Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa perubahan lokasi dilakukan setelah lahan sebelumnya, atau di wilayah Buring, diketahui berstatus lahan hijau. Sehingga, lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pembangunan.

“Lahan yang kami tetapkan sekarang berada di Arjowinangun, tepatnya di Babatan. Itu sebagai pengganti lokasi di Buring karena statusnya lahan hijau,” jelas Subkhan, Selasa (07/04/2026) tadi.

Menurutnya, Pemkot Malang mencari alternatif lahan aset milik Pemda yang memiliki status legal, untuk pembangunan fasilitas pendidikan permanen. Hingga saat ini, progres pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, proyek Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian yang seluruh pembangunannya menjadi kewenangan pusat.

“Kementerian PU yang membangun, Kemensos sebagai pengguna, sementara kurikulumnya diatur Kemendikdasmen. Jadi semuanya dari pusat, kami masih menunggu keputusan,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk kepastian waktu pembangunan, pun belum dapat dipastikan, lantaran proposal awal yang diajukan sebelumnya masih menggunakan lokasi lama di Buring sehingga harus diperbarui. Meski begitu, program Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah berjalan melalui fasilitas sementara yang berada di Politeknik Kota Malang (Poltekom).

“Kalau nanti sudah dibangun permanen di Arjowinangun, maka yang di Poltekom akan dipindahkan ke sana,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa lahan baru di kawasan Arjowinangun memiliki luas sekitar 6,7 hektare, lebih kecil dibandingkan lahan Buring yang mencapai sekitar 8,9 hektare. Namun, dinilai memenuhi syarat pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi pembangunan telah diajukan ke pemerintah pusat. “Semua persyaratan sudah kami ajukan. Yang jelas tahun ini masuk program, tetapi kapan mulai dibangun kami masih menunggu tahapan dari pusat,” ujar Donny.

Dirinya menyebut, Sekolah Rakyat permanen di Arjowinangun diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa hasil uji coba selama dua hari dalam dua pekan terakhir, khususnya pada hari Sabtu, menyimpulkan tidak ada penutupan permanen di ruas tersebut. “Penataan arus Lalin tetap menggunakan badan jalan yang ada. Artinya, tidak dilakukan penutupan Jalan Merdeka Selatan,” ujar Jaya-sapaannya.

Dalam skema yang diterapkan saat ini, arus lalu lintas tetap dibuka. Pengalihan hanya bersifat situasional, terutama ketika dilakukan pemindahan titik parkir dari sisi selatan ke utara sesuai rencana penataan. Untuk penempatan PKL tetap berada di sisi utara atau merapat ke kawasan Alun-Alun. Sementara parkir kendaraan ditempatkan di depan Kantor Pos.

“Salah satu usulannya, supaya bisa lebih rapi dan lebih nyaman diupayakan PKL-nya itu menghadap ke selatan atau menghadap ke Kantor Pos dan trotoar. Dengan begitu pembeli dapat memanfaatkan trotoar. Namun, penataan ini sifatnya dinamis. Bisa saja suatu saat dilakukan penutupan sementara apabila kondisi sangat padat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, dampak dari uji coba pertama dan kedua yaitu volume lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan menurun 10 persen. Sebaliknya, di ruas Jalan S.W. Pranoto dan Sutan Syahrir mengalami kenaikan volume hingga 15 persen dengan tingkat pelayanan (level of service) C. Kemudian, indeks parkir di Jalan Merdeka Selatan mencapai 120 persen atau melebihi kapasitas satuan ruang parkir (SRP), meski kapasitas telah ditambah.

Baca juga :

“Sejumlah faktor turut memicu tundaan dan hambatan lalu lintas, di antaranya tingginya aktivitas penyeberang jalan menuju kawasan Alun-Alun, keluar-masuk kendaraan parkir serta drop penumpang di kawasan Kantor Pos dan Hotel Pelangi, lalu aktivitas truk Kantor Pos pada pukul 16.30–19.30 WIB dan akses kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran,” tuturnya.

