Adapun mereka yang mendapat perpanjang jabatan, ada sebanyak empat pejabat. Diantaranya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Mahendrajaya, Kepala Dinas Pertanahan, Abdul Qodir, Kepala DPMPTSP, Subur Hutagalung dan Kepala Dinas Perikanan, Victor Sembiring.

Sementara 11 pejabat eselon II yang dirotasi, masing-masing diantaranya Suwadji dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora), Bambang Istiawan dari Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) menjadi staf ahli bidang hukum dan politik, M Hidayat dari Kadispora menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Kadispusip). Kemudian, Atsalis Supriyanto dari Staf Ahli menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Nurcahyo dari Kepala Inspektorat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Purwoto dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Kadisparbud) Disparbud menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Firmando Hasiholan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) menjadi Kadisparbud, Nur Fuad Fauzi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi Sekretariat Dewan (Sekwan), Eko Margianto dari Kepala DPMD menjadi Kadishub, Farid Habibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPUSDA) menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta terakhir Bagus Sulistyawan dari Sekwan menjadi Kadisdik.

Dengan pelaksanaan itu, maka menambah satu jumlah eselon II yang diisi nama-namanya tidak definisif alias Plt. Jika sebelumnya posisi Plt hanya di dinas seperti DLH, Staf Ahli, Diskominfo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta BPBD, maka seiring rampungnya perpanjang dan pelantikan, posisi Plt untuk pejabat eselon II bertambah satu atau menjadi enam. Diantaranya, Plt DLH, Plt Staf Ahli, Plt DPUSDA, Plt Kasatpol PP, Plt Disperindag dan Kepala Inspektorat.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menjelaskan bahwa kata kunci dalam perpanjangan dan pelantikan yaitu kinerja. Karenanya, semua akan terus dievaluasi.

Baca juga :

“Kata kuncinya adalah kinerja. Sehingga, setiap pergantian harus dimaknai kinerja organisasi. Karenanya, semua akan terus dievaluasi. Terlebih, tadi juga melakukan sumpah jabatan,” kata Bupati Malang.

Seiring pelantikan yang sudah dilakukan, dirinya juga meminta semua pejabat baru melakukan konsolidasi. Termasuk, juga melakukan koperasi dengan semua.

“Segera lakukan konsolidasi di tempat kerja yang baru. Kemudian, melakukan percepatan dengan kinerja. Ingat, saudara-saudara tidak hanya diawasi inspektorat. Namun, juga diawasi oleh anggota DPRD. Kemudian, jangan lupa berkolerasi dengan semua. Termasuk, pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat disinggung mengenai jumlah Plt yang kini menjadi enam, mengatakan akan segera melakukan pengisian jabatan. Hanya saja, untuk tahapannya tidak bisa singkat. Setidaknya, paling cepat nantinya adalah 1,5 bulan.

“Sesuai amanat BKN, bahwa kita tidak boleh linier atau bersama-sama. Rencana awal, itu bersama-sama antara uji kompetensi (assessment dan jobfit) dengan seleksi terbuka (Selter). Jadi, ini harus uji kompetensi dahulu, baru kemudian Selter. Makanya, Minggu depan, insyallah sudah kita buka. Tetapi dengan catatan, mulai pendaftaran dan pansel (panitia seleksi) itu siapa, harus mendapat rekomendasi dari BKN. Karenanya, tidak bisa cepat dan paling cepat 1,5 bulan,” ujarnya. (sigit)

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. “Meski Status Tanggap Darurat sebelumnya telah berakhir, namun dampak Semeru masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (24/11/2025) tadi.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat sendiri, berlaku selama tujuh hari dan terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025. Keputusan ini, memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur dan perlindungan warga terdampak.

Baca juga :

“Perpanjangan Status Tanggap Darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pasca bencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan, bahwa seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi dan pemulihan infrastruktur.

Dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat ini, Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. “Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin dan saling mendukung,” tambahnya.

BPBD Kabupaten Lumajang pun siap memperkuat koordinasi semua stakeholder, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal. (kom/adi/gie)

Beasiswa ini, terbagi menjadi enam kategori. Diantaranya, kuota Beasiswa Prestasi maksimal 15 persen, Beasiswa Afirmasi Ekonomi maksimal 30 persen, Beasiswa Guru dan Perangkat Daerah/ Desa maksimal 10 persen, Beasiswa Kompetisi maksimal 10 persen, Beasiswa Santri Ponpes dan Hafiz Al-Qur’an maksimal 15 persen, serta Beasiswa Khusus 15 persen.

Sosialisasi program beasiswa ini, pun telah dilaksanakan pada 19 hingga 26 Juni 2025 dan pendaftaran online dibuka sejak 30 Juni hingga 5 Juli, dengan penutupan pendaftaran diperpanjang hingga 10 Juli 2025. Proses selanjutnya adalah verifikasi berkas dan wawancara, yang akan dilaksanakan pada 14 hingga 19 Juli 2025.

