Pemusnahan barang bukti itu, dipimpin oleh Kepala Kejari Kabupaten Pasuruan, Rustandi Gustawirya, bersama Kepala BNNK Pasuruan, Masduki, Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho dan tamu. Sementara dalam pemusnahan sendiri, dilakukan dengan dua cara. Yakni, untuk barang bukti berupa ponsel, timbangan elektrik, alat hisab dan lainnya, dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan sabu-sabu, ekstasi dan pil berlogo Y dimusnahkan dengan diblender, serta minuman keras dalam kemasan botol dimusnahkan dengan menggunakan kendaraan berat.

Sedangkan seluruh barang bukti tersebut, berasal dari 86 perkara yang berlangsung sejak November 2025 hingga Mei 2026. Rinciannya, sabu-sabu seberat 1 kg yang dikumpulkan dari 64 perkara.

Baca juga :

Kemudian, inex atau ekstasi sebanyak 1 perkara berjumlah 12 butir serta 16.052 butir pil berlogo Y dari 5 perkara. Sementara 19 unit ponsel yang digunakan untuk transaksi terlarang disita sebagai bagian dari pembongkaran jaringan peredaran Narkoba plus 33 timbangan elektrik, 7 buah alat hisab serta 17 buah Sajam, juga turut dihancurkan. Selain kejahatan Narkotika, Kejari Bangil juga menghancurkan 30 botol minuman keras sebagai bentuk pemberantasan penyakit masyarakat.

Kepala Kejari Bangil, Rustandi Gustawirya, menegaskan pemusnahan barang bukti ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. “Hari ini kami musnahkan seluruh BB hasil tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Kami pastikan barang bukti tidak lagi berpotensi digunakan untuk tindak pidana,” katanya.

Rustandi juga menyebut, bahwa keberhasilan menindak seluruh bentuk pelanggaran hukum, mulai dari penyalahgunaan Narkoba dan lainnya tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk bisa membantu masyarakat. Terima kasih seluruh Forpimda dan lintas sektor lain yang sudah sama-sama membantu dalam hal ini,” harapnya. (kom/puj/gie)

Gus Bupati-sapaan Muhammad Al Barra, menyebut bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut adalah cadangan pangan pemerintah pusat. Dijelaskannya, bahwa di Kabupaten Mojokerto, jumlah penerima bantuan kali ini sebanyak 156.513 penerima.

“Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa bantuan beras dan minyak goreng untuk tahun 2026. Pada Februari dan Maret, yang diberikan kepada 156.513 penerima se-Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Ditambahkannya, para penerima bantuan pangan periode Februari-Maret 2026, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah ini adalah kalkulatif dari tiap bulannya bantuan masing-masing penerima adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Bupati Muhammad Al Barra turut menjelaskan, terkait rincian para penerima. Dirinya menyebut, bahwa warga yang berhak menerima bantuan adalah warga yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

Baca juga :

DTSEN sendiri, adalah basis data terintegrasi milik Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola bersama oleh Kementerian Sosial, BPS dan lembaga terkait untuk memuat data individu atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan atau desil. “Penerimanya adalah yang termasuk dalam DTSEN Kementerian Sosial. Jadi penerima bantuan se-Kabupaten Mojokerto ada datanya,” terangnya.

Bantuan pangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini, bertujuan untuk melanjutkan usaha Presiden Prabowo dalam mewujudkan swadaya pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, bantuan yang didistribusikan oleh Kantor Cabang Bulog Kabupaten Mojokerto itu juga berperan sebagai salah satu usaha untuk menekan harga bahan pokok pasca Lebaran Idul Fitri, ditengah konflik global saat ini.

“Ini adalah stimulus untuk menstabilkan harga, utamanya bahan-bahan pokok, karena akhir-akhir ini setelah Lebaran ditakutkan nanti harga bahan pokok semakin meninggi,” tambahnya.

Sebagai informasi, terkait penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebelum acara launching bantuan pangan, Gus Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Teguh Gunarko dan para Pimpinan OPD Kabupaten Mojokerto, mengikuti entry meeting tentang pemeriksaan atas laporan keuangan 8 kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Entry meeting yang digelar secara online di Satya Bina Karya tersebut, bertujuan menyamakan pemahaman, membangun komunikasi, serta menekankan kooperatif entitas atau kelembagaan dalam menyediakan data untuk menjamin transparansi pengelolaan anggaran. (kom/moj/gie)

Ketika korban mengunduh dan memasangnya, maka file tersebut dapat menjadi pintu masuk program berbahaya (malware) yang dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, hingga mengambil alih perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Aplikasi APK dari sumber tidak tepercaya juga dapat meminta izin akses tertentu, pada perangkat dan dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pengguna. Sehingga, membuka ruang penyalahgunaan akses layanan keuangan yang tersimpan pada perangkat.

