Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa hasil penilaian dari Provinsi Jawa Timur mencapai 100 poin. Sementara, dari pusat terdapat beberapa catatan administratif.

“Kalau banyak catatan sih tidak. Nilai dari Provinsi Jawa Timur 100, dari pusat ada yang 0 tapi ini hanya untuk memastikan saja. Pimpinan ingin melihat betul, mengenai dokumen yang ada, misalnya tanda tangan kepala dinas, atau OPD terkait dan stempel basah,” jelas Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Menurutnya, kondisi di lapangan sudah sesuai standar, apalagi Kota Malang memiliki pengalaman mengikuti penilaian tersebut. Menurutnya, predikat Kota Layak Sehat tidak hanya terkait fisik kota, tetapi juga meliputi sembilan tatanan terintegrasi, seperti lingkungan, penanggulangan bencana, lalu lintas, ruang terbuka hijau, pasar, hingga kesehatan di lingkungan kerja.

“Selama ini Kota Malang sudah mendapat predikat tertinggi sebagai kota sehat yang ideal. Tahun ini, tantangannya adalah bagaimana mempertahankannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Muhammad Zamroni, menambahkan bahwa masih ada kelengkapan dokumen yang perlu dilengkapi, terutama laporan-laporan kesehatan. Salah satunya terkait data hipertensi yang menjadi penyakit tertinggi di Kota Malang.

“Laporan di Aplikasi Satu Sehat Indonesia (Asik) versi Kemenkes masih mengalami kendala. Masyarakat yang mengalami hipertensi sudah kita layani lebih dari 100 persen sesuai standar, tapi tim penilai meminta data dukung dari platform resmi Kemenkes,” imbuh Zamroni. (pro/rsy/sit)

Dalam sambutannya, Sekretaris BPKAD menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada PPK-SKPD, PPTK hingga pejabat pengadaan terkait persiapan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2024 dan persiapan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD). “Dalam kegiatan juga disampaikan tentang hasil capaian realisasi belanja OPD Tahun 2024 dan persiapan penyusunan anggaran kas Tahun Anggaran 2025,” katanya.

Ditambahkannya, untuk materi dan penjelasan penyusunan LKPD Tahun 2024, secara rinci disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Jombang. Sedangkan penjelasan mengenai persiapan penyusunan Laporan BMD, disampaikan oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jombang. Dalam kegiatan itu, juga ada sesi tanya jawab terkait kendala atau permasalahan yang dialami OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dan penyusunan laporan BMD.

Baca juga :

“Diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan semua OPD mulai  mempersiapkan diri dan melakukan koordinasi di tingkat internal OPD antara lain PA, PPK SKPD, PPTK, PPK serta Bendahara. Agar penyusunan laporan keuangan dan laporan BMD bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, persiapan OPD tersebut juga terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK yang akan dilakukan di awal tahun 2025 atas LKPD Tahun 2024. Sehingga, dapat berjalan dengan lancar dan baik.

“Dengan laporan yang akuntabel, diharapkan Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 tetap bisa mempertahankan opini WTP yang ke 12 kali atas pemeriksaan LKPD Tahun 2024, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan,” paparnya. (azl/sit)

Predikat ini, disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara dan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam di ruang Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (02/04/2024) tadi.

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan ini. Karena kembali Pemkab Trenggalek mendapatkan predikat WTP yang ke 8 kalinya secara berturut-turut,” kata Wabup Syah.

Dirinya berharap, penyerahan serentak LHP atas LKPD tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, bisa menjadikan kinerja Pemkab Trenggalek kedepannya semakin baik. “Semoga ke depan tata kelola keuangan kita semakin baik, transparan dan akuntabel,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, yang ikut menerima LHP LKPD, turut mengapresiasi atas predikat yang membanggakan tersebut. “Kami sangat apresiasi sekali untuk ke 8 kalinya secara berturut turut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023,” kata Samsul.

Diketahui, upaya Pemkab Trenggalek dalam mempertahankan predikat WTP ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan lebih baik. Semakin sesuai dengan tata kelola yang benar dan menyiapkan segala sesuatunya mulai dari administrasi, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pelaporan.

Baca juga :

Sebelum BPK hadir, data-data sudah dipersiapkan, sehingga semua sudah sesuai progres before dan after. Dengan begitu semakin kesini Pemkab Trenggalek bisa melakukan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat melaporkan sesuai dengan pelaksanaan dan tepat waktu.

Disamping itu, kualitas juga semakin diutamakan. Lebih-lebih saat ini semua program harus berdampak. Semua sesuai dengan pakem dari RPJMD, kemudian RKPD dan kemudian sampai kepada seluruh kegiatan harus tegak lurus pada RPJMD.

