Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut, disambut antusias dari ASN Pemerintah Kabupaten Malang, yang memanfaatkan Program BMW untuk melakukan pembayaran pajak dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Karenanya, tidak heran bila gelaran itu diikuti seluruh jajaran ASN dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Malang, serta para Camat se-Kabupaten Malang.

Momen ini, tentunya menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan BMW ini, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan ASN, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Baca juga :

Melalui pelayanan jemput bola, ASN dapat memanfaatkan layanan secara lebih mudah, cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Sementara dalam sambutannya, Sekda Budiar menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen, termasuk ASN, untuk menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak.

“Melalui kegiatan Bapenda Menyapa Warga ini, saya berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya ASN Pemerintah Kabupaten Malang, dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Malang,” kata Sekda Budiar.

Selain memberikan kemudahan layanan pembayaran PBB-P2 dan PKB, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat, terkait pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Termasuk, untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya. (pro/gie)

Peresmian sendiri, dilakukan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya bersama warga, Senin (09/03/2026) tadi. Kegiatan ini, bagian dari launching 200 jembatan perintis secara serentak di Indonesia. Hadir dalam peresmian itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda dan perwakilan Forkopimda, Camat hingga Kades.

Letkol Arm Triyadi menerangkan bahwa jembatan gantung di Banyuwangi ini dibangun di atas Sungai Bango, dengan lebar sungai sekitar 34 meter. Bentangan jembatan mencapai 50 meter dan kini memiliki lebar 1,60 meter.

“Awalnya lebar 1,20 meter, namun atas masukan masyarakat kami tambah masing-masing 20 sentimeter kanan kiri agar lebih nyaman dilalui,” ujarnya.

Jembatan ini, lanjutnya, menghubungkan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung dan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo. Sebelumnya, warga harus memutar cukup jauh untuk beraktivitas sehari-hari.

Letkol Arm Triyadi menambahkan bahwa pembangunan dilakukan selama 41 hari, mulai 10 Januari hingga 20 Februari 2026. Prajurit TNI dan warga bekerja bergantian selama 1×24 jam.

Baca juga :

“Kami bagi anggota dalam 4 sif. Ini murni pengabdian agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, manfaat utama jembatan ini untuk memudahkan anak-anak sekolah dan aktivitas mengaji yang sebelumnya harus menyeberang sungai atau mengambil jalur lebih jauh. “Sekarang anak-anak bisa lebih cepat ke sekolah dan tempat mengaji. Ini juga mempercepat akses warga ke sawah dan ladang,” tambahnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan TNI dalam pembangunan tersebut. “Keberadaan jembatan akan meningkatkan nilai ekonomi kawasan karena mobilitas barang dan hasil pertanian menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini TNI selalu berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan juga menyentuh daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ini bukti negara hadir menjawab kebutuhan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat. Pemkab siap mendukung program seperti ini,” imbuhnya.

Salah satu warga, Maryam (70), mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan itu. Selama puluhan tahun, dirinya dan warga lain harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas. “Dulu kalau ke sawah atau anak mau ngaji harus menyeberangi sungai kadang harus muter. Sekarang sudah enak, tidak perlu muter lagi. Terima kasih TNI,” ucapnya. (kom/bwi/gie)

Sebagai wujud komitmen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi pelayanan dengan mendekatkan titik layanan langsung ke masyarakat melalui program prioritas ‘Sahaja Suka’ (Satu Hari Jadi Segera Bawa Pulang Akta dan Kartu Keluarga).

Program Sahaja Suka sendiri, dirancang sebagai solusi agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau Disdukcapil kabupaten, untuk mengurus dokumen dasar kependudukan. Sebaliknya, titik layanan untuk masyarakat digeser langsung ke kantor desa. Sehingga, pelayanan dapat diakses lebih mudah dan cepat.