Direktur Information Technology BRI, Saladin Dharma Nugraha Effendi, menjelaskan bahwa pola kejahatan digital terus berkembang dan menuntut penguatan kewaspadaan bersama. “Perseroan terus menyempurnakan kapabilitas pengamanan layanan digital agar tetap adaptif terhadap dinamika ancaman. Penguatan pengamanan dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi data serta akses transaksi nasabah. Keamanan dan kenyamanan nasabah menjadi perhatian yang dijalankan secara konsisten,” katanya, Senin (16/03/2026) tadi.

Baca juga :

BRI meminta agar nasabah untuk tidak mengklik, mengunduh atau menginstal aplikasi dari sumber yang tidak tepercaya, serta tidak meneruskan pesan, file, maupun tautan yang mencurigakan kepada pihak lain. Jika menerima pesan yang tampak janggal, misalnya menggunakan nada mendesak, menawarkan hadiah, meminta pembaruan atau ‘verifikasi’ data, atau menyertakan lampiran file dari nomor yang tidak dikenal meskipun mengatasnamakan bank atau layanan penting lainnya, nasabah diminta memastikan kebenaran pengirim dan melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Pengaktifan fitur keamanan tambahan seperti Two-Factor Authentication (2FA), juga dianjurkan untuk menambah perlindungan pada akses layanan digital. Apabila nasabah terlanjur mengunduh atau menginstal file APK yang mencurigakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mematikan koneksi data seluler dan Wi-Fi, kemudian menghapus aplikasi yang terpasang.

Selanjutnya, nasabah dapat segera mengubah username, PIN dan password akun BRImo maupun akun email yang terhubung, serta melakukan reset setelan pabrik melalui pengaturan perangkat untuk memastikan perangkat bersih dari potensi kendali pihak tidak dikenal. Nasabah juga perlu melakukan pemblokiran nomor pengirim, apabila pesan terindikasi penipuan dan jika ditemukan aktivitas mencurigakan dapat segera menghubungi Contact BRI 1500017.

“BRI menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyaring informasi, terutama pesan yang disertai file atau tautan dari sumber tidak dikenal. Pengenalan indikasi ancaman sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah akses tidak sah terhadap data nasabah. Kolaborasi antara BRI dan nasabah menjadi fondasi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan nyaman,” papar Saladin. (hms/sit)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Bupati Fadia ditangkap di kawasan Semarang bersama dua orang lainnya. “Para pihak diamankan di wilayah Semarang. Kemudian, pada pagi hari ini langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi di Gedung Merah Putih Jakarta.

Budi menambahkan, saat ini Bupati Fadia dan dua orang lainnya sudah tiba di Gedung Merah Putih dan sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. OTT yang menjerat bupati, ini terkait dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Namun untuk detail perkaranya, masih menunggu keterangan resmi dalam waktu 1×24 jam. Begitu juga, dengan status Bupati Fadia masih menjadi terperiksa.

Baca juga :

“Kami mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif. Sehingga, dapat membantu dalam proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif,” urainya.

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan, saat ini sejumlah ruang di Pemkab Pekalongan, seperti Kantor Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, hingga Kantor Bupati dan Sekda, disegel dengan tulisan ‘Masih dalam pengawasan KPK’. Meski demikian, aktivitas ASN tetap berjalan normal dan pengamanan tidak terlihat ditingkatkan.

Sementara dikutip dari laman resmi Protokoler Komunikasi Pimpinan Pekalongan, Bupati Fadia tercatat pernah menduduki kursi Wakil Bupati Pekalongan pada 2011 hingga 2016. Kemudian, Fadia menduduki posisi Bupati Pekalongan pada 2021 hingga 2026 dan kembali menjabat sebagai Bupati Pekalongan pada 2025-2030, atau periode ke dua. (gie)

Pada awal periode ke dua itu, Pemkab Kediri menghadapi kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah dengan nilai efisiensi mencapai Rp 265 miliar. Kemudian pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.

Meskipun demikian, Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan fisik maupun pelayanan. Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap, agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.

Meski begitu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik selama setahun belakang di tahun 2025. Bahkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) juga  diresmikan sebulan pasca terjadi kerusuhan.

MPP sendiri, dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan. Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung perhari, capaian ini menunjukkan kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.

Baca juga :

“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab Kediri dalam melayani masyarakat,” kata Mas Dhito, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Selain MPP, capaian lain adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pelayanan Adminduk hanya terpusat sebatas kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil. Sementara di tahun pertama kepemimpinannya, titik layanan bertambah di kantor desa sesuai domisili warga.

Bahkan, kini masyarakat bisa menikmati layanan yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Program ini, ditujukan agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih dekat.

Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa yaitu paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga (pecah KK, update elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE). Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga berita ini dibuat, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, yang terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.

Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi. “Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,“ imbuhnya. (pan/gie)

Program-program itu sendiri, meliputi seperti pupuk, sehingga membuat petani bahagia karena telah direalisasikan dengan pemberian tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025. Begitu pula dengan program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri 98,72 persen di 2025.

Bidang kesehatan ini, pun diperluas dengan program peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan Rumah Sakit di kawasan Aerotropolis. Sampai penghujung 2025, Pemkab Kediri telah berhasil menambah enam Puskesmas rawat inap dan hingga Februari ini tercatat sudah terdapat 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri.

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, melihat dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, berat untuk membangun rumah sakit yang memerlukan anggaran besar. Adapun strategi yang dilakukan, yakni mencoba membangun kerjasama dengan swasta.

“Yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan beberapa rumah sakit dan ada tiga rumah sakit,” katanya, Jumat (20/02/2026) tadi.

Program prioritas lain yang telah direalisasikan, yakni insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama. Untuk guru ngaji dan agama, penerima manfaat bisyaroh di tahun 2025 bahkan mencapai 9.500 orang dan tahun 2026 direncanakan bertambah menjadi 12.000 orang.

Baca juga :

Bidang pendidikan ini, juga termasuk program beasiswa Kediri Berbudaya Rp 30 miliar pertahun. Kemudian, program bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, ponpes, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, program pemberian insentif untuk kader seperti posyandu dan KB, peningkatan insentif RT/RW, Halo Masbup 2.0, Gercep Sahaja administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejahtera juga telah direalisasikan di 2025. Dalam pemerintahannya, Mas Dhito juga berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah sebelumnya berhasil merevitalisasi Pasar Wates, awal periode kedua Mas Dhito melakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih.

Program lain yang secara bertahap mulai dijalankan, yakni 30 ribu lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2025, dimulai dengan 6 ribu lebih lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang akan terus dilanjutkan tahun berikutnya.

Di sektor pariwisata, Mas Dhito juga mulai melakukan pengembangan wisata dengan gebrakan membuka wisata Ubalan di akhir tahun 2025 dan tahun 2026, ini melanjutkan pembangunan akses jalan ke wisata Gunung Kelud. “Kelud di tahun 2026, ini saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah. Kemudian yang kedua (terkait), safetynya,” ungkap Mas Dhito.

Bidang infrastruktur yang menjadi bagian program prioritasnya, menurut Mas Dhito, saat ini keluhan masyarakat banyak pada jalan, terutama jalan desa. Adapun skema untuk pembangunan jalan desa, yakni dengan pemberian BKK dimana pengerjaannya dilakukan desa. Hanya saja, untuk saat ini belum memungkinkan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. (pan/sit)

Momen prosesi pelantikan ini, dihadiri Bupati, Wali Kota, Dandim, Kapolres dan Kepala Bulog setempat serta sejumlah pejabat daerah, pengurus Tani Merdeka. Termasuk, petani dari Kota/Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Timur, Riki Septiadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa organisasi yang dicanangkan langsung satu komando dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tersebut merupakan organisasi yang akan menjaga keberlangsungan program-program dalam pertanian di wilayah-wilayah Indonesia. “Dalam organisasi ini sebagai eksekutor atau pengawas agar semua yang diharapkan sesuai dengan ekpektasi. Maka dari itu, tugas-tugas ketua ini cukup berat. Para ketua wilayah, ini sudah petarung semua. Semoga ini menjadi platform baru nantinya antar kebijakan pusat sampai pada petani seluruhnya,” jelas Riki.

Baca juga :

Selain itu, Riki juga menegaskan pentingnya kerja sama antara petani dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pertanian yang kuat. Menurutnya, kehadiran Tani Merdeka justru menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dinas-dinas terkait di bidang pertanian.

“Kita harus bersinergi dengan pemerintah. Dan kita ini tidak menghambat mereka, justru mendorong dan membantu dinas-dinas yang ada. Anggap saja kita ini seperti penyuluh pertanian, tapi nggak digaji ya. Bener nggak?. Kalau penyuluh pertaniankan ada gaji, kalau kita swadaya,” ujar Riki.

Sementara itu, Ketua Tani Merdeka Indonesia DPD Kabupaten Situbondo, Armito, di sela-sela acara pelantikan mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu para petani terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan kemajuan teknologi. “Semoga kita semua mampu membantu para petani kita dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, dampak harga dan masalah lainnya terkait pertanian,” ujar Armito.

