Kegiatan ini, menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar daerah untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman dan produktif. Penandatanganan PKS ini mencakup kerja sama dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Adapun 10 daerah yang ikut menandatangani PKS bersama Diskominfo Provinsi Jatim, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Blitar, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Tuban. Termasuk, Diskominfo Sumenep, Kota Mojokerto, Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas dan peserta forum atas komitmen mereka dalam memperkuat kolaborasi digital di tingkat daerah. “Sepuluh PKS yang ditandatangani hari ini merupakan tahap awal. Kami ingin mereplikasi keberhasilan Program Klinik Hoaks yang sudah berjalan di Jawa Timur dan memperluasnya ke bidang komunikasi, informatika, persandian, keamanan informasi, serta data dan statistik,” kata Sherlita.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kerja sama ini akan berlanjut pada tahap kedua dan ketiga hingga melibatkan 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. “Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembaruan MoU antara Gubernur Jawa Timur dengan para bupati dan wali kota. Kami ingin kerja sama riil di lapangan juga dituangkan dalam bentuk PKS yang konkret,” imbuhnya.

Setelah penandatanganan dan pemberian apresiasi kepada daerah aktif dalam pencegahan judi online, acara dilanjutkan dengan seminar bertema ‘Infrastruktur Pemerintah Digital’. Nara sumber utama pelaksanaan itu, Kepala Tim Kerja Kemitraan Digital Kota Inovatif dan Karakteristik Mandiri di bawah Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Diah Utami, memaparkan sejumlah topik strategis.

Dalam pemaparan itu, Diah membahas penguatan infrastruktur TIK daerah, keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) dan big data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Forum Pemerintahan Digital Jawa Timur sendiri menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif, aman dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Melalui kolaborasi lintas daerah, Jawa Timur meneguhkan langkahnya menuju ‘Gerbang Baru Nusantara’, sebuah ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi. (kom/sby/gie)

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa proses ini adalah titik awal pengabdian sekaligus janji moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “PPPK harus bekerja dengan jujur, profesional dan berintegritas. Disiplin terhadap jam kerja adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai ASN,” kata Sekda Agus, Kamis (05/06/2025) tadi.

Acara penandatanganan itu, turut disaksikan kepala Perangkat Daerah dari 26 unit penempatan, menandai komitmen dan transparansi sejak awal masa tugas.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala BKD Lumajang, Ari Murcono, menjelaskan bahwa formasi PPPK Tahap I terdiri atas 487 tenaga pendidik, 60 tenaga kesehatan, dan 84 tenaga teknis. Mereka akan segera ditempatkan di berbagai instansi sesuai hasil seleksi nasional.

“Patut kita syukuri, bila di daerah lain masa kontrak PPPK hanya satu tahun, di Lumajang atas kebijakan Bunda Bupati dan Mas Wabup, kontrak kerja diberikan langsung selama lima tahun. Ini bukti komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan stabilitas kerja para ASN non-PNS,” ungkap Ari.

Dirinya juga mengingatkan para calon PPPK, untuk mulai mempelajari kembali hak, kewajiban, serta larangan sebagai bagian dari ASN Lumajang. Sementara penandatanganan PPPK Tahap I ini, bukan hanya bagian dari administrasi kepegawaian, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian agenda pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (kom/adi/sit)

Sekda Kota Surabaya, Ikhsan, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik terjalinnya kerja sama itu. Diharapkan, melalui kerja sama ini bisa memberikan manfaat dan membantu jajaran Pemkab Lumajang, khususnya di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami dari Surabaya menyambut baik kerja sama ini. Kami berharap, ini bisa membantu teman-teman di Lumajang,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, Pemkot Surabaya juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa daerah kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Baca juga :

Menurutnya, aplikasi SAKIP yang telah dikembangkan oleh Pemkot, sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Monggo kalau aplikasi ini mau diduplikasi oleh teman-teman di Lumajang, jadi silahkan programernya ikut kesini dan tim kita akan mendampingi pembuatannya, dan ini gratis,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, memastikan akan mengirimkan jajarannya untuk belajar di Pemkot Surabaya. “Kedepannya secara tim kami akan tugaskan untuk magang istilahnya di sini,” ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan oleh Pemkot Surabaya. “Saya sampaikan terima kasih, karena Pemkot Surabaya sudah memfasilitasi peningkatan kemampuan teman-teman di Lumajang,” jelasnya. (kom/adi/sit)

Komandan Kodim 0814 menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama itu dilaksanakan untuk membantu percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan program pemerintah daerah lain. “Secara kebetulan, Dinas Perumahan dan Permukiman ada beberapa program yang terkait dengan hal tersebut. Seperti sumur bor, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Mandi Cuci Kakus (MCK). Sedangkan program dari PDAM Perumda, dalam rangka meningkatkan kebutuhan masyarakat tentang air bersih,” katanya.