Hingga saat ini, pelaksanaan program Sahaja Suka menunjukkan tren positif. Tercatat, sebanyak 326 desa telah memiliki akses layanan Sahaja Suka dan mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri kepada warganya. Pelayanan ini, dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil Kabupaten Kediri dengan pemerintah desa.

Baca juga :

Disdukcapil menargetkan, pada akhir tahun ini seluruh desa di Kabupaten Kediri, telah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dengan pengecualian beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngancar. “Tujuannya jelas, kami ingin mendekatkan titik layanan. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan. Cukup ke kantor desa sesuai domisili untuk mengurus dan mengambil dokumen administrasi kependudukan,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, Selasa (16/12/2025) tadi.

Efektivitas program ini, tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat. Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 7.927 dokumen, terdiri dari 3.875 Kartu Keluarga, 1.040 Akta Kelahiran, 1.040 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 1.972 Akta Kematian.

Dengan kemudahan akses layanan yang semakin dekat, masyarakat Kabupaten Kediri diimbau untuk memanfaatkan program Sahaja Suka secara optimal. Melalui tertib administrasi kependudukan, diharapkan dapat mendukung kemudahan warga dalam mengakses berbagai layanan publik lainnya di masa mendatang. (pan/sit/adv)

Dalam momen Setor Madu (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu) di Kecamatan Kunir ini, telah membuka jalan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah untuk mendapatkan NIB secara cepat dan langsung di tempat. Sehingga, warga masyarakat tanpa harus ke kota, untuk melaksanakan pengurusan administrasi.

“Setiap usaha, baik kecil, menengah maupun besar, wajib memiliki legalitas. Lewat program Siap Saji-NIB, kita hadirkan pelayanan langsung di kecamatan, agar masyarakat bisa urus izin usahanya tanpa harus jauh-jauh,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Ditambahkannya, bahwa layanan yang diberikan ini menjadi bagian dari strategi jemput bola Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang secara aktif turun ke lapangan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sehingga, tidak ada lagi alasan terhambat akses atau informasi, karena prosesnya dibuat cepat, transparan dan terbuka.

Diuraikan Bunda Indah, selama ini banyak pelaku usaha mikro enggan atau ragu mengurus izin karena merasa prosesnya berbelit atau mahal. “Padahal dengan NIB, usaha mereka menjadi legal, bisa mengakses pembiayaan, pelatihan dan bahkan perlindungan hukum,” jelasnya.

Program Siap Saji NIB adalah bagian dari transformasi layanan publik yang lebih responsif dan inklusif. Dengan hadir di tengah masyarakat, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menata iklim usaha yang sehat, terbuka dan berbasis regulasi.

Baca juga :

“Ini bukan sekadar urusan kertas dan izin. Ini tentang keberanian pemerintah membuka pintu lebih lebar agar rakyatnya bisa berdiri di atas kaki sendiri,” imbuh Bunda Indah.

Masih menurut bupati, bahwa program ini menyasar seluruh kecamatan, terutama wilayah yang sebelumnya jarang terjangkau layanan perizinan. Di Kecamatan Kunir, antusiasme masyarakat terlihat dari antrean warga yang datang membawa data usaha mereka, dari penjual makanan rumahan, pengrajin, petani bibit, hingga pedagang pasar.

“Baru tahu ternyata ngurus NIB bisa semudah ini. Cuma beberapa menit, langsung jadi,” kata Suyanto, pelaku usaha tempe dari Desa Kunir Kidul yang kini usahanya resmi terdaftar.

Program ini, tidak hanya menyasar sektor usaha risiko rendah seperti kuliner dan perdagangan eceran. Akan tetapi, juga membuka layanan untuk usaha skala menengah dengan risiko menengah hingga tinggi, termasuk jasa konstruksi dan transportasi logistik.

