Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengatakan bahwa teguran dari pusat tersebut menjadi salah satu masukan fraksi untuk bergerak. Surat resmi sudah dilayangkan ke Ketua DPRD Kabupaten Malang, agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan segera digelar.

Zulham juga menegaskan, bahwa pengawasan yang dilakukan, bukan karena posisi Bupati Sanusi sebagai kader partai. Melainkan, sebagai wujud tanggung jawab menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Bagi kami, pengawasan bukan sekadar respons atas satu peristiwa, melainkan manifestasi tanggung jawab ideologis dalam menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas,” tegas Zulham, Senin (20/04/2026) tadi.

Mengenai pelaksanaan RDP, Zulham mengatakan, bahwa akan dijadwalkan dalam waktu dekat dengan menghadirkan pimpinan DPRD dan seluruh fraksi, komisi terkait, Baperjakat hingga Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Fraksi PDI-Perjuangan ingin menelisik utuh, proses seleksi dari hulu ke hilir guna memastikan prinsip meritokrasi dan aturan perundang-undangan berjalan. Mengenai hasil RDP, nantinya akan menjadi dasar sikap politik fraksi selanjutnya.

“Kami memastikan akan menelisik secara utuh proses seleksi terbuka JPTP ini. Fokus kami adalah memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Baca juga :

Langkah fraksi ini, ungkap Zulham, membuka ruang pembenahan sistem promosi jabatan di daerah. Tujuannya, agar polemik serupa tidak terulang, Baperjakat dan Pansel JPTP perlu membeberkan seluruh dokumen seleksi secara terbuka dalam forum RDP, mulai dari pengumuman, hasil asesmen kompetensi, rekam jejak, hingga berita acara penilaian akhir.

Ditambahkannya, bahwa DPRD juga akan menggandeng KASN atau Ombudsman, untuk audit independen terhadap proses yang telah berjalan. Di sisi regulasi, Pemkab Malang perlu menyusun aturan teknis yang mewajibkan calon pejabat struktural mempublikasikan LHKPN dan surat pernyataan bebas konflik kepentingan sebelum dilantik.

Partai politik pengusung kepala daerah, pun dituntut konsisten mengedepankan pengawasan substantif, bukan pembelaan politik. Dengan keterbukaan data dan pengawasan berlapis, marwah birokrasi yang profesional dan akuntabel bisa ditegakkan sekaligus memutus mata rantai politik kekerabatan di pemerintahan daerah.

Saat disinggung kemungkinan menghadirkan pihak lain, seperti LSM Lira yang dalam perkara seleksi terbuka (Selter) Pemkab Malang pada Juni 2024 lalu, kini melayangkan gugatan Citizen Law Suit kepada Bupati Malang, BKN, Mendagri dan Menpan RB, dalam perkara Selter tujuh eselon II, Zulham menjelaskan bahwa semua akan dikonfirmasi secara jelas dalam RDP. Pihaknya pun, juga akan mengikuti perkembangan dari proses hukum gugatan yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen itu.

“Kita akan coba tanya seterang-terangnya. Termasuk, kaitan mengenai perkara itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lira Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, saat dikonfirmasi terpisah mengenai rencana RDP Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, berharap agar pemanggilan itu menghasilkan keterbukaan dalam proses pemerintahan di kabupaten. Itu karena, salah satu alasan yang membuat pihaknya melayangkan gugatan, adalah karena tranparansi.

“Kalaupun pada akhirnya Lira turut diundang nantinya, Lira akan siap,” ujar Wiwid.