Kerja sama yang dilakukan ini, paparnya, yakni pendampingan serta untuk hal-hal lainnya. Sehingga, program-progam tersebut dapat berjalan dengan baik dan terealisasi secara tepat sesuai jadwal.

Baca juga :

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkab Jombang, Agung Hariadi, menambahkan bahwa melalui kerja sama ini maka program-programnya akan sangat terbantu. “Pada tahun 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat 20 titik sedangkan Pamsimas terdapat 12 titik,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perumda, Khoirul Hasyim, menambahkan jika kerja sama antara Kodim dengan Perumda dinamakan Sinergi Energi. “Rendahnya pelayanan Perumda, kita perlukan untuk pendampingan dari Kodim untuk peningkatan pelayanan air kepada masyarakat Jombang,” ujarnya.

Selain itu, sosialisasi-sosialisasi juga akan dilakukan oleh anggota TNI yang  memiliki cakupan lebih luas sampai ke desa. “Selain pendampingan dan pengamanan aset, kita juga bersinergi untuk perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kita juga bersinergi dalam program Kodim terkait pelaksanaan konservasi sumber daya air,” ungkapnya.

Khoirul Hasyim berharap, investasi-investasi yang dilakukan Perumda maupun investor luar dalam rangka peningkatan layanan air, dapat berjalan dengan baik dan Jombang semakin maju. (azl/gie)

Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai atas nama Pemkot Batu kepada Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto serta Ketua Bawaslu Kota Batu, Supriyanto.

Pemkot Batu sendiri akan mengawal pelaksanaan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini, sebagaimana yang disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.

“Tugas kita yang utama mengawasi dan menjaga bagaimana Pemilu dan Pilkada 2024, berjalan dengan baik,” terang Aries, seusai penandatanganan NPHD di ruang Rapat Utama, Lantai V Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (27/10/2023) tadi.

Baca juga:

Melalui penyerahan hibah ini, ujarnya, membuktikan komitmen Pemkot Batu untuk mendukung sepenuhnya tugas KPU dan Bawaslu selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. “Melalui penandatangan nota perjanjian hari ini, Pemkot Batu mengatakan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 di Kota Batu akan berlangsung dengan lancar, jujur, dan tanpa intervensi,” ujarnya.

Sesuai APBD yang telah disepakati bersama DPRD Kota Batu, Aries menambahkan total anggaran atau dana hibah untuk KPU dan Bawaslu Kota Batu, sebesar sekitar Rp 38, 773 miliar. Dengan rincian, KPU Kota Batu mendapatkan dana hibah sebesar Rp 31,158 miliar. Sisanya, untuk Bawaslu Kota Batu mendapatkan dana hibah total sebesar Rp.7,615 miliar.

“Jadi, untuk KPU Kota Batu mekanismenya pembagian cairan anggaran Rp 31,158 miliar ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp 13, 644 mIliar dan tahun 2024 sebesar Rp17, 514 mIliar,” urainya.

Sementara untuk Bawaslu Kota Batu, mendapatkan dana hibah total sebesar Rp 7,615 miliar. “Untuk mekanisme di Bawaslu pembagian pencairan anggaran Rp 7, 615 miliar ini tertuang dalam

Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Yaitu, pada tahun 2023 sebesar Rp 3, 046 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp.4, 569 miliar,” paparnya.

Kepala Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur, Miftahur Razaq, mengapresiasi Kota Batu yang merupakan daerah tercepat dalam penandatanganan NPHD di Jawa Timur. Lebih dari itu, hal itu merupakan bentuk dukungan yang positif dari Pemkot Batu, dalam menunjang kerja-kerja pengawasan menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

“Pemberian hibah ini membuktikan bahwa Pemkot Batu mempunyai komitmen yang luar biasa untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang berkualitas di Kota Batu,” tegasnya. (put/sit)