Seleksi PPPK tahap 2 ini, membawa angin segar bagi tenaga honorer di Pemkab Banyuwangi. Dalam seleksi ini, diikuti sebanyak 2.177 tenaga honorer yang digelar terpusat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, selama 10 hari, atau mulai 26 April hingga 5 Mei 2025.

“Meski di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap menggelar seleksi PPPK. Seleksi ini, untuk memberi kesempatan seluruh honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi di lingkungan Pemkab, agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Ini kesempatan, karenanya manfaatkan seleksi ini dengan sungguh-sungguh,” kata Bupati Ipuk, saat meninjau langsung pelaksanaan di hari pertama, Sabtu (26/04/2025) tadi.

Dalam momen itu, turut mendampingi Bupati Ipuk, diantaranya Koordinator Tim Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ladi, Sekda Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, serta segenap jajaran OPD Pemkab Banyuwangi.

Baca juga :

Sekedar diketahui, pada 2024 lalu Pemkab Banyuwangi membuka seleksi penerimaan PPPK bagi pelamar khusus, yaitu tenaga honorer kategori II, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, serta tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam data base BKN namun memiliki nomor induk tenaga non-ASN.

Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menambahkan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 2 formasi tahun 2024 berlangsung mulai 26 April hingga 5 Mei 2025. “Seleksi berbasis computer assissted test (CAT). Setiap hari dibagi dalam 3 shift dengan tiap shift diikuti 80 orang,” terang Ilzam.

Ditambahkannya, seleksi PPPK tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam data base BKN namun memiliki nomor induk tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN dimaksud, minimal telah mengabdi selama 2 tahun pada instansi di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

“Total ada 2.177 peserta. Mereka akan memperebutkan 69 formasi, yakni 56 tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis dan guru,” ungkap Ilzam. (kom/bwi/gie)

Hal itu, disampaikan Mbak Cicha-sapaan Ketua Yayasan Dharma Wanita, dalam diskusi internal yang digelar bersama jajaran pengurus yayasan dan seluruh tenaga pendidik SMA Dharma Wanita di Kecamatan Pare, Selasa (15/04/2025) tadi. Mbak Cicha menyampaikan, bahwa pihaknya saat ini terus melakukan kajian terkait peluang SMA Dharma Wanita dapat bergabung ke dalam Sekolah Rakyat. Meski keputusan final dari pemerintah pusat belum diterima, proses penjajakan dan komunikasi intensif terus dilakukan.

“Terkait Sekolah Rakyat, ini kami masih menunggu kepastian dari pusat,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan bahwa konsep dasar SMA Dharma Wanita sejalan dengan visi Program Sekolah Rakyat. Yakni, memberikan pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam hingga kebutuhan di asrama ditanggung secara gratis.

Baca juga :

Sebagaimana konsep pendidikan ini, ujarnya, dirancang sebagai solusi mengentaskan kemiskinan dan memperluas akses pendidikan yang inklusif. Seleksi siswa dilakukan pendekatan personal dengan kunjungan langsung ke rumah calon siswa sebagai bentuk validasi data.

Lebih lanjut, Mbak Cicha juga tengah menelaah berbagai aspek teknis dan administratif, termasuk kesinambungan peran para tenaga pendidik yang telah mengabdi sejak SMA Dharma Wanita didirikan pada 2023. Kajian ini, akan terus dilakukan seiring menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Mbak Cicha pun berkomitmen, untuk memperjuangkan kesejahteraan guru jika SMA Dharma Wanita resmi masuk dalam Sekolah Rakyat. “Yang jelas kami akan perjuangkan untuk hasil terbaik,” tegas istri Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito.

Sementara itu, Pengurus Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri, Nurwulan Andadari, menambahkan bahwa pihaknya bersama instansi terkait akan terus mengawal kebijakan pusat sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Kediri. “Semoga usulan ini dapat menjadi pertimbangan di Kemensos. Apapun hasilnya nanti, kami berharap yang terbaik untuk semua pihak,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan seluas belasan hektare tersebut bahkan telah ditinjau langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur. (kom/pan/sit)

Bunda Indah menyampaikan, bahwa berbagai tantangan dihadapi daerahnya, serta berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat. Salah satunya, adalah perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak bencana serta aktivitas tambang. Karena menurutnya, kondisi jalan di beberapa wilayah Lumajang, itu masih memerlukan perhatian serius, terutama jalur-jalur yang menjadi akses utama bagi masyarakat dan sektor ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur di Lumajang, itu sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, terutama di daerah yang terdampak bencana dan pertambangan. Kami berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih agar aksesibilitas semakin baik,” ujar Bunda Indah.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang lebih baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dengan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik, dirinya optimistis sektor pertambangan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

Baca juga :

Menurut Bunda Indah, salah satu tantangan utama dalam sektor tambang adalah memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan agar regulasi dan kebijakan yang diterapkan bisa lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami ingin pertambangan di Lumajang dikelola dengan lebih baik dan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha tetapi juga masyarakat sekitar. Untuk itu, kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil,” tegasnya.

Selain membahas infrastruktur dan tambang, Bunda Indah juga menyinggung potensi pariwisata Lumajang yang terus berkembang. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik, dirinya yakin sektor pariwisata dapat menjadi sumber ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan.

Ketua MPR RI sendiri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Lumajang dan berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak terkait di pemerintah pusat. Ditegaskan, bahwa  Menurutnya, bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Langkah yang diambil Bunda Indah ini, ujarnya, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan infrastruktur dan tata kelola pertambangan di Lumajang semakin baik. Sehingga, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. (kom/adi/gie)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Zaenal Abidin, menegaskan bahwa keberadaan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah konkret dalam menata pegawai Non-ASN, agar memiliki kepastian hukum serta kesejahteraan yang lebih baik. “PPPK Paruh Waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap tenaga Non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik,” katanya, Kamis (13/02/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut Zaenal menjelaskan, bahwa aturan ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, sekaligus memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah. “Struktur pemerintahan kini semakin jelas, dengan adanya tiga kategori utama, yaitu ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini memberikan kepastian kepada tenaga kontrak yang sebelumnya datanya telah masuk dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk dialihkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” tambahnya.