Sebagaimana diberitakan, anak Bupati Malang, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, per Senin (13/04/2026) lalu. Sebelum dilantik, yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Kepala DLH sekaligus Sekretaris DLH. Posisi tersebut, berlangsung sejak sekitar Maret 2024, sementara pada Juni 2024, berlangsung Selter tujuh pejabat eselon II. Cukup lamanya masa jabatan Plt di satu dinas, membuatnya menjadi pejabat terlama berstatus Plt. (sit)

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Siti Nurfalinda, menyampaikan bahwa kemajuan digitalisasi membawa kemudahan sekaligus risiko yang harus diwaspadai. “Kita ingin masyarakat lebih aware. Digitalisasi berkembang pesat, banyak manfaatnya, tapi penipuan juga semakin banyak caranya,” ujar Linda, sapaannya.

Menurutnya, berbagai modus penipuan kini bermunculan dengan variatif. Mulai dari pesan WhatsApp, situs palsu, hingga rekayasa artificial intelligence (AI).

“Makanya kami ingin menginformasikan kembali, digitalisasi itu bagus, tapi tetap waspada. Kalau BI melakukan sendiri jangkauannya terbatas. Dengan kerja sama seperti acara hari ini, masyarakat yang mendapat edukasi bisa lebih luas,” tambahnya.

Baca juga :

Linda juga menjelaskan alasan BI memilih perempuan sebagai target utama. Karena dalam banyak keluarga, perempuan masih menjadi pengelola keuangan rumah tangga sekaligus pelaku transaksi digital terbanyak, terutama belanja daring.

“Siapa yang dominan memegang keuangan rumah? Perempuan. Mayoritas transaksi, khususnya pembelian online, itu dilakukan wanita. Bukan mendiskreditkan bapak-bapak, tapi faktanya begitu,” ucapnya.

Karena itu BI memperkuat edukasi melalui program PeKA (Peduli, Kenali, Adukan). Melalui PeKA, masyarakat diajak lebih teliti saat bertransaksi. Dengan Peduli dapat memahami manfaat dan risiko sebelum melakukan transaksi digital. Kemudian, Kenali dapat memastikan platform atau situs resmi, memeriksa identitas pengirim pesan, hingga mengecek keaslian QRIS dan Adukan yakni melapor jika menemukan indikasi penipuan atau transaksi mencurigakan.

Dengan kegiatan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan itu bukan menghambat penggunaan teknologi, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan pengalaman digital yang aman.

“Kami ingin digitalisasi meluas, tetapi juga tetap menciptakan rasa percaya. Harapannya yaitu digitalisasi jalan, tapi kewaspadaan juga terus meningkat,” imbuh Linda. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj Oktafiani, mengatakan bahwa hasil kajian atau evaluasi ahli, menjelaskan jika ditemukan ada perbuatan melawan hukum. “Kami pastikan tidak akan lepas tangan. Kami akan terus mengawal, karena ini sebagai komitmen terhadap aspirasi rakyat,” tegasnya, Senin (25/08/2025) tadi.

Okta-sapaan Ketua DPRD menambahkan, temuan adanya perbuatan yang melawan hukum, mendasari kesimpulan ahli yang sebelumnya ditunjuk untuk melakukan kajian. Pelaksanaan kajian yang dilakukan, adalah hasil audiensi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan melibatkan warga.

“Izinnya kurang lengkap dan dampak sosiologisnya masyarakat di situ banyak yang terdampak,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara saat dalam audiensi dengan melibatkan sejumlah OPD terkait, dirinya mendapat kesimpulan serupa. “Kami (DPRD, red) merekomendasikan ke pemerintah dan tembusan ke kepolisian, kodim, kejaksaan, beserta BPN, untuk menghentikan izin usahanya. Rekomendasi ini, diikuti dengan pengajuan pencabut izin usaha (HGU),” imbuhnya.

Okta menjelaskan, rekomendasi yang diberikan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga, semua akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kami melakukan ini tidak bisa semena-mena. Maka dari itu, kami libatkan ahli untuk mengkaji secara yuridis, normatif, sosiologis, ekonomi dan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa DPRD akan mengawal pasca mengeluarkan rekomendasi mendasari hasil kajian atau evaluasi ahli, agar benar-benar ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya akan mencari penguat, terlebih akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan BPN.

