Sesuai rencana, selama 20 hari, atau mulai 6 hingga 25 April 2026, para mahasiswa akan diterjunkan untuk mengidentifikasi sekaligus membantu penanganan berbagai persoalan kesehatan di masyarakat. Diantaranya, seeprti bidang sanitasi, air bersih dan lingkungan.

Bupati Ipuk berharap, kehadiran para mahasiswa ini dapat membantu persoalan kesehatan di masyarakat. “Terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes yang sudah berkenan melakukan kegiatan PKK disini. Kami berharap kehadiran mahasiswa ini dapat berkontribusi dalam membantu mengatasi sebagian dari berbagai persoalan kesehatan di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengingatkan kepada para mahasiswa, jika praktik lapangan berbeda dengan teori, dari keilmuan yang didapat saat bangku kuliah. Maka dari itu, ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan sekaligus kemampuan dalam merumuskan solusi yang tepat.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menjelaskan, bahwa Program Studi Sanitasi yang diampuh oleh para mahasiswa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 6,78 persen rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak, serta hanya 10,30 persen akses sanitasi yang tergolong aman.

Bahkan di Jatim, belum sampai 90 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. “Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap mahasiswa dapat membantu meningkatkan capaian sanitasi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Luthfi Rusyadi, menjelaskan PKK tahun ini dilaksanakan di 2 kecamatan dengan 3 Puskesmas sebagai lokasi kegiatan. PKK dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Srono di Kecamatan Srono, serta Puskesmas Tembokrejo di Kecamatan Muncar.

“Tahun ini kami kirim 82 mahasiswa D3. Insyaallah tahun depan akan kita tambah dengan sarjana terapan sekitar 170 mahasiswa dan kemungkinan diperluas ke beberapa kecamatan. Sehingga manfaatnya lebih besar untuk masyarakat Banyuwangi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana membuka peluang pengembangan program studi di Banyuwangi guna memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. “Kami melihat potensi untuk membuka prodi di Banyuwangi agar masyarakat yang berminat kuliah di kampus kami tidak harus jauh-jauh ke Surabaya,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Disampaikan Wali Kota Wahyu, bahwa jumlah mahasiswa yang ada di Kota Malang, hampir setara dengan penduduk asli Kota Malang. Sehingga, kondisi tersebut membuat kampus memiliki peran besar dalam pengelolaan lingkungan, khususnya mitigasi banjir.

“Saya sudah ketemu Prof Bisri (Guru Besar Teknik Pengairan) dan beliau menyampaikan bahwa sekarang peran perguruan tinggi harus banyak terlibat. Karena penyumbang populasi terbesar setelah penduduk asli itu adalah mahasiswa,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa kampus harus mulai memiliki skema pengelolaan banjir di kawasan masing-masing. Terlebih, sebagian kawasan perguruan tinggi selama ini masih membuang aliran air langsung ke drainase perkotaan.

Baca juga :

“Nanti saya akan ketemu forum rektor untuk menyampaikan konsep ini. Kampus harus mulai berpikir. Kita butuh mahasiswa punya kesadaran. Jangan sampai justru mahasiswa sendiri yang tidak sadar, itu kan repot,” lanjutnya.

Salah satu konsep yang akan didorong adalah penerapan sumur resapan atau injeksi air di lingkungan kampus. Sehingga, diharapkan air hujan dapat tertangani di kawasan sumbernya dan tidak dibebankan ke saluran kota.

Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa penyelesaian banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran dari semua pihak.

“Menyelesaikan banjir itu tidak sim salabim. Ada tahapannya dan harus berjalan bersama. Pemerintah tidak bisa sendirian,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa pemasangan banner protes yang dilakukan oleh pedagang beberapa waktu lalu, sudah ditindaklanjuti melalui komunikasi langsung. Setelah pertemuan itu, para pedagang pun memahami langkah Pemkot Malang dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya sudah ketemu pedagang dan sudah menjelaskan semuanya. Banner itu dipasang karena mereka sudah tiga kali berkirim surat ke saya. Setelah kita tindak lanjuti dan bertemu, akhirnya mereka paham dan menghormati proses yang sedang kita lakukan,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (16/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa penanganan Pasar Blimbing, tidak bisa disamakan dengan Pasar Besar atau Pasar Gadang. Itu karena, memiliki skenario dan riwayat panjang sejak tahun 1992.

