Tim gabungan mengecek kondisi gedung serta sarana dan prasarana penunjang, di setiap venue Porprov. Hasil peninjauan ini, menjadi dasar penentuan venue dan skala perbaikan fasilitas.

Tahap pertama sendiri, difokuskan pada aset Pemerintah Provinsi Jatim di sekitar Jalan Kertajaya. Beberapa venue yang ditinjau, antara lain Dojo Karate, Dojo Judo, GOR Tenis Meja, GOR Bulutangkis Sudirman, Lapangan Jatim Seger, Kolam Renang Dispora Jatim, serta GOR Kertajaya.

Salah satu anggota tim peninjau dari KONI Jatim, Jeffry Tagore, mengungkapkan bahwa secara umum venue pertandingan sudah layak. Namun, sejumlah detail kecil masih harus dibenahi.

“Memang venue ini rata-rata perlu perbaikan. Tidak menyeluruh, tetapi cukup banyak yang harus diperbaiki kecil-kecil. Misalnya, kamar mandi belum layak dan lantai pecah yang bisa mengganggu pertandingan,” jelas Jeffry, Kamis (07/05/2026) tadi.

Dirinya berharap, Surabaya selaku tuan rumah dan pemerintah sebagai pemilik aset, segera memperbaiki kekurangan tersebut. Dengan mengetahui kondisi venue lebih awal, persiapan dapat dilakukan dengan matang.

Baca juga :

“Mulai sekarang kita melihat venue agar tidak terkesan buru-buru. Jangan sampai menjelang gelaran masih ada kekurangan, apalagi Surabaya kota besar. Dengan persiapan awal ini, kita bisa lebih mantap menatap Porprov 2027,” tambahnya.

Sekretaris KONI Surabaya, Randika Asiani, mengatakan bahwa pihaknya bersama Disporapar Kota Surabaya tengah memetakan venue-venue yang akan dipersiapkan. Ada tiga klaster yang disiapkan, yakni aset Pemkot Surabaya, aset Pemprov Jatim, serta kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Universitas Negeri Surabaya, Universitas Hang Tuah dan Universitas Ciputra.

“Dari segi kesiapan, venue di area Kertajaya sudah cukup baik. Tinggal perbaikan sedikit saja untuk bisa dipakai di Porprov 2027,” ujar Randika.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan bersama technical delegate (TD) masing-masing cabang olah raga untuk menentukan venue pertandingan secara resmi. Kesiapan seluruh venue ini, ditargetkan tuntas pada tahun 2026.

“Amanat bapak wali kota, venue Porprov diusahakan selesai tahun 2026. Dengan begitu, tahun 2027 kita sudah siap fokus mempersiapkan atlet untuk Porprov,” imbuh Randika.

Dengan langkah awal ini, persiapan Porprov Surabaya diharapkan berjalan optimal. Pemkot, Pemprov, KONI dan Disporapar Surabaya terus berkoordinasi agar gelaran Porprov X 2027 sukses dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, mengatakan bahwa pembangunan jalan tersebut menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi Jalan Pasar Gadang, yang selama puluhan tahun berubah menjadi lapak pedagang. “Ini penting sekali, karena untuk mengembalikan fungsi jalan yang awalnya sudah puluhan tahun berubah fungsi menjadi lapak-lapak. Karenanya, kita kembalikan lagi menjadi fungsi jalan untuk konektivitas wilayah,” ujar Anas.

Pembangunan jalan tersebut, lanjutnya, akan dilakukan sepanjang sekitar 674 meter dengan konstruksi cor beton. Ruas jalan itu, nantinya menghubungkan kawasan Jembatan Gadang–Bumiayu hingga Flyover Gadang.

“Tahap sekarang sudah masuk proses lelang pengadaan. Estimasi akhir Mei selesai, sehingga awal Juni bisa mulai dikerjakan,” katanya.

Baca juga :

Anas juga menyebut, bahwa proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan dan ditargetkan selesai pada November hingga Desember 2026. “Tahap sekarang sudah sampai di proses lelang pengadaan. Pengerjaannya nanti sekitar enam bulan, harapannya nanti di akhir tahun bulan November atau Desember sudah selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPRPKP Kota Malang, Kristian Bagus, menjelaskan bahwa dalam pengerjaan tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap agar akses kendaraan tetap berjalan selama proyek berlangsung. “Nanti dikerjakan bergantian tiap ruas. Saat satu ruas dikerjakan, ruas lainnya tetap digunakan untuk akses kendaraan,” ucap Bagus.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa nantinya akan ada peninggian jalan sekitar 30 sentimeter. Karena, nanti akan disertai pembangunan drainase di sisi kanan dan kiri jalan untuk mengatasi persoalan genangan di kawasan Pasar Gadang.

