Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa rencana tersebut muncul melalui forum diskusi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyelenggara program Trans Jatim. “Kita diajak diskusi untuk memberikan masukan rute-rute strategis yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang menentukan tetap Pemerintah Provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (23/04/2026) tadi.

Menurutnya, masih ada sejumlah kawasan di Kota Malang, yang belum terjangkau layanan Trans Jatim. Diantaranya, seperti wilayah Soekarno-Hatta hingga Blimbing. Terlebih, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan pendidikan, perkantoran hingga pusat aktivitas masyarakat.

“Dengan adanya koridor baru nantinya dirancang bersifat lintas daerah agar konektivitas antarkota semakin optimal. Misalnya dari Kota Malang menuju Singosari melewati pusat kota, kemudian bisa terhubung lagi dengan koridor lain,” jelasnya.

Selain itu, potensi pengembangan rute juga mencakup jalur dari kawasan Bandara Abdurrahman Saleh hingga Kepanjen melalui wilayah Kota Malang. Menurutnya, konsep lintas daerah dinilai lebih efektif karena mobilitas pengguna Trans Jatim mayoritas berasal dari wilayah kabupaten sekitar menuju Kota Malang.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menilai, keberadaan koridor Trans Jatim saat ini mendapat respons positif dari masyarakat. Armada yang beroperasi, disebut hampir selalu terisi penumpang.

“Bagi pekerja, mahasiswa, masyarakat yang ke pusat perbelanjaan, kantor, wisata maupun kuliner, semuanya dilewati. Saya lihat tidak pernah kosong,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang lebih memprioritaskan penambahan koridor dibandingkan penambahan jumlah armada.

Selain itu, untuk mendukung integrasi layanan, Pemkot Malang juga menyiapkan sistem feeder Trans Jatim menggunakan Angkutan Kota (Angkot) yang sudah ada. Pemkot Malang berencana melakukan penataan ulang rute Angkot agar dapat menjadi pengumpan penumpang menuju halte Trans Jatim.

“Kita akan aktifkan feeder dari angkot. Rute-rutenya nanti kita sesuaikan agar mendukung layanan Trans Jatim,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini, regulasi teknis masih disiapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penggunaan anggaran operasional feeder. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa family corner merupakan inovasi yang digagas sejak tahun 2023 dan menjadi program pertama di Indonesia. Inisiatif tersebut hadir, untuk menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keluarga menuju sakinah, mawaddah dan warahmah.

“Kami berharap semua masjid dan musala bersama takmir bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa masjid bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga,” kata Wali Kota Wahyu, Selasa (09/08/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa respon masyarakat sejauh ini sangat positif. Pemahaman baru bahwa masjid bisa menjadi ruang pembelajaran keluarga, bukan hanya ibadah, mulai diterima dengan baik. Karena itu, Pemkot berkomitmen memperluas jangkauan program seiring banyaknya jumlah masjid dan musala di Kota Malang.

“Masyarakat menyambut baik. Mudah-mudahan masjid dan musala lain juga bisa bergerak dan memberikan pemahaman yang sesuai,” tambahnya.

Di akhir, Wali Kota Wahyu berpesan kepada seluruh pengurus takmir, terutama yang menjadi peserta workshop untuk dapat memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Terlebih, agar dapat memperkuat jejaring diantara pengurus.

“Agar bisa saling berbagi dan menguatkan satu sama lain. Program ini sudah diaktifkan di 15 masjd. Tahun ini targetnya menjadi 20 masjid yang mengaktifkan family corner,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Diuraikan, bahwa langkah migrasi ini dinilai sebagai angin segar dalam memperluas jangkauan narasi pembangunan daerah, agar tak hanya tersiar di tingkat lokal dan nasional. Namun, juga dapat menembus perhatian publik global.

“Ini bukan sekadar perpindahan kanal informasi. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk membawa Lumajang tampil di panggung yang lebih besar, menjadi bagian dari wajah Indonesia yang inspiratif,” kata Mustaqim.

