“Ini tidak hanya bisa diselesaikan Dinas KB. Namun, harus diselesaikan dengan kerja bersama, baik Pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga sosialisasi bahwa menikah di usia matang itu sangat penting,” kata Mas Dhito di Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (09/03/2022) tadi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Upaya pencegahan pernikahan dini itu, tambahnya, salah satu kunci utama yakni keluarga. Peran keluarga sangat penting untuk memberikan bekal pendidikan bagi anak. Sehingga, kejadian seperti hamil di luar nikah yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini dapat dihindari.

Pada tahun 2030, ujarnya, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana penduduk mayoritas berusia produktif. Dalam hal ini, peran Duta Genre sangat penting dalam membentuk pola pikir remaja untuk merencanakan masa depannya dengan terencana.

“Adanya Duta Genre ini supaya mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan ke depannya,” ungkap Mas Dhito.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Nurwulan Andadari, menyampaikan bahwa pemilihan Duta Genre 2023 ini diikuti 72 remaja berusia 15 hingga 18 tahun. Sementara peserta yang mengikuti ajang Duta Genre, mereka adalah pelajar SMA/SMK di Kabupaten Kediri, termasuk satu peserta umum di luar jalur lembaga pendidikan.

“Dari 72 peserta itu, terseleksi menjadi 10 besar masuk finalis di Grand Final,” tuturnya.

Adapun dalam pemilihan Duta Genre tersebut, tambahnya, diperoleh finalis Juara I putra Juan Shantiko, Juara I putri Nabila Rasyidah Pribadi, Juara II putra Nabeel Putra Aqeel, Juara II putri Naicilla Bintang Putri Sugiantari, Juara III putra Nauval Zaky dan Juara III putri Alen Cika Yudha Pratiwi. (kom/pan/sit)

Menurutnya, menikah itu sesuatu yang indah. Namun, jangan menciderai dengan usia yang kurang, persyaratan yang tidak lengkap, biodata yang palsu, rukun-rukun yang tidak terpenuhi. Apalagi, sampai terciderai dengan adat istiadat yang mengalahkan keabsahan nikah.

“Tentang usia untuk pernikahan, itu jangan diciderai. Karena itu, ayo berpendidikan yang cukup, sekolah dahulu, kursus dulu, kerja dulu, nikah nanti dulu,” ucap Anas Fauzie, saat ditemui di MAN 2 Kota Malang, Selasa (03/01/2023) tadi.

Baca Juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Terkait dengan kasus pernikahan dini di Kota Malang, dirinya menyebut, jika masih tergolong rendah. Selama lima tahun dirinya menjabat sebagai ketua KUA Kecamatan Lowokwaru, hanya mememui tiga kasus pernikahan dini. “Tidak banyak kasusnya. Karena, selama lima tahun (tugas, red) di Kecamatan Lowokwaru, yang saya temui pernikahan dini itu hanya ada tiga kasus,” katanya.

Menurutnya, penyebab kasus pernikahan usia dini tersebut karena married by accident (MBA). Sementara, saat disinggung terkait dengan pemalsuan umur yang dituakan, dirinya mengatakan, jika itu tidak bisa dilakukan sebab saat ini menggunakan e-KTP. “Kalau umur yang dituakan itu sulit sekarang, karena saat ini memakai e-KTP jadi nggak bisa semudah itu,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, mengenai psiksosial dan biologis, menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Sebab, dengan dua hal tersebut tentunya mempengaruhi kehidupan dalam melanjutkan pernikahan ke depan.

“Manusia itu butuh semuanya. Psikososial itu tentu harus bisa berkarakter jujur, rendah hati, mau mengerti kekurangan diri dan menerima kehebatan orang lain. Kemudian mengenai biologis, kalau nggak punya nafsu birahi untuk apa. Maka diperlukan makanan dan minuman yang halal, biar terjaga. Bilogis kita menjadi yang terhormat dan terjaga,” imbuh Anas. (rsy/gie)

Hanya saja, saat ditanya terkait dengan jumlah total rekapan, pihaknya menyampaikan jika masih belum mengetahui detail angka laporannya. Tetapi, di tahun 2020 dan 2021, banyak terjadi pernikahan dini, bila dibandingkan pada tahun 2022 lalu.