Pihaknya berharap, penyusunan APBD beserta pelaksanaannya bisa berjalan transparan dan maksimal. “Harapan kami, ke depan tentu stabilitas, transparansi dalam penyusunan APBD sekaligus pelaksanaannya. Kemudian juga kami berharap, saudara bupati bisa memacu kinerja OPD-OPD, sehingga WTP nya bisa terus tercapai untuk Kabupaten Trenggalek di tahun yang akan datang,” ujarnya.

Perlu diketahui, pemeriksaan laporan keuangan tersebut merupakan wujud komitmen positif terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Atas predikat ini, diharapkan ke depan Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan pengelolaan anggaran dengan semaksimal mungkin untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, BPK Perwakilan Jatim turut mengapresiasi atas support dukungan dan kegigihan jajaran Pemkab Trenggalek dalam memberikan data untuk pemeriksaan sehingga berjalannya pemeriksaan LKPD di Trenggalek berjalan lancar. (mil/sit)

Hadir dan membuka acara, Pj Wali Kota, Nurkholis, yang menyampaikan apresiasi kepada perwakilan seluruh pejuang Adipura atas kontribusi yang telah diberikan. “Apa yang sudah kita capai ini, meskipun masih banyak kekurangan, namun inilah upaya kita yang sudah maksimal. Hanya tinggal ke depannya, bagaimana dalam mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi,” kata Pj Wali Kota.

Isu lingkungan, lanjutnya, merupakan isu krusial di dunia. Tidak heran jika permasalahan lingkungan, seringkali menjadi sorotan di kancah internasional. Untuk itu, Pj Wali Kota Nurkholis menaruh perhatian khusus dalam menata Kota Probolinggo agar lebih cantik, hijau dan bersih.

“Kota Probolinggo masih butuh banyak sentuhan. Mudah-mudahan dengan kerja bareng dari berbagai unsur masyarakat, kita bisa mempertahankan Adipura bahkan hingga Adipura Kencana. Dan yang lebih bagus lagi kita bisa semakin lebih baik,” terangnya.

Nurkholis juga berpesan, agar di perencanaan tahun mendatang, permasalahan penanganan sampah harus menjadi program yang diprioritaskan. Hal tersebut, demi mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik bagi masyarakat Kota Probolinggo.

“Ada sebuah hadist, sayangilah yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayangimu. Ini bermakna sangat dalam. Sekali lagi terima kasih atas komitmen kita atas pengorbanan kita terhadap lingkungan ini sehingga Kota Probolinggo berhasil meraih Adipura tahun 2023. Ke depan kota tingkatkan lagi agar bisa meraih Adipura hingga Adipura Kencana,” pesannya.

Baca juga :

Senada dengan Penjabat Wali Kota Probolinggo, Kepala DLH Kota Probolinggo, Retno Wandansari, mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian Adipura tahun 2023, namun juga untuk mempersiapkan meraih Adipura di tahun 2024. Sekaligus mengapresiasi pihak-pihak yang telah terlibat mulai dari persiapan hingga penilaian Adipura di tahun 2023.

“Seperti yang disampaikan Penjabat Wali Kota, keberhasilan meraih Adipura tahun 2023 merupakan kerja keras dari berbagai pihak. Sekarang kami mulai bersiap untuk mempersiapkan semuanya agar bisa kembali meraih Adipura tahun 2024,” ujarnya.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pada tanggal 22 April ini, juga diperingati sebagai hari bumi yang berfokus pada tema Planet vs Plastik. Dengan tema tersebut, pihaknya berkomitmen untuk mengakhiri penggunaan plastik demi kesehatan manusia dan bumi. Upaya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko kesehatan dan kerugian lingkungan karena plastik.

“Hari ini (22/4) merupakan Hari Bumi. Kita bersama-sama memperingati hari bumi dengan tema Planet vs Plastik. Maka di hari ini, kita menyelenggarakan acara ini dengan dasar dari ISO SNI 20121 2017 untuk event manajemen yang berkelanjutan. Kegiatan hari ini bebas plastik, semoga kegiatan ini dapat dipakai sebagai standar untuk penyelenggaraan event di Kota Probolinggo,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, dihadiri pula perwakilan perangkat daerah terkait, sekolah adiwiyata, lembaga vertikal terkait, sejumlah pimpinan perusahaan, lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup, serta para Pokdarwis dan bank sampah. (kom/pix/sit)

Ketua Komunitas Jamus Kalimosodo, Supriyanto, menyampaikan bahwa ide terbentuknya komunitas tersebut berawal dari keisengan kumpul bersama dengan duduk santai tiap sore dan malam. Kemudian, berkembang menjadi kegiatan ronda malam yang dilakukan sambil bermain musik.

