Akibatnya, jika PHPU yang diajukan tak kunjung usai, kursi legislatif di Kabupaten Trenggalek akan terjadi kekosongan.

Terkait adanya gugatan perselisihan PAPUA ke MK ini, KPUD Kabupaten Trenggalek juga telah mengirimkan berkas kepada KPU RI untuk keperluan sidang pemeriksaan pendahuluan yang rencananya akan dimulai tanggal 8 – 9 besok.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut Ketua KPUD Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi mengungkapkan proses pelantikan 45 calon anggota legislatif di Kabupaten Trenggalek harus menunggu putusan terkait PHPU dari MK. “Kita masih menunggu putusan dari MK sebagai landasan pelantikan anggota legislatif terpilih dalam Pileg kemarin. Hasilnya nanti akan ditindak lanjuti dan diawasi oleh Bawaslu, ” ungkap Gembong, Jumat (05/07/2019).

Mengingat masa berakhir anggota legislatif lama masa jabatan 2014 – 2019 akak berakhir, pihaknya juga belum bisa memastikan akan seperti apa kedepannya.

Masih terang Gembong, jika putusan MK nantinya dapat dilakukan secepatnya maka kekosongan kursi legislatif tidak akan terjadi, begitu pun sebaliknya.

“Pelantikan akan dilakukan setelah ada putusan dari MK, ” tandasnya.

Ia berharap putusan MK dapat segera dilakukan secepat mungkin, agar calon anggota legislatif bisa segera dilantik dan tidak sampai terjadi kekosongan. Terlebih sesuai peraturan, tidak diperbolehkan jika terjadi kekosongan di kursi legislatif.

Kemungkinan kekosongan kursi legislatif bukan pertama kalinya terjadi di Kabupaten Trenggalek. Dikonfirmasi terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek mengaku kekosongan kursi legislatif bukan pertama kali terjadi.

“Pernah ada kekosongan kursi legislatif, namun tidak dalam jumlah yang banyak. Sebab saat ini tersisa sebanyak 43 anggota legislatif dari 45 anggota DPRD Trenggalek, ” tutur Agus. (mil/yan)

Bertempat di Gudang KPU Jalan Makboel Kelurahan Polagan Sampang Madura, KPU Sampang membuka kotak suara dengan dihadiri oleh Bawaslu Sampang, Polres Sampang dan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019, Rabu (3/7/19).

Komisioner KPU Sampang Divisi Hukum Syamsul Arifin mengatakan bahwa pihaknya mempersiapkan diri menghadapi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi setelah mendapat nomor register dari Mahkamah Konstitusi.

“Setelah mendapat register perkara sidang PHPU dari Mahkamah Konstitusi, kami langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya mempersiapkan alat bukti” ujar Syamsul Arifin.

Syamsul Arifin menambahkan bahwa perkara yang teregister di Mahkamah Konstitusi yaitu merupakan PHPU dalam Pemilihan Legislatif Dapil 3 DPRD Kabupaten Sampang dan Pemilihan Legislatif Provinsi Dapil Madura.

“Ada 2 perkara yang teregister di Mahkamah Konstitusi yaitu Pemilihan Legislatif Dapil 3 DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Golongan Karya dan Pemilihan Legislatif Provinsi Dapil Madura dari Partai Kebangkitan Bangsa”, tambahnya.

Perlu diketahui sidang perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019, namun untuk jadwal sidang PHPU yang ada di Kabupaten Sampang belum keluar. (zyn/yan)