Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya nantinya akan dikerjakan mulai Januari tahun 2026. Dengan proses tender nantinya, dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Karena ini proyek nasional, kita di daerah hanya sebagai penerima manfaat. Jadi, kita ketempatan saja,” kata Wali Kota Wahyu, Kamis (18/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa bantuan senilai Rp 154 miliar, itu merupakan usulan penanganan banjir tersebut memang berasal dari Pemkot Malang. Itu nantinya, akan difokuskan untuk mengatasi banjir yang berada di Kawasan Bondowoso, Bareng dan Galunggung kerap menjadi langganan banjir.

“Dengan adanya proyek ini, diharapkan permasalahan banjir di kawasan tersebut bisa teratasi,” tambahnya.

Saat disinggung terkait dengan jacking, Wali Kota Wahyu menegaskan akan ada tim tersendiri di luar proyek bantuan Bank Dunia yang melakukan kajian teknis. “Nanti kami akan menghitung, tetapi itu akan ada tim sendiri,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya tim bank dunia telah meninjau langsung salah satu lokasi rawan banjir di sekitar Jalan Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang diusulkan untuk intervensi awal dalam proyek pengendalian banjir berbasis tata ruang terpadu. (rsy/sit)

“Kita harus mengantisipasi agar banjir di perkotaan ini tidak terjadi. Caranya dengan kita keruk, kita bersihkan. Ketika air hujan datang bisa segera hilang tidak menggenang,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

Di tahun 2025 ini, pengerukan sedimen telah dimulai sejak tanggal 3 Januari. Sementara itu di tahun 2024, Pemkab Lamongan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Lamongan telah merampungkan di 10 titik jalan perkotaan atau sejauh 4,6 KM. Diantaranya, di Jalan Kusuma Bangsa Barat, Jalan Sunan Giri (LSC dan pertigaan Groyok), Jalan Cokroaminoto, Jalan Andanwangi, Jalan Suwoko, Jalan Sunan Kalijogo, Jalan Sunan Giri, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Mastrip dan JL Basuki Rahmad.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Kabupaten Lamongan, Fakhrudin Ali Fikri, menambahkan di tahun 2025 titik pengerukan diprioritaskan daerah yang genangan air di atas 2 jam. “Tahun ini utama kita spot ruas jalan yang genangan airnya di atas 2 jam mulai Jalan Suwoko, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Andanwangi, Gg Arjuno, Jalan Cokroaminoto dan Simpang Empat Rangge Jalan Ahmad Dahlan,” ujarnya.

Fakhrudin menceritakan, sebelum dilakukan pengerukan di tahun 2023, titik Jalan Kusuma Bangsa genangan air setelah hujan mencapai 2 jam, sementara usai dibersihkan sudah tidak ada lagi. Hal serupa terjadi titik-titik lainnya.

Sedangkan pada proses pengerukan sedimen di dominasi tanah, sampah, akar pohon, serta akses pintu masuk rumah warga yang dangkal. “Ada sampah botol air mineral, akar pohon yang masuk saluran drainase, akses pintu masuk rumah warga yang terlalu dangkal dan pendek. Sehingga, memperkecil dimensi drainase, usia draibase tua sehingga dinding saluran rusak,” ujarnya.

DPRKPCK Lamongan juga merenovasi saluran dengan mengganti volume udith dari ukuran 60×60 cm menjadi 100×100 cm agar aliran air dari drainase perkotaan dapat lancar menuju sungai. (kom/son/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan DLH Kota Malang, Tri Santoso, menyampaikan bahwa uji emisi kendaraan itu dilakukan rutin tahunan. Hal ini, dimaksudkan untuk mewujudkan program Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dari uji emisi ini nanti akan kami evaluasi kendaraan roda empat, mana saja yang memenuhi standar kualitas gas buang dan mana yang tidak, kemudian apakah mencemari lingkungan atau tidak. Karena kalau kendaraan itu melebihi standar baku mutu yang menjadi persyaratan, maka itu bisa diartikan dia mencemar,” jelas Trisan-sapannya.

Bila dalam pelaksanaan kendaraan itu dianggap mencemari lingkungan, lanjutnya, maka DLH akan memberikan imbauan. Sehingga, para pengendara nantinya dapat memperbaiki kondisi mesin atau melakukan servis. Namun, di sisi lain kegiatan tersebut juga memberikan edukasi ke masyarakat.

“Namun ketika mereka sudah lulus uji emisi, mereka akan kami berikan stiker penanda yang bisa dikoneksikan ke pusat. Artinya, kendaraan yang lulus uji emisi di Kota Malang itu sudah masuk ke data KLHK dan itu bisa diterima di seluruh daerah. Karena kalau kendaraan yang tidak lulus uji emisi, misalnya berpergian ke Jakarta, itu kan tidak boleh lewat. Tapi kalau sudah punya stiker lolos uji emisi, bisa masuk,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, kendaraan yang tidak sesuai dengan standar gas buang tentunya akan berpengaruh pada perubahan iklim. Tentu juga akan berdampak pada hal-hal yang lainnya, seperti dapat memicu gagal panen dan berujung ke inflasi.