Kepala DPMPTSP Lumajang, Nuryanto, menyampaikan bahwa layanan ini dikembangkan agar masyarakat makin sadar pentingnya legalitas dalam dunia usaha. “Tanpa NIB, banyak peluang tertutup. Kami ingin semua pelaku usaha, sekecil apapun, punya akses yang sama untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Selain mendapatkan NIB, peserta juga memperoleh pendampingan teknis terkait cara mengakses Online Single Submission (OSS), serta edukasi lanjutan untuk memanfaatkan NIB dalam pengembangan usaha. (kom/adi/gie)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa peluncuran sistem tersebut menjadi bentuk respons terhadap dinamika masyarakat yang semakin aktif menyuarakan keluhan dan kebutuhan layanan. “Eco Green Care ini kami hadirkan untuk memangkas birokrasi. Jika sebelumnya masyarakat harus datang ke kantor untuk mengajukan permohonan atau pengaduan, sekarang cukup melalui satu aplikasi secara online,” kata Rahman, Selasa (01/07/2025) tadi.

Melalui Eco Green Care, masyarakat bisa menyampaikan berbagai permintaan seperti pemotongan pohon, perempesan ranting, penanganan sampah liar dan sebagainya. Menurut data DLH, saat ini terdapat sekitar 75 hingga 85 permohonan setiap harinya, namun hanya sekitar 30 hingga 45 persen yang bisa ditangani secara maksimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Untuk penanganan pohon saja kami hanya punya tiga tim, masing-masing beranggotakan tiga sampai empat orang. Tapi kami tetap berupaya agar tidak ada yang terlewat,” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa sistem Eco Green Care tidak hanya menampung laporan, tetapi juga merekam secara digital tanggal masuknya laporan, waktu pengerjaan, hingga waktu penyelesaian. Meskipun masih akan ada tahapan verifikasi, proses tersebut diklaim lebih cepat karena memangkas alur administrasi internal.

“Biasanya permohonan harus melalui verifikasi lapangan, lalu masuk ke meja pimpinan untuk telaah. Sekarang langsung ditangani melalui sistem. Tidak perlu menunggu proses administrasi manual lagi,” tambahnya.

Layanan tersebut berbasis laman web dan telah tersinkronisasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) milik Diskominfo Kota Malang. Eco Green Care mulai dikembangkan sejak 2024 lalu, namun baru resmi diterapkan pada 2025, karena adanya penyesuaian teknis dan koordinasi lintas sektor.

“Kami harap, dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor. Cukup online, operator kami akan memberikan panduan dan menjawab kebutuhan mereka,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Banyuwangi One ID, akan memudahkan warga untuk mengurus layanan publik seperti Adminduk dan kesehatan dengan sangat mudah. Lewat Aplikasi Smart Kampung, warga yang akan mengurus seperti KTP hilang atau surat kematian bisa langsung mengurusnya tanpa mengupload berkas apapun, cukup dengan memasukkan NIK.

“Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah agar warga menikmati akses pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat,” kata Bupati Ipuk, saat peluncuran Banyuwangi One IDE di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Jumat (23/05/2025) tadi.

Menurut Bupati Ipuk, sistem integrasi ini bagian dari penguatan tata kelola berdasarkan data yang tepat. Dengan data yang baik dan presisi, akan mewujudkan tata kelola yang tepat dan pelayanan akan semakin cepat.

“Data adalah masa depan. Data yang semrawut dan tak akurat hanya akan menghasilkan masalah. Bantuan yang tak tepat sasaran, pelayanan yang tak efisien dan beragam problem lainnya. Nah, dengan menggunakan single ID ini secara tidak langsung memacu kami untuk terus melakukan tata kelola data yang baik,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dengan Banyuwangi One ID, proses bisnis layanan menjadi lebih pendek. Contohnya penerbitan KTP baru atau KTP hilang yang semula membutuhkan 7 berkas, sekarang cukup 1 berkas, pencatatatan kematian warga dari 9 berkas menjadi 2 berkas saja.   