Armito menambahkan, bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan kerja sama antara petani dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. “Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Tani Merdeka di Kabupaten Situbondo dalam memperkuat peran petani lokal serta mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah di bidang pertanian,” imbuhnya. (her/gie)

Bupati Rio-sapaan Bupati Situbondo, dalam sambutannya  Mas Rio (sapaan akrabnya) menyampaikan bahwa Asy’ari telah memantapkan diri untuk menjabat kembali sebagai direktur Perumda Tirta Baluran Situbondo, untuk lima tahun kedepan. Asy’ari memiliki pengalaman dan kemampuan kapabilitas, yang ditunjukkan dengan angka-angka kuantitatif dari hasil nilai psikotest ataupun wawancara. Sehingga, layak dan terpilih kembali untuk menduduki jabatan lama.

“Pak Asy’ari sudah membuktikan, bahwa nilainya yang paling bagus. Maka, beliaulah yang ditunjuk sebagai Direktur PDAM. Saya berharap dengan kembalinya Pak Asy’ari menjadi Direktur Perumda Tirta Baluran Situbondo, maka bisa meningkatkan kapasitas. Kemudian, saya berharap kepada semua untuk bekerja secara profesional. Niatkan bekerja untuk beribadah dan membantu Situbondo, supaya naik kelas. Mudah-mudahan target yang sudah ditetapkan bisa dilampaui, sehingga sebelum dua tahun bisa tercapai 50 ribu pelanggan,” kata Bupati Rio.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Baluran Situbondo mengaku siap dan akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan optimalisasi. Terutama, mengenai masih banyaknya kendala-kendala yang harus diselesaikan di tengah masyarakat.

Hal lain, ujarnya, yaitu mengenai program-program rutin seperti promo pemberian diskon, tetap akan dilaksanakan untuk kepentingan membantu masyarakat menjadi pelanggan air minum. Kemudian, melakukan peningkatan debit air (ketersediaan air) guna memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

Asy’ari juga mengaku optimis, mengenai capaian target 50 ribu pelanggan. “Insyaallah kami realisasikan dan diupayakan. Seperti melakukan penambahan sumur bor, promo pemberian diskon yang banyak dan sambungan baru gratis bagi masyarakat,” ujarnya pria yang sebelumnya juga menduduki posisi Direktur Perumda Air Minum Tirta Baluran Situbondo, untuk Periode 2020 – 2025. (her/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, itu menyampaikan bahwa program tersebut merupakan rekomendasi dari Wali Kota se Indonesia. Termasuk masukan-masukan yang disampaikan dan difasilitasi langsung oleh pemerintah pusat.

“Itu terkait dengan regulasi, ada kebijakan-kebijakan, permasalahan di tingkat kota yang sudah direkomendasikan. Kemudian, pemerintah pusat juga sudah memfasilitasi pada saat kami Rakernas kemarin,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (18/07/2025) tadi.

Salah satu isu utama yang akan menjadi perhatiannya, adalah investasi. Menurut Wali Kota Wahyu, meskipun investasi menjadi faktor penting dalam pembangunan kota, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan masih menjadi kendala serius.

“Investasi harus didorong, tapi keterbatasan lahan di kota-kota itu juga perlu solusi bersama,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, sektor ketahanan pangan juga masuk dalam daftar prioritas. Termasuk, mendorong peningkatan efektivitas Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Dalam hal ini Wahyu mencontohkan kondisi Kota Malang yang sudah memiliki masterplan pengendalian banjir, namun tetap bisa terdampak jika daerah sekitar tidak turut menjaga tata kelola lingkungannya.

“Misalnya Kota Malang, kami sudah punya rencana penanganan banjir. Tapi kalau daerah sekitar tidak sinergi, ya tetap bisa kena juga. Makanya KAD penting untuk kita dorong bersama,” tuturnya.

Program lainnya yang akan dikawal, terang Wali Kota Wahyu, meliputi efisiensi anggaran dan pelaksanaan program nasional di tingkat daerah. Seluruhnya, dibahas dalam Rakernas Apeksi, yang kemudian akan terus dikawal melalui forum-forum koordinasi rutin bersama kementerian terkait.

“Kami juga ada pertemuan rutin kementerian untuk membahas terkait semua itu. Karena diskusinya enak. Kami kan mengambil keputusan, jadi apapun akan diperhatikan oleh pusat,” lanjutnya

Dengan posisi barunya, Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa Kota Malang akan mendapatkan manfaat strategis, karena Apeksi menjadi saluran langsung antara pemerintah kota dan pemerintah pusat. “Apeksi ini adalah forum tempat para kepala daerah menyampaikan persoalan riil di daerah. Kadang hal-hal itu tidak tertangkap oleh pusat. Di sinilah peran kami. Kami rutin bertemu dengan kementerian, jadi apapun kebijakan daerah bisa dibahas secara langsung,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)