Perlu diketahui, bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Program Sambang Puskesmas, yang telah dilaksanakan Bupati Malang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang selama sebulan terakhir. Melalui program tersebut, berbagai masukan, evaluasi, serta kondisi riil pelayanan kesehatan di lapangan berhasil dihimpun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan layanan kesehatan daerah.

Bupati Sanusi dalam keterangannya menegaskan bahwa keberadaan BLUD pada Puskesmas maupun rumah sakit daerah, harus mampu memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Melalui Rakor ini, saya berharap seluruh pengelola BLUD dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola yang akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil Sambang Puskesmas yang telah kita laksanakan harus menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan kesehatan ke depan,” kata Bupati Malang.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya sinergi antara Puskesmas, RSUD dan perangkat daerah terkait, untuk semakin mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, responsif dan berkualitas. “Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus ditingkatkan baik dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun tata kelola kelembagaannya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Budiar menambahkan bahwa hasil evaluasi dari kegiatan Program Sambang Puskesmas, akan menjadi bahan strategis dalam penyusunan kebijakan pengelolaan BLUD tahun 2026. Berbagai temuan di lapangan, akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga :

“Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan layanan kesehatan yang prima, merata dan berkualitas bagi seluruh warga Kabupaten Malang,” ujarnya.

Sekda Budiar juga memberikan perhatian khusus, terhadap kondisi sarana dan prasarana sejumlah Puskesmas yang masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil pemantauan selama pelaksanaan Program Sambang Puskesmas, masih terdapat beberapa bangunan Puskesmas yang membutuhkan rehabilitasi maupun peningkatan fasilitas guna menunjang kenyamanan masyarakat serta optimalisasi pelayanan kesehatan.

Ditambahkan Sekda Budiar, perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan tahun 2026, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal. “Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih ada beberapa fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian. Ke depan, perencanaan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik,” tambah Sekda Budiar.

Dirinya menambahkan, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola BLUD, dukungan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang cepat, aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Malang. “Seluruh Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan,” imbuhnya. (pro/gie)

Gelaran Bimtek ini juga mendalami implementasi 1 tahun wajib belajar prasekolah sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui peran Bunda PAUD, Pemkab Jember menargetkan setiap anak di Jember mendapatkan stimulasi pendidikan yang tepat pada masa emasnya. Hal ini, selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang menjadi prioritas nasional.

Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah manifestasi kebijakan untuk menyelaraskan gerak langkah dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lapangan. Dirinya menekankan bahwa sinergi tiga pilar penggerak ini adalah fondasi utama bagi kemajuan sosial di Jember.

“Saya mengapresiasi atas dedikasi para kader. Kita berkumpul bukan hanya untuk menerima arahan, tetapi untuk menyatukan visi bahwa kesejahteraan Jember dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga dan desa,” kata Ning Ghyta-sapaan Ketua TP PKK Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa tugas Posyandu tidak hanya tempat penimbangan bayi. Namun, juga layanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini.

“Transformasi Posyandu menuju 6 Bidang SPM adalah langkah progresif Pemkab Jember. Kami ingin Posyandu tidak lagi hanya dilihat sebagai tempat menimbang bayi, tetapi sebagai sentra layanan terpadu yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keamanan lingkungan,” jelasnya.

Dengan Bimtek ini, pihaknya membekali kader agar tidak hanya bekerja dengan hati, tetapi juga dengan pemahaman kebijakan yang kuat. “Kader adalah ujung tombak yang memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di meja makan setiap keluarga di Jember,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember hadir memberikan perspektif dukungan anggaran dan fasilitas. Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi para penggerak ini agar dapat mengidentifikasi masalah sosial, seperti rumah tidak layak huni atau akses air bersih, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.

Gelaran acara formal ini, ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan mengenai alur pelaporan data yang lebih sinkron antara desa dan kabupaten. (rio/gie/adv)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya diselesaikan pada tahap pengangkutan dan pengolahan akhir. Namun, juga harus dimulai dari kesadaran masyarakat sejak di tingkat rumah tangga.

“Ini kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dimana bergerak menyelesaikan permasalahan persampahan, sekaligus memberi apresiasi kepada pihak yang sudah bekerja menangani sampah di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena menunjukkan perkembangan positif. Jika konsistensi tersebut terus dijaga, Kota Malang ditargetkan mampu meraih Piala Adipura pada 2027.