Banyuwangi One ID sendiri, tidak hanya melayani masalah Adminduk. Namun, juga layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan kepegawaian untuk ASN.

 “Warga tidak lagi repot-repot dengan urusan berkas yang banyak. Bertahap, kami akan perluas ke layanan lainnya. Ini adalah ikhtiar kami menjadikan semua urusan menjadi mudah,” papar Bupati Ipuk.

Peluncuran tersebut, juga dihadiri secara online oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemetrian PAN RB, Cahyono Tri Birowo, mengapresiasi Banyuwangi yang terus melakukan trasnformasi digital dalam pelayanan publik.

Menurutnya, Banyuwangi tidak hanya melakukan perubahan proses bisnisnya tapi juga telah membangun mindset SDM birokrasinya untuk melakukan fondasi tata kelola yang baik. Dirinya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Banyuwangi.

“Banyuwangi tidak hanya sekedar mendigitalisasi layanan, namun juga proses bisnis yang dilakukan ini tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada warga. Perubahan mindset semacam inilah yang bisa kita sebut transformasi digital. Ini akan menjadi pola yang akan kita kaji untuk dibawa ke tingkat nasional,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Duta Digital Kementerian Desa PDT, Abdul Mu’iz, menjelaskan bahwa program tersebut fokus melakukan optimalisasi website obyek wisata Tirtosari View dan pelayanan pembayaran tiket masuk obyek wisata menggunakan cashless melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. “Pelaksanaan optimalisasi website Tirtosari view ini bertujuan untuk mengikuti perkembagan digital. Sehingga, potensi yang dimiliki oleh Desa Penanggal bisa lebih diketahui oleh masyarakat umum,” katanya.

Baca juga :

Program tersebut, dilaunching oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bank Jatim Lumajang dan Kepala Desa Penanggal.

Abdul Mu’iz menjelaskan, bahwa dengan website tersebut calon wisatawan bisa dengan mudah mendapatkan informasi terupdate mengenai paket wisata yang telah disediakan oleh pengelola obyek wisata. Bukan hanya itu, saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah dan aman, termasuk soal pembayaran.

Maka dari itu, ujarnya, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran cashless environment atau pembayaran digital menggunakan QRIS. “Harapannya dengan adanya QRIS juga dapat mengatur transparasi keuangan tiket masuk di Obyek Wisata Tirtosari View,” paparnya. (kom/adi/sit)

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, mengatakan bahwa persyaratan untuk mendaftar tidaklah rumit. Calon pelanggan cukup membawa KTP, KK, foto rumah tampak depan, mencantumkan nomor telepon serta nomor saluran pelanggan terdekat. Juga, bisa dengan menemui agen pemasaran terdekat maupun datang langsung ke Kantor Pusat Tugu Tirta di Sawojajar.

“Kami berharap warga Kota Malang memanfaatkan special promo ini sebaik mungkin. Selagi kuota masih ada, karena promo diberikan kepada 1.360 pendaftar pertama,” kata Priyo, Kamis (17/10/2024) tadi.

Perumda Tugu Tirta juga sebelumnya telah membuat gebrakan baru dengan melaunching Program ‘Tugu Tita Sapa Warga. Terobosan ini sebagai upaya jemput bola dan semakin menguatkan interaksi dengan pelanggan.

Melalui Sapa Warga, Direksi Tugu Tirta akan ikut turun langsung ke lapangan, bahkan sampai ke rumah-rumah pelanggan, untuk mengurai berbagai permasalahan layanan air minum di masyarakat. “Tugu Tirta siap mengakomodir semua keluhan pelanggan secara maksimal. Sesuai jargon kami, pantang pulang sebelum pelanggan merasa tenang. Kami terus berupaya jemput bola untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat,” tegas Priyo.