Sehingga, Dishub menilai skema tersebut masih memungkinkan diterapkan saat Ramadan dan pasca-Lebaran, mengingat lonjakan kunjungan ke kawasan Alun-Alun dan Kayutangan diprediksi meningkat signifikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka, mengakui penataan PKL di kawasan tersebut belum berjalan maksimal. “Penataan yang kami lakukan bukan menambah pedagang baru, tetapi menata yang sudah ada di Merdeka Selatan,” ucap Eka-sapaannya.

Tercatat, ada 38 pedagang yang ditata, dengan komoditas beragam, mulai dari makanan ringan hingga mainan. Seluruh PKL dipastikan berdomisili di Kota Malang dan wajib menunjukkan KTP asli. Ke depan, jika kebijakan itu dilanjutkan, penataan akan diperketat, termasuk larangan penggunaan trotoar sebagai area berdagang. (rsy/sit)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, menyampaikan bahwa keberadaan SR yang ada di Gedung Poltekom, saat ini masih bersifat sementara. Untuk itu, Pemkot menyiapkan lahan permanen sesuai permintaan pemerintah pusat.

“SR di Poltekom itu kan sementara. Nantinya akan dibangun yang permanen di lahan 8,9 hektare, di sebelah Kantor BPBD Kota Malang,” jelas Subkhan, Senin (22/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa status lahan permanen itu nantinya akan menyesuaikan skema yang ditetapkan pemerintah pusat. Bisa dengan pola pinjam pakai, maupun hibah dari Pemkot Malang kepada pemerintah pusat.

“Kalau diminta pinjam pakai, ya kita ikuti. Kalau dihibahkan, ya kita ikuti juga. Karena ini kan Program Strategis Nasional (PSN), jadi semua mekanisme tetap menyesuaikan regulasi,” katanya.

Sementara itu, terkait proses pembangunan oleh kementerian, Subkhan mengaku belum mengetahui pasti tahapan lelangnya. Menurutnya, Pemkot Malang hanya menyediakan lahan dan siswa, melalui koordinasi dengan Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

“Kalau progres lelang dari pusat, kami tidak tahu. Yang jelas, lahan sudah kami siapkan. SR yang di Poltekom juga sudah berjalan dengan aset Pemkot, sehingga memudahkan kementerian untuk renovasi,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Menurut salah satu korban, Sumiyati, bahwa saat kejadian dirinya memang sedang berada di rumah. Api pertama terlihat dari rumah Mimi, yang dikontrakkan kepada Tolak Isa (54).

Mengetahui ada api, Sumiyati kemudian keluar rumah dan berteriak minta tolong. Tidak berselang lama, warga berdatangan dan langsung mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan, salah satu warga juga menghubungi Damkar.

“Anginnya kencang, jadi api cepat membesar,” ujarnya.

Baca juga :

Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, menambahkan bahwa dikarenakan rumah yang terbakar lokasinya berdempetan dan terbuat dari kayu atau semi permanen, maka api cepat membesar serta merembet ke rumah samping kanan dan belakangnya. “Dua unit mobil Damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan melakukan pembasahan hingga tidak ada potensi api kembali,” ujarnya.

Sruwi mengungkapkan, api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 11.40 dan pembasahan selesai dilakukan pukul 12.00. “Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Penyebabnya belum diketahui pasti. Kita tunggu hasil penyelidikan petugas kepolisian agar tidak ada informasi yang simpang siur,” ungkapnya.

Karena maraknya musibah kebakaran, Sruwi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus waspada dan hati-hati terkait potensi-potensi kebakaran. “Sebelum berpergian atau keluar rumah, cek dahulu semua sumber listrik. Kalau perlu, dimatikan dahulu listriknya. Selain itu, kompor pastikan sudah mati sebelum ditinggal keluar,” imbaunya. (her/gie)

Kepala Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Suntoro, mengatakan bahwa pihaknya bersama seluruh warga desa, akan menolak bila lahan itu dijadikan TPA. Karenanya, perlu kejelasan mengenai rencana pemanfaatan aset tersebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu.

“Yang dibicarakan dengan desa yaitu TPS khusus residu. Karenanya, saya perlu klarifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa, kami tidak membenarkan kalau lahan itu mau dijadikan TPA. Jelas, itu saya tidak setuju. Dan, warga juga menolak,” terangnya, Selasa (12/09/2023) tadi.

Lahan itu, tambahnya, memang milik Pemkot Batu. Hanya saja, mengenai peruntukan harus tetap dibicarakan dengan desa.

