisata, hingga homestay mengalami peningkatan aktivitas.

“Pergerakan ekonomi lokal mulai terlihat, meskipun masih perlu diperkuat dari sisi kualitas layanan dan kapasitas pelaku usaha,” ujar Bunda Indah.

Dalam konteks pembangunan, capaian ini mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mendorong pariwisata sebagai sektor unggulan berbasis kolaborasi. “Kami membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan pelaku usaha maupun masyarakat, agar pertumbuhan ini bisa dijaga bersama,” tegasnya.

Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga kualitas destinasi, memperluas distribusi wisatawan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

“Keberlanjutan menjadi kunci. Pertumbuhan harus berjalan seimbang dengan pelestarian,” papar Bunda Indah.

Dengan fondasi data yang kuat dan capaian yang terukur, Lumajang tidak hanya mencatat kemajuan, tetapi mulai membangun model pengembangan pariwisata yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. (kom/sit)

Penghargaan tersebut, menjadi bukti pengakuan pemerintah pusat atas komitmen Pemerintah Kota Malang, dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Kota Malang termasuk dalam 35 kabupaten dan kota di Indonesia, yang dinilai memiliki kinerja baik di bidang pengelolaan sampah.

Secara nasional, Kota Malang menempati peringkat ke-7 terbaik dengan nilai kinerja 71,45. Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian tersebut menempatkan Kota Malang di posisi kedua.

“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini Kota Malang mendapatkan Sertifikat Menuju Kota Bersih. Peringkat ke-7 secara nasional dan ke-2 di Jawa Timur. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen kota, mulai dari pemerintah, petugas kebersihan, hingga masyarakat dan mudah-mudahan ini menjadi persembahan bagi masyarakat Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini, mulai dari pengurangan di sumber, pengolahan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara konsisten. Sehingga, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Malang yang dinilai memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang atas kesadarannya. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bisa diselesaikan dengan kolaborasi,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, penghargaan itu akan dijadikan pijakan untuk memperkuat program kebersihan dan lingkungan hidup di daerah. Pemerintah Kota Malang berkomitmen menjalankan kebijakan yang selaras dengan program pemerintah pusat, termasuk Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Gerakan ini harus menjadi kesadaran bersama. Kita akan melaksanakannya sesuai ketentuan, dengan tujuan membangun kepedulian kolektif dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (kom/rsy/sit)

Tercatat pada tahun 2025, produksi padi mencapai 904,928 ton GKG. Selain menjadi nomor satu di Jawa Timur, produksi padi di Lamongan di tahun 2025, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, produksi padi di Kabupaten Lamongan mencapai angka 776,29 ton GKG.

“Berdasarkan berita resmi statistik Provinsi Jawa Timur hasil pengamatan September 2025, Kabupaten Lamongan menempati posisi pertama se-Jawa Timur pada produksi padi,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat berada di ruang kerjanya, Selasa (04/11/2025) tadi.

Baca juga :

Capaian ini, lanjutnya, didukung gencarnya Program Luas Tambah Tanam (LTT), jaminan ketersediaan pupuk yang lebih mudah diakses oleh petani, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) hingga jaminan sosial petani (asuransi). Termasuk, pendampingan dan pelatihan serta masih banyak lagi.

Fasilitasi tersebut, paparnya, tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Melainkan juga, untuk mendukung kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Lamongan. (kom/son/gie)

Capaian ini, disampaikan langsung Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, kepada publik sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh tim kontingen. “Alhamdulillah, saya dan Mas Wabup malam ini menginformasikan bahwa Lumajang berhasil naik ke posisi 17. Ini capaian luar biasa dibanding Porprov 2023 lalu, atau saat kita berada di posisi 19 dengan hanya 6 emas,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam keterangan resminya di sela kunjungan Porprov Jatim di Kota Malang, Sabtu (05/07/2025) malam.

Jika dibandingkan dengan Porprov 2023, tambahnya, peningkatan performa Lumajang sangat signifikan. Pada 2023 lalu, Lumajang hanya meraih 6 emas, 26 perak dan 30 perunggu. Kini, perolehan emas meningkat hampir empat kali lipat, mengukuhkan semangat dan tekad kuat seluruh elemen tim.

Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet, pelatih, pembina, pendamping dan KONI Kabupaten Lumajang, yang telah memperjuangkan nama baik daerah di ajang olahraga bergengsi ini. “Para atlet luar biasa. Mereka tidak hanya bertanding, tapi juga berjuang membawa martabat Lumajang,” ungkapnya.