Kegiatan Indonesia.go.id Menyapa sendiri, merupakan forum strategis yang mempertemukan para pejuang informasi daerah (Media Center Daerah) dengan pemerintah pusat, untuk memperkuat sinergi narasi pembangunan dalam satu ekosistem digital nasional yang terpercaya dan terintegrasi. Selama ini, Media Center Diskominfo Lumajang telah aktif membagikan informasi terkait kemajuan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik melalui kanal infopublik.id. Namun, dengan potensi dan dinamika yang semakin berkembang, diperlukan platform yang memiliki daya jangkau lebih luas dan selaras dengan strategi komunikasi nasional.

“Dengan masuk ke indonesia.go.id, setiap konten lokal Lumajang akan mendapat panggung yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini penting untuk membangun persepsi kolektif tentang kemajuan Indonesia dari sudut pandang daerah,” tambahnya.

Kemkomdigi RI sendiri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mulai mengonsolidasikan muatan informasi dari masing-masing kanal kehumasan melalui indonesia.go.id sebagai portal utama penyampai informasi publik berbasis narasi tunggal pemerintah.

Baca juga :

Migrasi kanal ini bukan tanpa alasan, selain untuk efektivitas penyampaian pesan pembangunan, langkah ini juga bertujuan menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan data, konten dan strategi komunikasi, sekaligus mengurangi fragmentasi informasi di ranah digital.

Menurut Mustaqim, di era digitalisasi yang kian masif, kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi bukan satu-satunya kunci. Kredibilitas, konsistensi dan jejaring yang kuat menjadi fondasi penting.

“Kami ingin narasi pembangunan Lumajang, baik soal ekonomi kerakyatan, pariwisata, pendidikan, maupun inovasi pelayanan publik menjadi inspirasi nasional dan dunia. Dan indonesia.go.id adalah pintu menuju ke sana,” tegasnya.

Selain Lumajang, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta jajaran pejabat dari Kekomdigi RI. Dalam forum tersebut, juga dibahas strategi kurasi konten lokal, optimalisasi SEO untuk kanal pemerintah, hingga pentingnya storytelling dalam membentuk opini publik.

Kehadiran Lumajang dalam forum ini, menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun citra positif melalui pendekatan komunikasi publik yang terstruktur dan modern. “Pemerintah daerah tidak boleh hanya bekerja keras, tapi juga harus mampu menceritakan kerja keras itu dengan cara yang menginspirasi,” imbuhnya.

Dengan rencana migrasi ini, Diskominfo Lumajang menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari arus besar komunikasi publik nasional yang lebih kuat, kolaboratif dan berdampak luas. Karena Lumajang menjadi bagian cerita besar Indonesia. (kom/adi/gie)

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengaduan masyarakat terkait masalah perkotaan. Dengan memindai QR code, warga dapat langsung mengakses layanan aduan yang telah terintegrasi dengan sistem Sambat Online.

“Kami akan memasang QR code di berbagai lokasi publik. Tujuannya adalah memberikan akses cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung melalui aplikasi Malang Mbois,” ujar Wiwid-sapaannya, Sabtu (26/07/2025) tadi.

Aplikasi ini, juga menjadi salah satu upaya jemput bola, dengan mempermudah interaksi antara warga dan pemerintah. Beberapa ruang publik yang akan dipasang QR code juga telah diidentifikasi, diantaranya pasar tradisional, halte bus, taman kota dan area publik lainnya yang ramai dikunjungi warga.

“Untuk pemasangannya tentu perlu perencanaan yang matang dan koordinasi dengan dinas terkait. Misalnya untuk titik pemasangan, di pintu masuk pasar atau di halte, sedang kami finalisasi. Kami juga berkoordinasi dan meminta izin dari Dinas Perhubungan untuk pemanfaatan fasilitas seperti halte, guna memastikan implementasi berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga :

Proses ini, juga melibatkan penyesuaian anggaran untuk mendukung pengadaan dan pemasangan. Meskipun demikian, Wiwid memastikan bahwa secara teknis, platform aplikasi Malang Mbois sudah sangat siap untuk integrasi ini.