“Saya berharap, warga untuk sama-sama mengawal dan memastikan jika rekomendasi telah dan ditindaklanjuti,” paparnya. (adi/sit)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, dalam paparannya menyampaikan urgensi bagi anggota DWP untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Sekaligus, memahami potensi serta risiko dari perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI).

“Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga ruang publik yang membentuk persepsi dan opini. Di sinilah, pentingnya peran DWP sebagai penggerak literasi digital yang cerdas, santun dan beretika,” kata Mustaqim.

Baca juga :

Pihaknya juga menyoroti, mengenai berbagai ancaman digital yang kerap tidak disadari. Seperti penipuan siber melalui ponsel, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, hingga dampak psikologis dari konsumsi informasi yang tidak terkendali.

Lebih dari sekadar imbauan, materi ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas DWP sebagai mitra strategis ASN, yang mampu menularkan kesadaran digital kepada lingkungan keluarga dan komunitas sekitar. Bahkan, rapat pleno ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sarana membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan, khususnya istri ASN yang tergabung dalam DWP, memiliki posisi penting dalam mengedukasi masyarakat tentang etika digital, keamanan data dan literasi teknologi.

Dengan semangat kolaborasi, DWP Kabupaten Lumajang diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat, produktif dan memberdayakan. (kom/adi/gie)

Paket wisata 3B (Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara) sendiri, merupakan salah satu upaya Kemenpar untuk melakukan redistribusi wisatawan yang banyak terpusat di Bali Selatan, agar menyebar ke Bali Barat dan Bali Utara dengan Banyuwangi sebagai pintu masuknya. Sementara dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Kemenpar terus melengkapi infrastruktur, termasuk kemudahan akses transportasi.

Tim Kementerian Pariwisata sendiri, sebelumnya telah bertemu Plt Bupati Banyuwangi, Sugirah, untuk mematangkan skema pembukaan penerbangan, pada Jumat (25/10/2024) lalu. Turut hadir dalam pertemuan itu, perwakilan PT Tjendana Mandra Sakti (TMS), sebagai perusahaan penyedia layanan penerbangan.

Plt Bupati Sugirah menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung rencana pembukaan penerbangan tersebut. Menurutnya, rencana ini akan berdampak besar bagi perekonomian daerah dan perkembangan pariwisata daerah.

“Ini akan membawa manfaat besar bagi daerah. Tentunya, kedatangan wisatawan manca negara akan membawa manfaat ekonomi. Ini juga sangat memungkinkan mengingat di Banyuwangi telah ada Kantor Imigrasi yang bakal memudahkan urusan keimigrasian,” kata Plt Bupati Sugirah, Selasa (29/10/2024) tadi.

Baca juga :

Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Dwi Marhen Yono, membeberkan bahwa penerbangan Tiongkok-Banyuwangi direncanakan akan menggunakan pesawat charter flight (penerbangan carter). “Kami merasa optimis rute ini akan diminati wisatawan Tiongkok, apalagi juga sudah banyak turis Tiongkok dan Taiwan ke Bali. Dengan konsep 3B ini, harapan kami akan menambah nilai wisata nasional, jadi mereka bisa ke Banyuwangi dan Bali,” kata Marhen.    

Ditambahkan Marhen, pihaknya akan berupaya agar penerbangan ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Dirinya optimistis, paket wisata ini bakal menjadi magnet yang menarik bagi wisatawan mancanegara, salah satunya China dan Taiwan.

“Ini peluang besar. Saya yakin ini akan menarik bagi wisatawan mancanegara karena Kawah Ijen masuk dalam top of mind wisatawan China,” katanya.

Sementara itu, perwakilan PT Tjendana Mandra Sakti, Arifin, menyebut jika perusahaannya biasa melayani rata-rata 360 ribu wisatawan pertahun dari China dan Taiwan menuju Bali sebelum pandemi. Melihat potensi Banyuwangi, dirinya mentargetkan bisa mengalihkan sekitar 20 ribu wisatawan untuk mendarat di Banyuwangi.