“Saya sudah mempelajari semua tahapan, mulai kerja sama, set plan, perubahan kesepakatan dengan pedagang, sampai pengajuan legal opinion ke Kejati. Semua kami pelajari satu per satu,” katanya.

Baca juga :

Menurutnya, legal opinion dari Kejati, sudah dikirim sejak sebelum tahun 2022. Saat ini, Pemkot Malang sedang melakukan inventarisasi data dan fakta hukum, termasuk kewajiban yang telah dan belum dipenuhi oleh PT KIS.

“Kalau nanti dari pihak ketiga tidak bisa memenuhi pasal-pasal yang ada, atau target yang saya sampaikan tidak bisa dijalankan, saya akan ambil keputusan tegas,” tegasnya.

Namun, Wali Kota Wahyu menekankan bahwa langkah itu tidak bisa tergesa-gesa dilakukan. Semua keputusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan gugatan di kemudian hari.

“Kita harus hati-hati. Kalau sampai salah langkah, bisa berdampak hukum dan justru merugikan pedagang. Mereka kan butuh kepastian untuk bisa kembali beraktivitas,” tambahnya.

Saat disinggung soal pembangunan pasar menggunakan dana APBD, menurutnya itu masih belum bisa dilakukan. Karena hingga saat ini masih ada perjanjian kerja sama yang berlaku. Meski begitu, pihaknya telah meminta rekomendasi dari BPK agar opsi pembangunan bisa dilakukan tanpa menyalahi aturan.

“Kami sudah siapkan beberapa skenario, termasuk jika harus dilakukan swadaya seperti Pasar Gadang. Tapi semua harus dikaji supaya tidak salah arah,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ketua Paguyuban Pasar Blimbing, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa pemasangan banner itu dilakukan bukan untuk melakukan aksi protes. Namun, sekadar mengingatkan Pemerintah Kota Malang, akan janji yang pernah disampaikan. 

“Kami sekadar mengingatkan, karena memang kami sudah berkirim surat tiga kali dan belum ada respon. Tetapi, setelah itu alhamdulillah ada respon dari Wali Kota Malang, melalui Pak Kepala Diskopindag, akhirnya kami turunkan,” ucap Ali, saat ditemui, Selasa (14/10/2025) tadi.

Ali juga menyampaikan, bahwa pedagang tidak memiliki tuntutan khusus, selain kejelasan penyelesaian soal Pasar Blimbing. Terlebih, hal itu sudah dijanjikan akan diselesaikan dalam masa jabatan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Kami tidak menuntut apa-apa, hanya mengingatkan janji untuk menyelesaikan Pasar Blimbing. Soal retribusi, kami tetap bayar karena itu kewajiban. Tidak ada pedagang yang menolak,” tegasnya.

Meski telah direspon, menurutnya masih belum ada kepastian waktu terkait tahapan penyelesaian pembangunan pasar. Namun, dikatakan bahwa Wali Kota Malang berjanji akan menuntaskan secara bertahap.

Baca juga :

“Katanya akan diselesaikan bertahap. Tapi bertahapnya seperti apa, kami belum tahu. Pasar ini kompleks permasalahannya, jadi tidak mungkin selesai dalam waktu singkat,” tambahnya.

Sementara itu, pedagang buah di Pasar Blimbing, Joko Susilo, menilai kondisi pasar saat ini sudah memprihatinkan dan perlu segera dibenahi. Karena sejak awal dia berjualan, pasar belum pernah di renovasi sama sekali.

“Sejak saya jualan dari 1994, pasar ini belum pernah direnovasi. Kondisinya memang sudah kurang layak,” kata Joko.

Dirinya berharap, agar Pemkot Malang dapat segera memutuskan arah pembangunan. Termasuk juga dengan mempertimbangkan usulan agar proyek dilakukan menggunakan dana APBD, bukan dengan pihak ketiga.

