Penyerahan redistribusi tanah ini, sudah lama dinantikan oleh para petani, sebab hak guna usaha (HGU) PT Mangli Dian Perkasa telah berakhir masa berlakunya sejak 2020. Dan, para petani sekitar dinyatakan memiliki hak guna atas bekas HGU tersebut.

Sertifikat redistribusi tanah sendiri, diserahkan kepada 200 keluarga penerima terdiri dari petani, petani penggarap dan eks pegawai PT Mangli Dian Perkasa. Sertifikat tanah ini, memberi kepastian hukum hak kepemilikan tanah untuk dikuasai dan dikelola oleh setiap penerima.

“Hari ini saya yakin para petani penggarap, para buruh tani dan pegawai eks PT Mangli Dian Perkasa akan tersenyum lebar. Akan bangga karena merasakan kehadiran negara dalam Program Reforma Agraria yaitu melalui program redistribusi tanah penyerahan tanah dari HGU PT Mangli Dian Perkasa yang sudah habis masa pakainya,” katanya.

Baca juga :

Petani tergabung dalam Paguyuban Mangli Bersatu memperoleh 20 persen dari keseluruhan luas HGU yaitu sekitar 60,93 hektare dari luas total sekitar 350 hektare. Hal ini, merupakan ketentuan dalam PP No 18 tahun 2021. Melalui Program Redistribusi Tanah ini, dirinya berharap bahwa pemerintah berupaya mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di bawah.

“Semoga penyerahan sertifikat ini bisa memberikan manfaat bagi para petani. Apalagi mereka sudah lama menunggu,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyebut, Kementerian ATR/BPN terus menggalakkan program penataan tanah dan aset pemerintah dengan tujuan untuk memberikan hak penguasaan tanah untuk masyarakat.

Sementara itu, perwakilan penerima sertifikat Ketua Paguyuban Mangli Bersatu, Sasminto, menyampaikan terima kasih atas penyerahan sertifikat redistribusi tanah tersebut. “Matur nuwun Pak Menteri, matur nuwun Pak Presiden Jokowi, perjuangan bertahun-tahun akhirnya kami memperoleh sertifikat,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Disampaikannya, bahwa pihaknya juga tengah menunggu keputusan Pemkab Pamekasan, terkait kepastian rencana Pilkades. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan, terkait pelaksanaan Pilkades.

“Pada intinya, kita juga masih menunggu. Saya atas nama pengurus, sudah berkoordinasi menyampaikan hasil rapat internal pengurus Perkasa,” ujarnya, Rabu (22/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Afandi menambahkan, pihaknya berharap agar Bupati Pamekasan, bisa segera melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda. Sehingga, ada kepastian terkait pelaksanaan Pilkades.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Pamekasan, untuk secepatnya melaksanakan koordinasi dengan Forkopimda perihal Pilkades serentak di Pamekasan. Dan, secepatnya mengumumkan hasil,” imbuhnya.

Masih menurut Afandi, bahwa dirinya sama-sama menunggu, apapun keputusan yang nantinya disepakati pada rapat Forkopimda. “Apapun keputusan yang akan diambil, kita akan menghormati. Mau digelar atau sebaliknya,” tambahnya. (azm/gie)