Baca juga :

Melihat progres pesat ini, Pemkab Lumajang langsung mematok target ambisius untuk dua tahun ke depan. Bunda Indah dan Mas Yudha menegaskan, bahwa Porprov 2027 harus menjadi momentum Lumajang masuk 10 besar provinsi terbaik di Jawa Timur.

“Beberapa strategi sudah kami siapkan dan akan mulai dijalankan dua tahun ke depan,” kata Bunda Indah.

Salah satu strategi utama adalah melibatkan seluruh OPD dan BUMD sebagai pendamping cabang olahraga (Cabor). Bukan untuk mendanai, melainkan memberi semangat, mendampingi latihan dan hadir secara moral untuk memotivasi atlet.

“Minimal nyambangi mereka latihan, menyapa, memberi dukungan. Itu saja sudah sangat berarti bagi semangat mereka,” tambahnya.

Selain itu, Bunda Indah dan Mas Yudha juga tengah menyusun strategi khusus pembinaan cabor-cabor unggulan yang berpotensi besar mendulang medali emas. Capaian ini menegaskan komitmen Pemkab Lumajang untuk membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan, kolaboratif dan berbasis prestasi, sebagai bagian dari misi membentuk generasi muda tangguh menuju Indonesia Emas 2045. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut positif capaian tersebut dengan penuh optimisme. Pihaknya menyebut, bahwa perolehan medali sebagai hasil dari kerja keras dan semangat juang para atlet dan official.

“Ini bagian dari upaya, usaha dan perjuangan. Saya berharap, masyarakat Kota Malang sama-sama berdoa, karena ini juga membawa nama baik Kota Malang, terutama di bidang olah raga. Inikan pekan olah raga terbesar di Jawa Timur. Karenanya, kami tetap optimis bisa juara umum,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (23/06/2025) tadi.

Menanggapi masih minimnya gaung Porprov di kalangan masyarakat, Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa hal ini telah disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal media sosial. Informasi terkait jadwal dan venue pertandingan, telah dibagikan melalui akun resmi Pemkot Malang, Disporapar, KONI Kota Malang, hingga KONI Jawa Timur.

Baca juga :

“Gaungnya memang lebih kami maksimalkan di media sosial, karena lebih cepat di-update. Daripada pasang di jalan, tapi ternyata jadwalnya berubah, kan harus bongkar lagi,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa belum maksimalnya pemasangan jadwal di titik-titik strategis Kota Malang, disebabkan karena adanya perubahan teknis dari KONI Jawa Timur sebagai penyelenggara utama. Salah satunya, adalah perpindahan venue mendadak, seperti yang terjadi di UIN Maliki Malang.

“Venue itu sempat berubah, tadinya di UIN tapi mendadak dipakai untuk yang lain, jadi kami harus pindah. Itu semua butuh persetujuan KONI Jatim. Karena Porprov ini agenda provinsi, kami di daerah hanya menyesuaikan sebagai tuan rumah,” lanjutnya.

Meski begitu, Wali Kota Wahyu memastikan bahwa pemasangan informasi fisik di venue-venue tetap dilakukan secara bertahap, sembari terus memantau penyesuaian dari KONI Jatim. “Pasti akan kami pasang, tapi penyesuaian tetap harus dilakukan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa raihan sementara tersebut menjadi sebuah capaian awal yang dinilai menjadi pemantik semangat bagi seluruh kontingen. Perolehan itu, didapat dari beberapa Cabang Olah Raga (Cabor) dan tentunya menunjukkan tren positif.

“Ini baru dari beberapa Cabor dan menjadi awal yang baik, serta memberikan semangat bagi seluruh atlet. Mudah-mudahan perolehan emas ini bisa terus bertambah dan tetap terjaga,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (18/06/2025) tadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian sementara ini. Apalagi, Cabor Hapkido yang telah meraih juara umum dalam ajang Porprov tahun 2025 ini.

Baca juga :

“Sudah 8 emas sementara ini dan itu sangat membanggakan. Mudah-mudahan ini berdampak besar dalam memotivasi cabor lain untuk meraih prestasi terbaik. Terutama hapkido yang berhasil menjadi juara umum, ini patut diapresiasi,” ujar Baihaqi.

Terkait kesiapan seluruh Cabor, Baihaqi memastikan bahwa semua atlet, termasuk dari Cabor baru, sudah menjalani Pemusatan Latihan Kota (Puslakot) dan semua saat ini sudah dalam kondisi siap tanding. “Semua Cabor, termasuk yang baru, dalam kondisi on fire. Latihan masih berjalan untuk beberapa cabang agar tetap menjaga performa,” tambahnya.

