Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pendirian depo Pomindo merupakan bentuk kontribusi pelaku usaha dalam membantu stabilitas kebutuhan bahan pokok masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terlebih, menurutnya minyak goreng merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi langkah inovasi ini. Dengan adanya depo Pomindo, masyarakat dan UMKM bisa membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya,” ujar Eko, saat mengikuti prosesi peresmian Depo Pomindo, Senin (18/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa lokasi depo yang berada di tengah pemukiman warga itu akan memudahkan akses masyarakat. Sekaligus, pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pasokan minyak goreng dengan cepat. Untuk harga minyak goreng di depo tersebut, dijual sekitar Rp 22.000 per liter dan dinilai masih terjangkau dibanding harga pasar.

“Ini menjadi alternatif selain membeli di pasar maupun toko modern, karena aksesnya cepat dan harganya masih bisa dijangkau masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur Utama PT Parabu, Yaya Sumantri, menyebut depo Pomindo pertama dan satu-satunya di wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Secara nasional, depo tersebut menjadi depo Pomindo ke-252 yang telah beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

“Konsep Pomindo ini masyarakat bisa membeli minyak goreng tanpa batas minimal pembelian karena produk yang dijual bukan minyak subsidi. Masyarakat bisa membeli sesuai kebutuhan, mulai Rp 2 ribu, Rp 3 ribu, Rp 5 ribu dan seterusnya. Tidak ada ketentuan HET, karena ini minyak swasta murni,” jelas Yaya.

Minyak yang dipasarkan, tambahnya, merupakan minyak curah premium jenis CP10 dengan bahan baku dari sejumlah produsen besar nasional. Namun, tetap dijual dengan sistem pengisian langsung menggunakan mesin ukur yang telah ditera oleh Metrologi Legal Diskopindag Kota Malang. Konsep tersebut dinilai memberikan keadilan bagi konsumen karena takaran minyak dipastikan akurat sesuai jumlah yang dibeli.

“Untuk Depo Pomindo ini memiliki kapasitas penyimpanan hingga 9 ton minyak goreng, sedangkan outlet pendukung nantinya dapat melibatkan koperasi, BUMDes, pesantren, sekolah hingga pelaku usaha perorangan yang mampu menampung sekitar 1.000 liter,” tambahnya.

Lebih lanjut Yaya menegaskan, pasar Pomindo tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi seluruh segmen, mulai rumah tangga, UMKM, hingga industri kuliner skala besar.

“Kami ingin menghadirkan minyak goreng berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan pembelian yang fleksibel agar semua lapisan masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Keberadaan SPPG ini, dibangun oleh Yayasan Peduli Berkah Nusantara. Sementara turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol (Purn) Iman Prijantoro, Wakapolres Malang, Ketua Yayasan Peduli Berkah Nusantara, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Malang, Kepala OPD Pemkab Malang, Ketua HIPMI Kabupaten Malang hingga Muspika Turen.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan dukungannya terkait pembangunan SPPG. ”Syukur alhamdulillah, pagi ini kita hadir dalam rangka peletakan batu pertama SPPG yang dibangun oleh Yayasan Peduli Berkah Nusantara. Ini merupakan SPPG ke 223 dari total 274 SPPG di Kabupaten Malang, dengan melayani 507 ribu sekian penerima manfaat, sudah hampir 90 persen,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang telah mendukung program Presiden Prabowo. “Tujuannya adalah untuk memenuhi gizi anak sekolah mulai dari Balita hingga SMA. Bahkan, untuk ibu menyusui dan Lansia juga mendapat program MBG,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga berpesan kepada seluruh pimpinan SPPG di Kabupaten Malang, agar dapat memenuhi Standar Operasional Prosedur tentang pemenuhan gizi dalam penggunaan gizi bagi penerima manfaat. Dirinya berharap untuk Yayasan Peduli Berkah Nusantara, ke depan juga bisa menjadi SPPG percontohan bagi SPPG yang lain.

