Gelaran yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 ini, menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan kebangsaan dan semangat gotong royong warga desa. Sementara untuk rangkaian kegiatan sendiri, mengusung tema ‘Harmoni Nyawiji Hanggayuh Kapti’, yang berarti keselarasan untuk bersatu dan rukun demi mencapai kejayaan serta kesejahteraan bersama.

Wabup Lathifah dalam keterangannya mengapresiasi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan itu. “Kami apresiasi atas usia desa yang telah mencapai 184 tahun. Ini sebagai bukti perjalanan panjang masyarakat dalam membangun desa yang harmonis dan berbudaya. Saya menekankan, bahwa tradisi Pecah Cikal bukan sekadar seremonial, melainkan warisan luhur yang mengandung nilai filosofis tentang syukur, doa dan keselamatan bagi masyarakat,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Perayaan tersebut, juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah (umara) dan seluruh lapisan masyarakat. Menariknya, disebutkan pula bahwa hampir 100 persen warga Desa Ngabab merupakan pemeluk agama Islam dan 99,9 persen berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, baik secara kultural maupun struktural.

Wabup Malang juga mengingatkan, akan pentingnya sikap guyub (gotong royong) dan ketaatan kepada pemimpin selama berada di jalur syariat. Menurutnya, kebesaran agama Islam itu karena berjamaah, guyub dan kekuatannya ada pada seorang pemimpin.

Selain pelestarian budaya, peringatan HUT ini juga menjadi momentum pembahasan ekonomi desa. Berdasarkan diskusi dengan Ketua Panitia, Pemerintah Kabupaten Malang berencana menghidupkan kembali potensi Kopi Arabika dan Kakao di wilayah tersebut.

“Desa Ngabab bisa dijadikan salah satu pilot project untuk menghidupkan kembali kopi dan kakao di Kabupaten Malang,” ujar Wabup Lathifah.

Seluruh rangkaian kegiatan seni dan budaya tersebut, dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan. Terhitung, yakni sejak pembukaan pada 1 Juni hingga penutupan pada 8 Juni 2026. (pro/gie)

Kegiatan yang dipimpin Executive Vice President Daop 8 Surabaya bersama jajaran manajemen serta KAI Commuter Wilayah 8 Surabaya, untuk memastikan kesiapan operasional menjelang Angkutan Lebaran 2026. Termasuk, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, khususnya menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh prasarana dan fasilitas pelayanan berada dalam kondisi optimal. “Melalui Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan pengecekan lintas ini, manajemen dapat melihat langsung kesiapan operasional di lapangan, mulai dari kondisi rel, wesel, persinyalan, hingga fasilitas pelayanan di stasiun. Hal ini kami lakukan, untuk memastikan perjalanan kereta api tetap selamat, aman, dan nyaman, khususnya menjelang Angkutan Lebaran 2026,” ujar Mahendro, Jumat (27/02/2026) tadi.

Selama pelaksanaan pengecekan, jajaran manajemen melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi rel, wesel, sistem persinyalan, perlintasan sebidang, serta aset perusahaan di sepanjang lintas Surabaya Gubeng Mojokerto. Peninjauan juga dilakukan di sejumlah stasiun yang disinggahi, seperti Stasiun Wonokromo, Stasiun Sepanjang, Stasiun Krian, Stasiun Tarik, hingga Stasiun Mojokerto.

Baca juga :

Selain memastikan kondisi fisik prasarana, manajemen juga meninjau fasilitas pelayanan pelanggan, bangunan stasiun, serta area ruang PPKA guna memastikan seluruh fungsi operasional berjalan sesuai standar. Dalam setiap kunjungan, manajemen berdialog langsung dengan para petugas di lapangan untuk menyerap masukan sekaligus memberikan arahan dan motivasi.

Dalam kesempatan itu, Daop 8 Surabaya menegaskan kembali pentingnya budaya keselamatan sebagai prioritas utama. Seluruh petugas juga diimbau, untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan kerja, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten.

Petugas juga diingatkan, untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun kegiatan langsiran, melaksanakan budaya 5R, memastikan kesiapan AMUS, serta segera menindaklanjuti setiap temuan yang diperoleh selama pemeriksaan. Mahendro juga menambahkan, bahwa momentum Ramadan menjadi saat yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Ramadan adalah bulan yang penuh makna. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebersamaan ini tercermin dalam pelayanan yang semakin baik dan dalam komitmen menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Dengan kesiapan yang optimal, kami berharap seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya dapat berjalan lancar selama masa Angkutan Lebaran,” ujar Mahendro. (kom/sby/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyebut bahwa peringatan Harjalu tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang refleksi bersama untuk memahami kesinambungan perjalanan Lumajang dari masa ke masa. Dalam lintasan waktu yang panjang tersebut, Lumajang tumbuh melalui berbagai dinamika, perubahan sosial, serta tantangan yang membentuk karakter dan identitas daerah hingga hari ini.