“Drainase sekaligus kita benahi supaya tidak terjadi banjir,” imbuh Bagus. (rsy/sit)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa perubahan lokasi dilakukan setelah lahan sebelumnya, atau di wilayah Buring, diketahui berstatus lahan hijau. Sehingga, lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pembangunan.

“Lahan yang kami tetapkan sekarang berada di Arjowinangun, tepatnya di Babatan. Itu sebagai pengganti lokasi di Buring karena statusnya lahan hijau,” jelas Subkhan, Selasa (07/04/2026) tadi.

Menurutnya, Pemkot Malang mencari alternatif lahan aset milik Pemda yang memiliki status legal, untuk pembangunan fasilitas pendidikan permanen. Hingga saat ini, progres pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, proyek Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian yang seluruh pembangunannya menjadi kewenangan pusat.

“Kementerian PU yang membangun, Kemensos sebagai pengguna, sementara kurikulumnya diatur Kemendikdasmen. Jadi semuanya dari pusat, kami masih menunggu keputusan,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk kepastian waktu pembangunan, pun belum dapat dipastikan, lantaran proposal awal yang diajukan sebelumnya masih menggunakan lokasi lama di Buring sehingga harus diperbarui. Meski begitu, program Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah berjalan melalui fasilitas sementara yang berada di Politeknik Kota Malang (Poltekom).

“Kalau nanti sudah dibangun permanen di Arjowinangun, maka yang di Poltekom akan dipindahkan ke sana,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa lahan baru di kawasan Arjowinangun memiliki luas sekitar 6,7 hektare, lebih kecil dibandingkan lahan Buring yang mencapai sekitar 8,9 hektare. Namun, dinilai memenuhi syarat pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi pembangunan telah diajukan ke pemerintah pusat. “Semua persyaratan sudah kami ajukan. Yang jelas tahun ini masuk program, tetapi kapan mulai dibangun kami masih menunggu tahapan dari pusat,” ujar Donny.

Dirinya menyebut, Sekolah Rakyat permanen di Arjowinangun diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). (rsy/sit)

Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinkes Kota Malang, Lilik Suharti, mengatakan bahwa pemeriksaan itu menjadi agenda rutin tahunan menjelang hari besar keagamaan. Itu dilakukan, untuk memastikan kondisi fisik dan mental sopir dalam keadaan prima demi keselamatan perjalanan selama Nataru.

“Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan dan tekanan darah. Pemeriksaan utama adalah tes mata, termasuk buta warna menggunakan metode Ishihara, karena sangat penting untuk mengenali rambu dan lampu lalu lintas,” jelas Lilik.

Selain itu, para sopir juga menjalani pemeriksaan kadar gula darah, tes alkohol, serta tes narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Lilik, pemeriksaan alkohol penting dilakukan karena beberapa makanan atau minuman fermentasi dapat memengaruhi hasil tes.

Baca juga :

“Kalau ditemukan masalah kesehatan, nanti akan ada rekomendasi dari dokter terkait kelayakan sopir untuk bertugas,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Dinkes Kota Malang menerjunkan dua puskesmas dan satu rumah sakit, yakni RSUD Kota Malang, Puskesmas Polowijen, serta Puskesmas Pandanwangi, dengan dukungan BNN. Sedangkan dalam momen sama, Lilik juga mengimbau para sopir untuk rutin memeriksakan kesehatan, tidak hanya saat agenda khusus seperti Nataru. Namun, dirinya juga menekankan pentingnya istirahat selama perjalanan, terutama bagi sopir jarak jauh.

“Setelah mengemudi sekitar dua jam, sopir disarankan beristirahat 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Untuk perjalanan jauh, idealnya ada sopir cadangan agar bisa bergantian,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu sopir bus, Andi Setiawan, mengaku pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk memastikan kondisi tubuh tetap prima saat bertugas. “Alhamdulillah hasil sementara normal, mulai dari gula darah, alkohol dan tensi. Tinggal tes urin,” katanya.

Andi berharap, pemeriksaan kesehatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin agar kondisi kru bus selalu terpantau. “Kalau kondisi tidak fit, sebaiknya tidak memaksakan diri karena bisa membahayakan keselamatan penumpang,” imbuh Andi. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa proses sosialisasi dan penertiban terhadap reklame dan utilitas sudah mulai berjalan. Satpol PP Kota Malang, pun juga sudah diminta untuk turun ke lapangan.

