Kontes ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan untuk mendorong dan memotivasi para peternak dan pengusaha usaha agrobis peternakan. Terutama peningkatan mutu dan kualitas ternak, membuka peluang pasar dan mengajak investor untuk menanamkan modal dalam peternakan.

Dalam kontes ternak dan expo peternakan yang digelar di Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Selain itu, dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, Komandan Kodim 0816, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Camat Taman, Pimpinan Puspa Agro, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo, Handayani mengatakan kegiatan kontes ternak dan expo peternakan ini pesertanya dari 18 kecamatan se Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 120 ekor ternak yang terdiri dari sapi 48 ekor dan kambing 71 ekor. Dewan jurinya dari Fakultas Kedokteran Hewan Hewan, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo. Sedangkan pemenang kontes ternak ini medapatkan sertifikat serta uang pembinaan yang diserahkan Bupati Sidoarjo.

“Kontes ini menunjang kegiatan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) yang merupakan kegiatan terintegrasi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Tujuan UPSUS SIWAB ini, upaya peningkatan populasi sapi secara berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi sapi indukan dalam menghasilkan anak, sekaligus upaya swasembada daging,” terangnya kepada Memo X, Rabu (08/08/2018).

Padahal, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Damroni Chudori yang memimpin rapat didampingi 2 anggota komisi, yakni Mulyono dan Hadi Subiyanto sudah menunggu sesuai undangan rapat pukul 10.00 WIB. Namun hanya dihadiri seorang pejabat setingkat Kabid yang hadir sendirian dalam acara itu. Akibatnya, RDP tidak kunjung dimulai karena menunggu pejabat lainnya sampai pukul 10.30 WIB, ternyata juga masih ada 1 personil dinas itu saja.

Seketika, akhirnya Damroni memutuskan rapat tidak dilaksakan dan akan ditangguhkan di hari berikutnya. Setelah rapat diputuskan ditangguhkan, Kepala Dinas Pertanian Pemkab Sidoarjo, Handayani, tiba di ruang rapat itu. Dia beralasan ada kegiatan diluar yang memaksanya tidak hadir sesuai jam undangan Komisi B DPRD Sidoarjo itu.

Saat itu, Handayani yang juga mantan Asisten ini mengaku siap mengikuti rapat dengar pendapat yang beragenda membahas rencana membangun Rumah Potong Hewan modern di Krian itu. Namun, tiga anggota komisi B yang terlanjur kecewa, menolak menggelar rapat karena rapat sudah diputuskan untuk ditunda.

“Pejabat Dinas Pertanian sengaja meremehkan Komisi B DPRD Sidoarjo. Karena hanya mengirimkan satu utusan saja. Kedatangan pejabat lain yang datang terlambat tidak mengubah keputusan menunda rapat ini. Kami jadwalkan lain hari rapatnya,” terang Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Mulyono kepada Memontum.com , Kamis (22/3/2018).

Sementara itu, dalam undangan Komisi B DPRD Sidoarjo ini agendanya sebenarnya sangat penting. Hal ini disebabkan banyak aspek yang akan dibahas. Salah satu diantaranya, soal RPH Modern yang dianggarkan Rp 30 miliar. DPRD dan pejabat Pemkab Sidoarjo sudah melakukan kunjungan ke RPH Modern di Australia.

Teknologi dari RPH Australia ini akan diadobsi Pemkab Sidoarjo dengan membangun proyek yang sama di Krian. RPH modern itu konsepnya bersih, cepat dan higienis. Semuanya bakal dikerjakan secara otomatis dengan teknologi ala Australia. Seorang ahli dari Australia juga sudah meninjau Sidoarjo untuk menjajagi kerjasama teknologi di bidang RPH itu. (wan/nay)