Sedangkan dua nara sumber yang dihadirkan dalam Bimtek selama dua hari, yakni tanggal 12-13 September 2019 itu, diantaranya Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim dan Kabag Media dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Arif Lukman Hakim.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan peran insan pers sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo. Pers merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jembatannya melalui produk informasi (pemberitaan). Karena itu, Pemkab Sidoarjo harus menjalin komunikasi kemitraan dengan insan pers. Hal ini sebagai upaya bersama dalam mewujudkan kepentingan publik agar bisa saling melengkapi antar pemerintah dan pers.

“Kunci suatu hubungan kemitraan itu harus saling dipegang. Yakni adanya saling pengertian, menghargai dan menghormati,” katanya.

Selain itu, Bupati dua periode ini mengingatkan kepada rekan-rekan pers untuk mengedepankan tugas dan profesinya sesuai kode etik jurnalistik. Dirinya yakin insan pers mampu menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu akan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah, insan pers dan masyarakat.

“Sebagai pimpinan daerah, saya menghormati kebebasan saudara-saudara dalam menjalankan tugas sebagai insan pers. Tetapi tetap harus berimbang,” tegasnya.

Sementara itu, lanjut Abah Ipul yang masa jabatannya bakal habis Pebruari Tahun 2021 ini meminta pers untuk menghasilkan informasi yang berimbang. Media massa harus bisa mengemas informasi yang benar, lengkap, tanpa mengurangi makna informasi.

“Kami berharap insan pers dapat bekerjasama dengan baik dan saling bertoleransi dengan sumber berita. Terutama sumber berita dari OPD. Informasi yang digali harus benar-benar jelas dan benar agar penyebarluasan informasi hasil pembangunan dapat memberi dampak positif kepada masyarakat,” pintahnya.

Sementara Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim menekankan agar para wartawan Sidoarjo menghormati kode etik jurnalistik. Selain itu juga menerapkan undang-undang perlindungan anak dalam setiap pemberitaan.

“Itu harus dijunjung agar tidak menimbulkan traumatik bagi korban anak-anak dibawa umur,” tandasnya. Wan/yan

“Jangan jadi wartawan kalau takut, karena profesi ini panggilan idealisme. Berbeda dengan wartawan abal-abal, karena motif. Namun kebebasan itu ada batasnya, artinya yang tak boleh itu pertama, speech (ucapan) yang kasar boleh ditindak, misalnya menghina, menghujat, mencemarkan nama baik, hoax, dan lainnya. Kedua, bentuk tindakan speech, seperti demo dalam menyampaikan pesan. Jika melanggar aturan, seperti anarki, penjarahan, itu tidak dilindungi,” ungkap Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Tokoh Pers Nasional, dalam ‘UU ITE, Pers Netral Menuju Pemilu Berkualitas, yang diinisiasi Universitas Widyagama (UWG) Malang dan PWI Malang Raya, Sabtu (16/3/2019).

Perwakilan Humas, dan mahasiswa menyimak paparan pemateri nasional. (rhd)

Terkait Pemilu 2019, Bagir menyatakan pemilu bukan hal baru, telah diwarisi puluhan tahun, seperti pemilihan kepala desa. Fungsi utama pers, sebagai peniup sangkala dan pencerah budi. Artinya, jika terjadi ketimpangan dalam tatanan publik, pers harus berani menggonggong.

“Pers harus bersikap independen. Saya selalu memakai istilah pers independen, bukan netral. Karena kalau netral berarti tidak memilih salah satu. Dengan sikap independen menunjukkan kebebasan dan kemerdekaan pers. Konsekuensinya, pers harus kebal terhadap segala bentuk intervensi, tidak berpihak, adil, dan kebenaran, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tandas mantan Ketua Dewan Pers ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menyatakan, dari 47.000 media di Indonesia, hanya 2.400 media yang terverifikasi. Dimana media ini merupakan produk kebebasan pers di era reformasi hingga saat ini.
“Ada 3 jenis media, yaitu media profesional, media partisan, dan media abal-abal. Profesional ini media independen. Sementara media partisan itu karena kepentingan, dimana kebanyakan pemilik media adalah orang-orang partai, pemerintahan, dan lain-lain yang sarat kepentingan. Sedangkan media abal-abal, media tak jelas yang terbit mingguan atau saat ada permintaan. Nama dan logonya pun mirip organisasi resmi, seperti KPK, BIN, dan lainnya,” ungkap Kera Ngalam, kelahiran Malang, 20 Juni 1959 ini.

Apresiasi itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatimnya saat menghadiri Konvensi Nasional Media Massa bertema “Media Massa di Tengah Terpaan : Winner Takes All Market” dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019, di Hotel Sheraton Surabaya, Jumat (8/2/2019).

Pakde Karwo mengatakan, sebagai pilar keempat demokrasi, media di Jatim ikut mengawal transparansi dan pertanggungjawaban jalannya pemerintahan. Jika pemerintahan berjalan dengan baik, mereka akan bertepuk tangan. Sebaliknya, jika kurang memuaskan, media akan memberi kritik yang membangun.

“Jadi, media memberikan stimulus betul terhadap sila kelima Pancasila di Jatim, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya

Hadirnya media digital, ujar Pakde Karwo, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Jatim, yang mayoritas paham teknologi, dan tingkat pendidikannya dengan bagus. Lewat berbagai platform e-commerce, masyarakat Jatim makin mudah untuk memulai bisnis secara online. Hal ini memunculkan banyaknya entrepreneur baru.

Berdasarkan sensus BPS, kata Pakde Karwo, sektor UMKM di Jatim meningkat sangat pesat. Pada 2008, UMKM di Jatim mencapai 4,2 juta, lalu pada 2012, jumlahnya meningkat menjadi 6,8 juta. Lalu pada 2016 jumlah UMKM Jatim bertambah lagi menjadi 12,1 juta.