“Tapi kalau secara langsung, dampak dari emisi ini memang tidak bisa kita rasakan. Karena udara ini kan sifatnya homogen, kena angin. Pada saat gas buang kendaraan ini dilepas, dia akan terbang dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi kan sebenarnya ada, karena partikelnya tetap melayang, tetap ada,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pengendara yang mengikuti uji emisi, Agung Rizky (31), warga Jetis, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menyampaikan bahwa dirinya sudah dua kali mengikuti uji emisi yang digelar oleh DLH Kota Malang tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat, sebab dapat diketahui kondisi atau keadaan mobil miliknya saat ini.

“Saya sudah dua kali, kebetulan tahun kemarin lewat sini dan tahun ini juga. Kalau di tahun lalu alhamdulillah lolos karena mobil sudah di servis. Kalau sekarang ini belum di servis, saya ingin mengetahui apakah akan berpengaruh juga pada hasil uji emisinya dan apakah kondisi mobil saya ini masih sama primanya dengan tahun lalu,” imbuh Agung.

Sebagai informasi, uji emisi tersebut akan digelar selama tiga hari, pada besok Rabu (24/07/2024) akan digelar di Gor Ken Arok dan pada Kamis (25/07/2024) akan digelar di Stasiun Kota Baru. (rsy/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengetahui kualitas udara dari sektor transportasi yang diakibatkan oleh kendaraan dan juya memberikan laporan mengenai kualitas udara di Kota Malang. “Ekup 2023 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati langit biru, yang merupakan salah satu proram pencemaran udara yang dicanangkan oleh Kementerian Hidup dan Kehutanan. Melalui kegiatan ini juga untuk memberikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas udara di perkotaan dan mendorong pemerintah kota dalam menerapkan kebijaksanaan transportasi yang berkelanjutan,” jelas Rahman.

Ditambahkan Rahman, jika dalam pelaksanaan tersebut nantinya akan dilakukan selama tiga hari hingga Kamis (25/07/2023) mendatang. Itu ditargetkan ada tiga ribu kendaraan yang dilakukan pengecekan.

“Kegiatan ini dilakukan selama tiga hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, bertempat di jalan arteri sekunder, seperti di Simpang Balapan Jalan Besar Ijen Kota Malang, kemudian besok di Jalan Trunojoyo di depan stasiun, lalu di Jalan Mayjend Sungkono di depan Gor Ken Arok. Target kami spot cek adalah mengukur emisi gas buang kendaran roda empat atau lebih dengan berbahan bakar bensin atau solar,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan, Tri Santoso, mengatakan jika Ekup sendiri terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu uji emisi, instrumen traffic counting (penghitungan volume kendaraan pada satu ruas jalan tertentu,red) dan uji kualitas bahan bakar.

Baca juga:

“Ini seluruh kendaraan kita arahkan ke satu titik di tempat pengujian, untuk dua jenis sumber bahan bakar, yakni bensin dan solar, nanti masing-masing alat ujinya juga berbeda. Kemudian yang diuji adalah kualitas gas buangnya. Nah berdasarkan peraturan, itu kualitas gas buangnya tentu dibedakan. Kalau sudah keluar hasil uji dari alatnya itu nanti akan kami berikan, sekaligus kalau dia memenuhi standar yang berarti lolos uji emisi, itu akan kami berikan stiker penanda bahwa lolos uji emisi tahun 2023,” tutur pria yang kerap disapa Trisan.

Kemudian, dikatakan jika dalam instrumen traffic counting atau penghitungan volume kendaraan pada satu ruas jalan, memiliki tujuan untuk melakukan penghitungan atau mengetahui kondisi layanan jalan. Apakah jalan tersebut memenuhi standar untuk bisa dilalui dengan tidak terjadi kemacetan.

Lebih lanjut, uji kualitas bahan bakar, diambil di beberapa sampling SPBU untuk diuji kualtasnya. Karena DLH, ingin mengetahui kondisi bahan bakar dan pengaruhnya terhadap kualitas gas buangnya.

“Sehingga dalam Ekup ini ada tiga kegiatan. Jadi secara total, kita akan mengetahui kondisi udara di Kota Malang ini dipengaruhi oleh gas BBM apakah masih baik atau tidak. Karena ini adalah sebagai bagian dari monitoring pemerintah untuk mengetahui kondisi perubahan iklim yang dipengaruhi oleh gas rumah kaca,” tambahnya.

Untuk mengetahui hasil Ekup sendiri, pihaknya menyampaikan bahwa itu tidak bisa langsung diketahui. Untuk hasil uji bahan bakar sendiri, akan menyesuaikan dengan hasil lab yang rata-rata selama 14 hari. Kemudian, untuk traffic counting bisa diketahui tiga hari ke depan.

“Untuk kendaraan yang tidak lolos, kami langsung sosialisasikan kepada pengendara bahwa kondisi kendaraannya tidak sehat. Sehingga pengendara harus melakukan perbaikan di bengkel, pengecekan ulang kondisi mesin, servis, karena ketika kondisi kendaraan itu tidak sehat maka salah satu dampak yang paling jelas adalah dia akan boros bahan bakar,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga menggandeng beberapa pihak terkait, diantaranya seperti pihak Dishub Kota Malang, kemudian beberapa dealer di Kota Malang, Pertamina dan beberapa pihak-pihak terkait. (rsy/sit)