“Saya sangat prihatin dengan musibah yang terjadi di Pasar Comboran. Saat kebakaran, teman-teman dari Satpol PP, Damkar dan BPBD sudah sangat sigap mengantisipasi situasi di lokasi. Saya mengapresiasi langkah cepat mereka. Meskipun korban material juga tetap ada,” kata Pj Wali Kota Iwan, Selasa (01/10/2024) tadi.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemkot Malang telah menyiapkan berbagai bantuan darurat, termasuk sembako dan transportasi bagi para pedagang yang terdampak. Untuk saat ini, juga sedang dilakukan upaya mengajukan Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang akan dipergunakan merehabilitasi dan membersihkan area terdampak kebakaran.

“Kami sedang mengajukan BTT dan saat ini dalam proses konsultasi dengan Keuangan Daerah dari Kemendagri agar dana tersebut bisa digunakan untuk merehabilitasi atau membersihkan area yang terdampak kebakaran di Pasar Comboran,” jelasnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa bantuan permodalan bagi para pedagang ini masih dalam tahap pembahasan. Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak terkait, Bansos dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat tidak dimungkinkan. Fokus bantuan saat ini adalah pada rehabilitasi fisik dan pembersihan area pasar.

“Kami sedang berdiskusi mengenai skema permodalan. Masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Bantuan yang tersedia saat ini lebih ditujukan untuk rehabilitasi dan penanganan fisik pascakebakaran,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi musim hujan, Pemkot Malang bersama Diskopindag Kota Malang akan menata ulang area pasar. Termasuk mengosongkan bagian atas pasar yang dianggap berisiko.

“Kami sedang menata ulang pasar, termasuk melarang pedagang menempati area atas demi keamanan mereka selama musim hujan. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan selama musim hujan berlangsung,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

“Barang dagangan mereka habis terbakar. Ada yang baru kulakan hingga Rp 20 juta, Rp 10 juta bahkan Rp 5 juta itu yang paling kecil. Tapi semuanya lenyap. Ini menyangkut kehidupan para pedagang. Bahkan, beberapa dari mereka juga harus membiayai sekolah anak-anak,” jelas Mulyadi, Jumat (27/09/2024) tadi.

Dalam hal ini, pihaknya juga melakukan koordinasi bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. Direncanakan, pada Sabtu (28/09/2024) besok, akan bertemu secara langsung untuk membahas langkah-langkah penanganan Pasar Comboran Baru Barat. “Insyaallah besok jam 10.00 WIB, kami bertemu dan memang meminta bahwa ini harus segera ditolong karena menyangkut perut pedagang. Yang utama disampaikan, memang masalah Pasar Comboran ini,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Mulyadi juga menyinggung soal kondisi pasar lain yang ada di Kota Malang, dia menilai bahwa kondisi saat ini memprihatinkan. Terlebih, mengenai manajemen pasar yang tidak optimal, serta kurangnya kesungguhan dari pengelola dalam memperbaiki sarana dan prasarana.

“Saya sudah hampir 40 tahun berkecimpung di dunia pasar, jadi saya tahu persis. Banyak kepala pasar yang kadang tidak ada di pasar dan belum ada kesungguhan untuk mengelola pasar,” lanjutnya.

Diakhir, Mulyadi berharap agar pemerintah segera mempunyai upaya konkret dalam memberikan bantuan darurat bagi para pedagang Pasar Comboran. (rsy/sit)

“Sektor Food and Beverage (FnB) seperti bakery lokal di Jakarta, telah mengadopsi teknologi big data dan analisis data User Interface (UI) research. Sehingga, memberikan dampak positif pada perkembangan sektor teknologi,” kata Asandra dalam kegiatan Pembukaan UKW yang juga digelar Diskusi Ekraf, Jumat (17/11/2023) tadi.

Perempuan yang juga berprofesi sebagai konsultan itu, juga menyampaikan bahwa generasi muda di Kota Malang, saat ini telah menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Namun, perlu adanya penguatan SDM, agar Kota Malang tidak tertinggal. Hal itu didapat saat pihaknya menciptakan gerakan #17an_MLG yang mengadakan workshop data dan pemasaran digital.

Baca juga :

“Pentingnya memperkuat SDM dari segi teknologi, karena itu menjadi kunci utama dalam menjadikan Malang sebagai Kota Kreatif yang maju. Tentu peningkatan keterampilan dalam teknologi, data, dan kecerdasan buatan (AI) sangat diperlukan dalam sektor ekonomi saat ini,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti soal permodalan yang ada di Kota Malang. Menurutnya, itu ada perbedaan persepsi antara Jakarta dan Kota Malang, terkait dengan pencarian investor. Sehingga diperlukan pemahaman, bahwa berbisnis bukan hanya tentang modal sendiri, namun juga mencari investor yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

“Di Jakarta, banyak perusahaan perintis yang dapat dengan mudah bertemu dengan investor. Sementara, kultur di Kota Malang, masih kurang maksimal, akibat masih adanya persepsi bahwa modal untuk memulai usaha sangat tinggi dan harus didasari dari modal pribadi. Padahal kan kita ada program partnership seperti itu, dengan feature capital atau dengan investor dan lain-lainnya. Kurang lebih itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga sedikit menyinggung terkait dengan perkembangan Kota Malang sebagai pusat pendidikan, menurutnya hal ini justru menjadi potensi besar yang harus dimanfaatkan. Sebab, dengan banyaknya perguruan tinggi di wilayah Kota Malang, Sandra menekankan pentingnya mengikuti jejak kota pendidikan lainnya, seperti Yogyakarta, dalam pengembangan software engineering sebagai ekspor potensial dari Kota Malang. (rsy/sit)

Disampaikan Kepala DPMPTSP Provinsi Jatim, Aris Mukiyono, bahwa kegiatan yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Maret, ini selain memberikan izin untuk para nelayan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan), dan izin genzet bagi nelayan, juga memberikan fasilitasi untuk pelaku usaha mikro dengan adanya pelayanan izin NIB (Nomor Induk Berusaha).