Lebih dari sekadar layanan pengaduan, Malang Mbois dirancang sebagai rumah besar layanan publik digital dengan konsep one-stop service atau layanan satu pintu. Aplikasi ini menjadi pusat akses untuk berbagai kebutuhan warga.

“Komitmen kami jelas, yaitu menjangkau masyarakat lebih luas dan menyederhanakan interaksi. Fondasi aplikasi Malang Mbois sudah kokoh, kini kami fokus pada eksekusi penempatan QR code ini,” katanya.

Melalui aplikasi super ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan vital. Diantaranya, seperti Layanan Kependudukan yakni pengurusan administrasi kependudukan. Kemudian, Perizinan dan Pajak yaitu akses informasi dan layanan perizinan usaha serta pembayaran pajak daerah.

Selanjutnya, Layanan Kedaruratan yakni tombol panik (panic button) dan kontak darurat. Kemudian, pemantauan CCTV atau akses ke jaringan CCTV publik Kota Malang. Termasuk, Pariwisata dan UMKM yakni informasi destinasi wisata, event kota, serta promosi produk UMKM lokal.

“Termasuk ada transportasi atau informasi terkait layanan transportasi publik seperti Malang City Tour. Terakhir, Aspirasi dan Pengaduan yakni saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam momen itu melepas para rider dari Pendopo Arya Wiraraja, Sabtu (14/06/2025) tadi. Disampaikan, bahwa event ini menjadi magnet baru, dengan kehadiran peserta dari berbagai kota di Indonesia, seperti Jogja, Semarang, Solo, Magelang, Malang, Jember, Blitar, Banyumas hingga Tulungagung.

Kegiatan ini, kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, bukan hanya sekadar ajang touring motor. Sebaliknya, juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Lumajang secara langsung.

“Para rider menelusuri rute yang telah dirancang menyusuri spot-spot eksotis seperti Pantai Wotgalih, Watu Pecak, Dampar, Tempursari, Air Terjun Tumpak Sewu, Curah Kobokan, Tirtosari View, hingga berkemah di kaki Semeru di Bumi Perkemahan Glagaharum, Senduro,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menyebut, bahwa event ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat branding wisata daerah. Menurutnya, potensi Lumajang yang begitu besar tidak akan berarti tanpa dikenalkan secara luas dan komunitas motor adalah salah satu saluran efektif untuk membangun narasi tersebut.

“Lumajang ini potensi wisatanya luar biasa. Brandingnya harus kita maksimalkan. Event seperti ini sangat strategis untuk mengenalkan wisata kita agar dikenal lebih luas,” ujar Bunda Indah.

Baca juga :

Lebih dari itu, kegiatan ini juga membuka ruang keterlibatan aktif masyarakat lokal. Di sepanjang rute, para pelaku UMKM, pengelola destinasi, hingga kelompok sadar wisata turut ambil bagian. Mulai dari penyediaan produk makanan, suvenir, hingga fasilitas lokal yang dinikmati para peserta.

Motocamp sebagai konsep pun dinilai menjawab tren wisata modern yang lebih personal, eksploratif, dan menyatu dengan lingkungan. Tidur di bawah langit Senduro dengan latar Gunung Semeru memberi pengalaman emosional yang tak bisa dibeli, namun akan terus dikenang dan dibagikan.

“Semoga besok cuacanya cerah, agar peserta bisa bangun pagi dan disambut pemandangan Semeru yang gagah. Itu momen magis yang ingin kami hadirkan dari Lumajang untuk Indonesia,” ujar Bunda Indah.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, yang turut mendampingi jalannya acara, menegaskan bahwa Journey to Semeru menjadi cermin bagaimana pariwisata bisa dikembangkan secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan komunitas, narasi tentang Lumajang bisa menyebar dari mulut ke mulut, dari unggahan ke unggahan, menciptakan efek jangka panjang yang lebih kuat dari pada promosi konvensional.