“Tahun 2027 insyaallah Kota Malang, apabila tetap mempertahankan dan terus berkelanjutan kita akan mendapatkan Piala Adipura,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa kunci utama penyelesaian persoalan sampah berada di sektor hulu, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Dirinya menilai, kesadaran masyarakat tidak boleh hanya muncul karena adanya sanksi, melainkan harus tumbuh sebagai kebiasaan bersama.

“Kalau hulunya sudah baik, hilirnya akan aman. Tapi kalau di hulunya belum tertata, maka di hilir akan terus menjadi masalah,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Malang mendorong pemanfaatan program RT Berkelas atau Rp 50 juta untuk mendukung pengelolaan sampah lingkungan tersebut. “Sudah banyak RT-RT yang menganggarkan untuk pembelian bak sampah, maupun gerobak sampah,” tambahnya.

Meski pembenahan di hulu terus diperkuat, Wali Kota Wahyu mengakui persoalan di sektor hilir masih menjadi pekerjaan rumah, terutama terkait keterbatasan armada truk pengangkut sampah. “Di hilir memang kita masih membutuhkan sarana prasarana karena beban pelayanan cukup besar, sementara anggaran daerah juga terbatas,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Malang berencana menggandeng dunia usaha melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pengadaan armada maupun fasilitas persampahan. “Tadi sudah dibantu juga, nanti saya minta nanti Pak Kadis LH untuk bisa merangkul lagi dunia usaha, pengusaha-pengusaha untuk bisa mengalokasikan tersebut,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Gelaran ini, tentunya mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang semakin memperkuat langkah menuju transformasi digital. Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar,  Kepala OPD dan delegasi Green Blue Consortium Republik Korea, serta Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Green Blue Consortium, karena telah memilih Kabupaten Malang sebagai lokasi strategis proyek internasional. Dirinya menegaskan, bahwa kolaborasi ini merupakan momentum penting untuk mempererat kerja sama antar institusi dan mempercepat adopsi teknologi cerdas di wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga :

Proyek ini, lanjutnya, akan memperkenalkan berbagai inovasi mutakhir, termasuk Artificial Intelligence (AI), sistem Digital Twin, serta teknologi Intelligent Traffic Management. Bupati Sanusi meyakini, bahwa implementasi teknologi ini akan membawa perubahan signifikan pada tata kelola pemerintahan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan masyarakat, serta menciptakan sistem mobilitas yang lebih efektif dan efisien.

“Kami meyakini, bahwa inovasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta mendukung kebijakan berbasis data melalui informasi yang akurat dan real time,” kata Bupati Malang.

Proyek yang juga melibatkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Lingkungan Hidup (LH) ini, diharapkan dapat menyelaraskan Kabupaten Malang dengan agenda besar pengembangan Smart City Indonesia menuju 2045. Bupati Malang juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, untuk memberikan dukungan penuh dan melakukan koordinasi yang efektif guna memastikan keberhasilan program ini, mulai dari tahap pemaparan teknis hingga kunjungan lapangan.

“Kerja sama ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi kemitraan yang kuat, produktif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Korea Selatan di masa depan,” imbuhnya. (pro/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seluruh penggunaan anggaran harus berjalan sesuai aturan, agar pemerintahan tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik, menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi. “Koordinasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” urainya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang bersama DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara profesional. Sehingga, mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa selama tahun 2025, tercatat adanya empat kasus kematian ibu dan 46 kematian bayi Balita di Kota Malang. Untuk kematian ibu yang masuk dalam indikator AKI, adalah kematian yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.

“Kalau kematian akibat faktor di luar proses kehamilan, seperti kecelakaan, tidak masuk dalam perhitungan tersebut. Dari evaluasi Dinkes, penyebab utama kematian ibu masih didominasi hipertensi dalam kehamilan, seperti preeklamsia dan eklamsia. Kemudian, perdarahan saat atau setelah persalinan,” ujar Husnul, Selasa (05/05/2026) tadi.

Sementara itu, kematian bayi lebih banyak dipicu kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta asfiksia atau gangguan pernapasan saat lahir. Menurutnya, sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah apabila kondisi kehamilan terdeteksi lebih dini dan ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Maka kami memperkuat sistem pendataan ibu hamil melalui metode kantong persalinan. Dengan berisikan data detail ibu hamil di setiap wilayah, mulai usia kehamilan, kondisi kesehatan hingga tingkat risiko persalinan,” ucapnya.

Baca juga :

Data tersebut, diklasifikasikan dalam kategori risiko rendah hingga risiko tinggi. Sehingga, tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi lebih cepat.

“Bidan wilayah dan puskesmas sudah memiliki data ibu hamil di wilayahnya. Dari situ diketahui mana yang berisiko tinggi dan harus mendapat pendampingan intensif,” katanya.