“Hari ini kita bersinergi dan berkolaborasi dengan Kabupaten Lamongan untuk memberikan pelayanan perijinan gratis di sektor perikanan, UMKM dan industri ikan. Kami berharap, hal ini mampu membantu nelayan yang ketika dia bekerja menjadi peternak, UMKM sektor mikro, didukung dengan kepemilikan NIB, akan mempunyai akses permodalan,” terang Aris, Selasa (15/03/2022) .

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyambut baik adanya roadshow pelayanan perizinan oleh DMPTSP yang dilaksanakan di Lamongan. Menurutnya, dengan kehadiran DMPTSP Provinsi Jawa Timur langsung di tengah masyarakat Lamongan, untuk memberikan sosialisasi dan memudahkan pelayanan benar-benar diharapkan mampu menjadi jawaban dan solusi atas kebingungan para nelayan terkait pengurusan perijinan untuk nelayan, industri ikan, juga UMKM.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Saya atas nama nelayan di Kabupaten Lamongan, menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi Jatim, yang telah memberikan fasilitasi terhadap pemberian surat izin melaut, terutama tadi yang banyak diminati SIPI. Tentu ini memberikan kepastian bagi nelayan Lamongan untuk berusaha. Ada sekitar 400 kapal yang ada di sini, dan kebetulan tadi kita sampaikan bahwa hampir 80 sampai 90 persen masih belum mempunyai izin. Alhamdulillah, dengan kesempatan selama 3 hari ke depan dapat memberikan sesuatu yang luar biasa bagi nelayan,” katanya.

Dirinya juga mengajak, masyarakat untuk memanfaatkan betul kesempatan tersebut. Sehingga, pelaku usaha juga nelayan di Lamongan, khususnya di Kecamatan Brondong dan sekitarnya lebih tenang dan nyaman dalam melakukan usaha.

“Dengan memiliki berbagai surat perijinan tersebut, akan memberikan kemudahan akses permodalan dan kenyamanan dalam melakukan usaha. Untuk itu, ayo semuanya manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, mumpung gratis, mumpung yang memberi izin datang langsung ke Lamongan. Teman, sanak saudara yang belum tahu mohon untuk diberi kabar, agar panjenengan semua semakin tenang dan mantap dalam melakukan usahanya,” paparnya. (zen/sit)

“Berdirinya koperasi ini bukan hanya secara administrasi tapi memberikan solusi. Baik untuk petani, pelaku wisata, jasa transportasi dan beberapa sektor yang mandek karena masa pandemi kemarin,” jelas Ketua Kadin Kota Batu, H. Endro Wahyu Wijoyono, Kamis (25/6/2020).

Apalagi fenomena sekarang, petani kesulitan menjual hasil panen dan pemasarannya. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan modal besar mulai bercocok tanam, perawatan hingga masa panen.

“Kami ingin nantinya petani tidak kesulitan melakukan pemasaran baik ke dalam dan luar Batu. Tujuan koperasi, bisa mengakomodir segala kebutuhan masyarakat Batu sehingga bisa berbuat banyak pada masyarakat,” tambah Abah Hendro sapaan akrabnya.

Beberapa poin utama yang dibahas yaitu sektor permodalan. Akibat pandemi Covid-19, semua terdampak terutama perdagangan, wisata dan transportasi. Pelaku-pelaku itu harus disuport mendapatkan modal untuk mempercepat roda perekonomian.

“Selain nantinya kita menjembatani mereka, khususnya anggota koperasi. Kami juga menghimpun dana dan kita salurkan. Baik action langsung atau memfasilitasi,” tegas dia.

Tadi dalam rapat pembentukan, seluruh anggota kadin sepakat mengeluarkan uangnya senilai Rp 500 ribu untuk simpanan pokok dan Rp 100 ribu sebagai simpanan wajib yang diberikan tiap bulan.

“Hasil pengumpulan anggota ini kita jadikan modal awal, disamping nanti ada modal penyertaan pengurus dan pengawas koperasi,” paparnya.

Endro menambahkan, Kadin merupakan wadah dunia usaha, seyogyanya harus dapat dirasakan kiprahnya dalam pengembangan dunia usaha terutama sektor usaha kecil menengah. Kedepan Kadin harus menjadi gerbong yang mengakomodasi dan mengembangkan semua gerbong perdagangan dan industri.

“Saya berkeinginan sepak terjang Kadin harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya dari pengusaha ke pengusaha. Semoga koperasi ini bisa menjadi salah satu solusi,” tutupnya. (bir/yan)