Sementara itu, untuk kesiapan venue, Kota Malang telah memastikan seluruh lokasi pertandingan siap digunakan. Termasuk Stadion Gajayana yang saat ini sudah rampung pada tahap pengecatan awal dan akan menjalani tahap finishing setelah Porprov selesai.

“Venue di Kota Malang sudah siap sepenuhnya. Stadion Gajayana pengecatan tahap pertama sudah selesai. Finishing nanti setelah Porprov. Ada sedikit perubahan, venue futsal yang semula direncanakan di UIN akhirnya dipindah ke Polinema,” imbuh Baihaqi.

Sebagai informasi, dalam ajang Porprov IX Jatim tahun 2025, Kota Malang menargetkan 162 medali emas dan mengusung misi empat sukses, yakni sukses sebagai tuan rumah, sukses prestasi, sukses perekonomian dan sukses administrasi. (rsy/sit)

Hasil pencapaian sendiri, merupakan lonjakan besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Kota Malang berada di posisi 22, lalu naik ke peringkat 14 pada tahun 2023, sebelum akhirnya melesat ke posisi dua besar pada tahun 2024.

Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang, Yayuk Hermiati, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah diterapkan. “Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai inovasi, mulai mobil baca keliling ke rumah pintar, layanan antar buku dengan sepeda motor, serta Gerakan Literasi Masyarakat Membaca (Gelis Maca),” kata Yayuk, Rabu (12/02/2025) tadi.

Ditambahkan Yayuk, bahwa penilaian TGM tersebut didasarkan pada beberapa indikator. Diantaranya, frekuensi membaca setiap minggu, jumlah bahan bacaan per triwulan, durasi membaca per hari, frekuensi akses internet per minggu, serta durasi akses internet per hari. Apalagi, dengan adanya program Gelis Maca menjadi salah satu inovasi unggulan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

Baca juga :

“Kami juga mengoptimalkan pengelolaan rumah pintar yang sudah terbentuk, bantuan bacaan bermutu dari Perpustakaan Nasional pada rumah pintar, penggunaan buku digital pada Rumah Pintar (Sosialisas i-Pusnas dan Pemasangan QR-Code Pusat Baca Digido), pendampingan dari komunitas literasi pada pemustaka baru di rumah pintar, workshop menulis bagi pemustaka di rumah pintar,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, juga dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk, perguruan tinggi dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dalam mendukung produksi buku hasil workshop penulisan.

Di tahun 2025 ini, untuk mempertahankan capain TGM tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan. Diantaranya, mempertahankan layanan baca di Perpustakaan Umum dan Pojok Baca Digital (POCADI) yang ada Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, Malang Creative Center (MCC) dan Taman Trunojoyo. Kemudian, mengintensifkan kunjungan ke 15 rumah pintar yang ada di pinggiran kota serta bekerja sama dengan penerbit buku.

“Bahkan juga mengajukan bantuan 1.000 buku dan rak ke Perpusnas untuk perpustakaan kelurahan-kelurahan. Dari total 25 kelurahan yang diajukan, yang diterima 20 kelurahan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan keterbukaan informasi publik. “Tujuannya, agar masyarakat dapat mengakses seluruh produk hukum daerah dengan cepat dan mudah,” kata Bupati Ipuk.

Raihan penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof Widodo Ekatjahjana kepada Asisten Pemerintahan dan Keuangan, MY Bramuda, di Jakarta, Kamis (22/08/2024) tadi.

Baca juga :

Bramuda menjelaskan, bahwa Banyuwangi berhasil meraih JDIHN Awards kategori Kabupaten. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap 7 aspek dan 32 indikator. Ke 7 aspek yang dimaksud, meliputi organisasi, sumber daya manusia, pengumpulan dokumentasi hukum, manajemen teknis, infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi dan pengembangan JDIH.

“Nilai Banyuwangi unggul pada seluruh aspek penilaian lainnya. Verifikasi penilaian dilakukan langsung oleh Tim Kemenkumham RI di Banyuwangi,” jelas Bramuda.

Dirinya menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya saja inovasi Publik e-konsultasi Produk Hukum Daerah. JDIH Banyuwangi juga memiliki layanan bagi kelompok difabel dengan Program Layanan Hukum Kelompok Disabilitas Banyuwangi (Jalan Desaku Wangi). “Banyuwangi menyediakan peraturan daerah dalam huruf braille, serta video penerbitan peraturan daerah dalam bahasa isyarat,” tambah Bramuda. (kom/bwi/gie)