Merespon isu itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa penilaian kebersihan kota akan tercermin dari perolehan Adipura. Meskipun, untuk saat ini penilaian Adipura sedang berlangsung hingga Desember 2025.

“Kita lihat saja nanti penilaian Adipura untuk Kota Malang. Kota kotor atau tidak. Jadi, nanti kita lihat,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (18/08/2025) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hanif menjelaskan bahwa penilaian Adipura tidak lagi hanya bersifat simbolis. Melainkan, lebih menekankan substansi pengelolaan lingkungan. Penilaian dilakukan secara bertahap hingga Desember dan hasilnya akan diumumkan pada peringatan Hari Sampah Nasional pada Februari mendatang.

“Penilaian ini dilakukan tiap bulan untuk memacu perubahan. Kalau dahulu asal kota bersih, bisa mendapat Adipura. Sekarang, kalau tidak ada pemilahan sampah di hulu, sudah tidak mungkin mendapat nilai,” kata Menteri Hanif.

Lebih lanjut Hanif menyebut, bahwa salah satu indikator utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Idealnya, TPA di sebuah kota hanya seluas satu hektar, karena yang masuk hanyalah sampah residu.

“Kalau TPAnya hanya 1 hektar, itu tandanya sudah terjadi pemilahan dan pengolahan di hulu, hilir dan tengah. Itu yang disebut penilaian kencana,” imbuh Hanif. (pro/rsy/sit)

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Malang, memberikan apresiasi berupa bonus tunai kepada para atlet peraih medali emas. “Bonus berupa fresh money Rp 10 juta langsung ditransfer ke rekening masing-masing atlet. Itu sudah kami lakukan sejak perolehan delapan emas dari cabor Hapkido, dilanjut untuk atlet di Cabor Taekwondo,” kata Baihaqi, Sabtu (21/06/2025) tadi.

Dengan total perolehan sementara 10 medali emas, ujarnya, maka anggaran yang telah dikeluarkan Pemkot Malang sudah mencapai Rp 100 juta. Dirinya juga menegaskan, bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh atlet yang sedang berjuang di Porprov IX Jatim 2025.

Baca juga :

“Jangan dilihat nilainya dahulu. Karena ini komitmen kami untuk menghargai perjuangan mereka. Ke depan, jika ada prestasi lain, tentu akan ada bonus tambahan bagi seluruh peraih medali,” ungkapnya.

Baihaqi berharap, semangat para atlet Kota Malang tetap terjaga dan terus meningkatkan prestasi hingga akhir kompetisi. “Harapannya atlet Kota Malang tetap semangat dan semoga ini menjadi penyemangat untuk membawa pulang lebih banyak medali emas,” imbuh Baihaqi.

Sekedar diketahui, dengan penambahan perolehan dua medali emas atau total 10 emas, 5 perak dan 5 perunggu, hingga per tanggal 20 Juni kemarin, kontingen Kota Malang untuk sementara kokoh di puncak klasemen sementara. Adapun poin yang sudah dikumpulkan, yaitu 55 poin. (rsy/sit)

Rapat pleno tersebut, dihadiri oleh Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur Forkopimda, para saksi pasangan calon (Paslon), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri, serta tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat. Termasuk, aparat keamanan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, yang juga turut mengawal jalannya kegiatan.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, membuka acara yang dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara. Berdasarkan hasil rapat pleno, Paslon nomor urut 1, Deni Widyanarko-Mudawamah, memperoleh 376.770 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2, Hanindhito Himawan Pramana-Maria Ulfa, meraih 489.900 suara. Total suara sah yang terkumpul mencapai 866.670.

“Partisipasi pemilih mencapai 72 persen, atau meningkat 7 persen dibandingkan Pilkada 2020,” kata Nanang Qosim.

Baca juga :

Nanang menambahkan, bahwa penetapan pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri masih menunggu keputusan atau register dari Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada gugatan, pemenang akan segera ditetapkan.

“Biasanya butuh waktu sekitar empat hari setelah keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),” jelasnya.

Sementara itu, hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, akan diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk rekapitulasi di tingkat provinsi.

Saksi dari Paslon nomor urut 1, Taufik Hidayat, mengatakan bahwa hasil penghitungan suara sudah sesuai dengan data yang diperoleh dari tingkat kecamatan. “Kami sudah mencermati dan data yang ada memang sesuai. Hasil ini harus diterima karena merupakan keputusan KPU Kabupaten Kediri,” ujarnya.

Nanang sendiri menutup rapat pleno dengan mengapresiasi semua pihak yang terlibat. “Mari kita kembali bersatu sebagai warga Kabupaten Kediri, membangun bersama demi masa depan yang lebih baik,” paparnya. (pan/sit/adv)

Untuk jumlah kursi di DPRD Kota Malang, ada total sebanyak 45 kursi. Sementara untuk Daerah Pilihan (Dapil) di Kota Malang ada lima dengan rincian, Kota Malang 1 Kecamatan Klojen ada lima kursi, Kota Malang 2 Kecamatan Blimbing ada 10 kursi, Kota Malang 3 Kecamatan Kedungkandang ada 11 kursi, Kota Malang 4 Kecamatan Sukun ada 10 kursi dan Kota Malang 5 Kecamatan Lowokwaru ada sembilan kursi.