“Persentasenya masih belum kita ketahui, tetapi secara pasti mengalami penurunan. Jadi, perbandingannya dari tahun 2021, di tahun 2022 itu bisa dikatakan menurun. Karena, Covid-19 masih tinggi dan mungkin karena nganggur di rumah. Sehingga, berpengaruh ke pernikahan dini,” jelas Penny, di Balai Kota Malang, Senin (02/01/2023) tadi.

Ditambahkannya, satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, yakni Kecamatan Kedungkandang tercatat jika pernikahan dini di sana tergolong tinggi. Itu pun, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

“Biasanya yang mempengaruhi adanya pernikahan dini itu dari faktor ekonomi, paling banyak disitu. Apalagi saat Covid-19, banyak orang tua yang nganggur, jadi misal punya anak lulus SMP, SMA itu langsung dinikahkan. Kemudian, faktor Married by accident (MBA) itu,” katanya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Kemudian, urainya, beberapa upaya yang selalu dilakukan yakni sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Itu akan terus dimaksimalkan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), yang ada di setiap kelurahan.

“PLKB sudah efektif untuk menekan angka terjadinya pernikahan dini di tahun 2022. Kami juga kerjasama dengan Kemenag untuk pencegahannya,” lanjutnya.

Tentunya, ujarnya, hal itu juga sejalan dengan Kota Malang yang menuju Kota Layak Anak. Sehingga, pernikahan dini harus ditekan dan benar-benar harus menurun.

Sementara itu, menurut data yang dilansir dari laman Kemenag Kota Malang, tercatat jika selama tahun 2022, pernikahan dini terjadi paling banyak di bulan November 2022. Untuk persentase kasus pernikahan dini, menunjukkan pengantin perempuan lebih tinggi dibanding pengantin laki-laki. Yakni usia istri yang kurang dari 19 tahun, sebanyak 107 orang. Dan suami yang kurang dari 19 tahun sebanyak 25 orang. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial dan P3AP2KB, Peni Indriani, mengatakan jika tren pernikahan dini tersebut di Kota Malang masih ada. Namun, dirinya masih belum mengetahui persis, untuk angka pastinya.

“Ada tren pernikahan usia dini di Kota Malang. Salah satunya, di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tapi, ini belum saya pastikan,” ucap Penny, seusai kegiatan Evaluasi TPPS dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting 2022, di salah satu Hotel Kota Malang, Rabu (23/11/2022) tadi.

Baca Juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Menurutnya, pernikahan usia dini itu bisa terjadi karena faktor ekonomi, hamil di luar nikah dan memiliki latar belakang pendidikan rendah. Namun, persoalan tersebut belum dicatat dan belum tertangani. Pihaknya, hanya menerima laporan dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

“Sejauh ini yang dilaporkan oleh Puskesos, pasti kami catat. Itu harus disampaikan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang nantinya dibahas di Musren,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengatakan jika memiliki dute genre yang mencoba untuk menyasar anak-anak muda agar tidak melakukan pernikahan dini, seks pra nikah, dan Napza. Selain itu, bantuan sosial untuk warga juga selalu disalurkan.

“Sejauh kemampuan kita, bantuan itu kita kucurkan. Tetapi jangan hanya mengandalkan bantuan, paling tidak kita juga beri pelatihan, dan program kerja untuk bisa mandiri,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, mengatakan jika pernikahan usia dini itu berpotensi menjadi penyebab anak yang dilahirkan stunting. “Tidak dianjurkan menikah di bawah usia 19 tahun karena alat reproduksi belum siap, utamanya perempuan. Ketika alat reproduksi belum siap, lalu ada pembuahan, akan menghasilkan program perkembangan pertumbuhan calon janin yang tidak baik. Sehingga, lahir bayi dengan berat badan rendah yang berpotensi stunting,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Itulah kesimpulan Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Sabha Bina Praja 1 Pemkab Bondowoso, Kamis (02/06/2022) tadi. Disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat, bahwa dalam upaya memenuhi kriteria tersebut, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak dan bersinergi. “Bahkan, agar lebih efektif dan efisien, harus ada discription yang jelas. Masing-masing OPD harus paham Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi),” tegas Wabup Bondowoso, kepada seluruh OPD yang hadir dalam Rakor.