“Melalui peringatan Hari Jadi ke-770, pemerintah daerah mengajak masyarakat melihat sejarah sebagai bagian yang hidup dan relevan dengan pembangunan masa kini. Sejarah tidak diposisikan sebagai nostalgia, melainkan sebagai sumber nilai dan pembelajaran dalam merumuskan arah kebijakan daerah,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam acara prosesi Harjalu ke-770 di Pendopo Arya Wiraraja, Senin (15/12/2025) tadi.

Dalam sambutannya, Bunda Indah menyampaikan bahwa pemahaman terhadap sejarah menjadi fondasi penting dalam membangun daerah. Dengan mengenali perjalanan masa lalu, Lumajang dapat melangkah ke depan tanpa kehilangan jati diri dan konteks sosialnya.

Baca juga :

“Perjalanan panjang Lumajang mengajarkan banyak hal. Dari sejarah kita belajar tentang nilai kebersamaan, ketekunan dan kemampuan beradaptasi,” urainya.

Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus berpijak pada pemahaman sejarah dan budaya lokal. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari karakter masyarakat dan nilai-nilai yang telah tumbuh sejak lama.

Peringatan Harjalu ke-770, juga menjadi pengingat bahwa identitas Lumajang terbentuk dari proses panjang yang melibatkan berbagai generasi. Kesadaran sejarah dinilai penting untuk memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga serta mengembangkan daerah.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus membangun dengan berlandaskan nilai sejarah dan budaya. Refleksi atas masa lalu diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, inklusif dan relevan dengan tantangan masa depan.

“Harjalu ke-770 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan usia, tetapi juga penanda kesadaran kolektif bahwa masa depan Lumajang dibangun dengan menghargai perjalanan panjang yang telah dilalui,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dalam kegiatan itu, disampaikan juga program-program yang telah dikerjakan dan penghargaan yang didapat oleh Pemkab Jember, selama 100 hari kerja Bupati Fawait dalam sebuah tayangan video. Termasuk, penyerahan SK PPPK oleh Bupati Jember.

Adapun SK PPPK yang diberikan, yaitu sekitar 1.847 SK. Dengan uraian, SK Guru 731, Tenaga Kesehatan 549 dan Tenaga Teknis 567. Dengan diterimanya SK itu, maka PPPK diharapkan dapat berkontribusi untuk menjadikan Jember Baru Jember Maju.

Baca juga :

“Bersyukurlah kepada para penerima SK PPPK hari ini, karena banyak di sana yang mengharapkan bisa menjadi PPPK. Karenanya, buktikan bahwa panjenengan bisa membantu Bupati dan jajaran Pemerintah untuk membawa Jember Baru Jember Maju,” papar Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Dalam serangkaian pelaksanaan ini, ada beberapa hal yang berbeda. Diantaranya, tempat pelaksanaan yang biasanya di gedung atau tempat formal, kali ini ditempatkan di salah satu destinasi wisata Jember. Dengan gelaran seperti ini, maka masyarakat Jember dapat membuka mata bahwa destinasi wisata di Jember tidak kalah dengan kabupaten atau kota lain.

“Alasan kami melaksanakan di kawasan wisata Watu Ulo, yaitu kami ingin mengembalikan Jember menjadi kabupaten tujuan wisata. Karena 10 tahun terakhir ini kita kurang maksimal, maka kita perbaiki termasuk melarang seluruh sekolah di Jember untuk study tour, alasannya kita optimalkan tempat wisata yang ada di Jember” ujar Gus Fawait. (kom/rio/sit)

“Untuk sementara, sesuai dengan permintaan gubernur, agar menghentikan sementara perjalanan wisata ke Pulau Tikus sambil pemerintah membenahi transportasi, kepastian keamanan dan kenyamanan wisatawan,” kata Wali Kota Dedy, Jumat (16/05/2025) tadi.

Ditambahkannya, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan wisata di Kota Bengkulu, khususnya di perairan Bengkulu, agar memastikan seluruh penumpang dapat terdata dan dilaporkan ke pemerintah guna mengantisipasi terjadinya kembali musibah kapal karam. Termasuk, meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bengkulu untuk berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait perizinan kapal wisata.