“Kami selalu njagong (duduk,red) nyantai tiap sore, kemudian ada ide dari kawan-kawan untuk membuat ronda malam. Nah, dari situ lama-lama kita tambah alat musiknya dan kita padukan dengan alat musik yang lain,” ujar Supriyanto, Sabtu (02/03/2024) tadi.

Hanya dengan mengenakan alat musik kentongan bambu yang dipadukan dengan drum band, komunitas tersebut telah aktif tampil diberbagai acara hingga luar kota. Bahkan, juga sampai meraih kejuaraan di beberapa lomba yang diikuti.

Baca juga :

“Dari tahun 2012 kami sudah pernah diundang di 800 lebih kegiatan, sampai ke luar kota juga seperti Surabaya, Tulungagung, Blitar hingga Kediri. Kami juga sudah pernah juara di Festival Patrol tingkat Kecamatan Wajak, itu juara satu dari 23 grup. Kemudian pernah juara 2 lomba musik patrol Ramadan di Krida Budaya, tingkat Kabupaten Malang. Kemudian pernah ikut kegiatan lomba juga di Makodam V Brawijaya, saat itu masih masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo,” ucapnya.

Meskipun latihan musik dilakukan saat menjelang event-event tertentu, Komunitas Jamus Kalimosodo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bahkan, juga tidak pernah menggunakan guru dari luar, semua aransemen musik murni hasil dari kolaborasi anggota komunitas itu sendiri.

“Kita latihannya jarang-jarang, tapi kalau ada event-event tertentu kita biasanya 2 sampai 3 kali. Kita selalu kerja sama dan semuanya murni dari anggota, kita berlatih bersama,” paparnya.

Diakhir, Supriyanto menyampaikan bahwa motivasi utama dari komunitasnya adalah untuk memberikan wadah kepada generasi muda untuk mengembangkan dan melestarikan musik tradisional daerah. Meskipun belum mendapatkan dukungan moril dari Pemerintah Kabupaten Malang, Paguyuban Jamus Kalimosodo tetap semangat dan berharap dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi pelestarian budaya Indonesia. (rsy/sit)

Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal, mengatakan bahwa ide alokasi itu muncul saat pihaknya melakukan peninjau ke warga. Di mana, saat itu didapati ada janda dengan anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan, namun tidak terjangkau oleh bantuan. Karenanya, dari peninjauan di tahun 2017 lalu, akhirnya dibuat perencanaan anggaran untuk tahun 2018, dengan besaran alokasi sekitar Rp 200 juta.

“Jadi, kami mulai menganggarkan untuk program bantuan lauk pauk bagi janda miskin sejak 2018. Dengan data awal yang memperoleh bantuan, ada sebanyak 50 orang. Sementara untuk prosesnya, kerja sama dengan pedagang sayur di setiap RW, yang menyediakan belanja untuk 50 orang yang masuk list selama sebulan dalam 1 tahun dengan anggaran Rp 20 ribu perkupon,” ujarnya, Senin (17/07/2023) tadi.

Di sini, ujarnya, pada tahun 2020 memang sempat diperiksa oleh Inspektorat Kota Batu. Inspektorat saat itu mempertanyakan bahwa sudah ada program bantuan dari pemerintah kota, tetapi mengapa masih ada bantuan lauk pauk untuk janda miskin.

“Pertanyaan dari Inspektorat Kota Batu dilontarkan kepada kami, karena tidak ada kode rekening bantuan lauk pauk janda miskin,” jelasnya.

Baca juga :

Pihaknya kemudian menjelaskan, bahwa kondisi di lapangan bahwa banyak janda miskin yang tidak mampu belanja lauk pauk. “Kami jelaskan bahwa kondisi di bawah memang seperti itu. Sebenarnya, kami sudah diberitahu juga dengan BPD soal bantuan itu. Tetapi, kondisi seperti yang dialami janda miskin yang tidak mampu belanja lauk adalah tanggung jawab pemerintah terutama pemerintah desa. Di sinilah, pemerintah kota belum sampai menjamah ke arah situ,” tuturnya.

Akhirnya, jelas Andi, saat itu juga di tahun 2020, pihak Inspektorat Kota Batu turun lapangan melakukan sampling ke tiga dusun antara lain Jeding, Junwatu dan Rejoso. Dan, terbukti memang kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan ada beberapa janda miskin, yang tidak mampu belanja lauk pauk.