“Satpol PP Kota Malang kemarin sudah diminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memasang rambu-rambu sosialisasi penertiban terkait dengan utilitas yang ada di lokasi drainase. Termasuk reklame, itu diminta provinsi untuk segera diturunkan,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (04/08/2025) tadi.

Selain itu, pola lalu lintas juga sedang disiapkan agar pengerjaan proyek tidak menimbulkan kemacetan parah. Terkait dengan pohon, Wahyu memastikan tidak akan banyak yang terdampak.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan bahwa proses persiapan di lapangan sudah dilakukan sejak enam bulan lalu. Termasuk pemberian peringatan kepada pemilik utilitas.

“Sudah dilakukan peringatan satu, dua, tiga oleh teman-teman Dinas SDA Provinsi. Kami dari Satpol PP juga sudah melakukan pemberitahuan baik formal maupun informal kepada pemilik reklame dan utilitas,” ujar Heru.

Beberapa pihak pemilik utilitas, menurutnya sudah kooperatif, bahkan ada yang membongkar reklamenya secara mandiri. “Di depan RSUB itu ada yang sudah bongkar sendiri. Kan enak seperti itu. Yang penting ada kesanggupan dari pemilik utilitas, berapa hari mereka butuh menyelesaikan,” lanjutnya.

Namun, jika pembongkaran itu terlalu lama dan terus mundur, maka bisa menghambat proyek. Heru menegaskan bahwa pekerjaan ini ada batas waktunya. “Untuk di tahap awal ini, kami tertibkan kabel, pohon, reklame, agar tidak mengganggu pengerjaan. Pohon juga tidak semua ditebang, hanya yang betul-betul terdampak,” imbuh Heru. (rsy/sit)

Bahkan, Tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), telah meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat, di Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Dua kementerian tersebut, melihat langsung sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang saat ini dalam proses renovasi, mulai infrastruktur gedung, sarana penginapan, ruang kelas, jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya.

“Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (30/05/2025) tadi.

Bupati Ipuk juga mengatakan, selama ini Balai Diklat Banyuwangi secara fungsi dan fasilitas sudah cukup mendekati kebutuhan lembaga pendidikan berasrama. Saat ini, Balai Diklat dalam proses renovasi oleh Kemen PU.

“Kami memilih Balai Diklat karena fungsinya mirip dengan Sekolah. Fasilitasnya cukup memadai. Ini akan menjadi lokasi sementara,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Selain menyiapkan gedung dan sarana pendukung, Pemkab Banyuwangi juga sedang memfinalisasi tenaga pengajar. Guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari kalangan PNS dan PPPK daerah dengan pengalaman yang mumpuni.

“Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman. Nama-namanya juga sudah kami usulkan ke pusat, sesuai arahan dari kementerian,” jelas Bupati Ipuk.

Adapun kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sementara untuk jenjang SD masih dibuka pendaftaran.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa, menyatakan pihaknya telah meninjau langsung proses renovasi gedung Sekolah Rakyat. “Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” kata Ari.

Di hari yang sama, tim Kemensos juga meninjau gedung sekolah. Selain melihat kesiapan gedung sekolah di Banyuwangi, Tim Kemensos juga meninjau infrastruktur yang akan mendukung proses pembelajaran Sekolah Rakyat di Banyuwangi. (kom/bwi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, tentunya ingin melihat dan mendengar langsung persiapan Kota Malang sebagai tuan rumah dan juga sebagai peserta Porprov IX Jatim. Termasuk juga, persiapan para atlet dan juga 40 venue yang ada di Kota Malang. Turut hadir dalam Rakor, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Disporapar, Baihaqi, Ketua Umum KONI Kota Malang, Djoni Sudjatmoko serta Kepala OPD Kota Malang.

Seusai menggelar Rakor, Wali Kota Wahyu bersama rombongan meninjau beberapa venue yang berada di area dalam Stadion Gajayana dan juga area luar Stadion Gajayana. Di momen itu, dirinya menjelaskan bahwa progres persiapan Porprov IX Jatim di Kota Malang sudah sangat baik.

“Progres kesiapan Kota Malang sudah sangat baik. Ada beberapa yang menjadi catatan terkait penyelesaian area dalam Stadion Gajayana. Sesuai SPK, selesai tanggal 14 juni 2025. Untuk line lari yang berada di dalam stadion sudah selesai beberapa waktu lalu dan masih dalam masa pemeliharaan,” kata Wali Kota Wahyu, seusai meninjau venue renang.