“Kami harap, SPPG ini menjadi SPPG percontohan. Sehingga, kelak mampu mewujudkan tujuan dari apa yang menjadi program Presiden Prabowo dengan mampu menghadirkan asupan makanan bergizi bagi penerima manfaat,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa SPPG yang dalam binaan Polri untuk saat ini hanya ada tiga di wilayah Kabupaten Malang. “Untuk sementara ini, ketiga SPPG tersebut memiliki laporan yang terbaik. Hanya saja, SPPG terbaik se-Indonesia ada di Kecamatan Pakis. Setiap hari, menu yang akan disajikan ditampilkan di video. Petugas SPPG lebih dahulu mengkonsumsi atau mencoba lebih dahulu,” urainya.

Dijelaskannya, menu yang telah divideo juga dishare ke grup penerima manfaat. Bahkan, penerima manfaat juga bisa request menu.

“Semisal ada anak didiknya tidak cocok dengan menu yang sudah disiapkan, bisa request. Dengan harapan, menu yang disajikan oleh SPPG tersebut dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat,” tambahnya. (pro/gie)

Diuraikannya, keberhasilan STBM dinilai tidak hanya bergantung pada program pemerintah, melainkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat. “Dengan STBM ini, kita bisa mengukur bagaimana lingkungan yang sehat terbentuk. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak akan bisa menghadirkan dampak positif, terutama bagi kesehatan masyarakat,” kata Wali Kota Wahyu, saat kegiatan Deklarasi STBM Lima Pilar, di Mini Block Office Balai Kota Malang, Kamis (23/04/2026) tadi.

Diungkapkan Wali Kota Wahyu, bahwa capaian itu menjadi tantangan tersendiri, karena karakter wilayah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Termasuk, kompleksitas persoalan sanitasi yang berbeda dibandingkan daerah kabupaten.

“Untuk wilayah perkotaan, ini tidak mudah. Tingkat kepadatan dan potensi kekumuhan lingkungan berbeda, sehingga butuh effort lebih besar untuk membangun kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, lanjutnya, Pemkot Malang berharap capaian tersebut mampu membawa Kota Malang mewakili Jawa Timur pada penilaian tingkat nasional.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa STBM berfokus pada lima pilar utama perubahan perilaku masyarakat. Yakni, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan memastikan setiap rumah tangga memiliki jamban sehat. Kemudian, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu penting guna mencegah penularan penyakit.

Lalu, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT) agar terbebas dari kontaminasi. Pengamanan sampah rumah tangga melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga agar tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan genangan.

“Deklarasi lima pilar STBM ini menjadi puncak rangkaian kegiatan verifikasi yang berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 April 2026. Tahapan meliputi penetapan lokasi sampling, verifikasi lapangan di lima kecamatan dengan sembilan kelurahan sampel, hingga penyampaian hasil evaluasi,” tutur Husnul.

Sebelum deklarasi, dilakukan pembacaan hasil pleno dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, yang menekankan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi tim verifikasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Husnul berharap, dengan dilakukan deklarasi ini semakin memperkuat komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari lurah, camat, hingga tokoh masyarakat.

“Harapannya, dengan adanya deklarasi 5 pilar STBM ini bisa menjadikan Kota Malang tetap menjadi kota yang nyaman, kota yang bersih dan kota yang sehat,” imbuh Husnul. (rsy/sit/adv)

“Capaian ini kami maknai sebagai indikator, bahwa arah pengembangan pariwisata Lumajang mulai menunjukkan hasil yang terukur,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Sabtu (18/04/2026) tadi.

Capaian ini, lanjutnya, bukan sekadar prestasi peringkat. Melainkan, indikator perubahan struktur ekonomi daerah. Pariwisata mulai bergerak dari sektor pelengkap menjadi penggerak utama pertumbuhan berbasis potensi lokal.

“Pariwisata tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan layanan lokal,” tambah Bunda Indah.

Penguatan posisi tersebut, paparnya, terlihat dari performa destinasi unggulan. Air Terjun Tumpak Sewu di kawasan Gunung Semeru, menjadi destinasi nomor satu kunjungan wisman di Jawa Timur. Sementara Teras Semeru, turut mengokohkan citra Lumajang sebagai episentrum wisata alam berkelas dunia.

“Daya tarik utama kita ada pada kekuatan lanskap alam. Tugas kita adalah menjaga kualitas pengalaman agar tetap konsisten,” jelasnya.