“Meskipun lahan itu milik Pemkot Batu, kami di sini tidak setuju bila digunakan TPA. Karena, di bawah lahan itu banyak sumber mata air, yang selama dimanfaatkan warga desa setempat,” tuturnya.

Baca juga :

Sebaliknya, bila lahan itu dimanfaatkan sebagai TPS Kota Batu, khusus residu maka masih bisa disetujui. Itupun dengan catatan, penggunaannya sementara. Yang artinya, tidak permanen sesuai perjanjian. Apalagi, teknik TPS residu itu, sesuai dengan yang pernah dipaparkan Dinas Lingkungan Hidup, nantinya residu itu dipaking di tempat itu. Setelah di kemas, langsung ada yang mengambil.

“Kemarin (Senin, red) dinas bilang kalau lahan itu digunakan TPS khusus residu. Yang sifatnya, itu sementara sampai Desember 2023. Kalau pada akhirnya akan digunakan untuk TPA, jelas ini harus diklarifikasi,” ujarnya.

Terkait rencana pemanfaatan untuk TPS residu, dirinya pun menegaskan, bahwa nantinya juga perlu dilakukan perjanjian secara tertulis sesuai kemufakatan. Ini dilakukan, supaya tidak ada permasalahan kedepannya.

“Kalau nanti dimanfaatkan menjadi TPS residu. Saya ingin buat perjanjian bersama hitam di atas putih. Sesuai perjanjian, selesai pada Desember 2023 atau selama tiga bulan. Dan, tidak akan diperpanjang lagi oleh pihak desa. Begitu juga ketika nanti bukan residu yang dibuang, atau justru sampah, maka TPS residu akan ditutup total,” paparnya.

Kepala Dusun Sebrangbendo, Desa Giripurno, Titin, juga mengungkapkan bahwa warga dusun juga tidak menyetujui jika tempatnya digunakan oleh Pemkot Batu menjadi TPA. “Intinya, warga Dusun Sebrangbendo tidak menyetujui bila daerahnya dijadikan TPA. Karena, banyak sumber air yang berada di lahan yang rencananya akan dimanfaatkan itu,” paparnya. (put/sit)

“Jembatan kerangkanya sudah mulai dimobilisasi ke sini dan akan dibangun dua arah. Yakni, dari arah Lumajang dan dari arah Malang. Sehingga, mudah-mudahan bisa lebih cepat dan targetnya empat bulan,” kata Pak Bas-sapaan akrab Menteri PUPR, seusai meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak akibat dampak cuaca ekstrem hingga mengakibatkan bencana longsor dan lahar dingin Semeru, Senin (10/07/2023) tadi.

Dalam peninjauan itu, Pak Bas didampingi Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meninjau sejumlah titik dampak bencana. Diantaranya, seperti Bronjong Tanggul Sungai Lengkong, Gladak Perak dan Jembatan Gantung Kali Regoyo. Terkait sejumlah infrastruktur yang rusak, dirinya menjelaskan bahwa akan dilakukan perbaikan secara kolaborasi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten.

Baca juga :

“Ada lima jembatan putus yang harus diperbaiki. Kemarin dengan BNPB, sudah dikoordinasikan dengan Pemprov dan kabupaten dikerjakan secara kolaborasi antara APBN, APBD I dan APBD II. Kabupaten menangani dua jembatan kabupaten yang akan dibiayai oleh BNPB, dua jembatan dikerjakan provinsi, dan kami APBN melaksanakan pembangunan kembali Jembatan Glidik 2 di jalan nasional,” jelasnya.

Diuraikan Menteri Basuki, bahwa untuk Jembatan Glidik 2, akan dibangun dengan kontruksi yang lebih kuat. Dari hasil evaluasi, nantinya pondasi jembatan akan ditinggikan dan diperdalam. Sehingga, diharapkan lebih siap dari terjangan lahar dingin Semeru.

“Pondasinya harus ditinggikan. Kenapa kemarin hanyut, mungkin karena pondasinya tidak tembus tetapi nangkring di batu. Dari Bintek, Bina Marga mengevaluasi kontruksi yang lebih kuat,” terangnya. (kom/adi/sit)