Untuk persiapan lainnya, termasuk para atlet, Wali Kota Wahyu mengatakan sudah dalam progres yang baik dan siap untuk berjuang dalam Porprov IX Jatim. “Persiapan-persiapan lainnya juga dalam progres yang baik. Agar Porprov ini bisa dirasakan, Disporapar supaya lebih mensosialisasikan ke masyarakat. Agar gaung Porprov bisa dirasakan dan masyarakat mengetahui kalau Porprov IX Jatim diselenggarakan di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dalam Porprov IX Jatim ini, Kota Malang menargetkan 162 medali emas. Bahkan, Pemerintah Kota Malang sudah mempersiapkan bonus yang besar untuk para atlet yang mempersembahkan medali.

“Target 162 medali emas. Runner up mendekati Surabaya. Bonus atlet juga sudah kita persiapkan nilainya sementara Rp 40 juta untuk medali emas. Bonus itu bisa naik lagi kita jika target terlampui,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menjelaskan bahwa kesiapan venue dan atlet Kota Malang memiliki progres yang sangat baik. Bahkan, pihaknya sudah membuat jadwal dan venue pertandingan di Kota Malang.

“Seluruh venue yang akan kita tempati sudah kita lakukan cek langsung. Kesiapan venue akan kita sebar ke selurub atlet dan kontingen. Sudah kita siapkan semuanya. Kita juga sudah mempersiapkan rangkaian acara pembukaan Porprov IV Jatim dan Kirab Api Porprov di Kota Malang,” ujarnya.

Untuk Kota Malang sendiri, akan menurunkan 1.382 kontingen yang terdiri 1.142 atlet dan sisanya adalah pelatih dan official. “Kota Malang sebagai tuan rumah juga beserta, progres kita baik.sudah kami persiapkan semuanya. Awal Juni nanti kita akan lakukan pembinaan karakter membentuk semangat laur biasa para atlet untuk mengharumkan Kota Malang. Untuk Cabor Bola Basket, akan bertanding lebih awal dari Cabor-Cabor lainnya. Yakni pada tanggal 14 Juni 2025 di GOR Bima Sakti,” jelasnya. (pro/gie)

“Sekolah Rakyat ini program pendidikan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, berbentuk boarding school (sekolah berasrama) dengan seluruh biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh pemerintah,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (02/05/2025) tadi.

Calon siswa Sekolah Rakyat, tambah bupati, diprioritaskan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, di dua desile awal dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat terdiri atas dua Rombel Kelas 1 SMP dan dua Rombel Kelas 1 SMA. Masing-masing Rombel, akan diisi 25 siswa sehingga total ada 100 siswa.

Baca juga :

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Henik Setyorini, menambahkan bahwa untuk calon siswa didapatkan dari usulan dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Desa dan Kelurahan. Selanjutnya, calon peserta akan diseleksi melalui berbagai tahapan, dimulai dari seleksi administrasi untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam desile 1 dan 2 DTSEN. Kemudian, dilanjutkan tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah dan wawancara dengan orang tua serta pemeriksaan kesehatan.

“Saat ini, petugas PKH juga rajin turun ke lapangan untuk melakukan jemput bola menjaring calon siswa berdasarkan prelist dari Kemensos. Anak-anak miskin yang saat ini sudah Kelas 6 SD dan Kelas 9 SMP, akan dikunjungi dan ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 nanti,” ujar Henik.

Proses pembelajarannya, imbuh Henik, akan dilaksanakan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin. (kom/bwi/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Probolinggo menjelaskan bahwa peninjauan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi yang akan digunakan untuk mendukung program pendidikan gratis. “Kita sedang mengevaluasi dalam rangka menindaklanjuti program pemerintah pusat, yaitu berupa pendidikan gratis untuk rakyat miskin dengan beberapa kriteria. Program ini, direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli, namun bisa saja dipercepat menjadi Mei 2025,” kata Gus Haris-sapaan Bupati Probolinggo.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pihaknya tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna mendukung kelancaran program tersebut. “Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk, lahan seluas enam hektar yang diminta pemerintah pusat dan insyaallah sudah kami siapkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Bupati Haris berharap, bahwa program ini dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Khususnya, bagi masyarakat kurang mampu.

“Nantinya akan ada kurikulum khusus yang mengedepankan kearifan lokal sebagai standar yang ditetapkan pemerintah pusat,” paparnya. (kom/pro/sit)