Baca juga :

“Kami akan memerintahkan Dinas Pariwisata untuk memastikan dan berkoordinasi dengan KSOP terkait syarat lainnya. Sebab, kapal harus layak jalan dan jangan sampai kapal yang tidak layak jalan namun dipaksa untuk berlayar,” tambahnya.

Selain itu, Wali Kota Dedy juga menerangkan kapal wisata ‘Tiga Putera’ yang karam di perairan laut Pantai Malabero dari Pulau Tikus menuju Pantai Malabero beberapa waktu lalu, hanya memiliki izin berusaha. Sementara untuk standar keselamatan yang direkomendasikan izin dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), belum diketahui apakah kapal wisata Tiga Putera memiliki izin atau tidak.

Dengan adanya kejadian karamnya kapal wisata tersebut, ungkapnya, menjadi atensi pemerintah kota dalam hal untuk menata lebih baik sektor wisata di Kota Bengkulu. Kemudian, selama kapal wisata tersebut beroperasi, belum ada retribusi pendapatan yang diberikan ke pemerintah kota. Untuk itu, pihaknya akan membuat regulasi terkait perizinan akan lebih diperketat, sesuai dengan standar. (ip/bkl/sit)

Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sumberwuluh, Samsul Arifin, menyampaikan bahwa perubahan tarif ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan layanan dan fasilitas bagi wisatawan. Selain itu, penyesuaian harga juga mempertimbangkan biaya operasional kendaraan serta kebutuhan perawatan jalur wisata, yang terus mengalami perubahan akibat kondisi alam.

“Saat ini, wisatawan dapat memilih dua jenis paket perjalanan dengan rute yang telah disesuaikan agar memberikan pengalaman terbaik. Paket pendek, dibanderol dengan harga Rp 300 ribu, untuk satu kendaraan yang dapat menampung hingga empat orang,” katanya, Kamis (03/04/2025) tadi.

Baca juga :

Perjalanan ini, tambahnya, berdurasi sekitar 60 menit hingga 90 menit, dengan melewati beberapa destinasi menarik. Seperti kawasan rumah terdampak erupsi di Dusun Kajarkuning, Dusun Curahkoboan yang menawarkan panorama Gunung Semeru sebagai latar belakang, serta Lava 41 yang merupakan bekas aliran lava dari erupsi sebelumnya.

Sementara itu, bagi wisatawan yang ingin menikmati perjalanan lebih panjang, tersedia paket dengan durasi sekitar 120 menit seharga Rp 400 ribu. Selain destinasi yang terdapat pada paket pendek, wisatawan juga akan diajak mengunjungi Hunian Tetap (Huntap) sebagai lokasi relokasi warga terdampak erupsi, serta Taman Sakura di Desa Sumbermujur. Di mana, pengunjung dapat merasakan suasana khas Jepang dengan berfoto di antara Bunga sakura.

Samsul Arifin menambahkan, bahwa Kalipinusan Poncosumo dipilih sebagai titik awal perjalanan, karena merupakan destinasi wisata alam yang tengah viral dan banyak dikunjungi wisatawan. Dengan rute yang variatif, wisata Jeep ini menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung. Baik yang ingin menikmati petualangan singkat maupun yang ingin lebih mendalami dampak erupsi dan upaya pemulihan kawasan terdampak.

Dengan adanya pemberlakuan tarif baru ini, Kalpin Adventure Semeru berharap dapat terus memberikan layanan terbaik serta meningkatkan daya tarik wisata di kawasan Gunung Semeru. Para wisatawan yang ingin mencoba pengalaman seru ini dapat langsung menghubungi pihak penyelenggara untuk reservasi dan informasi lebih lanjut di kontak person 085649806094. (kom/adi/sit)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas Pemkot Malang mencapai total sekitar Rp 92 miliar, dalam setahun. Jika pemotongan dilakukan sebesar 50 persen, maka potensi penghematan bisa mencapai Rp 46 miliar.

“Saat ini, Pemkot Malang sedang menyiapkan Surat Edaran (SE) terkait efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah (Sekda) telah menginstruksikan pengurangan perjalanan dinas, kegiatan di hotel yang sifatnya seremonial dan penghematan lain yang tidak terlalu penting,” ujar Dwi, Selasa (04/02/2025) tadi.