Husnul menjelaskan, risiko tinggi kehamilan terbagi menjadi dua kategori, yakni risiko yang tidak dapat diperbaiki seperti panggul sempit atau jarak kehamilan, serta risiko yang masih bisa ditangani seperti hipertensi maupun diabetes dalam kehamilan. Selain itu, kasus ibu hamil yang tidak terdeteksi sejak awal karena tidak melaporkan kehamilannya, juga masih sering ditemui. Kondisi tersebut kerap menyebabkan keterlambatan penanganan hingga berujung pada komplikasi persalinan.

“Ada yang memang tidak melapor atau tidak ingin diketahui kehamilannya. Bahkan ada yang baru terdeteksi menjelang persalinan,” imbuhnya.

Karena itu, pelibatan pemangku wilayah hingga tingkat RT dan RW terus diperkuat. Kader kesehatan, bidan wilayah, serta pengurus lingkungan diharapkan aktif melakukan pemantauan warga untuk memastikan tidak ada ibu hamil yang luput dari pengawasan layanan kesehatan. (rsy/sit)

Program Si Kedip Wangi sendiri, merupakan layanan pengurusan berbagai legalitas usaha. Seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, Sertifikat Halal dan BPOM, yang dilakukan secara jemput bola dan tanpa dipungut biaya.

Dalam pelaksanaannya, petugas dari Dinas Koperasi dan UMKM akan berkeliling ke desa-desa untuk membantu pelaku UMKM, untuk mengurus berbagai pengurusan legalitas usaha tersebut. “Ini adalah bagian dari upaya Banyuwangi dalam memperkuat UMKM di desa-desa. Dengan layanan yang hadir langsung di desa, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk mengurus legalitas usahanya juga menghemat waktu dan biaya,” kata Bupati Ipuk, Senin (04/05/2026) tadi.

Dengan mendapatkan legalitas usaha yang resmi, tambah Bupati Ipuk, maka pelaku UMKM menjadi resmi dan terlindungi. UMKMpun, juga akan lebih dipercaya konsumen serta memiliki peluang masuk ke pasar yang lebih luas dan akses permodalan.

“Di tengah tantangan usaha yang semakin berat, program ini bagian dari mempercepat transformasi UMKM dari usaha informal menjadi usaha formal. Berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Bupati Ipuk.

Program ini, urainya, biasanya digelar saat kegiatan Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Seperti saat Bupati Ipuk menggelar Bunga Desa di Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, pada pekan lalu.

Baca juga :

Pada momen itu, Bupati Ipuk berkesempatan menyerahkan langsung NIB, sertifikat PIRT serta keterangan Halal ke salah satu pelaku UMKM yang mengikuti layanan Si Kedip Wangi. Sertifikat itu, diserahkan kepada Nurkholimah Wahyuningsih atau Nining, sebagai pelaku usaha aneka sambal.

Nining juga menceritakan, bahwa dirinya memang mencari informasi tentang pengurusan legalitas usaha untuk produk sambalnya. Dirinya mengaku, sangat terbantu dengan program Pemkab yang jemput bola hingga ke desa. Apalagi, syaratnya sangat mudah. Hanya berbekal kartu identitas KTP, dirinya bisa mengurus langsung 3 legalitas usaha sekaligus yakni NIB, PIRT dan Halal.

“Ternyata sangat mudah dan cepat untuk mengurus legalitas usaha, tidak seperti yang saya bayangkan. Cuma daftar pakai KTP lalu diwawancara tentang produknya, proses produksinya dan beberapa pertanyaan lain. Setelah itu menunggu sebentar langsung jadi suratnya,” ujar Nining.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Nanin Oktavianti, menambahkan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengurusan NIB, P-Irt dan Halal. Sejak 2019, ada 2500 UMKM yang telah mendapatkan sertifikat PIRT. Sedangkan untuk sertifikat Halal, sudah sebanyak 22.091 sertifikat yang dikeluarkan.

“Selain keliling ke desa-desa, petugas juga siap datang jemput bola ke lokasi UMKM dan minimal ada lima UMKM yang akan mengurus legalitas. Pendampingan sendiri, tidak berhenti pada penerbitan legalitas. Kami juga menyiapkan program lanjutan berupa pelatihan, akses pembiayaan, hingga fasilitasi pemasaran,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan wadah konsultasi Pusat Layanan Kemasan yang telah melayani ratusan UMKM, untuk melakukan konsultasi mulai dari desain kemasan hingga cetak. “Pusat Layanan Kemasan sudah membuatkan desain hingga mencetak sampai dengan 43 ribu kemasan dari ratusan UMKM daerah,” jelasnya. (kom/bwi/gie)

Pelaksanaan peresmian yang dipimpin langsung Bupati Jember, Muhammad Fawait, merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam menertibkan tata kelola migrasi tenaga kerja di wilayah tersebut. Kebijakan ini, bukan sekadar seremoni formal, melainkan bagian dari desain besar pembenahan sistem perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir guna memastikan legalitas dan keamanan keberangkatan.