“Kalau memang kerja sama dengan investor tidak bisa berjalan, ya dibangun pakai APBD saja. Pedagang dari dulu setuju dibangun, tidak pernah menolak,” tuturnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya bahwa banner pengingat tersebut, hanya bertahan satu malam karena langsung direspon oleh Pemkot. Joko pun menyebut langkah itu sebagai bentuk komunikasi yang baik antara pedagang dan pemerintah.

“Cuma satu malam, lalu dicabut. Begitu ada spanduk, langsung direspons Pemkot. Itu sudah bagus,” imbuh Joko. (rsy/sit)

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Kota Malang. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 92 kasus pernikahan anak, dengan jumlah tertinggi terjadi di Kecamatan Kedungkandang.

“Angka tersebut sangat mengkhawatirkan. Forum Anak bersama Pemkot Malang berupaya keras memberikan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda, dengan menghadirkan pemateri dari pemerhati anak, Komite Pemerhati Anak Malang Raya, serta akademisi dari UIN Malang,” kata Wawali Ali.

Dikatakannya, meskipun tren pernikahan dini menunjukkan penurunan, tantangan di lapangan tetap besar. Faktor-faktor utama penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran orang tua, tekanan ekonomi, pemahaman agama yang sempit, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat.

“Masih ada anggapan bahwa anak yang sudah baligh harus segera dinikahkan agar tidak melanggar norma agama. Ada juga keyakinan, bahwa pernikahan bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Padahal, justru hal ini bisa melahirkan generasi baru yang terjebak dalam siklus kemiskinan,” tegasnya.

Baca juga

Sebagai langkah konkret, Pemkot Malang bersama Forum Anak mengedepankan pendekatan edukatif berbasis teman sebaya untuk menyampaikan informasi tentang risiko pernikahan dini. Di sisi lain, Dinsos P3AP2KB juga aktif menyasar orang tua agar tidak terburu-buru menikahkan anak sebelum matang secara ekonomi, sosial dan emosional.

“Target kami jelas, Kota Malang harus bebas dari pernikahan anak. Atau setidaknya ada batas usia yang jelas agar anak siap menjalani pernikahan. Banyak kasus terjadi karena hamil di luar nikah, lalu dipaksa menikah meski belum siap. Ini juga menjadi pemicu tingginya angka perceraian,” jelas Wawali Ali.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Kenprabandari Aprilia, menekankan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan tepat sasaran dalam kampanye pencegahan pernikahan anak. “Selama ini sosialisasi cenderung konvensional. Ke depan, kami akan mencoba metode yang lebih interaktif, misalnya melalui kegiatan nonton bareng film bertema dampak pernikahan anak, agar bisa menyentuh sisi emosional anak dan keluarga,” kata Niken-sapaannya.

Dirinya juga menyebut, akan mengusulkan penguatan metode tersebut dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 atau APBD 2026, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar ke depannya dapat berjalan lebih efektif. (pro/rsy/sit)

Kegiatan Job Fair 2025 sendiri, melibatkan sedikitnya 43 perusahaan dan 3 Lembaga Pelatihan Kerja. Dengan total, ada sebanyak 6470 lowongan pekerjaan (Loker). Yang mana, sebanyak 1647 Loker di dalam negeri dan sebanyak 3550 Loker untuk luar negeri.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Job Fair ini menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial pribadi Bupati Situbondo. Karenanya, dirinya berharap dengan adanya Job Fair ini bisa membuka peluang pekerjaan di Situbondo.

“Belakangan ini banyak sekali para pencari kerja yang komentar di Medsos saya, yang mempertanyakan soal pekerjaan. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 1800 pelamar yang mendaftar secara daring. Saya berharap, melalui kegiatan ini membuka peluang lebih luas bagi pemuda Situbondo untuk mendapatkan kerja,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Karenanya, Mas Rio mengapresiasi kegiatan Job Fair yang dilaksanakan Disnaker Situbondo. Hal ini karena, kegiatan ini sebagai upaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).  “Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo tercatat 3,15 persen pada Desember 2024. Artinya, masih ada sekitar 13 ribuan yang menganggur. Tapi, saya yakin dengan kegiatan Job Fair tersebut, maka angkanya bisa berkurang,” tambah Bupati Situbondo.

