Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa regulasi tersebut sebagai kado bagi buruh pada momentum May Day tahun ini. “Permenaker 7 Tahun 2026 sudah keluar hari ini dan menjadi kado May Day bagi pekerja. Aturan ini, mengatur pekerjaan alih daya agar tidak semua sektor bisa di outsourcingkan,” ujar Arif, Jumat (01/05/2026) tadi.

Arif menjelaskan, regulasi baru tersebut membatasi jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing. Yaitu, pekerjaan tertentu yang sifatnya penunjang operasional perusahaan yang diperkenankan.

“Contohnya seperti driver, cleaning service, kelistrikan dan pekerjaan penunjang lainnya. Di luar itu tidak boleh lagi dialihdayakan,” katanya.

Baca juga :

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kerja sekaligus menjawab keluhan buruh terkait dominasi pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selama ini, status PKWT dinilai menjadi persoalan utama pekerja karena perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa kewajiban jaminan pensiun sebagaimana pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Ini memang menjadi aspirasi besar serikat pekerja. Mereka ingin pekerja tetap lebih banyak agar hak-hak jangka panjang bisa terpenuhi,” tambahnya.

Aturan ini, kata Arif, segera dibahas dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan pemerintah, pekerja dan pengusaha. Kebijakan yang menjadi kewenangan daerah akan langsung ditindaklanjuti, sementara perubahan regulasi yang menjadi kewenangan pusat tetap menunggu revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Kami tinggal menunggu arah Undang-Undang Tenaga Kerja yang sedang dibahas. Biasanya setelah UU disahkan, Permenaker akan menjadi aturan teknis pelaksanaannya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Mensikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) Pamekasan, Supriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP tahun 2023 tersebut. “Dari Permenaker tersebut, kami dari unsur pemerintahan, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, telah mengadakan rapat untuk mengusulkan berdasarkan perhitungan-perhitungan sesuai Permenaker itu,” katanya, Rabu (23/11/2022) tadi.

Baca Juga :

• Program MBG Tambah Volume Sampah, DLH Kota Malang Rencanakan Gandeng Transporter Swasta
• IPM Banyuwangi Kian Positif, Mendikdasmen Gelar Peringatan Hardiknas di Taman Blambangan
• Investasi Kota Malang Tembus Lebih dari Rp 1 Triliun di Triwulan I 2026
• Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional, Bupati Pasuruan Ajak Generasi Muda Gemar Baca Buku
• Bupati Malang bersama Deputi Bidang Niaga dan Pangan Ikuti Pelaksanaan Buka Giling Rajawali I PG Krebet

Menurut Supriyanto, pihaknya sudah mengusulkan UMK Kabupaten Pamekasan tahun 2023 yang sebelumnya Rp 1.939.686 menjadi Rp 2.102.426. Nanti akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

Menurut Supriyanto, pihaknya menaikkan angka itu sebesar Rp 162.739. “Insyaallah, di Desember mendatang Gubernur Jawa Timur akan mengumumkan penetapan UMK kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Supriyanto mengatakan, apapun keputusan Gubernur Jawa Timur terkait UMP tahun 2023 harus menerima secara lapang dada, baik dari unsur APINDO atau yang lainnya. Jika nanti ada hal yang ingin diskusikan atau keberatan bisa dirembukkan bersama. (azm/gie)