Dalam penyerahan penghargaan yang dikemas di sela apel pagi itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa penerapan K3 Perkantoran merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan. “Penghargaan ini diberikan kepada instansi seperti Dinas Kesehatan, PLN dan Telkom, atas komitmen mereka dalam menjalankan standar keselamatan kerja yang tinggi di lingkungan Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Penghargaan bagi tempat kerja yang menerapkan K3 Perkantoran, ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman, serta mencegah penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar semua instansi dan perkantoran dapat melaksanakan K3 di tempat kerja masing-masing.

“Ini momentum strategis untuk terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman, untuk mendukung terwujudnya K3 Perkantoran,” tambahnya.

Penghargaan yang diberikan Dinkes Provinsi Jawa Timur, ujarnya, ini juga menjadi penguatan komitmen lintas sektor dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur. Selain itu, penghargaan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini mendorong peran aktif tenaga kesehatan, lintas program, organisasi profesi, lintas sektor, institusi fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung pergerakan masyarakat pada program prioritas untuk kampanye hidup bersih dan sehat. (kom/mlg/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika sisi dari keselamatan itu memang beragam. Seperti, keamanan biologis, fisik, tata letak dan kelistrikan di tempat kerja. Karenanya, melalui kegiatan tersebut pihaknya berharap agar semua pegawai atau penghuni perkantoran bisa memahami pentingnya K3.

“Sehingga, ketika situasi di kantor itu bisa terjamin dengan baik dan nyaman, para penghuni tentu akan merasa nyaman dan aman, maka K3 ini begitu penting,” kata Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan, jika akan melakukan sampling di setiap kecamatan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki dalam hal K3 di perkantoran tersebut.

“Insyaallah, nanti akan mengambil sampling di tiap kecamatan, karena ini masih kurang,” lanjutnya.

Sementara itu, Pembimbing Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Heri Mulyanto, menyampaikan jika sampai dengan saat ini, sebagian besar kantor masih belum membentuk tim K3 dan belum melaksanakan sistem K3 tersebut secara menyeluruh.

Baca juga :

“SK tim K3, itu belum ada, sehingga memang K3 di perkantoran itu belum banyak yang melaksanakan secara utuh. Namun, ada beberapa yang sudah melaksanakan tapi masih bagian-bagian tertentu saja,” ucap Heri.

Kemudian, ditegaskan jika yang perlu dibangun adalah awareness (kehati-hatian,red). Dimana para pegawai yang ada di perkantoran benar-benar menganggap K3 itu penting. Sehingga, hal tersebut perlu dikembangkan.

“Meskipun beberapa perkantoran sudah memiliki alat pemadam kebakaran (APAR) dan jalur evakuasi yang memadai, namun kurangnya kesadaran akan pentingnya K3 itu menjadi tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya keberadaan tim K3 di setiap kantor sangat diperlukan dan dinilai penting, karena itu menunjukkan adanya bukti bahwa banyak penyakit yang muncul berkaitan erat dengan pekerjaan. Pihaknya memberikan contoh, seperti penyakit kardiovaskular, seperti gangguan jantung dan paru-paru, sering terkait dengan jenis pekerjaan tertentu. Selain itu, juga gangguan yang berhubungan dengan otot, tulang, dan rangka juga dialami oleh banyak pekerja.

“Oleh karena itu, penerapan tim K3 di semua kantor menjadi suatu kebutuhan mendesak. Mari kita lakukan hal ini. Komitmen dari pimpinan kantor menjadi hal yang paling penting. Saya yakin jika ada komitmen, karyawan-karyawan akan dengan sukarela mengikuti prinsip K3 yang baik,” imbuh Heru. (hms/rsy/sit)

Monev ini diawali di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo yang ada di wilayah Kecamatan Dringu. Kemudian dilanjutkan dengan melihat SMPN 1 Pajarakan yang akan dijadikan tempat isolasi bagi orang terkonfirmasi positif Covid-19 Orang Tanpa Gejala (OTG) atau gejala ringan.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

Selanjutnya tim monev menuju ke perbankan Bank Jatim Cabang Kraksaan untuk melihat aktifitas pelayanan saat PPKM Darurat dan Alun-Alun Kota Kraksaan sebagai fasilitas publik yang ditutup selama PPKM Darurat. Terakhir di Kecamatan Paiton.

“Kita keliling bukan untuk sidak atau penindakan, tetapi lebih pada penguatan dan edukasi kepada masyarakat,” kata Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE.

Sebelumnya, pihaknya juga berkeliling kepada para pelaku usaha UKM, pasar dan lain sebagainya untuk melihat dari dekat penerapan PPKM Darurat di masyarakat.

“Memang ada yang telah mendengar tetapi tidak paham aplikasi di lapangan seperti apa. Tetapi ada juga yang belum mendengar apa itu PPKM Darurat,” jelas Bupati Tantri.

Terkait dengan penerapan PPKM Darurat di sektor perkantoran Bupati Tantri menegaskan tidak ada masalah karena pelayanan publik telah dikuatkan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

“PPKM Darurat ini butuh kerja sama dan pemahaman kita semuanya. Kita ingin bagaimana PPKM Darurat ini berjalan efektif, masyarakat tertib dan memahami sehingga tidak perlu lama-lama PPKM Darurat cukup sampai tanggal 03 hingga 20 Juli,” tegasnya.

Akan tetapi terang Bupati Tantri, apabila masyarakat masih dari perilaku belum mampu untuk menahan diri dan bersabar, jangan sampai PPKM Darurat ini diperpanjang. “Jadi semuanya kembali kepada masyarakat. Kami pemerintah terus berikhtiar, tetapi ikhtiar tidak akan sempurna tanpa kerja sama seluruh elemen masyarakat,” harap Bupati Tantri. (geo/ed2)