Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Malang untuk memperkuat sistem pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir. “Ini ada kabar baru, Kota Malang sudah masuk 10 besar kabupaten dan kota di Indonesia dalam program LSDP. Jadi, nanti sarana dan prasarana persampahan akan kita perkuat melalui program ini,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (12/05/2026) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, program LSDP merupakan bantuan kerja sama luar negeri dari Pemerintah Jepang yang dikolaborasikan dengan Kementerian Keuangan RI. Bantuan tersebut, diberikan kepada pemerintah daerah terpilih untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya sektor persampahan.

Baca juga :

“Nantinya, pengelolaan sampah kita akan dilakukan melalui dua skema utama. Pertama melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan berada di Kabupaten Malang, sementara sisa pengelolaan sampah akan didukung melalui program LSDP,” tambahnya.

Tahapan persiapan program tersebut dijadwalkan mulai tahun 2026, sedangkan realisasi pelaksanaan fisik direncanakan berlangsung pada 2027. Nantinya, skema pembiayaan menggunakan sistem reimburse.

“Total keseluruhan selama 5 tahun itu kurang lebih antara Rp 150 sampai dengan Rp 200 miliar. Di tahun pertama ini kita selesaikan di hulu terkait dengan penyiapan sarana prasarana yang lain,” imbuhnya. (rsy/sit)

Untuk mengatasi permasalah tersebut, Pemkot Probolinggo menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam sesi rapat konsultasi teknis, Jumat (15/03/2024) tadi. Rapat yang dilaksanakan secara daring di Ruang Command Center, dipimpin Sekretaris Daerah, Ninik Ira Wibawati, serta dihadiri oleh Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Lukman Shalahuddin. Rapat ini, membahas mengenai fasilitasi kajian dan pendanaan ersampahan di Kota Probolinggo.

Mewakili Pj Wali Kota Probolinggo, Sekda Ninik menjelaskan bahwa TPA Bestari saat ini menampung sekitar 60 persen sampah organik dan 40 persen sampah anorganik. Kapasitas TPA yang terbatas dan pengelolaan yang belum optimal menyebabkan berbagai permasalahan, seperti penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan.

Melalui rapat konsultasi teknis ini, dirinya berharap Pemkot mendapat saran yang tepat dan efektif untuk mengelola sampah.

“Berawal dari permasalahan ini, kami mencoba untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan Badan Riset Dan Inovasi Nasional. Besar harapan diperoleh saran, masukan serta langkah-langkah apa saja yang diperlukan Pemkot Probolinggo dalam menangani sampah tersebut,” katanya.

Ditambahkan Kepala DLH, Retno Wandansari, saat ini ketinggian sampah yang berada di Jalan Anggrek tersebut sudah mencapai 18 meter dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Hal ini berpotensi menyebabkan bencana longsor.

Baca juga :

Sementara itu, Lukman Shalahuddin sangat mengapresiasi Pemkot Probolinggo karena telah cukup waspada terhadap permasalahan sampah. Dirinya menyatakan bahwa BRIN memiliki banyak periset yang siap berkolaborasi dengan Pemkot untuk mewujudkan ekosistem inovatif melalui pendekatan integratif.

“Untuk mencari solusinya, harus menggunakan pendekatan integratif yakni dilihat dari pengelolaan tata ruang, infrastruktur, sumber daya energi dan pemukimannya, lalu dicari solusi jangka pendek untuk permasalahan krusial dan jangka panjang untuk menciptakan tindakan preventifnya,” jelasnya.

Salah satu Periset Pusat BRIN, Agus Kismanto memberikan penjelasan mendasar bagaimana sampah diolah mulai dari level rumah tangga hingga pengolahan terakhir di TPA. Kelompok risetnya, yang bernama Waste to Energy (WtE) memiliki beberapa inovasi dalam pengelolaan sampah. Diantaranya, Lahsamor (pengolah sampah organik), Lahsasimun (pengolah sampah menjadi minyak) dan Lahsamdigas (pengolah sampah menjadi gas).

Bukan hanya meminimalisir volume sampah, inovasi tersebut juga bernilai ekonomi. Karena menghasilkan produk akhir seperti minyak, kompos dan gas.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot akan mengirim surat untuk menyusun Nota Kesepakatan Sinergis. Nota ini merupakan gabungan antara Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi dasar perencanaan anggaran.

Selanjutnya tim dari BRIN akan berkunjung ke Kota Probolinggo untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan sampah di Kota Bayuangga ini. Hadir pula dalam rapat antara lain para asisten, staf ahli serta tim dari Bappeda Litbang setempat. (kom/pix/gie)