Bupati Fawait dalam sambutannya menggarisbawahi urgensi kesehatan sebagai pilar utama perlindungan. Dirinya menyampaikan secara tegas posisi pekerja migran, di mata pemerintah.

“Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Negara wajib hadir memberi perlindungan maksimal, termasuk dari sisi kesehatan,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Pernyataan ini, menjadi landasan bagi RSD Balung untuk mengoperasikan unit layanan terpadu, yang mencakup pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga pemeriksaan penunjang yang telah disesuaikan dengan standarisasi medis negara-negara tujuan penempatan secara profesional. Aspek krusial dari peluncuran klinik ini, adalah efisiensi pembiayaan bagi masyarakat kecil.

Dalam hal ini, Pemkab Jember mengambil langkah berani dengan memangkas tarif medical check up (MCU) dari Rp 750 ribu menjadi Rp 450 ribu. Intervensi harga ini, diharapkan menjadi stimulus bagi warga untuk beralih dari jalur non prosedural ke jalur resmi yang lebih aman.

Selain itu, juga penyederhanaan akses layanan dan dokumen yang kini dapat diselesaikan di dalam daerah. “Sekarang kita sederhanakan semuanya di Jember,” tambah Bupati Fawait.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan layanan administrasi, melalui kehadiran perwakilan P4MI di Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan dukungan dari jajaran Forkopimda dan instansi terkait, RSD Balung diproyeksikan menjadi episentrum layanan kesehatan CPMI bagi wilayah Jember dan sekitarnya.

Ke depannya, Pemkab Jember berencana menyiapkan rumah sakit daerah lain untuk memperluas jangkauan layanan serupa, menciptakan ekosistem migrasi yang lebih aman, terjangkau dan terstruktur demi melindungi pahlawan devisa dari risiko keberangkatan ilegal. (rio/gie/adv)

Acara sendiri, dibuka dengan sambutan hangat dari panitia, yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al Quran, yang menambah kekhidmatan suasana. Rangkaian kegiatan, kemudian diisi tokoh dan ulama inspiratif, diantaranya Ustadz Abdul Somad, Arif Afandi, KH A Said Asrori, Thohir Luth, M Nuh, Luqmanul Hakim, Muhammad bin Anies Shahab, Aditya Abdurrahman, serta Zayyin Achmad.

Dalam penyampaian materinya, Ustadz Abdul Somad menekankan bahwa manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Setiap individu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Dirinya mencontohkan, bagaimana kehidupan para nabi pun selalu dikelilingi oleh sahabat, keluarga dan umat yang saling menguatkan. “Tidak ada manusia yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Kita semua saling bergantung. Maka dari itu, jadilah pribadi yang baik terhadap tetangga, saudara dan siapa pun di sekitar kita,” paparnya.

Baca juga :

Pesan tersebut, mengajak para peserta untuk kembali merefleksikan pentingnya menjaga hubungan sosial, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan empati di tengah kehidupan yang semakin individualistis. Nilai ‘guyub’ yang diangkat dalam acara ini, menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Menariknya, acara ini juga didukung oleh media partner seperti Soleh2id, Solehah2id dan SantriHub yang dikenal aktif menyebarkan konten dakwah dengan pendekatan yang relevan bagi generasi Z. Kolaborasi ini, menunjukkan bahwa dakwah kini dapat dikemas lebih dekat dengan anak muda tanpa menghilangkan esensi nilai-nilainya.

Acara Guyub Bareng, Baik Bareng, ini semakin semarak dengan adanya undian umroh yang dipersembahkan oleh Mahyaa Tour and Travel. Momen ini, menjadi kejutan sekaligus harapan bagi para peserta untuk bisa menapaki perjalanan spiritual ke Tanah Suci.

Melalui acara ini, Better Youth berhasil menghadirkan lebih dari sekadar kajian, melainkan sebuah pengalaman kebersamaan yang menginspirasi. Semangat untuk terus berbuat baik, menjaga hubungan antar sesama dan tumbuh bersama menjadi pesan kuat yang dibawa pulang oleh setiap peserta. (hms/puj/gie)