“Selain rute Tiongkok-Banyuwangi, kita juga merencanakan membuka rute Taiwan-Banyuwangi langsung. Tinggal kita cocokkan slotnya. Sesegera mungkin ini terealisasi,” katanya. (kom/bwi/sit)

Baca juga :

Bahkan, tim gabungan Pemkot Bengkulu akan sering melakukan patroli pemantauan kondisi genangan air, seiring curah hujan sedang hingga tinggi, yang turun sesuai dengan prediksi BMKG. “Ya, kita akan terus melakukan kegiatan patroli pemantauan genangan air. Baik saat kondisi hujan maupun saat pasca hujan,” kata Kalaksa BPBD Will Hopi.

Menurut laporan, ujarnya, sudah ada beberapa wilayah terendam banjir seperti di kawasan Jembatan Kecil, Sukarami, Pagar Dewa, Bumi Ayu, Padang Harapan dan kawasan rawan banjir lain. “Terkait banjir, apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi, bisa langsung menghubungi BPBD atau dinas terkait lainnya,” ungkapnya. (mc/bkl/sit)

Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Panji Himawan, memaparkan sejumlah perkembangannya di Banyuwangi saat menjadi nara sumber acara ini. Dirinya menjelaskan, IKN merupakan simbol kebesaran Bangsa Indonesia yang dibangun menjadi ibu kota yang inklusif, hijau, smart dan berkelanjutan dengan mencerminkan identitas nasional.

“IKN dibangun menjadi sebuah kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan (smart and sustainable forest city). Ini mungkin akan menjadi satu-satunya di dunia,” kata Panji.

Tujuan pembangunan IKN, imbuh Panji, bukan hanya sekadar membangun kawasan perkantoran pemerintah tetapi juga pengembangan sektor ekonomi prioritas. “Jadi bukan hanya memindahkan Ibu Kota Negara tapi juga membuat pusat ekonomi yang baru. Namun ini bukan pembangunan yang instan. Ini adalah rencana jangka panjang dan bertahap yang ditargetkan rampung pada 2045 mendatang,” ujarnya.

Baca juga :

Panji menyebut, beberapa progres sudah terlihat dalam pembangunan IKN. Hingga Maret 2024, sudah terbangun gedung istana negara, 4 Kantor Kemenko, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Lapangan di kawasan inti pusat pemerintahan juga sudah rampung. Lapangan ini rencananya akan digunakan untuk upacara pertama peringatan HUT Kemerdekaan RI di IKN.

Hingga akhir 2024, pemerintah juga fokus membangun infrastruktur dasar utama, seperti penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan sampah dan air limbah. “Akan ada perpindahan awal pada September 2024 mendatang. Rencananya, sebanyak 3.800 ASN akan pindah ke IKN,” urainya.

Setelah infrastruktur dasar utama rampung, akan dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua (2025-2029). Pada tahap ini akan dibangun fasilitas pendukung seperti mall, hotel, kantor Bank Indonesia hingga rumah sakit. Pembangunan akan terus dilakukan bertahap hingga 2045.

Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo RI, Septriana Tangkary, berharap informasi terkait progres pembangunan IKN ini bisa tersebar secara luas kepada masyarakat. “Dengan acara ini, harapan kami publik bisa mengetahui perkembangan pembangunan IKN yang sedang dilakukan,” kata Septriana.

Acara Temu Influencer tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Di antaranya, Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Cakra Nagara, Content Creator Dunia konstruksi Indonesia, Wawan Puji Siswanto, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso. (kom/gie)

Pria yang kerap disapa Wahyu, menyampaikan bahwa prospek dunia bisnis di Kota Malang, mampu menjadi potensi yang berpengaruh besar bagi perkembangan kota. Sehingga, generasi muda terus didorong dan diwadahi oleh Pemerintah Kota Malang.