Komisi A DPRD Lumajang bersama Pemerintah Daerah, ujarnya, berkomitmen untuk terus memperjuangkan tenaga kontrak yang telah mengabdi di berbagai instansi pemerintah agar tetap memiliki peran aktif dalam pelayanan kepada masyarakat. “Kami akan terus mengawal aspirasi tenaga kontrak dengan tetap berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” tegas Zaenal.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, terutama tenaga Non-ASN, terkait kebijakan terbaru yang akan berdampak pada status dan kesejahteraan mereka. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, berdaya saing, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (kom/adi/sit)

Di hadapan masyarakat yang sebagian besar adalah kalangan petani itu, Bunda Indah menggaungkan tekad, bahwa jika dirinya diberi amanah menjadi Bupati Lumajang, bakal memprioritaskan aspirasi petani. Diantaranya, seperti masalah pupuk, di mana sangat dibutuhkan petani tatkala sudah memasuki musim tanam hingga tahapan berikutnya.

“Ke depan, salah satunya petani harus mudah mendapatkan pupuk. Apalagi, hal ini sangat erat kaitannya dengan swasembada pangan. Karenanya, petani harus diberi ruang lebih dan tidak hanya mengenai pupuk. Karenanya, kalau Allah mentakdirkan saya menjadi Bupati Lumajang, pertama yang akan saya dorong dahulu mengenai kebutuhan utama yaitu pupuk,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Pernyataan Bunda Indah itu, pun sontak memantik semangat masyarakat. Bahkan, warga masyarakat siap memberikan dukungan kepada Bunda Indah, yang berpasangan dengan Yudha Adji Kusuma sebagai calon Wakil Bupati Lumajang, agar terpilih dalam Pilkada 27 November mendatang.

“Petani Pasrujambe, untuk Bunda Indah,” sorak masyarakat.

Tim Pemenangan Bunda Indah-Mas Yudha, Agus Setiawan, memastikan bahwa janji politik Bunda Indah bukan sebatas janji-janjinya kosong. Karenanya, selama masa kampanye berlangsung, tim pemenangan juga membuka ruang lebar pada masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Tujuannya, supaya bisa bersama-sama membangun Lumajang, seperti yang diharapkan.

“Visi misi dan program prioritas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Bunda Indah-Mas Yudha, merupakan intisari dari apa yang menjadi hajat besar masyarakat Lumajang, pada umumnya. Jadi, itu serapan aspirasi masyarakat yang kemudian akan dibawa sebagai bentuk amanah. Tentunya juga, aspirasi-aspirasi baru yang disampaikan masyarakat, saat bertemu dan berdialog dengan Paslon nomor urut 2 Pilkada Lumajang,” kata pria yang kerap disapa Samco itu. (adi/sit)

Dalam hal ini, Komnas Perempuan menilai jika perempuan pekerja rumahan belum mendapatkan hak-hak yang memadai sebagai pelaku pekerja. Termasuk, dalam hal perlindungan.

“Kami sudah mencermati dari dua sisi kritis. Pertama, karena ada kecenderungan pelaku usaha untuk memangkas biaya produksi, seperti penggunaan listrik dan lain lain. Kedua, pemanfaatan atas kondisi keterdesakan ekonomi para pelaku pekerja rumahan sehingga tidak memiliki posisi tawar. Apalagi masalah ini juga diperparah dengan tidak adanya perjanjian kerja,” jelas Tiasri.

Salah satu alasan Komnas Perempuan tertarik pada Kota Malang, itu karena Pemkot Malang telah memberikan jaminan kesehatan 100 persen kepada semua warganya, atau yang dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, Kota Malang juga memiliki Musrenbang Tematik Perempuan.

Baca juga :

“Dari situ, kami sangat berharap kota Malang juga ada kebijakan terhadap jaminan perlindungan ketenagakerjaan kepada kelompok perempuan pekerja rumahan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan komitmennya berkaitan dengan pengarus utamaan gender (PUG). “Saya menangkap perhatian khusus terkait isu pekerja perumahan. Pemerintah Kota memiliki komitmen atas hal tersebut. Tidak sekadar kekerasan secara fisik, tetapi juga psikis. Oleh karena itu, saya minta musrenbang 2024 memasukkan isu pekerja rumahan,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, Sutiaji juga meminta kepada OPD teknis dan Bagian Hukum Pemkot Malang, untuk menambahkan pada Perda PUG agar klausul pasal khusus berkaitan dengan perempuan pekerja rumahan, ditambahkan. Apalagi, saat ini juga tengah berproses. Kemudian, Sutiaji juga mengajak berjuang bersama sama terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Kemenkeu.

“Kita lihat energi DBHCHT sangat besar dan belum termanfaatkan secara maksimal. Mari kita perjuangkan Permenkeu yang mengatur penggunaannya, satu diantaranya bisa dikhususkan untuk perempuan pekerja perumahan,” tambah Sutiaji.

Sebagai informasi, agenda kunjungan Komnas Perempuan RI ke Kota Malang dilakukan, setelah sebelumnya telah menyasar Kota Solo dan Yogyakarta. Dengan sasaran utama adalah kelompok yang masuk dalam kategori Putting of System (POS) atau dikenal dengan pekerja borongan (rumah). Dimana dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, mereka adalah seorang single parents atau suaminya bekerja secara serabutan. (hms/rsy/sit)