Meski demikian, Kepala ATR/BPN merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan terkait transformasi digital yang tengah dilakukan, yakni sertifikat elektronik. Sehingga, ketika masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke sertifikat elektronik, bisa secara langsung datang ke kantor BPN terdekat, atau misalnya terjadi peralihan hak pemeliharaan data, transaksi pertanahan, barulah Kepala BPN akan menarik sertifikat fisik atau analog untuk kemudian diganti dengan sertifikat elektronik.

“Untuk saat ini, daerah yang sudah menerapkan sertifikat elektronik, yakni mulai dari tanah milik pemerintah hingga BUMN. Karena memang untuk saat ini baru diterapkan sertifikat untuk tanah pemerintahan, BUMN dan untuk masyarakat Kabupaten sendiri belum dilakukan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik,” jelas Asrafil, Rabu (24/02) tadi.

Sertifikat Tanah Analog Akan Digantikan Elektronik, Masyarakat Resah

Masih menurut Asrafil, pergantian sertifikat tanah ini memang dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dan itu menjadi proses yang wajar. Namun demikian, digitalisasi ini harus diyakini sebagai transformasi digitalisasi yang nantinya dapat mempermudah kepengurusan pertanahan.

“Selain memberi kepastian dan perlindungan hukum, sertifikat elektronik ini dapat mengurangi jumlah sengketa tanah dan perkara di pengadilan mengenai pertanahan,” jelasnya. Untuk sertifikat analog sendiri, ujarnya, target kita untuk tahun ini ada dua yakni untuk Peta Bidang Tanah (PBT) kurang lebih 60 ribu bidang tanah dan untuk sertifikat hak tanah (SHT) sebanyak 97,225 ribu bidang tanah, dan semuanya ini akan kita targetkan bulan Oktober. (cw3/ed2)

Namun berkat keuletan,ketelatenan dan kesabaran,akhirnya sosialisasi dipimpin langsung Kapolsek Krembung AKP Guntoro SE,Selasa (11/12/2018) siang.Dapat dipahami, dimengerti oleh para undangan sebanyak 76 orang didominasi kaum hawa itu di pendopo kantor kecamatan Krembung.

Ibu-ibu PKK se-kecamatan Krembung dapatkan sosialisasi tentang KDRT (gus)

Kapolsek Krembung AKP Guntoro SE menjelaskan pada Memo X,sosialisasi ini diberikan kepada ibu-ibu PKK dalam rangka pembinaan lembaga dan kegiatan sosial,agama serta kemasyarakat an.Bertujuan memberikan wawasan,pengetahuan agar kedepannya lebih paham dan di mengerti,ucapnya

Masih kata Guntoro,pembinaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT tersebut sengaja dilakukannya itu.Kedepannya bisa dijadikan bekal,serta diketok tularkan kepada desanya masing-masing.Sehingga masyarakat umum,turut paham dan mengerti minimal untuk meningkatkan pola pikir lebih secara dewasa,”

Pada intinya kami memberikan wawasan tentang,perlindungan hukum terhadap korban KDRT “, tegasnya (gus/yan)

Menurut Indra Hosy SH, Selaku Kuasa Hukum, Selasa (7/8/2018) kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum guru yang berinisial RN dan anaknya berinisial D, terhadap korban yang bernama Tiara (16) di ruang perpustakaan SMAN 1 Pronojiwo, pada tanggal 26 Mei 2018 lalu, sudah masuk tahap P 21 dan sudah diserahkan ke pihak kejaksaan Negeri Lumajang.

Hosy menyampaikan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Lumajang, terkait permohonan perlindungan hukum dan audensi yang sudah dilayangkan pada tanggal 27 Juli 2018 lalu, namun sejauh ini belum ada balasan.

“Kita sudah melayangkan Surat permohonan itu ke DPRD Lumajang, Komisi D, dengan tembusan kepada BKD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang,” terangnya.

Lebih jauh Hosy menyayangkan sikap DPRD Lumajang yang sejauh ini tidak merespon atau menyikapi surat permohonan perlindungan hukum dan audensi yang dilayangkan oleh pihaknya, bukan hanya itu saja, Hosy juga mengancam bakal mengadukan kepada Ombusman RI terkait sikap DPRD yang dianggapnya tidak kooperatif dalam menyikapi kasus yang sedang ditanganinya.