“Maka dari itu, Pemkot Malang terus memberikan dukungan, baik dari sarana maupun prasarana agar para generasi muda bisa terus berkarya. Salah satunya adalah dengan menghadirkan Malang Creative Center (MCC) yang di dalamnya dipenuhi dengan generasi muda,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (10/05/2024) tadi.

Baca juga :

Apalagi di dalam Gedung MCC tersebut, Pemkot Malang memprioritaskan pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf) yang memiliki 17 subsektor dan itu menurutnya berkaitan erat dengan anak muda saat ini. Selain itu juga bisa menyalurkan keilmuan, keterampilan dan kemauannya dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.

“Karena di Kota Malang ini jumlah mahasiswa dan penduduknya hampir berimbang. Jadi, kami meminta anak-anak muda di Kota Malang ini untuk terus berkreasi. Fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Malang ini juga terus kita berikan, dengan kita mendukung generasi muda maka angka pengangguran turun dan ekonomi naik, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya generasi muda saat ini juga dikenal memiliki keberanian dan perencanaan yang jelas dalam membangun sebuah bisnis. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang harus hadir untuk mendukung hal tersebut.

“Untuk anak-anak muda cobalah tantangan untuk berusaha, jangan hanya butuh penghasilan dengan cara rutinitas saja. Kita butuh keberanian dan perencanaan yang jelas untuk ke depannya. Maka dalam hal ini Pemkot Malang akan hadir untuk mendukung mimpi generasi muda Kota Malang,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan jika hal itu juga sejalan dengan peraturan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Nomor 15 tahun 2023, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun DBOD. “Dari desain itu nanti, pusat bisa mengetahui arah pembinaan olahraganya setiap daerah itu kemana. Karena setiap daerahkan tidak sama. Olah raga prestasi yang diunggulkan selama ini bisa mencapai unggulan, baik di tingkat Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), Pekan Olah Raga Nasional (PON), Sea Games, Asean Games,” kata Baihaqi, Rabu (31/01/2024) tadi.

Nantinya dalam pengembangan desain tersebut, Baihaqi menyebut, bahwa akan tetap fokus pada 14 Cabang Olah Raga (Cabor) olimpiade. Namun, di Kota Malang sendiri masih dalam proses pembahasan.

Baca Juga :

“Kota Malang masih pembahasan dan kemungkinan tidak jauh dari atletik, sepeda, panahan, renang dan ada beberapa Cabor lain yang selama ini sudah sering berprestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional,” tambahnya.

Kemudian, paparnya, mengenai estimasi anggaran yang nantinya akan diusulkan pada Pemerintah Pusat yakni sekitar Rp 75 miliar. Kemudian, itu akan digunakan untuk perbaikan pada sarana prasarana yang ada. Mulai dari pengecatan stadion, penggantian rumput, pemasangan scoring board, pemasangan single sheet minimal 10 ribu dan kebutuhan lain.

“Bahkan untuk lampu dalam stadion saja, kemungkinan Rp 36 miliar. Di tahun 2024 ini, harapannya mudah-mudahan disetujui dalam perubahan APBN atau di awal tahun 2025 mendatang,” ucapnya.

Lebih lanjut Baihaqi juga menuturkan, bahwa Stadion Gajayana Malang masih dapat digunakan untuk kegiatan olah raga lokal, selama proses renovasi di tahun 2024 ini masih belum dilaksanakan. “Untuk kompetisi nasional, nanti untuk kegiatannya tinggal lihat dilaksanakan kapan. Kalau yang lintasan atletik, Pak Pj Wali Kota sudah menyampaikan pada gubernur dan nanti insyaallah di awal tahun 2025, direncanakan akan dibangun lintasan atletik baru. Sehingga, saat Porprov lintasan atletiknya masih bagus,” imbuhnya. (rsy/sit)