Baca juga :

Pihaknya berharap, melalui kegiatan ini nantinya anak muda Situbondo banyak yang diterima kerja di pelaksanaan Job Fair ini. “Dimana saja bekerja, yang penting sesuai dengan pendapatan. Saya minta kepada para pencari kerja, agar harus mempunyai mental baja dan mental petarung. Bila perlu, pilih bekerja di luar negeri tapi jangan lupakan Situbondo,” saran Mas Rio

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Holil, dalam sambutannya mengatakan bahwa para pencari kerja yang melamar secara online sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 1800 pelamar. Pihaknya meminta, agar para pencari kerja untuk tidak ragu-ragu saat melamar pekerjaan di Job Fair.

“Bagi para pencari kerja yang masih ragu-ragu untuk melamar pekerjaan di kegiatan Job Fair ini, silahkan lamarannya diserahkan ke Disnaker. Kami yang akan mendistribusikan lamaran tersebut,” ujar Kholil.

Pihaknya juga memberikan ruang kepada perusahaan, untuk melakukan seleksi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Situbondo dan tanpa dipungut biaya.

“Ada beberapa kendala yang dihadapi para pencari kerja, diantaranya sulitnya mencari informasi lowongan kerja, sulitnya memasukkan lamaran pekerjaan dan lamanya respon dari perusahaan setelah lamaran kerja dimasukkan. Untuk merespon hal tersebut, maka Disnaker menggelar Job Fair,” kata Kholil.

Kholil berharap, melalui Job Fair ini Disnaker bisa memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Sehingga, angka pengangguran di Kabupaten Situbondo, terus bisa ditekan. “Setelah mereka mendaftar secara offline, nantinya akan dilanjutkan melalui aplikasi secara online,” imbuhnya. (her/gie)

Dalam momen itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan Plh Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut mendampingi Mentan. Sementara kunjungan kerja yang dilakukan ini, menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui kolaborasi lintas pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa masih ada empat jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal sejak terdampak erupsi Gunung Semeru pada 2021. Hal ini, berdampak pada pola tanam dan produktivitas petani di sejumlah wilayah.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar irigasi yang rusak bisa segera diperbaiki. Air menjadi faktor penting untuk keberhasilan pertanian kami,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perlunya perhatian terhadap harga pupuk yang seringkali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini, dinilai menyulitkan petani dalam menjaga biaya produksi tetap efisien.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian menyatakan akan memperkuat pengawasan distribusi pupuk dan memastikan program subsidi berjalan tepat sasaran. “Kami akan evaluasi dan tindak lanjuti sesuai aturan agar petani tidak dirugikan,” ucapnya.

Mengenai perbaikan irigasi, Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar infrastruktur pertanian yang terdampak bencana bisa kembali berfungsi.

Sementara itu, Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat sinergi dalam mendukung sektor pertanian di Lumajang, khususnya dalam hal perbaikan sarana dan prasarana dasar. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa masalah sampah masih menjadi perhatian serius Pemkab Malang. Sehingga untuk mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Malang, Bank Jatim Kepanjen menyerahkan satu Unit Arm Roll Truck kepada Bupati Malang untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

“Kebersihan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga, kebersihan adalah kebutuhan bersama, manfaatnya untuk kepentingan bersama, resikonya juga menyebabkan dampak polusi, bau dan penyakit yang ditimbulkan dari sampah. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, karena sudah membantu satu Unit Arm Roll Truck,” kata Bupati Malang.