“Ini bukan sekadar riding, ini adalah perjalanan menyatu dengan alam, mengenal budaya lokal, dan tentu saja memperkuat rasa cinta terhadap tanah sendiri,” ujarnya.

Melalui kegiatan seperti ini, Pemkab Lumajang tidak hanya menjual destinasi, tetapi juga menyampaikan bagaimana pesan penting, yaitu pariwisata bisa menjadi jalan untuk mendidik, memberdayakan, mencerahkan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme lokal. Ini adalah contoh konkret pemerintah daerah membangun wajah baru pariwisata yang tak sekadar indah, tetapi juga bermakna. (kom/adi/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap PMI adalah bagian penting dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Dirinya menekankan, bahwa setiap PMI memiliki hak yang sama untuk dilindungi secara hukum, sosial dan kemanusiaan, sebagaimana pekerja lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, langkah konkret harus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri.

Untuk mendukung upaya ini, Bupati Lumajang menginstruksikan seluruh kepala desa di Kabupaten Lumajang, agar secara aktif melakukan pendataan terhadap warganya yang bekerja sebagai PMI. Data tersebut, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan tidak ada satupun pekerja migran asal Lumajang yang luput dari perhatian,” tambah Bunda Indah.

Baca juga :

Selain pendataan, Bupati Lumajang juga menekankan pentingnya penggunaan jalur penyalur resmi bagi setiap calon PMI. Menurutnya, masih banyak kasus pekerja migran yang berangkat secara ilegal dan akhirnya terjerumus dalam kondisi kerja yang tidak layak, bahkan mengalami kekerasan atau eksploitasi. “Perlindungan terhadap PMI adalah tanggung jawab kita bersama. Semua PMI harus terdaftar secara resmi dan terlindungi oleh negara,” terangnya.

Pemkab Lumajang juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja, BP2MI dan aparat penegak hukum, untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik perekrutan PMI ilegal. Langkah ini dinilai penting demi menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia serta menjaga nama baik daerah sebagai pengirim tenaga kerja profesional dan bermartabat.

Bunda Indah berharap, kepada seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, keluarga PMI hingga lembaga penyalur, dapat bersinergi dalam membangun sistem perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Pihaknya juga membuka ruang pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat, yang mengalami atau mengetahui praktik perekrutan ilegal. Hal ini, diharapkan mampu memutus mata rantai eksploitasi terhadap pekerja migran.

Dengan komitmen kuat dan langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja. Tentunya tidak hanya yang berada di dalam negeri, tetapi juga mereka yang tengah berjuang di luar negeri demi kesejahteraan keluarga. Melalui perlindungan yang menyeluruh, para PMI diharapkan dapat bekerja dengan tenang, aman dan bermartabat. (kom/adi/gie)

Sekedar diketahui, dengan adanya penambahan dapur umum, maka total terdapat tiga SPPG yang beroperasi di Banyuwangi. Khusus SPPG yang baru, telah ditempatkan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi yang beroperasi sejak 24 Februari dan SPPG Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, yang beroperasi mulai 25 Februari. Dua SPPG itu, melengkapi SPPG yang ditempatkan di Desa/Kecamatan Rogojampi, yang telah beroperasi lebih dulu sejak 3 Februari 2025.

“Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi, total sudah ada 3 SPPG yang menyokong Program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (12/03/2025) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan Program MBG berjalan lancar di Banyuwangi. Termasuk, juga mendorong agar cakupan program tersebut semakin luas. Sehingga, akan semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo itu.

Baca juga :

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi, Letkol Arh Joko Sukoyo, menyampaikan bahwa sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG Jambewangi dan Kebalenan sudah dioperasikan. Artinya, dapur umum untuk pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi.