“Dari jumlah 45 kursi itu, yang laki laki ada 33 dan yang perempuan ada 12 orang,” kata Ketua KPU Kota Malang, Aminah.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dari 18 Parpol yang ada di Kota Malang, sembilan diantaranya akan mendudukan anggotanya di DPRD Kota Malang. Diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga :

“Untuk perolehan kursi Parpol itu urut. Diantaranya PDI-Perjuangan ada 9 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Gerindra 6 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PSI 2 kursi dan PAN 1 kursi,” ujarnya.

Dari hasil penetapan anggota terpilih DPRD Kota Malang tahun 2024 dan perolehan kursi tersebut, lanjutnya, nantinya KPU Kota Malang akan menyampaikan kepada Parpol untuk pemberitahuan dan ditembuskan kepada Calon Legislatif (Caleg) terpilih. “Kemudian KPU Kota Malang akan menyampaikan salinan dari surat keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan anggota terpilih kepada Gubernur Jawa Timur melalui Pj Wali Kota Malang untuk kemudian dilaksanakan pelantikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aminah juga menyampaikan bahwa calon anggota DPRD Kota Malang tersebut akan dilantik pada 24 Agustus 2024 mendatang. Sebelum dilantik, anggota terpilih tersebut juga harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) kepada lembaga yang berwenang untuk memeriksa.

“Setelah itu, anggota terpilih menyampaikan tanda terimanya kepada KPU, maksimal 21 hari sebelum pelantikan. Jadi, kalau pelantikannya itu tanggal 24 Agustus, berarti maksimal penyampaian tanda terimanya itu 21 hari sebelum tanggal 24 Agustus tersebut,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala BPN Kota Batu, Haris Suharto, menyebutkan bahwa PTSL merupakan program Presiden RI untuk menjamin legalitas atas aset kepemilikan. “Ini dilakukan untuk meminimalisir potensi sengketa, serta mempercepat pendaftaran sertifikasi tanah,” tegas Haris, di Balai Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Selasa (21/11/2023) tadi.

Baca juga;

Mengenai sertifikat yang diajukan melalui PTSL, ujarnya, ketika akan dilanjutkan mengurus BPHTB, maka akan digratiskan oleh pemerintah. “Jadi, di dalam sertifikat dari pengajuan PTSL ini digratiskan mengurus BPHTB. Di mana, di halaman dalam ada tanda stempel warna merah. Ini nanti gratis dalam mengurus BPHTB,” tambahnya.

Pihak BPN mencatat, ada 108.238 bidang tanah di Kota Batu. Haris menambahkan, dari jumlah tersebut yang terdaftar sertifikasi 82.622 bidang tanah atau 76,37 persen. Sisanya 25.576 bidang tanah atau 23,63 belum tersertifikasi.

“Dengan adanya PTSL ini kami ingin nantinya semua sudah terdaftar sertifikat dan terwujud peta tunggal lengkap. Dan, selebihnya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus BPHTB,” tegasnya. (put/sit)

“Hari ini kita menyaksikan secara virtual keputusan dari DPP pusat terkait Calon Wakil Presiden, yang akan mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu tahun depan. Hasil pengumuman tadi, Capres dan Cawapres yang diusung PDI-Perjuangan adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” kata Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi saat dikonfirmasi, Rabu (18/10/2023) siang.

Doding menambahkan, deklarasi pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, merupakan kabar yang menggembirakan. Karena dirinya yakin, pasangan tersebut bisa memenangkan kontestasi Pemilu 2024.

“Kedepannya kita akan lebih siap tempur untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres ini. Selain itu, kita juga bersama-sama melakukan koordinasi dengan partai pengusung lainnya kader-kader, relawan dan Calon Legislatif (Caleg) yang mana dalam hal ini menjadi panglima tempur di lapangan untuk mendapatkan suara terbanyak dalam Pileg nanti,” imbuhnya.

Baca juga :

Dirinya juga meyakini, bahwa target kemenangan yang akan diraih pasangan Ganjar-Mahfud di angka 70 persen. “Untuk di Kabupaten Trenggalek, kita targetkan menang di perolehan suara 70 persen. Itu target kita,” tegas Wakil Ketua DPRD Trenggalek ini.

Dipilihnya Mahfud MD, tentu memberikan kesan tersendiri bagi kader DPC PDI-Perjuangan Trenggalek. Mengingat, Mahfud MD merupakan warga Nahdiyin dan hampir 90 persen Kader DPC PDI Perjuangan Trenggalek juga merupakan warga Nahdiyin secara cultural. “Di DPC PDI-Perjuangan Trenggalek sendiri juga banyak warga NU. Jika dilihat hampir 90 persen kader merupakan warga NU,” tuturnya

Pihaknya berharap, dengan dipasangkan Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo dapat membawa hukum di Indonesia dapat lebih baik lagi. Apalagi track record Mahfud MD juga tidak bisa dianggap sebelah mata.

“Pasangan Capres dan Cawapres kita ini lebih dominan ke hukum. Maka kami berharap, pasangan calon yang diusung ini bisa lebih fokus membawa hukum lebih baik dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia,” jelas Doding. (mil/gie)