Ditegaskan Politisi PDI-Perjuangan Bondowosk ini, siapa dan harus melakukan apa, semua harus paham. Tidak hanya sekedar diupayakan, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata. Sehingga, Kabupaten Bondowoso bisa kembali menjadi KLA.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Menurutnya, untuk menuju KLA, di Bondowoso harus dilakukan penekanan mengenai pernikahan dini. Karena, akibat pernikahan dini, salah satunya bisa menyebabkan lahirnya bayi stunting, perceraian muda, kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrim.

Ditambahkannya, stunting mengancam generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu dibentuk Forum Anak (FA) untuk meminimalisir korban stunting. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

“Saya minta pada Kementerian Agama (Kemenag), agar menginstruksikan pada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA), agar mengurangi kebijakan dispensasi nikah,” ujarnya.

Dispensasi nikah terhadap anak yang belum siap nikah, lanjutnya, menjadi salah satu penyebab tingginya pernikahan dini. Jika masih stunting dan pernikahan dini tinggi, sulit untuk lolos menjadi KLA. (zen/sit)

Dalam penyuluhan itu, dijelaskan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari permasalahan nasional. Pernikahan dini atau usia muda, memiliki banyak akibat negatifnya. Seperti, kematian ibu saat akan melahirkan, kematian bayi dan kurang gizi pada anak (stunting) dan juga berdampak untuk ekonomi keluarga.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, Imam Gazali, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah hari ke dua dari kegiatan penyuluhan KB Program Bangga Kencana. Kegiatan juga akan digelar pada tanggal 28 September, atau bersamaan dengan Hari Kontrasepsi se- Dunia, yang akan dilaksanakan di Puskesmas se-Kabupaten Situbondo.

Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo, Hj Juma’ati Karna Suswandi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan Penyuluhan KB Program Bangga Kencana ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini.

“Saat ini pada tahun 2021, terdapat 514 pernikahan dengan 19,93 persen pernikahan di bawah umur 19 tahun. Hal ini, menjadi perhatian bagi kita semua, karena pernikahan yang terjadi di bawah usia 20 tahun, juga akan berdampak pada angka putus sekolah,” ucapnya.

Ditambahkan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi laju pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Situbondo. Diantaranya, dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang masih toleran terhadap pernikahan dini.

“Faktor yang berkesinambungan hingga situasi Covid-19, menjadi salah satu faktor maraknya atau menguatnya pernikahan dini tingkat kalangan pelajar,” lanjutnya.

Bukan hanya itu saja yang dikatakan Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo, Hj Juma’ati, dihadapan beberapa awak media beliau juga menjelaskan, bahwa pencegahan pernikahan dini selalu disosialisasilan melalui kader-kader yang ada di sini. Jika sudah mendapatkan ilmu dari dinas, harus langsung turun ke masyarakat supaya angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo, ini menjadi rendah. “Kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Situbondo, untuk turut mengantisipasi pernikahan dini. Usia pernikahan yang normal dari pemerintah, yaitu usia 21 tahun perempuan dan 25 untuk pria,” paparnya. (her/sit)

“Bila menemukan ada pernikahan yang belum cukup umur untuk juga diberikan nasehat dan saran,” ungkap bupati saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Lumajang Periode 2021- 2025, bertempat di Panti PKK Lumajang, Jumat (26/02) malam.

Selain itu, bupati juga berkeinginan agar para penghulu yang baru dikukuhkan untuk memberikan pemahaman kepada pengantin, jika ada data salah satu pengantin yang masih lulusan Sekolah Dasar (SD) atau SLTA, agar diberi saran untuk ikut kejar paket. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk mensukseskan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang.

“Kabupaten Lumajang saat ini terus berihktiar untuk supaya IPM di Lumajang Semakin baik,” ujarnya.

Baca Juga : Wabup Lumajang Minta Kegiatan Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Wajib Sekolah

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Muhammad Mudhofar menyampaikan kepada semua anggota APRI untuk selalu mengingat dan melaksanakan Kapasitas, kapabilitas dan kopetensi (3K) saat menjalankan tugasnya.

“3 K ini merupakan bagian penting yang perlu kita ingat dan kita amalkan, serta terus kita evaluasi untuk perbaikan diri,” Ujarnya.

