Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, seusai pelaksanaan menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, berpesan agar tidak membuat kebijakan baru yang tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia. Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kebijakan negara, itu bersumber dari UUD 1945.

“Momentum HUT ke-80 ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Malang untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun pertama masa jabatan Wali Kota ini ibarat membangun pondasi yang harus kuat, agar kesejahteraan seluruh elemen masyarakat bisa tercapai,” kata Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Baca juga :

Mia berharap, dengan kemerdekaan yang sudah diraih selama 80 tahun ini dapat benar-benar dinikmati dan diisi oleh seluruh masyarakat Kota Malang. “Saya berharap berdaulat sesuai semboyan kita. Menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita dan jangan lupakan sejarah karena dari situ kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa beberapa program yang telah disampaikan Presiden RI, seperti swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan, merupakan bagian dari PSN yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. “Itu sudah tertuang di PSN dan sudah ada yang diakui masyarakat,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dikatakan Menparekraf, bahwa program-program tersebut telah diusulkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Kemenparekraf. Program-program itu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat, khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor parekraf.

“Semoga (program-program) ini bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Sandiaga.

Adapun program-program tersebut, lanjutnya, diantaranya berkaitan dengan pengembangan desa wisata dan penguatan potensi SDM pelaku parekraf melalui digitalisasi dan produksi konten. “Kami akan memfokuskan juga dari segi konten dan digitalisasi. Ini yang ternyata memberikan banyak dampak positif pada peningkatan, bukan hanya kreativitas dan inovasi tapi juga local wisdom dan peningkatan penjualan,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan serupa, Wamenparekraf/Wakabaparekraf, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2025, pihaknya akan fokus mengembangkan dan memperkuat SDM parekraf Indonesia. “Di tahun 2025, dari seluruh satuan kerja telah menyesuaikan program pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual,” ujar Angela.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, selaku pimpinan rapat mengungkapkan DPR RI mendukung penuh rancangan kerja Kemenparekraf. Pihaknya juga akan memperjuangkan usulan tambahan pagu indikatif tahun anggaran 2025 Kemenparekraf sebesar Rp 3.052.364.852.000 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Kami berharap, Komisi X DPRI RI yang ada di Banggar untuk terus bersama memperjuangkan sampai titik darah penghabisan penambahan (anggaran) untuk Kemenparekraf RI sebagai Kementerian yang paling terdepan dalam rangka menguatkan agenda pariwisata dan ekraf kita,” ujar Syaiful.

Dalam Raker ini, hadir pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. (kom/par/sit)