“Kode rekening tidak ada, kalau memang dianggap salah tidak apa-apa. Karena, penggunaan keuangan sasaran jelas dan tidak masuk kantong pribadi. Akhirnya, untuk sistem laporan penggunaan anggaran dalam SPJ yang dibuat dilengkapi dengan dokumentasi foto antara pedagang sayur yang dikerjasamakan dengan pihak penerima,” jelasnya.

Berjalan hingga tahun 2023 ini, tegas Andi Faisal, program itu sudah berjalan lancar hingga ada pos anggaran sendiri dari pemerintah desa untuk bantuan lauk pauk bagi janda miskin. Kendati demikian, dari hasil evaluasi sejak tahun 2019, mendapati sejumlah masalah dari program tersebut. Bahkan ada yang meninggal, hingga akhirnya dari jumlah janda miskin yang awalnya 50 orang menurun menjadi 38 orang pada tahun 2023.

Sistem keuangan yang diberikan dua minggu sekali sebesar Rp 15 ribu yang dianggarkan dari Rp 201.600.000. Dimana, sebanyak 16 pedagang sayur yang dikerjasamakan. “Sampai sekarang program bantuan lauk pauk janda miskin berjalan normal. Saya berharap, kepada kepala desa yang lain kalau memang itu kebutuhan yang mendasar dan penting untuk masyarakat, bisa dikerjakan. Meski aturan dari tataran atas, memang belum dibuat. Asalkan, semua keuangan tepat sasaran dan tidak masuk kantong pribadi,” tambahnya. (put/gie)

Sekretaris TACB, Rakai Hinno Galeswangi, menyampaikan jika monumen pesawat tersebut telah berusia lebih dari 50 tahun dan tentunya memiliki nilai-nilai penting perjuangan dan patriotisme. “Kalau kita runtut dari historisnya dahulu, intinya ini bukti antara Indonesia dan Soviet menjalin kerja sama yang bagus. Salah satunya, yakni ada andil bagi kejayaan bangsa kita karena ikut kegiatan operasi Dwi Kora dan berperan langsung secara aktif,” ujar Rakai saat di lokasi tadi.

Kemudian, ditambahkan jika untuk pemeliharaan dari masing-masing ODCB sendiri juga bermacam-macam. Jika pada pesawat tersebut, yang terbuat dari besi maka pemeliharaannya sendiri dari Skatek 022 Lanud Abd Saleh, karena kalau dibebankan pada pihak lain akan keliru atau salah.

“Pembersihan pada ODCB itu istilahnya konservasi dan itu macam-macam. Tergantung dari bendanya. Kalau batu ada sendiri pemeliharaannya, kalau ini dari besi juga ada sendiri. Makanya sinergitas seperti ini yang kita butuhkan,” katanya.

Baca juga:

Waktu ideal untuk dilakukan pemeliharaan ODCB sendiri, menurutnya yaitu satu tahun sekali. Dengan melibatkan semua pihak yang ada, Rakai berharap jika monumen tersebut dapat membangun nilai-nilai historis, nilai edukasi yang ada di Kota Malang.

“Pemeliharaan monumen pesawat ini rutin dilakukan. Cuma baru kali ini melibatkan TACB,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Lamja Skatek 022 Lanud Abd Saleh, Kapten Deddy Yahya Khristanto, menyampaikan bahwa pemeliharaan tersebut bukan momen pertama kali yang dilakukan. Namun, rutin setiap tahunnya.

“Pada hari ini kami melibatkan 22 personel dari Skatek 022 yang turun secara langsung melakukan pemeliharaan ini. 20 orang anggota dan 2 orang perwira. Ini rutin kita lakukan,” ujar Kapten Deddy Yahya.

Untuk pemeliharaan yang dilakukan pun juga tidak berhenti sampai pada monumen pesawat tersebut saja. Namun, juga dilakukan pemeliharaan pada monumen yang lainnya.

“Di Kota Batu juga sudah kita survey dan rencananya akan kami lakukan perawatan monumen pesawat di tanggal 13 Juli besok. Ada treatment tertentu tapi kita sesuaikan kondisinya dengan prosedur yang ada di kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya monumen tersebut termasuk salah satu situs budaya maupun sejarah yang harus dilestarikan dan diabadikan. Sehingga, pihaknya berharap kedepan para generasi muda bisa mengetahui sejarah monumen tersebut.

“Harapannya bisa merangkul generasi mudah untuk mengetahui sejarahnya monumen ini dan juga supaya kita bisa meregenerasi insan dirgantara terutama yang ada di Kota Malang,” imbuh Kapten Deddy. (rsy/sit)