Substansi capaian ini, lanjutnya, diperkuat oleh data riil kunjungan Triwulan I 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Total kunjungan wisatawan mencapai 476.062 orang, melampaui target 450.000. Dari jumlah tersebut, wisatawan nusantara (Wisnus) masih mendominasi dengan 460.036 kunjungan, sementara wisman tercatat 16.026 kunjungan.

Dominasi Wisnus ini, menunjukkan bahwa fondasi pasar domestik Lumajang sangat kuat. Namun, kehadiran lebih dari 16 ribu wisman menjadi sinyal penting bahwa destinasi Lumajang mulai menembus pasar global secara konsisten.

“Kita melihat adanya tren positif pada kunjungan wisman, meskipun skalanya masih perlu diperkuat secara bertahap,” ujarnya.

Distribusi kunjungan, juga menunjukkan pola akselerasi. Januari tercatat 132.244 kunjungan, Februari 60.992, dan meningkat signifikan pada Maret menjadi 282.826 kunjungan.

“Lonjakan ini menunjukkan bahwa promosi dan momentum kunjungan mulai selaras, meski tetap perlu dijaga kesinambungannya,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Dari sisi destinasi, pergerakan wisatawan tersebar pada sejumlah titik strategis. Pantai Watu Pecak mencatat kunjungan tertinggi dengan 103.075 wisatawan, disusul Tumpak Selo sebanyak 95.305 kunjungan. Sementara Pemandian Alam Selokambang dan Pemandian Alam Tirtosari masing-masing mencatat 45.871 dan 38.484 kunjungan.

Meski secara total kunjungan Air Terjun Tumpak Sewu berada di angka 25.821, destinasi ini menjadi kontributor utama wisman dengan 15.908 kunjungan internasional. “Kontribusi wisman masih terkonsentrasi pada destinasi tertentu. Ini menjadi ruang evaluasi untuk memperluas sebaran kunjungan,” ungkapnya.

Dampak di lapangan, pun mulai terasa. Salah satu pemandu wisata lokal, Dedi, merasakan perubahan ritme kerja yang kini lebih hidup seiring meningkatnya kunjungan. “Dulu tamu asing belum tentu ada setiap hari. Sekarang mulai rutin datang, terutama ke Tumpak Sewu. Kami pelan-pelan belajar, dari bahasa sampai cara melayani. Ada rasa bangga juga, karena kami bisa ikut memperkenalkan Lumajang ke orang dari berbagai negara,” kata Dedi.

Fenomena serupa juga terlihat pada Air Terjun Kapas Biru, yang mulai menarik wisman. Hal ini, menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara cenderung memilih destinasi dengan kualitas visual dan pengalaman yang kuat.

Namun demikian, masih terdapat ruang penguatan. Destinasi seperti Ranu Pani dan Ranu Regulo belum beroperasi optimal.

“Kami melihat pentingnya pemerataan pengembangan destinasi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas,” jelasnya.

Secara substantif, data ini menunjukkan bahwa pariwisata Lumajang tidak hanya tumbuh, tetapi mulai membentuk struktur yang lebih kuat. Wisnus menjaga volume kunjungan, sementara wisman memberikan nilai tambah ekonomi dan eksposur global.

Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kecil. Irma, salah satu pelaku UMKM lokal, menyebut peningkatan kunjungan turut menggerakkan usahanya, meski secara bertahap.

“Kalau wisatawan ramai, dagangan ikut bergerak. Tidak selalu besar, tapi terasa. Ada yang beli oleh-oleh, ada yang sekadar mampir. Bagi kami, yang penting usaha tetap jalan dan bisa membantu ekonomi keluarga,” ujar Irma.

Pergerakan ini memperlihatkan bagaimana pariwisata mulai terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat. UMKM, transportasi, pemandu wisata, hingga homestay mengalami peningkatan aktivitas.

“Pergerakan ekonomi lokal mulai terlihat, meskipun masih perlu diperkuat dari sisi kualitas layanan dan kapasitas pelaku usaha,” ujar Bunda Indah.

Dalam konteks pembangunan, capaian ini mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mendorong pariwisata sebagai sektor unggulan berbasis kolaborasi. “Kami membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan pelaku usaha maupun masyarakat, agar pertumbuhan ini bisa dijaga bersama,” tegasnya.

Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga kualitas destinasi, memperluas distribusi wisatawan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

“Keberlanjutan menjadi kunci. Pertumbuhan harus berjalan seimbang dengan pelestarian,” papar Bunda Indah.

Dengan fondasi data yang kuat dan capaian yang terukur, Lumajang tidak hanya mencatat kemajuan, tetapi mulai membangun model pengembangan pariwisata yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. (kom/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daeraha (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa capaian realisasi opsen PKB hingga 30 Maret 2026 mencapai Rp 29,52 miliar atau 111,5 persen dari target triwulan pertama sebesar Rp 26,48 miliar. Dengan capaian tersebut, terdapat surplus penerimaan sebesar Rp 3,04 miliar.

“Tidak terlalu berpengaruh (kendaraan listrik, red). Sehingga, penerimaan PKB tetap stabil,” ujar Handi, Sabtu (04/04/2026) tadi.

Diketahui, kendaraan listrik memang dikenakan tarif PKB sebesar 0 persen sebagai bentuk insentif pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Namun, Kepala Bapenda Handi menegaskan bila kebijakan tersebut belum menggerus potensi pendapatan daerah di Kota Malang.

Baca juga :

Menurut Handi, kewenangan pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat. Sementara, pemerintah kabupaten atau kota menerima skema bagi hasil.

“Secara regulasi, Bapenda provinsi yang memungut pajak melalui Samsat. Kabupaten atau kota memperoleh bagi hasil sebesar 66 persen, sedangkan 34 persen untuk pemerintah provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, capaian opsen BBNKB masih berada di bawah target. Hingga akhir Maret 2026, realisasi opsen BBNKB tercatat Rp 10,97 miliar atau 90,6 persen dari target Rp 12,11 miliar, sehingga masih kurang Rp 1,14 miliar. Rendahnya capaian tersebut, menurutnya dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas namun tidak segera melakukan proses balik nama.

“Opsen BBNKB masuk ketika ada proses balik nama. Banyak masyarakat yang membeli kendaraan roda dua maupun roda empat bekas tetapi tidak langsung melakukan balik nama, sehingga berpengaruh pada capaian,” tuturnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan, Bapenda Kota Malang terus memperkuat sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Termasuk, turun langsung dengan bersentuhan ke masyarakat. (rsy/sit/adv)

Pria yang akrab disapa Handi, itu mengatakan bahwa saat ini distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB fisik masih berlangsung. Meski begitu, tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dinilai cukup tinggi, terutama karena adanya kemudahan layanan pembayaran secara digital.

“E-SPPT PBB sudah bisa diunduh sejak 1 Maret yang lalu. Untuk yang fisik, memang masih dalam proses distribusi, tapi masyarakat sudah banyak yang membayar,” ujar Handi, saat dihubungi Jumat (03/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Handi, untuk target perolehan pada triwulan pertama ini dipatok sebesar 10 persen dari total target PBB tahun 2026. Untuk mengejar target tersebut, Bapenda terus melakukan berbagai upaya strategis guna mempermudah akses bagi wajib pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memitigasi kendala distribusi fisik dengan mengalihkan masyarakat ke sistem digital. Bapenda juga masif melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan.

“Kita masifkan turun ke lapangan ke kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi pembayaran PBB melalui sistem digital E-SPPT PBB. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui platform marketplace, QRIS, hingga toko modern seperti Alfamart dan Indomaret terdekat,” jelasnya.

Saat disinggung terkait rencana kegiatan Gebyar Sadar Pajak (GSP) yang biasanya memberikan stimulus berupa hadiah mobil dan motor di tengah isu efisiensi anggaran pemerintah, menurutnya program tersebut sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Itu (hadiah) kan sebagai stimulus pada masyarakat. Apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak, tetap menunggu arahan pimpinan. Namun secara perencanaan, itu sudah masuk dalam DPA,” imbuh Handi. (rsy/sit/adv)

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa silaturahim ini menjadi ajang menguatkan tali persaudaraan. Kebersamaan bersama warga, merupakan hal penting dalam membangun daerah. Masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari beragam etnis dan latar belakang, diharapkan terus rukun dan bahu-membahu memajukan kabupaten. 

