“Nanti implementasi dari KLA, diwujudkan melalui rencana aksi daerah di DPUPRPKP, BPBD dan Dinsos-P3AP2KB. Ini sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) dan nanti kita atur di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk bisa mengatur lebih baik,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (24/05/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa di dalam Perwal tersebut juga akan diatur mengenai kelayakan kawasan perkampungan untuk dibangun taman bermain bagi anak. Selain itu, juga melihat ketentuan-ketentuan mengenai pembangunan rumah yang berada di pinggir sungai.

Baca juga :

“Kan rumah yang berada di jembatan dan sungai, itu tidak boleh. Tapi kita tidak serta merta seperti itu. Kita antisipasi, agar kejadian ini tidak terjadi lagi dan menjadi pembelajaran bagi mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Wahyu juga meminta, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pemetaan wilayah perkampungan yang rawan Laka air. Tujuannya, agar bisa diberi papan peringatan hingga pemasangan pagar pembatas.

“Nanti saya minta BPBD agar pemasangan pagar dan papan peringatan tidak disini (Ki Ageng Gribig) saja, tetapi juga di beberapa titik lain juga,” imbuhnya. (rsy/sit)

Perempuan yang kerap disapa Fuji, itu menyampaikan bahwa kejadian bunuh diri itu bukanlah sesuatu yang baik dan benar untuk dilakukan. Karena mati dengan bunuh diri, bukan penyelesaian masalah. Namun menjadi awal dari munculnya masalah baru.

“Ini harus hati-hati banget. Bagi semua orang, ini bukan sesuatu hal yang baik dan benar untuk dilakukan. Karena menyelesaikan masalah bukan dengan mati, tapi kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya,” ungkap Fuji, saat dikonfimasi, Sabtu (16/12/2023) tadi.

Ditambahkannya, jika diagnosa terhadap individu yang memiliki keinginan untuk bunuh diri harus dilakukan secara menyeluruh, untuk memahami masalah psikologis yang mendasarinya. Apalagi orang yang melakukan hal tersebut merasa bahwa tidak mempunyai penyelesaian masalah dan mengakhiri hidup adalah satu-satunya cara.

Baca juga :

“Kalau dari sisi permasalahannya apa, bisa karena faktor kepribadian dia, latar belakang keluarga dan pengasuhan, karakteristik tempramen dan kepribadian dia. Bisa juga karena kemampuan dia menyelesaikan masalah atau strategi coping. Orang yang menyelesaikan masalah dengan bunuh diri itu biasanya mereka memiliki strategi penyelesaian masalah yang tidak bagus. Sehingga karena masalah tidak selesai, menumpuk, munculah bunuh diri,” jelasnya.

Apalagi jika seseorang telah melakukan sayatan pada tangan, itu juga dianggap sebagai mekanisme coping yang menunjukkan bahwa seseorang sudah memiliki cara untuk mengakhiri hidup. Namun, Fuji menekankan bahwa setiap perilaku tertentu memiliki motif dan perubahan perilaku seseorang dapat menjadi tanda peringatan.

“Artinya di sini entah secara regulasi emosi tidak bagus, atau mekanisme coping strategi penyelesaian masalahnya tidak bagus. Secara karakteristik kepribadian bisa juga dia tidak bagus, kemudian kemampuan dia menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya juga tidak bagus. Bisa jadi sekompleks itu,” tambahnya.

Diakhir, pihaknya juga mengimbau pada masyarakat agar lebih peduli pada perbaikan mental dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Peristiwa tersebut menurutnya, harus dijadikan pembelajaran agar lebih aware (peduli, red) pada kesehatan mental. (rsy/sit)

Dua korban selamat dari Padepokan Tunggal Jati Nusantara yang sempat dirawat di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, digelandang ke Mapolres Jember. Kedua orang tersebut adalah Nurhasan yang tidak lain adalah Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara dan Feri Luhur Budianto sebagai anggota.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sekitar pukul 13:25, keduanya dijemput dari RSD dr Soebandi dengan pengawalan pihak kepolisian menuju Mapolres Jember dengan mengenakan kaos berwarna merah. Kedua Korban saat ini sedang melakukan pemeriksaan di Satreskrim Unit Pidana Umum.

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum mengumumkan perihal perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana insiden Pantai Payangan ini. Diketahui sebelumnya kedua korban dirawat di RSD dr Soebandi sejak hari minggu (13/02/2022) dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. (rio/gie)

Dugaan tersebut disampaikan, pada sebuah surat yang dilayangkan warga Desa Sumberwuluh kepada DPRD Kabupaten Lumajang, Kamis (20/01/2022) . Beberapa perwakilan warga mendatangi Kantor DPRD, guna mengadukan hal tersebut. Dimana, ada tiga poin dalam surat itu penyampaian itu.

Pertama, adanya dugaan human error yang dilakukan salah satu CV di Desa Sumberwuluh dengan membuat andil-andil (tanggul) di lokasi tambang yang mengakibatkan meluapnya ke rumah warga. Kedua, adanya dugaan atas ketidak sesuaian izin tambang dari CV itu, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, adanya dugaan diskriminasi berupa tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh pihak CV, kepada salah satu warga.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Warga yang mengatas-namakan Paguyuban Peduli Semeru, mengajukan hearing dengan Ketua Dewan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Menurut warga, terjadinya peristiwa hilangnya Kampung Renteng, diduga adanya human error yang di sebabkan dari aktifitas tambang pasir.

Mereka juga mengaku, jika sebelumnya telah mengajukan protes ke pemerintah dan ke pemilik tambang atas prediksi dampak buruk adanya tanggul buatan di aliran sungai jalur lahar Semeru. Namun, protes itu tidak mendapatkan respon.

“Saya Nur Kholik dari Kamarkajang Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kami ke sini (DPRD, red) ingin menyampaikan surat kepada anggota dewan. Kami ingin diadakan hearing atas dugaan adanya human error di salah satu tambang. Sehingga, menyebabkan aliran lahar kemarin tidak pada jalurnya,” ungkapnya.

Mengenai dugaan ini, tambahnya, pihaknya pernah menyampaikan keberatan. Bahkan, jauh sebelum terjadi APG Semeru yang selanjutnya diikuti lahar dingin. “Kami pernah menyampaikan keberatan dan akhirnya terjadi. Ini sebelum adanya erupsi. Tidak ada tanggapan. Waktu itu, terkait (keberatan, red) adanya bendungan. Saya melaporkan kalau ada banjir di sana, kalau banjir bukan hanya air. Kalau ditanggul seperti itu (sebelum kejadian, red), kemungkinan akan meluap dan ternyata yang kami khawatirkan terjadi,” imbuhnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, Mahfud, saat dikonfirmasi terkait kedatangan warga Desa Sumberwuluh, mengatakan jika warga mengajukan permohonan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

”Mereka mengajukan permohonan hearing kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Ini akan kami laporkan dan tindaklanjuti. Yang bersangkutan atau warga akan menyampaikan di hearing tersebut, terkait kejadian sebelum erupsi dan pasca erupsi Semeru. Hari ini anggota dewan sedang melaksanakan kunjungan komisi ke Surabaya lalu Batu (Kota, red) dan Malang,” terang Sekwan. (adi/sit)