Baca juga :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, mengungkapkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat terhadap program ini. “Sejak pendaftaran dibuka hingga informasi terakhir yang kami terima, jumlah pendaftar sudah mencapai kurang lebih 13 ribu orang. Ini menunjukkan, bahwa program ini benar-benar dinantikan oleh masyarakat, terutama mahasiswa Jember yang sedang menempuh jenjang D3, D4 maupun S1,” katanya, Senin (07/07/2025) tadi.

Pemerintah Kabupaten Jember berharap, melalui program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sumber daya manusia Jember yang unggul, inklusif dan berdaya saing tinggi. (kom/rio/gie)

Sejak digelar Juni lalu, tiap harinya tidak kurang dari 3 ribu pengunjung memadati AWT. Jumlah kunjungan tersebut, terpantau meningkat sebesar 400 persen pada akhir pekan atau mencapai 12 ribu orang dalam sehari.

“Kami senang destinasi ini menjadi jujukan liburan yang diminati masyarakat. Yang datang ke sini, rata-rata membawa rombongan besar. Selain di sini banyak hiburan, juga tersedia spot-spot edukatif yang cocok untuk semua kalangan usia,” kata Bupati Ipuk, Selasa (09/07/2024) tadi.

Karena beberapa pertimbangan itulah, lanjut bupati, maka event diperpanjang. Salah satunya, yaitu memberikan kesempatan masyarakat atau komunitas untuk memanfaatkan lokasi sebagai pusat kegiatan.

“Karena itu, saya minta event ini untuk diperpanjang. Apalagi, saat ini masih musim liburan sekolah. Masyarakat atau komunitas yang ingin menggelar event di sini, kami persilahkan. Silahkan manfaatkan ruang publik di sana, dengan menghubungi Dinas Pertanian Banyuwangi. Karena AWT dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Arief Setiawan, menambahkan bahwa Pemkab mempersilakan warga yang akan menggelar event atau aktivitas positif yang lain di kawasan AWT. “Di AWT banyak ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar acara. Tinggal izin saja ke kami, dengan menghubungi drh Nanang di nomor 0815590714,” kata Arief.

Baca juga :

Gelaran sepekan di AWT, menyuguhkan paket wisata lengkap. Selain panorama menawan khas pegunungan, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan seni budaya, arsitektur, fashion, edukasi, pertanian hingga olah raga.

Agrowisata Tamansuruh sendiri merupakan destinasi wisata berbasis pertanian di lahan seluas 10,5 hektar. Pengunjung bisa menikmati udara segar khas pegunungan, sambil melihat hamparan berbagai aneka bunga beraneka warna serta tanaman yang menyegarkan mata.

Terletak di lereng Gunung Ijen, tepatnya di Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah, destinasi yang telah direvitalisasi dengan dukungan Kementerian PUPR itu menyuguhkan pemandangan pegunungan Ijen dan Selat Bali dari ketinggian sekitar 450 mdpl. Eksotisme pemandangan tersebut bisa dirasakan saat pengunjung berada di aula besar yang dikelilingi kolam air di tengah kawasan tersebut.

Ditambahkan Arief, sejak dibuka pada 26 Juni lalu, total kunjungan ke AWT mencapai 72 ribu pengunjung. Rata-rata, setiap harinya sekitar 3 ribu orang.

“Hari Senin hingga Kamis, rata-rata ada 3 ribu orang. Jumat 4 ribu orang. Sabtu naik dua kali lipat menjadi 8 ribu orang dan puncaknya pada hari Minggu sekitar 12 ribu orang. Jumlah ini kita hitung berdasarkan tiket parkir kendaraan karena tiket untuk pengunjung kita gratiskan,” ujarnya.

Di AWT juga diwarnai Festival Arsitektur Nusantara (FAN) 2024, yang menampilkan desain arsitektur dengan tema ‘Arsitektur dan air’. (kom/sit)

Kepala Kantor SAR Surabaya, Muhamad Hariyadi, yang juga selaku SAR Mission Coordinator dalam operasi SAR ini mengatakan, bahwa perpanjangan masa pencarian ini untuk memenuhi permintaan pihak keluarga kedelapan korban. Hal itu disampaikan melalui Kepala Desa Tasikmadu, agar Tim SAR gabungan menambah waktu pencarian delapan orang nelayan Perahu Slerek Mandala.

Hariyadi menambahkan, menjawab permintaan Kades Tasikmadu tersebut, Kantor Pusat Basarnas pun memberikan persetujuan agar operasi SAR terhadap delapan orang nelayan Perahu Slerek Mandala, diperpanjang selama dua hari. “Pada hari kedelapan pencarian ini, Kamis (14/09/2023) tadi, ada sebanyak dua SRU air yang dikerahkan untuk menyisir dua area pencarian di perairan Pantai Gayasan dengan menggunakan dua perahu jukung nelayan,” ujarnya, Kamis (14/09/2023) tadi.