“Ini salah satu upaya menguatkan tali persaudaraan. Sekaligus, menjalin harmoni dengan agar ke depan kita bisa tandang bareng membangun Banyuwangi yang lebih hebat lagi,” kata Bupati Ipuk.

Dalam momen itu, Bupati Ipuk juga terlihat berdialog untuk menyerap aspirasi dan harapan para pengemudi. Termasuk, menyalurkan bantuan helm kepada masyarakat.

Baca juga :

“Semoga bermanfaat. Saya pesan, helm-nya dipakai saat bekerja. Selalu utamakan keselamatan,” papar Bupati Ipuk.

Pemberian bantuan tersebut, pun disambut baik oleh para penerima. Salah satunya Selamet, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek di kawasan pengkolan Gedung Wanita. Dirinya mengaku senang, mendapat bantuan helm baru dari bupati.

“Alhamdulillah. Ini bisa buat ganti yang di rumah,” ujarnya.

Sebelumnya di lokasi yang sama, Bupati Ipuk juga menggelar halal bihalal bersama ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Kegiatan itu, diawali dengan apel pagi dan dilanjutkan dengan saling bermaafan bersama dengan seluruh pegawai yang hadir. (kom/bwi/sit)

Disampaikan Wali Kota Wahyu, bahwa tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lokasi tersebut telah mencapai 100 persen tanpa adanya izin maupun cuti tambahan. Terlebih, OPD yang dikunjungi tersebut memang merupakan instansi pelayanan publik.

“Dari daftar hadir semua hadir 100 persen, tidak ada yang izin dan memang tidak diberikan cuti tambahan karena memang di sini adalah dinas pelayanan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dalam Sidak tersebut, dirinya memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat telah kembali berjalan normal. Hingga pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 452 pengunjung telah memanfaatkan layanan di MPP.

“Ini kita di MPP melihat pelayanan kepada masyarakat. Sampai siang tadi sudah ada 452 pengunjung,” tambahnya.

Baca juga :

Untuk jumlah pengunjung tersebut, menurutnya memang masih sekitar setengah dari hari normal yang biasanya mencapai 1.000 orang per hari. Hal ini, diduga karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa layanan telah kembali dibuka pasca libur Lebaran.

“Dengan jumlah separuh saja, pelayanan justru lebih cepat karena antrean tidak terlalu panjang, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, mayoritas pengunjung didominasi layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta layanan dari BPJS Kesehatan. Untuk di Disdukcapil, masyarakat banyak mengurus pembuatan maupun pembaruan KTP. Sementara, di BPJS Kesehatan, layanan didominasi oleh pengaktifan kembali kepesertaan yang sempat nonaktif.

“Alhamdulillah, memang di hari pertama ini dari Disnaker PMPTSP dengan beberapa OPD-OPD yang ada di sini sudah siap melayani masyarakat Kota Malang,” imbuhnya.

Sebagai informasi, usai dari MPP, Wahyu melanjutkan sidak ke sejumlah OPD lain, termasuk kantor kecamatan dan kelurahan, guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam momen itu menegaskan bahwa seluruh ASN diwajibkan masuk kerja pada hari pertama, tanpa adanya kebijakan Work From Home (WFH). Hal itu dilakukan, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal sejak hari pertama.

“Memang di tanggal 25 ini diwajibkan semua ASN Pemkot Malang masuk. Tidak ada WFH, karena Kota Malang juga tidak terlalu luas, jadi tidak terlalu berpengaruh. Yang jelas, hari pertama harus langsung melayani masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga memastikan akan melakukan pemantauan langsung terhadap kehadiran ASN, serta kualitas pelayanan di masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, akan dilakukan pengecekan secara acak, tanpa pemberitahuan.

“Nanti saya akan keliling, secara acak dan rahasia. Bahkan mungkin saya cek diam-diam, bisa saja naik sepeda motor untuk melihat langsung bagaimana pelayanan di lapangan,” tuturnya.

Terkait tingkat kehadiran ASN di hari pertama kerja, Wali Kota Wahyu mengaku belum menerima laporan resmi. Namun, dari pantauan awal dia optimis tidak ada pegawai yang mangkir.

“Belum ada laporan, tapi kalau saya lihat tadi dari jumlah yang hadir, insyaallah tidak ada yang bolos. Nanti sore baru direkap secara berjenjang,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)