Selanjutnya ia berharap kepada 27 Penghulu yang baru tergabung dalam APRI, untuk selalu amanah saat melaksanakan tugasnya serta bersinergi dan ikut mendukung program-program pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Lumajang. (kom/adi/ed2)

“Saya bangga atas terobosan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan ,dan Keluarga Berencana, mari kita dorong terus anak muda supaya terus berprestasi,”kata Saifullah.

Menurut Saifullah, faktor orang tua sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini karena itulah, sejak dini penting untuk mengeduksi pernikahan usia ideal. Mengingat, angka pernikahan dini Bondowoso masih cukup tinggi.

” Mari kita dorong orang tua untuk menuntaskan pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi,” lebih rinci Saifullah menyampaikan.

Sementara Nunung Setianingsih, Kepala Dinas PPKB Bondowoso, menjelaskan, bahwa tercatat hingga saat ini, angka pernikahan dini Bondowoso mencapai 41,6 % dari sekitar 3 ribu angka pernikahan hingga Oktober 2019. Angka ini diklaim mengalami penurunan sekalipun tidak signifikan.

Adapun angka pernikahan dini selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2016 di angka 43,76 %, di Tahun 2017 kemarin berada di 41,76% dan pada tahun 2018 berada di angka 41,06 % dari total sekitar 5 ribu angka pernikahan.

“Sekarang kita masih belum bisa menyebutkan keseluruhan (Red : Seluruh Pernikahan 2019). Kita biasanya menulisnya sampai akhir tahun,” Ungkapnya.

Ia menerangkan kegiatan sosialisasi ini untuk mengedukasi generasi muda Bondowoso agar mampu berkomunikasi informasi dan edukasi secara modern. Mereka, diharapkan juga mampu berkomunikasi dengan nuansa religi.

Artinya, mereka diharapkan bukan hanya tahu tentang kegiatan umum. Namun demikian juga dari sisi agama mereka juga kuat.

“Sehingga akan muncul SDM yang unggul dalam rangka mencapai generasi emas dengan kondisi SDM yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik,”urainya.

Diakuinya, bahwa memang mindset dari orang tua juga perlu diberikan pengetahuan tentang pernikahan dini. Karena itulah, pihaknya juga melakukan edukasi pada orang tua melalui program Bina Keluarga Remaja. Pantauan memontum.com Bondowoso, kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan agreement penolakan pernikahan usia dini oleh Saifullah sekda Bondowoso bersama ratusan pelajar. (dul/yan)

Di sela-sela pembicaraan di ruang transit Pemkot tersebut, Edi menyampaikan bahwa masih banyak warga Kota Probolinggo yang menikah secara Agama atau nikah siri, pernikahan dini dan perceraian. Untuk pernikahan dini, Pengadilan Agama bisa mengesahkan karena ada beberapa faktor, misalnya hamil diluar nikah.

Tetapi ada persyaratan dari Pengadilan Agama, yaitu menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak dan menyetujui pernikahan tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan pasti ada orang-orang yang komplain mengapa pernikahan dini tersebut tetap dilaksanakan.

Di kesempatan itu juga, Titik Widayawati, Kepala Bagian Hukum, langsung menjelaskan bahwa Pemerintah Kota sudah bekerjasama dengan Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan tentang pernikahan dini dan tingkat perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Probolinggo. Titik juga mengatakan masih banyak ASN di Kota Probolinggo yang bercerai dengan berbagai penyebab salah satunya ekonomi dan perselingkuhan. Untuk itu, Pengadilan Agama memberikan laporan kepada Pemerintah tentang perceraian ASN yang ada di Kota Probolinggo.

Menyikapi pembicaraan tersebut, Terkait pernikahan dini di Kota Probolinggo, Habib Hadi ZInal Abidin, mengharapkan adanya sosialisasi ke lembaga pendidikan, karena bahayanya perkawinan dini, khususnya terhadap anak perempuan dibawah umur.

Habib Hadi juga mengingatkan bahwa jaman era digital ini memang memiliki manfaat dan juga berdampak buruk bagi masyarakat. Seperti Media sosial (medsos), bisa menjadi salah satu penyebab perceraian maupun pernikahan dini.