Saat penyisiran dilakukan, kedua SRU air tersebut menghadapi kendala cuaca yang tidak bersahabat. Dimana ombak tinggi dan angin yang bertiup cukup kencang. Selain itu, di beberapa wilayah di area pencarian juga turun hujan.

Baca juga :

Untuk memaksimalkan upaya pencarian, lanjut Hariyadi, sebanyak tiga SRU darat dikerahkan untuk melakukan pemantauan di tiga lokasi berbeda. Yaitu di Pantai Gayasan, Pantai Pacar dan Pantai Gladak.

Tim SAR gabungan juga terus berkomunikasi dengan para nelayan, warga dan relawan SAR yang ada di kawasan Pantai Selatan. “Jika ada yang melihat tanda-tanda keberadaan para korban, agar melaporkannya kepada tim SAR gabungan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dalam upaya pencarian 8 orang nelayan tersebut, Tim Operasi Pos SAR Trenggalek yang dikerahkan Kantor SAR Surabaya bekerjasama dengan personel gabungan dari Pos Kamladu Tambakrejo, Satpolairud BKO Polres Blitar dan Polres Trenggalek, Pos TNI AL Tambakrejo dan Prigi, Polres Blitar, BPBD kabupaten Blitar, Polsek Tambakrejo, Koramil Tambakrejo, RESOB, PPN Prigi, Paguyuban Pursain Prigi, ORARI Blitar, Agen Bencana Jatim, nelayan sekitar dan unsur SAR lainnya.

Hingga berita ini dikabarkan, Tim SAR gabungan masih berupaya mencari keberadaan delapan nelayan tersebut di perairan Pantai Gayasan. (hms/gie)

“Saat ini kita masih masuk tahap verifikasi administrasi perbaikan. Jadi setelah parpol mengajukan perbaikan dokumen sampai batas waktu 9 Juli 2023 kemarin, jika masih ada dokumen yang perlu diperbaiki maka itu bisa dilakukan sampai 16 Juli 2023,” ungkap Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Trenggalek, Istatiin Nafiah, di kantornya, Selasa (18/07/2023) tadi.

Selama tahap vermin perbaikan ini, kata Iin, yang jelas tidak boleh mengganti nama Bacaleg. Artinya, nama-nama Bacaleg yang diajukan tidak boleh dilakukan pergantian, termasuk pindah no urut maupun Daerah Pemilihan (Dapil).

Sedangkan saat ini, KPU Trenggalek tengah memproses verifikasi administrasi perbaikan tersebut. Sesuai tahapan, verifikasi ini hanya sampai 6 Agustus 2023 mendatang. Akan tetapi, pihaknya menargetkan akan selesai di akhir Juli tepatnya 31 Juli 2023.

“Kenapa target kita 31 Juli harus selesai, karena akan ada penyampaian hasil vermin perbaikan yang akan dilaksanakan pada 4-6 Agustus 2023,” imbuhnya.

Dari 18 parpol yang terdaftar di KPU Trenggalek, ujarnya, hanya ada satu Parpol yang memenuhi syarat (MS) yakni Partai Garuda. Selebihnya, (17 parpol lainnya, red), Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Baca juga:

Disinggung apakah dari 670 Bacaleg yang mendaftar sudah memenuhi syarat, Iin mengatakan, jika hal itu masih dalam proses. Sampai saat ini, KPU Trenggalek juga masih memeriksa mulai dari awal vermin perbaikan dilakukan. Apakah status Bacaleg yang diajukan Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Memenuhi Syarat (MS).

“Kalau dari 670 Bacaleg yang mendaftar, sudah ada 25 yang sudah MS. Dan menyisakan 645 Bacaleg yang BMS. Sedangkan saat ini, untuk pengajuan perbaikan sudah ada pengurangan sejumlah 547 Bacaleg yang kita lakukan vermin perbaikan,” terang Iin.

Masih kata wanita berkacamata ini, bagi partai politik wajib melakukan submit di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) setelah melakukan perbaikan dokumen. “Sebelumnya, ada 17 parpol yang sudah mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dengan membawa dokumen fisik serta mengunggah kelengkapan berkasnya hasil perbaikan di aplikasi Silon KPU,” jelasnya.

Untuk tahapan selanjutnya, sambung Iin, adalah pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum pengumuman DCS. Artinya, dari hasil vermin perbaikan ini akan dicermati lebih lanjut bersama dengan parpol pengusung. Karena dalam tahap pencermatan DCS, masih bisa berubah.

“Yang jelas untuk tahap pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan dilaksanakan pada 4 November 2023, daftar Bacaleg yang belum menyelesaikan vermin perbaikan akan kita bantu. Jadi proses itu masih cukup lama. Harapannya sebelum penetapan DCT, semua Bacaleg sudah berstatus Memenuhi Syarat (MS),” papar Iin. (mil/sit)