Dalam hal ini, menurutnya akan menunggu arahan lebih teknis dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Pemkot Malang juga akan mengikuti rapat daring dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

Baca juga :

“Kami masih menunggu arahan dari pusat, terutama terkait besaran pemotongan dana transfer daerah. Namun, dengan pemangkasan perjalanan dinas 50 persen saja, kita sudah memiliki dana cadangan Rp 46 miliar,” katanya.

Dalam efisiensi anggaran ini, ujarnya, tidak hanya menyasar perjalanan dinas. Namun, juga kegiatan lain yang dapat dikurangi tanpa mengganggu pelayanan publik. Dicontohkan, seperti penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya dilakukan di hotel akan dievaluasi kembali.

“Musrenbang tingkat kota itu wajib dilaksanakan sesuai aturan. Mengapa kami menggelarnya di hotel? Karena jumlah peserta yang diundang cukup banyak. Jika diadakan di kantor, seperti di lantai 4 Mini Block Office Balai Kota, kami harus menyiapkan konsumsi dan layanan sendiri. Sementara di hotel, semuanya sudah dalam satu paket,” terangnya.

Terkait teknis pelaksanaan efisiensi di tengah tahun anggaran yang sudah berjalan, Pemkot Malang akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Perubahan Penjabaran Anggaran. Perwal ini memungkinkan perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa harus menunggu perubahan anggaran formal di DPRD.

“Dengan Perwal Perubahan Penjabaran, kita bisa langsung menyesuaikan anggaran sesuai kebijakan terbaru. Ini penting karena ada dana transfer yang sifatnya wajib digunakan, sehingga kita harus menyesuaikan belanja daerah untuk menutup kebutuhan tersebut,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Disampaikannya, bahwa Pemkab Malang siap menjalankan instruksi yang sudah diberikan pemerintah pusat. Karenanya, salah satu langkah yang menjadi sorotan, yaitu mengenai perjalanan dinas pejabat.

“Terkait efisien anggaran, Pemkab Malang nantinya akan menyiapkan perjalanan dinas pegawai untuk dipangkas. Jadi, ini yang akan menjadi evaluasi,” kata Plh Sekda Nurman, Senin (03/02/2025) tadi.

Terkait rencana efisiensi anggaran, Nurman juga menjelaskan bahwa pihaknya masih belum menerima petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk tertulis (Juklis) mengenai pelaksanaan. Karenanya, bagaimana aturan mainnya, ini yang masih akan ditunggu.

Baca juga :

“Intinya kita (Pemkab Malang) siap. Tinggal melihat bagaimana Juklas dan Juklisnya saja. Sehingga, pelaksanaan nanti bisa dilakukan,” tambahnya.

Menyinggung pemangkasan perjalanan dinas, Nurman menambahkan jika pelaksanaan nanti juga berlaku untuk pejabat definitif yang menjabat juga sebagai pelaksana tugas (Plt). Karena, tidak sedikit pejabat definitif yang pola kerjanya mobiling hingga ke desa-desa. Karenanya, Juklak dan Juklis sangat diperlukan.

“Contoh seperti inspektorat, itu setiap hari mobiling hingga ke desa-desa. Sementara di satu sisi, Inspektorat (kepala, red) juga sebagai Plt Asisten II. Nah, apakah ini untuk perjalanan dinas sebagai Plt Asisten II akan dipangkas, tentunya butuh Juklak. Sehingga, pemangkasan perjalanan dinas ini akan dilakukan sesuai Juklak dan Juklis,” ujarnya. (sit)

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah agar lebih fokus pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh perangkat daerah dan berkoordinasi dengan DPRD. Efisiensi ini penting, agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Pj Bupati, Jumat (31/01/2025) tadi.

Menurut Bunda Yuyun-panggilan akrab Pj Bupati Lumajang, acara seremonial yang bersifat pendukung, seperti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan Hari Jadi Kabupaten Lumajang, tetap akan dilaksanakan. Namun, dalam format yang lebih sederhana dan efisien.

Baca juga :

“Yang kita lakukan bukan memangkas program prioritas seperti pembangunan infrastruktur atau layanan publik, melainkan efisiensi pada kegiatan pendamping seperti seremoni dan perjalanan dinas,” jelasnya.

Bunda Yuyun menegaskan, bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada proyek-proyek strategis yang telah direncanakan. Justru, efisiensi ini diharapkan dapat memperkuat alokasi anggaran untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Lumajang.

Pemkab Lumajang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah efisiensi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, diharapkan pembangunan di Lumajang semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga. (kom/adi/gie)