Ditambahkan Bupati Sanusi, bahwa volume sampah di Kabupaten Malang, cukup tinggi. Yakni, berada di angka 1200 ton perhari. “Jadi selama tujuh hari saya retreat di Magelang, itu ada beberapa poin yang menjadi atensi Presiden RI. Atensi itu, yakni untuk dilaksanakan di tiap daerah, yaitu mengenai persoalan sampah,” papar Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dengan adanya bantuan SCR ini, Bupati Sanusi yakin melalui dukungan sarana dan prasarana yang di miliki saat ini, permasalahan sampah bisa semakin tertangani. Karena dengan tambahan armada baru, diharapkan lebih menjawab kebutuhan masyarakat terkait persoalan sampah. Mengingat, pihaknya juga akan terus mengedukasi masyarakat dari hulu sampai hilir, agar tidak membuang sampah sembarangan.

Bahkan, Bupati Sanusi mengaku berencana akan mengumpulkan para pengusaha dan daerah-daerah yang terdampak oleh sampah, agar nantinya bisa tergugah membantu berupa Arm Roll Truck, untuk mengatasi permasalahan sampah, utamanya sampah pasar di Kabupaten Malang. Karenanya, seperti bantuan Bank Jatim ini akan digunakan di sekitar Kepanjen, terutama di Pasar Kepanjen, Pasar Dampit dan Pasar Gondanglegi.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, atas bantuan yang diberikan. Semoga dengan tambahan armada yang baru ini, lebih menjawab kebutuhan masyarakat terkait persoalan sampah khususnya di Kabupaten Malang,” papar bupati.

Dalam momen penyerahan bantuan SCR itu, Bupati Malang juga menerima bantuan 12 ribu bibit Kelor dan 250 Bambu Kuning dari PT Cheil Jedang Indonesia, untuk DLH Kabupaten Malang. Bambu Kuning sendiri, rencananya akan ditanam dan dirawat, guna mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh timbunan sampah di TPA. (kom/gie/adv)

“Untuk mencarikan solusi antara pengembang perumahan dan Ketua HIPPA Kelurahan Mimbaan yang berseteru persoalan kuarter, maka Komisi III DPRD Situbondo menghadirkan juga Muspika, mulai Kapolsek Panji, Danramil Panji, Camat Panji, Lurah Mimbaan, DLH, DPUPP, Ketua Gapoktan dan pihak terkait lainnya,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo, Arifin.

Menurutnya, persoalan saluran kuarter tertutup material tanah urukan pengembang perumahan, harus dicari solusinya. Karenanya, semua pihak dihadirkan agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Alhamdulillah, tadi sudah ada itikad baik dari pengembang perumahan yang akan membuatkan saluran kuarter baru. Sehingga, petani tidak dirugikan dan pengembang juga tidak dirugikan,” jelas Arifin.

Baca juga :

Tidak hanya itu yang disampaikan Arifin, dirinya juga mengungkapkan jangan sampai permasalahan ini menjadi penghambat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo. Karenanya, solusi cepat perlu dilakukan.

“Pengembang perumahan harus terus berjalan dan pengembang juga bisa membuatkan saluran kuarter baru agar bisa mengaliri lahan pertanian,” ujar Arifin.

Sementara itu, Ketua HIPPA Sejahtera Kelurahan Mimbaan, H Hari, tidak sepakat kalau pengembang perumahan membuatkan saluran kuarter baru tersebut. Karena dengan membuat baru saluran kuarter, itu sudah menyalahi aturan. Dengan pertimbangan, saluran kuarter itu aset negara yang harus dijaga dan dirawat.

“Kami hanya ingin aset negara itu harus tetap dijaga penggunaannya dan tidak boleh berubah. Kalau aset negara dipindah atau dirubah fungsinya sudah berbeda, karena saluran kuarter itu digunakan untuk kepentingan pengaliran air untuk sawah petani. Sehingga tidak boleh dipindah, apalagi dirubah fungsinya,” ujarnya.

Di lain pihak, Kabid Tata Ruang Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, Zulkifli, mengatakan bahwa pembangunan oleh pengembangan perumahan tersebut sudah berada di zona yang benar yakni di zona kuning. “Letak atau lokasi pengembangan perumahan tersebut berada di Zona Kuning, yaitu bisa digunakan untuk permukiman atau perumahan,” ujarnya. (her/sit)