Untuk memastikan stabilitas distribusi layanan ke seluruh area pelanggan, program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga terus dikebut. Saat ini Perumda Tugu Tirta berupaya menuntaskan pembangunan SPAM Sumber Sareh dengan debit 50 lps dan berpotensi melayani 2.525 sambungan rumah (SR). Adapun akan dilakukan pengembangan dua titik SPAM, yakni di Sawojajar dan Sumber Merjosari.

Baca juga :

SPAM Sawojajar dengan debit eksisting 20,61 lps dan mengalir ke 2.483 SR berpotensi memiliki tambahan debit hingga 40 lps dan bisa mengcover 9.850 SR. Sementara dari Sumber Merjosari yang saat ini mengalir debit 25 lps dan mengcover 3.220 SR, berpotensi naik jadi 100 lps dengan mengcover hingga 10.000 SR.

“Artinya jika semua terealisasi, kita bisa punya tambahan debit air 190 lps dan mengcover 22.375 SR,” kata Priyo.

Jelang 100 hari kerja jajaran direksi yang baru dilantik pada 19 Juli lalu, progres signifikan ditunjukkan Perumda Tugu Tirta. Berbagai terobosan terus ditingkatkan dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat Kota Malang.

Diantara prestasi yang telah diraih, Perumda Tugu Tirta berhasil merengkuh prestasi juara pertama PERPAMSI Awards 2024 BUMD Air Minum (Best Performance) di kategori Cluster Big tingkat nasional. Penghargaan bergengsi ini diberikan berkat soliditas, sinergitas dan profesionalitas yang selama kepemimpinan direksi baru semakin ditunjukkan oleh Perumda Tugu Tirta.

Priyo Sudibyo atas kinerjanya juga mendapat penghargaan Strong Commitment to Improving Company Performance kategori Bright Figure. Perumda Tugu Tirta juga konsisten mengharumkan nama Kota Malang di tingkat nasional. Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengapresiasi 17 kota dan kabupaten terpilih se-Indonesia sebagai pelopor pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Perumda Tugu Tirta juga mendapat apresiasi tinggi dari Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PD Perpamsi) Jawa Timur, karena dinilai berhasil menggelar Silaturahmi BUMD Air Minum se-Jatim, pada 25 September 2024. (gie)

“Hari ini kita pastikan dahulu. Karena uji forensik baru kita lakukan nanti dan dari situ Pemerintah Kota Malang nanti juga akan menurunkan tim teknis untuk melakukan langkah-langkah yang harus diambil. Seperti, terkait dengan recovery dan perbaikan dari pasar ini,” kata Sekda Erik, Sabtu (14/09/2024) tadi.

Penghentian sementara ini, ujarnya, juga untuk memastikan kerugian material akibat kejadian ini. Termasuk, mempermudah tim Inafis dalam melakukan olah TKP.

Baca juga :

“Kami sedang melakukan identifikasi dan pendalaman, termasuk memastikan jumlah kerugian serta penyebab pasti kebakaran. Karena, tentunya tim Inafis forensik akan melakukan olah TKP,” tambahnya.

Terkait pengamanan lokasi, Sekda Erik menjelaskan bahwa tim ambulans dan pemadam kebakaran juga masih standby di sekitar area pasar. Ini dilakukan, sebagai langkah mitigasi di sekitar lokasi. Meskipun, dari masyarakat dan pedagang tidak ada korban jiwa.

“Pembasahan lokasi masih perlu dilakukan. Dengan begitu, sumber-sumber api kecil ataupun sumber-sumber lokasi panas, tidak lagi bisa memunculkan api,” ujarnya.

Selama proses ini, paparnya, akan dibantu dari beberapa personel. Yakni dari Damkar di bawah komando Satpol PP, BPBD, Diskopindag, TNI/Polri serta para relawan. “Ada sekitar 60 personel yang dikerahkan. Untuk truk tangki juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk pula dari Tugu Tirta yang mensuplai air supaya penanganan bisa dilakukan,” imbuh Erik. (rsy/sit)