SPPG Jambewangi sendiri, melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang. SPPG Kebalenan, melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa. Sementara SPPG Rogojampi, mendistribusikan paket makanan bergizi untuk 2.915 siswa yang tersebar di 17 sekolah.

Dengan demikian, lanjutnya, saat ini Program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 39 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP dan pondok pesantren. “Ini sudah sesuai dengan arahan dari BGN. Kami berkomitmen akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG di Banyuwangi,” ujarnya.

Terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi, pihaknya masih menunggu persetujuan dan BGN terkait operasionalnya. (kom/bwi/gie)

Kepala Bidang Pengelolaan Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa lokasi tersebut diantaranya mencakup kawasan depan Mal Ramayana, Jalan Merdeka, Jalan Majapahit, Jalan Semeru hingga Jalan Tenis. “Semua lokasi ini sebenarnya terhubung dalam satu jaringan jalan. Oleh karena itu, penataan parkir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan Ramayana, Jalan Majapahit, Semeru, Tenis, hingga Merdeka Selatan,” kata Rahmat, Rabu (22/01/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Kawasan depan Mal Ramayana dan Alun-alun Merdeka sering menjadi titik kepadatan kendaraan akibat parkir tepi jalan yang masih diterapkan di lokasi tersebut. Selain itu, Jalan Tenis juga menjadi salah satu titik rawan macet, terutama saat akhir pekan atau libur panjang, dengan pola parkir yang kurang teratur turut memperparah kondisi tersebut.

Baca juga :

Namun, Rahmat menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih memprioritaskan proyek penataan kantong parkir terpusat di kawasan Kayutangan Heritage sebagai langkah awal. “Setelah penataan di Kayutangan selesai, kami akan melanjutkan dengan rencana penambahan kantong parkir terpusat di lokasi lain, seperti di sekitar Alun-alun Merdeka dan kemungkinan di kawasan Veteran. Tapi ini akan dilakukan secara bertahap,” tambah Rahmat.

Menurut Rahmat, penataan parkir yang terpusat sangat penting untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih efisien dan tertib. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya mendukung perkembangan Kota Malang sebagai kota wisata.

“Harapannya dengan parkir terpusat ini dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat seiring perkembangan Kota Malang. Apalagi jika Kota Malang berkembang menjadi kota metropolitan, keberadaan kantong parkir di titik-titik tertentu akan sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)

Tercatat, bahwa jumlah dokumen informasi publik yang tersedia untuk masyarakat Kabupaten Lumajang, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2024, total dokumen informasi publik yang tersedia di Website PPID Kabupaten Lumajang mencapai 1.360 dokumen informasi, yang terdiri dari 1.221 informasi berkala, 45 informasi serta merta dan 104 informasi setiap saat.

Jumlah permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat, juga menunjukkan tren positif. Tercatat, sebanyak 34 permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat dan 100 persen telah terselesaikan. Angka ini, menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Beberapa penghargaan atas capaian keterbukaan informasi, juga diterima di tahun 2024. Salah satunya adalah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Kabupaten Informatif Peringkat ke-4 yang diterima pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Baca juga :

Penghargaan ini, diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Di ajang yang sama, Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung mendapatkan penghargaan Kategori Desa Informatif Peringkat ke-2 se Jawa Timur.

Selain itu, prestasi gemilang juga diraih Pemerintah Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, yang berhasil mendapatkan penghargaan Desa Informatif Peringkat I dalam ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa yang turut mendukung penyediaan informasi publik. “Semua keberhasilan dan capaian di tahun 2024 ini merupakan hasil dari upaya peningkatan pelayanan informasi publik. Tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu,” ungkapnya, Kamis (16/01/2025) tadi.

Sebagai langkah selanjutnya, Dinas Kominfo akan memperluas jaringan distribusi informasi melalui platform digital dan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pelayanan informasi publik untuk memastikan transparansi yang lebih baik di masa depan. Dengan capaian ini, Kabupaten Lumajang semakin memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. (kom/adi/gie)